Jakarta - SUHU politik di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian memanas jelang Muktamar VII yang rencananya digelar 3-6 Juli 2011 di Bandung, Jawa Barat. Masing-masing kandidat ketua umum partai berlambang Kab'ah itu mulai gencar melakukan manuver dan menabur janji guna menarik simpati.
Selasa pekan lalu, Suryadharma Ali, Ketua Umum PPP yang kembali maju sebagai kandidat, bertandang ke Makassar. Di sana, dia menyampaikan pidato politik dihadapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP se-kawasan Indonesia Timur, mulai dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Papua dan Maluku.
"Saya tak mau partai ini mati di tangan saya. Jika partai ini mati, akan menjadi penyesalan seumur hidup," kata Suryadharma yang kala itu ditemani Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfidz, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin dan sejumlah elit politik PPP lainnya.
Sehari sebelumnya, Suryadharma yang masih menjabat sebagai Menteri Agama itu roadshow ke Manado untuk menggalang dukungan DPW Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo. Dia pun mengklaim telah mendapat dukungan dari DPW se-Sumatera di Medan, DPW Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Total dukungan yang telah dikantonginya mencapai lebih dari 60 persen dari seluruh DPW se-Indonesia.
Kandidat lain, Ahmad Yani juga menabur janji. Jika terpilih, dia akan merombak total kebijakan partai. Yani mengkritik praktik kekuasaan sentralistik yang diterapkan DPP PPP. Ia akan mendorong perluasan kewenangan kepada pengurus daerah. "DPP itu bukan lagi pusat-pusat kekuasaan saya ingin meletakkan DPP itu pusat layanan," kata Yani di Gedung DPR, Jakarta, Senin lalu. Anggota Komisi III DPR itu mengkritik peran sentral pengurus pusat dalam menentukan calon kepala daerah yang didukung PPP.
Yani lebih sepakat jika kewenangan itu diserahkan ke pengurus di daerah. Yani juga akan merapat ke daerah jika terpilih menjadi ketua umum dan memperkuat konsolidasi. Dia juga bercita-cita menjadikan PPP sebagai partai mandiri, bukan pengekor. "PPP harus menjadi partai yang menegakkan amar makruf nahi mungkar. Bukan partai pengekor pendukung kebijakan-kebijakan," tegas Yani.
Akhmad Muqowam, kandidat lain, bertekad mewakafkan umurnya untuk mengabdi kepada partai. Ia berjanji mencegah PPP menjadi fosil dalam sejarah politik di Indonesia akibat tidak lolos ambang batas menembus parlemen (parliamentary treshold) yang dipastikan akan makin berat syaratnya. Dirinya juga berjanji tidak akan menjadi menteri jika terpilih sebagai ketua umum. "Saya hanya berfokus membesarkan partai," katanya. Tekad Muqowam itu disambut positif Ketua DPW PPP Jawa Tengah DR H Arief Mudatsir Mandan. Menurut dia, Ketua Umum PPP mendatang harus fokus mengurusi partai.
Meski demikian, PPP tetap akan menempatkan kadernya di kabinet untuk memberikan kontribusi terhadap pemerintah tanpa mengurani sikap kritis. "Sikap kritis yang dikedepankan, bukan berarti harus beroposisi," kata Arief. Kerisauan bila Ketua Umum PPP merangkap menjadi menteri juga disampaikan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara. Dia khawatir nasib partai makin terpuruk jika model kepemimpinan Ketua Umum PPP Suryadharma tetap dipertahankan. Apalagi, tantangan partai menembus parlemen makin tinggi jika parliamentary treshold di Pemilu 2014 dinaikan.
Selain menabur janji, persaingan menuju kursi ketua umum juga diwarnai praktik tak sedap. Sekretaris DPW Papua Barat Abdul Gani merasa ada upaya pemaksaan yang dilakukan para pendukung Suryadharma terhadap pengurus wilayah di Indonesia Timur. Dia mengaku, mendapatkan undangan melalui SMS yang rencananya untuk verifikasi partai politik.
Ternyata, berbeda dengan isi undangan, forum itu berubah menjadi ajang dukungan. "Celakanya, kami langsung disodori blangko dukungan yang isi pernyataan sudah dibuat oleh mereka," ujarnya. Selain pernyataan dukungan, kata Abdul Gani, tim sukses Suryadharma juga meminta agar DPC di muktamar mendatang menyampaikan pemandangan umum berisi dukungan terhadap Suryadharma.
DPC PPP se-Provinsi Papua dan Sulawesi Barat menolak upaya rekayasa untuk memilih kembali Suryadharma secara aklamasi. "Kami akan tinjau kembali tanda tangan dukungan yang kami berikan untuk Suryadharma karena formulir serta pernyataan yang kami telah tanda tangani itu dibuat DPP versi Suryadharma dan dilakukan dengan cara yang tidak kami tahu sebelumnya," ujar Abdul Gani.
Ketua DPC PPP Mamuju Sulawasi Barat Affryzal Abidin juga menilai cara yang digunakan kubu Suryadharma untuk meminta agar dirinya dipilih kembali justru menimbulkan rasa tertekan kalangan pemilik suara di cabang-cabang. "Model aklamasi tidak sesuai dengan asas demokrasi untuk memilih ketua umum PPP se-Indonesia," kata Affryzal.
Sementara Ketua DPP PPP Endin AJ Soefihara mengingatkan agar demokrasi dapat berkembang di internal partai saat pemilihan ketua umum. "Aklamasi dan rekayasa terhadap pencalonan SDA seperti itu tidak mendidik kedewasaan organisasi dan proses rekrutmen kepemimpinan partai," kata Endin. Upaya Suryadharma mencopot Muqowam dari pimpinan Komisi IV DPR juga dianggap sebagai upaya menjegal lawan politiknya tersebut.
Tak hanya itu, Suryadharma juga dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap Muchdi Purwopranjono. Kuasa hukum Muchdi Eggi Sudjana menyatakan, Suryadharma melanggar pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah. "Menyerang kehormatan dan nama baik klien saya," kata Eggi di Mabes Polri. Suryadharma juga dituding telah membuat kebijakan yang bertentangan dengan fakta.
Upaya Muchdi memperkarakan Suryadharma karena keterpilihannya sebagai Ketua DPW PPP Papua dari hasil musyawarah wilayah (Muswil) tidak diakui oleh DPP PPP. Dalam surat keputusan justru muncul nama lain hasil dari Muswil lain.
Suryadharma menurut Eggi malah meminta kepada kliennya agar legowo menerima hasil ini. Padahal dari hasil perhitungan suara muswil menyatakan bahwa Muchdi adalah pemenangnya dengan mengantongi seluruh suara.
Kisruh PPP di Papua ini berawal Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Papua 14-15 Mei 2011 lalu di Asrama Haji Kota Raja dan Hotel Muspagco. Muswil yang dibuka oleh Suryadharma dan dihadiri oleh pimpinan DPP PPP itu dihadiri oleh 22 delegasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Papua.
Dari hasil pemilihan, Muchdi terpilih menjadi Ketua DPW PPP Papua periode 2011- 2016 dengan mengantongi 20 suara.
Namun belakangan ternyata ada Muswil DPW PPP lain di Hotel Sentani yang di gelar 9 delegasi DPC. Dalam Muswil ini terpilih Bachtiar Gaffar sebagai Ketua DPW PPP Papua. Suryadharma yang membuka dan menghadiri Muswil di Hotel Muspagco justru menilai muswil tersebut tidak sah dan menganggap muswil di Hotel Sentani yang sah. Suryadharma membantah semua tuduhan itu.
Terkait pencopotan Muqowam, dia mengaku tidak berupaya menjegal langkah Muqowam. "Tidak benar anggapan saya menjegal Pak Muqowam," ujar Suryadharma. Dia menganggap pindahnya Muqowam dari satu komisi ke komisi lainya di DPR merupakan hal yang lumrah. "Perpindahan komisi itu sesuatu yang biasa-biasa saja," katanya. Sementara terkait dengan gugatan Muchdi, Suryadharma menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada proses hukum yang berlaku. "Biar pengadilan yang menilai," katanya. (Jurnal Nasional, 1 Juni 2011)
0 Comments
