Kehadiran ulama dan kiai Jatim, Jateng dan beberapa daerah lain diprediksi untuk memuluskan rencana Ketua Umum Suryadharma Ali yang bakal mengusung mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi untuk duduk menjadi ketua umum pada muktamar PPP Juni 2011.
Ketua DPP PPP Imron Pangkapi membenarkan terbukanya kembali tokoh nasional seperti Kiai Hasyim Muzadi kembali ke PPP. "Pak Hasyim itu Ketua Cabang PPP Malang, dan belum pernah menyatakan keluar dari partai. Beliau tidak jadi pengurus karena ada aturan larangan rangkap jabatan di NU," ujar Imron Pangkapi dihubungi di Jakarta Kamis (6/1).
Soal tempat kiai Hasyim, menurut Imron, bisa di pengurus harian DPP, juga di dewan pakar, dewan syariah. "Yang penting beliau kembali ke PPP, tempat bisa dimana saja," ujarnya diplomatis.
Muktamar mendatang, menurutnya, DPP PPP harus terbuka menerima kembalinya tokoh, tidak saja Hasyim Muzadi, tetapi juga tokoh seperti Jimly Assiddqy, Laksamana Sukardi, Laode Kamaluddin, Fahry Ali, Bachtiar Efendy, Adiyaksa Daud, Eep Safullah Fatah dan tokoh lain yang tidak bisa disebut satu persatu.
"Jadi sudah jadi komitmen PPP muktamar nanti terbuka atas kembalinya tokoh untuk memperbesar partai," ujar Imron.
Apalagi, sesuai deklarasi kiai di Pondok Pesantren Langitan, pimpinan KH Abdullah Faqih, sejumlah kiai NU menyatakan kembali ke PPP, karena partai ini dinilai konsisten. "Kita harus terbuka untuk membesarkan partai," lanjutnya.
Mengenai muktamar sendiri akan digelar Juni setelah menggelar musyawarah dari tingkat terbawah, ranting, cabaang dan wilayah yang selesai Januari. "Peserta itulah yang akan menentukan dan memilih ketua umum," ujnarnya.
Menjelang muktamar, muncul nama kandidat ketua umum dari internal, Suryadharma Ali, Ahmad Muqowam, Mudatsir Mandan, dan dari luar muncul nama Hasyim Muzadi, Sutrisno Bachir dan Chofifah Indarparawansa.
Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozin Chumaidy terpisah. Bergabungnya para Masyayih dan Pimpinan Pondok Pesantren ke PPP adalah untuk menyelamatkan politik umat dan menjaga budaya dan etika politik bangsa. Kecenderungan liberalisasi politik dewasa ini telah menyuburkan budaya politik materilistik yang bersifat transaksional.
PPP sebagai satu-satunya Partai Islam dipercaya akan mampu menjaga aqidah umat dan etika politik bangsa. "Jadi, semata mata untuk menyelamatkan politik umat," tambahnya.
Selain itu juga untuk menjaga aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena PPP adalah rumah besarnya politik umat Islam Indonesia. Maka tidak ada lagi mengenal kotak-kotak dan unsur, itu sudah kuno dan tidak relevan lagi dengan paradigma PPP sekarang. (Suara Merdeka, 6 Januari 2011)
0 Comments
