Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menepis tudingan bahwa Menteri Agama yang juga Ketum PPP, Suryadharma Alie, melakukan politisasi anggaran Kementerian Agama untuk kampanye menjelang Pemilu 2014. PPP meyakini Suryadharma Alie murni menjalankan tugas sebagai Menteri Agama.
"Menteri Agama tentu saja sudah memikirkan apakah yang digunakan anggaran Kementerian Agama memang betul secara profesional. Jadi tidak ada pemanfaatan jabatan di sini, jadi bukan ajang kampanye terselubung seperti yang dituduhkan," ujar Sekjen PPP, Irgan Chairul Mahfiz, kepada detikcom, Minggu (13/2/2011).
Hal ini disampaikan Irgan membantah Ketua Komisi VIII DPR dari FPKB, Abdul Kadir Karding, yang menuding anggaran Kementerian Agama disalahgunakan penggunaannya untuk keperluan kampanye PPP. Karding menyebutkan Suryadharma Alie menggelontorkan anggaran melebihi kesepakatan DPR untuk madrasah di seluruh Indonesia.
Irgan menuturkan, penyaluran dana bantuan untuk madrasah di seluruh Indonesia adalah bagian dari tugas Menteri Agama. Sebab lembaga pendidikan seperti madrasah, memang dibawah pembinaan Kementerian Agama. Ia berharap semua pihak memahami hal ini dan tidak selalu berpikir negatif.
"Kalau Menteri Agama tidak melakukan harmonisasi anggaran nanti dituduhkan tidak bekerja sungguh-sungguh," imbaunya.
Irgan lalu mengajak PKB memulai persaingan menuju pemilu 2014 secara sehat. Ia meminta kegiatan Suryadharma Alie yang melakukan komunikasi dengan para ulama tidak dicurigai dengan tudingan seperti ini.
"PKB jangan sensitif dan terlalu peka untuk melihat aktivitas PPP mendekati kiai sehingga isu politisasi agama di luar konteks dihubungkan. Silaturahim yang digelar sebenarnya adalah keinginan kiai sendiri," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan PKB menengarai penggunaan anggaran Kemenag yang berlebihan untuk madrasah. Kemenang disebutkan menggelontorkan uang hingga RP 2 milyar madrasah di seluruh Indonesia, di dalam APBN 2011 disebutkan setiap madrasah mendapat bantuan maskimal Rp 150 juta. PKB menuding Menag melakukan politisasi anggaran dan meminta Presiden SBY segera mengevaluasinya. (Detiknews, 13 Februari 2011)