Menurut Kakban, PBB saat ini juga telah membentuk forum partai nasional yang di dalamnya terdiri dari puluhan partai non parlemen. Forum ini akan segera melakukan judicial reviw terhadap Undang-undang Partai Politik yang baru.
"Bagi PBB syarat 50 persen PAC di seluruh Indonesia tidak masalah, tapi syarat ini sangat tidak adil bagi partai kecil lainnya, kita hanya merasa unsur keadilanya saja yang tidak pas," kata manatan Menteri Kehutanan ini.
Menurut dia, PBB juga berharap seluruh calon legislatif dari partai mana pun bisa masuk parlemen, asal memenuhi syarat jumlah perolehan suara. Mengenai Parliamentary Treshold, PBB tetap menginginkan sebesar 2,5 persen.
Meski sepakat atas proses penyederhanaan partai, namun Kakban menilai proses penyederhanaan harusnya dilakukan secara alamiah. "Kalau sederhana itu berapa, Indonesia itu multy etnis dan pulau," kata dia.
Di tempat yang sama, Ketua DPW Partai Bulan Bintang Jawa Timur, Sudarno Hadi menegaskan, partainya saat ini hanya mendekati PPP dan PKNU untuk melakukan proses konfederasi. "Jadi tidak benar kalo kami telah melakukan proses fusi dengan 17 partai nonparlemen," kata Sudarno.
Menurut dia, isu yang menyebut PBB telah melakukan fusi dengan 17 parpol dan akan menyokong Partai Demokrat pada 2014 adalah tidak benar. Untuk memuluskan keikut sertaan pada pemilu 2014 nanti, PBB, kata dia, telah menjalin komunikasi dengan beberapa parpol parlemen di antaranya adalah Hanura dan Gerindra untuk memperjuangkan Parliamentary Treshold tetap 2,5 persen seperti Pemilu lalu.
PBB sendiri, secara nasional pada Pemilu lalu hanya mampu meraih 2 juta pemilih atau sekitar 1,9 persen. Sedangkan di Jawa Timur, PBB mendapatkan 275 ribu pemilih dan mendapatkan 17 kursi di DPRD tingkat kota/kabupaten dengan rincian Kabupaten Pamekasan lima kursi, Sumenep empat kursi, Sampang tiga kursi, Mojokerto tiga kursi, dan Tuban serta kota Kediri masing-masing satu kursi. (Tempo, 6 Februari 2011)
0 Comments
