JAKARTA - Pakar politik dari UIN Syarif Hidayatullah Bachtiar Effendi mengatakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan sangat berhati-hati dan menghindari perpecahan. Sebab, perpecahan partai di tengah rendahnya kepercayaan publik dapat memakan biaya politik yang besar.
Bachtiar memperkirakan PPP akan berupaya menghindari konflik yang dapat merugikan partai. "Partai sangat berhati-hati di dalam memutuskan sesuatu, salah-salah itu akan sangat merugikan," tutur Bachtiar, usai kuliah umum 'Radikalisme Agama dan Demokrasi' di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Senin (23/5).
"Biasanya, partai-partai ini kan gampang rentan terhadap perpecahan. Perpecahan pasti akan memperlemah posisi partai-partai itu, PPP tidak akan mampu menanggungnya," jelasnya.
Dalam catatan Bachtiar, saat ini posisi partai politik sangat lemah di mata publik. Hal itu tergambar dari tingkat kepercayaan publik terhadap partai yang sangat rendah.
Bachtiar juga mencatat parpol-parpol di RI sangat rentan terhadap perpecahan. Pada 1999, masyarakat yang terbiasa dengan tiga partai di zaman Orde Baru dihadapkan pada 48 parpol.
Jumlah itu sudah mengerucut dari total 181 parpol yang terbentuk empat bulan setelah Presiden Soeharto lengser. Terakhir, jumlah itu sudah berubah lagi menjadi 36 parpol.
Khusus untuk PPP, sambung dia, juga pernah terbentuk Partai Persatuan (PP) yang dipimpin Mardinsyah pada 2008. Di saat PPP sedang menggalang dukungan dari kelompok pendukung lama seperti para kiai dari pesantren, itu mengalami perpecahan hanya karena pergantian kepemimpinan di daerah atau wilayah yang mungkin akan memengaruhi komposisi keputusan di dalam muktamar.
Bachtiar mengutip pernyataan salah satu Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefuddin tentang sikap partai berlambang Ka'bah itu di dalam kasus mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Mayjen (Purn) Muchdi Pr dalam pemilihan Ketua Harian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Papua. Menurut dia, sikap PPP yang memiliki Bachtiar Gaffar alih-alih Muchdi sudah sesuai aturan partai yang tertuang dalam AD/ART.
"Jadi, mereka akan memutuskan sesuatu AD/ART yang berlaku. Ini perbedaan yang dikaitkan dengan kemungkinan yang akan terjadi di muktamar," pungkasnya. (Media Indonesia, 24 Mei 2011)
0 Comments
