JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta kritik kepada Ketua Umum Suryadharma Ali yang juga Menteri Agama tidak diteruskan jika tidak ada argumen yang mendasar. Kritik itu bukan tidak mungkin akan mengganggu keharmonisan parpol koalisi. Hal itu diungkapkan Wakil Sekjen DPP PPP M. Romahurmuziy (Romy) saat dihubungi "PRLM" di Jakarta, Selasa (15/2).
"Andaikan ada yang ingin menggantikan posisi Suryadharma Ali sebagai Menag itu hidup di dalam hati kader-kader PKB, tentu tidak ada yang bisa melarang. Tapi tidak mendasarinya dengan kritik yang tidak mendasar," kaya Romy.
Romy pun menjelaskan bahwa antara PKB dan PPP tidak ada persaingan apapun. Bahkan Romy menejlaskan bahwa kritikan terhadap Suryadharma Ali oleh kader PKB itu merupakan sikap pribadi, dan tidak mewakili partainya.
Seperti diketahui, sejumlah kader PKB ingin menempatkan ketua umumnya menjadi Menteri Agama. Posisi tersebut saat ini diisi sesama mitra koalisi, Ketum PPP Suryadharma Ali.
Ketika ditanya tentang kemungkinan adanya reshuffle kabinet, Romy menjawab singkat bahwa memang dalam waktu dekat akan terjadi. " Udah itu dulu yach," kata Romy.
Ketua DPP PKB, Marwan Jafar mengakui bahwa sejumlah kader PKB yang mewacanakan hal itu. Marwan pun menegaskan bahwa wacana itu merupakan pandangan pribadi kader PKB. "Itu adalah pandangan pribadi kader partai dan belum merupakan keputusan DPP PKB," kata Marwan.
Marwan berharap semua pihak tidak merespons isu tersebut berlebihan. Partai koalisi diharapkan memahami keputusan DPP PKB ketimbang statement sejumlah kadernya. "Kita memahami sekali reshuffle merupakan hak prerogatif presiden," katanya.
Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai bahwa langkah PKB terlalu dangkal jika memanfaatkan kasus Cikeusik, Pandeglang Banten dan Temanggung demi mendapatkan kursi Menteri Agama. Kasus yang terjadi akhir-akhir ini sebaiknya jangan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau partai.
"Jangan dipolitisasilah. Saya melihat kasus Cikeusik dan Temanggung secara politik dimanfaatkan sekedar untuk mengincar jabatan menteri," kata Yunarto.
Menurut dia, bila ada kejadian seperti Cikeusik dan Temanggung, tentunya akan dievaluasi dari semua sisi dan biarlah Presiden Yudhoyono yang melakukan evaluasi itu. "Jangan dengan seenaknya minta pindah sana pindah sini,"katanya. (Pikiran Rakyat, 15 Februari 2011)