"Saya kira kalau Kemenkeu melakukan penyempurnaan tunjangan presiden sebaiknya dikaitkan dengan standarisasi remunerasi gaji pejabat negara lainnya. Jangan hanya dikaitkan denga curhat presiden saja, tentu itu sangat tendensius," keluh Wasekjen PPP, M Romahurmuzy, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/2/2011).
Menaikkan tunjangan presiden, pada saat ini, menurutnya kurang tepat. Sebab terkesan Kemenkeu hanya menuruti curhat presiden terkait kenaikan gaji presiden.
"Itu namanya membiarkan presiden menjadi sasaran empuk dari hantaman pihak yang tidak cocok dengan kenaikan gaji itu," papar Romi.
Lebih dari itu, Romi menambahkan, dengan meningkatkan tunjangan presiden namun tanpa melakukan standarisasi gaji pejabat negara lainnya, menurut Romi, justru menjatuhkan martabat presiden. Sebab sampai saat ini gaji pejabat BUMN seperti Pertamina, PLN, dan sebagainya jauh lebih tinggi dari gaji presiden.
"Jadi sebaiknya Kemenkeu mengumumkan standarisasi remunerasi sebagai reformasi menyeluruh sistem pengupahan nasional. Apalagi posisinya kemarin presiden tidak sedang meminta kenaikan gaji," tandasnya. (Detiknews, 11 Februari 2011)
0 Comments
