JAKARTA - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Chozin Humaidy mengatakan, saat ini terjadi pergeseran paradigma politik dari politik pengabdilan dan perjuangan menjadi politik transaksional.
Chozin Humaidy mengatakan hal itu ketika membuka Musyawarah Wilayah VI Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, di Cirebon, Selasa.
Pada kesempatan itu hadir, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MPP PPP), Zarkasih Nur, Ketua DPP PPP Emron Pangkapi dan Ermalena, serta sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi PPP yakni Ahmad Yani, Reni Marlinawati, Kurdi Mukri, dan Jajat Muslim.
Menurut Chozin, reformasi politik sejatinya adalah untuk memperkuat demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial yang semakin dewasa.
Namun dalam perjalanannya, kata dia, telah dimaknai sebagai liberalisasi politik sehingga melahirkan fragmentasi politik yang merupakan anak kandung dari sekularisasi politik. Dengan demikian, menurut Chozin, ideologi politik tidak lagi menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan-pilihan politik.
"Padahal politik tanpa ideologi akan menjadi liar, kehilangan substansi dan nilai luhur politik itu sendiri, bahkan bisa melahirkan politik oportunistik," katanya. Menurut Chozin, jika hal ini sampai terjadi maka cepat atau lambat akan menghancurkan moral dan karakter masyarakat.
Politik yang diukur dengan uang, kata dia, akan merusak dan mendegradasi demokrasi, sekaligus menghancukan esensi demokrasi. "Perubahanpolitik dari politik pengabdilan menjadi politik pragmatis ini telah menjalar ke semua lini, termasuk ke PPP," katanya.
Karena itu, Chozin mengingatkan, pada pelaksanaan Musyawarah Wilayah PPP Provinsi Jawa Barat ini untuk mengedepankan politik pegadian dengan melaksanaan pemilihan secara adil dan demokratis.
Chozin juga meminta kepada semua pihan yang terlibat pada plaksanaan musyawarah wilayah itu untuk menjunjung tinggi sportivitas dan kebersamaan. (Republika, 23 Februari 2011)
0 Comments
