Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memahami jika kondisi konflik keagamaan yang terjadi belakangan ini bisa digunakan sebagai pertimbangan presiden melakukan reshuffle kabinet. Namun PPP yakin Menteri Agama Suryadharma Ali aman dari reshuffle.
Seperti diketahui, banyak pihak seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mereshuffle Menteri agama yang juga Ketum PPP ini. Namun demikian, PPP meyakini Presiden tidak akan gegabah menendang SDA dari posisinya.
"Menteri Agama aman, itu hanya isu saja, semua tergantung presiden," ujar Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/2/2011).
Lukman menuturkan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Dia mengimbau semua pihak agar tidak mengintervensi keputusan yang akan diambil Presiden SBY.
"Karena yang paling menentukan adalah Presiden, bukan yang lain," terangnya.
Lukman lalu mengomentari isu masuknya PDIP ke kabinet. Lukman tak masalah PDIP masuk ke kabinet asal PDIP tidak menjadi bagian dari partai koalisi.
"Kalau menurut saya itu deal yang lumrah kalau PDIP masuk kabinet tapi tidak gabung di koalisi. Itu semua tergantung deal yang dibuat dengan Presiden," tandasnya. (Detiknews, 10 Februari 2011)