Ucapan SDA yang menyuarakan pembubaran Ahmadiyah pasca tragedi Cikeusik dianggap tidak layak diucapkan oleh seorang Menag. selain itu, tidak terciptanya kerukunan antar umat beragama dianggap sebagai kegagalan peran Menag. Karena itulah, banyak ormas dan LSM yang meminta SBY menempatkan orang non parpol untuk menduduki kursi Menag.
Di tengah posisi yang kurang menguntungkan untuk Suryadharma, PKB pun mengincar kursi Menag. Muhaimin Iskandar dianggap orang yang pas dengan latar belakangan NU.
Menanggapi hal tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PPP itu menyerahkan semuanya kepada pemilik hak prerogatif, yakni Presiden SBY. Dia merasa tidak memiliki jabatan tersebut.
“Jadi kalau ada orang yang menginginkan jabatan itu, silakan saja meminta pada yang punya dan semua akan tergantung pada presiden,” ujarnya di Jakarta, Rabu 16 Februari 2011.
SDA menegaskan bahwa dirinya secara pribadi tidak berkonflik dengan PKB. Jika PKB kesal karena kiai banyak berpindah ke PPP, dia menegaskan PPP hanya menyediakan rumah. Jika ada kiai yang ingin menyeberang ke PKB pun dia tidak bisa melarang.
Terkait penyelesaian masalah Ahmadiyah, Menag mengatakan hingga saat ini pihaknya masih berupaya menghimpun masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat, seperti dari jamaah Ahmadiyah, LSM, MUI, kalangan ormas Islam, Komnas HAM hingga para pakar yang memahami seluk beluk aliran itu.
“Dari pertemuan-pertemuan itu diharapkan diperoleh info yang lengkap sehingga bisa dirumuskan solusi permanen yang terbaik,” terangnya.
Pihaknya masih terus menyusun konsep dialog tersebut. Pemerintah, katanya lagi, berupaya mencari penyelesaian terbaik melalui dialog dengan semua pihak. (Matanews, 16 Februari 2011)
0 Comments
