VIVAnews - Partai Persatuan Pembangunan tidak mengkhawatirkan reshuffle kabinet dilakukan. Menurut Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar, perombakan kabinet itu memang hak Presiden.
"Terserah dia, dia yang punya kuasa," kata Hasrul. "Undang-undang Dasar menyatakan Presiden yang mengangkat dan memberhentikan pembantunya. Ya, silakan saja. Kalau mau berhentikan, ya berhentikan sekarang. Kalau mau angkat, ya angkat sekarang, jangan jadi wacana terus," kata Hasrul di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 13 Januari 2011.
Menurut Hasrul, reshuffle itu mesti ditegaskan apakah memang ada atau tidak. Jika dibiarkan jadi wacana terus-menerus, sementara tidak ada ketegasan dari Presiden, Hasrul justru mencemaskan Presiden malah dinilai masyarakat sebagai peragu.
"Jadi jangan sampai ada pembenaran legitimasi di arus bawah bahwa memang Presiden itu pembimbang, peragu, tidak tegas," kata Hasrul. "Nyatakan saja kalau mau reshuffle, ya reshuffle. Kapan? Karena itu hak dia (Presiden). Kalau memang tidak ada, ya tutup wacana itu," kata Hasrul.
Dua kader Partai Persatuan Pembangunan duduk di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Mereka adalah Suryadharma Ali, Menteri Agama, dan Suharso Monoarfa, Menteri Perumahan.
Semalam, Presiden telah menerima laporan kinerja menteri dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengakui ada beberapa kementerian yang memiliki rapor merah.
Ketua UKP4, Kuntoro, mengungkapkan bahwa sekitar 10 persen dari 47 kementerian dan lembaga yang kinerjanya masih merah. Mantan Menteri Pertambangan dan Energi ini menolak menyebutkan kementerian mana saja yang dapat rapor merah. (Vivanews, 13 Januari 2011)
0 Comments
