Jakarta - Sikap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam kasus Ahmadiyah dan Front Pembela Islam (FPI) termasuk paling jelas di antara partai politik lainnya. PPP menyerukan pembubaran Ahmadiyah dan membela FPI. Apa motif dari sikap ini?
Konsistensi PPP dalam diktum "the real moslem party" sepertinya terus dijaga. Setidaknya dalam isu panas akhir-akhir ini terkait Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), sikap PPP tergolong 'paling jelas' terkait Ahmadiyah bila dibandingkan dengan partai politik Islam maupun partai politik berbasis Islam seperti PKS, PAN, dan PKB.
Implementasi sebagai partai politik Islam, dimaknai dengan 'pembelaan' terhadap Islam. Apalagi, jargon partai 'amar ma'ruf nahi munkar' menjadi pijakan dalam sikap politiknya atas keberadaan JAI.
Ketua Fraksi PPP DPR Hasrul Azwar menegaskan DPP PPP secara resmi mengusulkan kepada Presiden SBY membubarkan organisasi Ahmadiyah dan menyatakan aliran itu terlarang di Indonesia. "Pijakannya Ahmadiyah melanggar pasal 1 dan 2 UU No 1 PNPS Tahun 1965," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (18/2/2011).
Menurut dia, cara dialog tidak bisa lagi diterapkan dalam menghadapi Ahmadiyah. Oleh karenanya, sambung Ketua DPP PPP ini, pihaknya berharap agar Presiden SBY bersikap tegas dalam merespon Ahmadiyah.
"Agar tidak dicap lagi sebagai peragu, sebaiknya Presiden segera membubarkan Ahmadiyah," ujarnya.
Dalam UU No 1 PNPS/1965, pembubaran organisasi diusulkan tiga menteri yakni Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung.
"Terkait penistaan agama tidak perlu ke pengadilan, cukup usulan tiga menteri ke presiden," tambah anggota FPPP DPR Ahmad Yani.
Dalam kesempatan itu Hasrul juga menegaskan partainya tidak setuju jika FPI dibubarkan. Dia berendapat, FPI merupakan aset bangsa yang harus dibina pemerintah. "Kalau FPI dibubarkan pemerintah tidak tenang, karena FPI tidak dilibatkan," ujar Hasrul.
Apa motivasi PPP menyerukan sikap demikian?
Para petinggi PPP sepakat, Ahmadiyah merupakan aliran yang sesat dan menyesatkan. Hasrul Azwar menegaskan, PPP merupakan gerakan Ahlusunnah wal jamaah tidak memiliki tendensi politik terkait sikap terhadap Ahmadiyah.
"Dari dulu kita tegas menyebutkan Ahmadiyah sesat, tapi suara Pemilu 2009 turun juga," seloroh Hasrul.
Sebelumnya, menurut sumber INILAH.COM dari salah satu lembaga survei yang kerap melakukan survei menyebutkan, hasil survei yang dilakukan mengungkapkan mayoritas responden menginginkan Ahmadiyah dibubarkan.
"Mayoritas responden menginginkan Ahmadiyah dibubarkan. Tapi ini tidak kita rilis," ungkapnya.
Jika memakai pendekatan politik, sikap PPP ini jelas menjadi poin plus dalam kepentingan meraup suara dalam Pemilu 2014. Apalagi sejak awal PPP merupakan satu-satunya partai politik yang menegaskan diri sebagai partai politik Islam.
Ketika dikonfirmasi tentang peluang keuntungan politik yang bakal diraih oleh PPP atas sikap politiknya terhadap Ahmadiyah, Hasrul menegaskan pihaknya sama sekali tidak berpikir untuk kepentingan politik 2014.
"Kami tidak mau ambil keuntungan politik di sini. Kami tidak bermaksud mengambil keuntungan politik," tepis Hasrul.
Sementara Ahmad Yani menegaskan, jika pun hasil survei menyebutkan mayoritas publik tidak menginginkan Ahmadiyah tidak dibubarkan, pihaknya tetap bersikap tegas terhadap Ahmadiyah.
"Kalaupun hasil survei menyebutkan mayoritas tidak ingin Ahmadiyah dibubarkan, kami tetap mendesak agar Ahmadiyah dibubarkan," tegas anggota Komisi III DPR ini.
Boleh saja PPP bersikukuh sikap partai berlambang kakbah ini karena landasan akidah atau keyakinan. Namun faktanya, PPP adalah partai politik yang jelas memiliki dimensi politik dalam setiap sikap dan kebijakannya.
Penegasan diri sebagai partai politik Islam satu-satunya jelas memilki poin plus di tengah bergsernya partai politik Islam seperti PKS ke arah tengah.
Sikap PPP ini jelas bukan sekadar faktor akidah, namun ada tendensi politik. Sikap berbagai ormas Islam atas Ahmadiyah setidaknya menjadi pijakan sikap politik PPP terkait Ahmadiyah ini.
Bisa saja sikap sejumlah ormas Islam dan beberapa tokoh Islam yang menolak ajaran Ahmadiyah menjadi pemantiknya. Apalagi jika merujuk atas hasil sebuah survei yang tidak dipublikasikan itu yang menyebutkan memang mayoritas umat Islam menginginkan Ahmadiyah dibubarkan. PPP jelas berhitung betul dengan sikap akidah yang diramu dengan politik ini. (Inilah.com, 18 Februari 2011)