Pemilihan DPW PPP Harus Bebas Politik Uang

JAKARTA - Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jabar harus terbebas dari politik uang dan suap pada Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Jabar yang diagendakan 22 Pebruari mendatang. Jika kandidat itu terbukti melakukan politik uang, maka akan langsung didiskualifikasi.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Chozin Chumaidy ketika dihubungi "PRLM" di Jakarta, Selasa (8/2).

"Kita akan tegas.Muswil-Muswil PPP harus terbebas dari praktek-praktek politik uang yang sudah menjadi fenomena di seluruh tanah air," kata Chozin.

Chozin mengatakan politik uang telah mengkontaminasi seluruh aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali partai politik. Sehingga, Muswil DPW PPP Jabar pun diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Chozin pun mengatakan bahwa hingga saat ini DPP PPP belum menetapkan pelaksanaan Mukernas dan Muktamar PPP. Muktamar PPP kemungkinan akan dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2011, setelah seluruh DPW PPP menyelesaikan Muswil-nya masing-masing.

"Untuk Mukernas PPP pun belum ada keputusan. Tetapi DPW PPP Bangka Belitung mengharapkan pelaksanaan Mukernas dilakukan di Babel," kata Chozin yang ketika dihubungi "PRLM" sedang membuka Muswil PPP Bangka Belitung di Pangkalpinang.

Ketua DPP PPP Emron Pangkapi mengatakan PPP harus menyelesaikan musyawarah wilayah (Muswil) di seluruh provinsi dalam dua bulan ke depan untuk mengantisipasi percepatan pelaksanaan Muktamar pada Juni 2011.

Percepatan Muktamar akan dimatangkan dalam Mukernas PPP pada 26 Maret di Jawa Barat yang akan membahas dua agenda, yaitu sosilisasi rancangan keputusan muktamar dan penetapan waktu muktamar.

Dia mengatakan, percepatan muktamar dilakukan agar konsolidasi partai dalam menghadapi pemilu mendatang mempunyai waktu yang cukup.

"Secara normal muktamar digelar tahun 2012. Tapi nanti terlalu dekat dengan pemilu (2014, red) sehingga perlu dipercepat," kata Emron. (Pikiran Rakyat, 15 Februari 2011)