Jakarta - Rumor reshuffle kabinet semakin kencang berhembus, harap-harap cemaspun dirasakan beberapa pihak yang terkait. Menanggapi hal tersebut PPP minta ketegasan sikap Presiden SBY.
"PPP menilai, SBY sebagai pemegang hak prerogratif harus segera menegaskan sikapnya soal reshuffle. Jika memang akan dilakukan, jangan terlalu banyak didahului seremoni seperti penyerahan rapor dan evaluasi dan pembentukan opini seperti survey opini publik pesanan yang memang diarahkan untuk mempublikasikan ketidakpuasan pada sektor atau kementerian tertentu atau pernyataan intimidatif yang justru terus-menerus dilontarkan kader PD sendiri," kata Wasekjen PPP Romahurmuziy melalu siaran pers yang diterima INILAH.COM, Jakarta, Minggu (6/2/2011).
Menurut Romahurmuziy, sikap presiden yang tidak memberikan kepastian terkait reshuffle justru akan memperkeruh situasi politik yang anginnya sekarang, baik secara domestik maupun internasional sedang tidak kondusif. "Jika memang resuffel tidak ada, segera bantah seluruh rumor yang beredar. Jangan membuat situasi buying time seperti sekarang, yang justru menggerus kepercayaan kepada pemerintah," ujarnya.
Ia menambahkan ketegasan presiden, akan menjawab spekulasi berkelanjutan, apakah reshuffle hanya wacana pihak-pihak tertentu, atau memang benar keinginan presiden yang diekspresikan melalui pihak-pihak tertentu tersebut. "Jika memang itu kepentingan internal PD, adalah bijak jika tidak terus-menerus melontarkan hal itu kepada publik," tegasnya.
Akhir pekan lalu, tutur dia isu mundurnya Karen dari Pertaminah santer beredar karena mau dijadikan menteri ESDM. Bayangkan berapa banyak dan berapa nilainya corporate action yang mungkin batal akibat pihak-pihak yang semula berhubungan dengan Karen sebagai Dirut Pertamina, kemudian gamang karena tidak yakin dengan kebijakan penerusnya.
Selain itu, sambungnya berapa banyak kebijakan yang tertunda di lingkungan kementerian ESDM karena Darwin Saleh mungkin merasa tidak firm ketika namanya terus diedarkan sebagai salah satu menteri yang akan kena reshuffle.
Romahurmuziy menyarankan agar presiden tidak mengambil langkah reshuffle kabinet. Sebab pengalaman reshuffle 2005 dan 2006 lalu, juga tidak menjamin perbaikan kinerja pemerintah.
Bahkan reshuffle potensial menambah kekecewaan baru jika pengganti menteri yang bersangkutan dinilai tidak lebih kapabel. Apalagi situasi domestik dan internasional sangat tidak kondusif untuk melakukan perubahan yang bersifat dramatis
"Untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat lebih baik presiden segera menegaskan bahwa reshuffle tidak perlu, dan fokus pada upaya penurunan harga sembako dan bahan-bahan bangunan. Itu resep yang lebih mujarab, ketimbang membiarkan terus-menerus wacana reshuffle jadi gorengan," ujarnya. (Inilah.com, 6 Februari 2011)
0 Comments
