PPP Minta Isu Ahmadiyah Tak Dikaitkan dengan Reshuffle

JAKARTA - Menyusul tewasnya tiga jamaah penganut Ahmadiyah di Pandeglang, Banten kemarin, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta semua pihak agar tidak membawa isu tersebut ke arah Reshuffle kabinet. Sebab, hal itu dinilai sebagai sebuah jalan keluar yang pendek dan tidak solutif. Seperti diketahui, Menteri Agama Surya Dharma Ali adalah orang PPP.

Posisi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait Ahmadiyah merupakan sesuatu yang sudah baik. "Itu (SKB) jadi solusi konstitusional, bukan solusi jangka pendek seperti isu Reshuffle," ujar Wasekjen PPP, Arwani Thomafi kepada Tribunnews.com, Senin (7/2/2011).

Menurut Arwani, tidak ada yang salah dengan keberadaan SKB, peraturan tersebut dianggapnya sudah jauh lebih moderat dan lebih toleran. Hanya saja tingkat kepatuhan dari para tokoh agama yang harus dievaluasi.

"SKB jauh lebih moderat jauh lebih toleran, ini tidak masalah tergantung sejauh mana kepatuhan kita dan para tokoh agama apa yang sudah menjadi kesepakatan para tokoh agama itu. Tokoh agama yang merasa seperti itu harus dievaluasi," jelasnya.

Lebih jauh Arwani menegaskan bahwa negara sudah menjamin kebebasan beragama untuk warga negaranya masing-masing, karena itu semua pihak tidak boleh menistakan ajaran-ajaran agama tertentu.

"Negara menjamin kebebasan seluruh warga negara memeluk agama, apa kebebasannya silahkan kita hormati, mempunyai keyakinan masing-masing, jangan menistakan ajaran agama tertentu, ajaran-ajaran pokok jangan dinistakan," tandasnya. (Tribunnews, 7 Februari 2011)