JAKARTA - Kendati perombakan kabinet menjadi hak prerogratif presiden, sebagai partai politik, PPP menilai, perombakan kabinet SBY-Boediono belum diperlukan saat ini.
Belajar dari pengalaman reshuffle pada 2005, dan 2006, perombakan kabinet tidak menjamin perbaikan kinerja pemerintah. Perombakan kabinet justru berpotensi mengerek kekecewaan baru, bila pengganti menteri dinilai tidak lebih kapabel.
Hal ini dikemukakan Wakil Sekjen PPP Muhammad Romahurmuziy kepada Tribunnews.com di Jakarta, Minggu (6/2/2011).
Menurutnya, perombakan kabinet juga tidak diperlukan mengingat situasi domestik dan internasional yang sangat tidak kondusif untuk melakukan perubahan yang bersifat dramatis.
"Untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat, lebih baik presiden segera menegaskan bahwa reshuffle tidak perlu," kata Romahurmuziy.
Sekretaris fraksi PPP ini juga menambahkan, pemerintah sebaiknya fokus pada upaya penurunan harga sembako dan bahan-bahan bangunan.
"Itu resep yang lebih mujarab, ketimbang membiarkan terus-menerus wacana reshuffle jadi gorengan," imbuhnya. (Tribunnews, 6 Februari 2011)