Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali, menilai parpol yang tergabung dalam sekretariat gabungan masih bisa mengekspresikan pandangannya sesuai dengan aspirasi masyarakat.
“Setgab koalisi bukanlah penyeragaman politik, sehingga melahirkan politik yang monolitik. Parpol anggota koalisi tetap memiliki ruang untuk mengekspresikan pandangannya sesuai dengan aspirasi masyarakat, yang pelaksanaannya dibingkai dengan tata etika yang telah disepakati bersama oleh parpol koalisi,” kata Suryadharma saat membuka Mukernas III PPP di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, melalui Mukernas III PPP ini harus ditegaskan kembali bahwa keikutsertaan PPP dalam koalisi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa.
Menurut dia, PPP akan tetap menjaga jati diri sebagai partai Islam untuk mendukung pemerintah dalam membela kepentingan rakyat dan memberi peringatan pertama ketika pemerintah mulai melenceng dari rel-rel kebenaran.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa penyerderhanaan parpol sebagai upaya efektifitas pemerintah presidensial dapat ditempuh dengan cara-cara demokratis dan menjamin keterwakilan politik rakyat dan tidak mencederai esensi demokratis seperti membuang suara pemilih pemilu.
Oleh karena itu, penggunaan 2,5 persen sebagai ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold/PT) sudah sangat memadai dan memungkinkan terjadinya restrukturisasi secara alamiah.
“Ini bukan berarti PPP takut kalah, namun dengan 14 kursi saat ini PPP sangat leluasa. Bahkan ambang batas 5 persen sekalipun,” tegasnya.
Musyawarah kerja nasional Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, 15-16 April 2011, juga menyampaikan beberapa butir pernyataan politik menyikapi persoalan yang berkembang saat ini.
“Usulan rekomendasi pernyataan politik dari PPP antara lain, sikap PPP terhadap kontrak baru koalisi, usulan persyaratan `parliamentary threshold`, penyederhaan partai, kesenjangan sosial, dan sinkronisasi penajaman program partai,” kata Wakil Sektretaris Jenderal DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, usulan rekomendasi pernyataan politik dari PPP tersebut akan dibahas pada forum Mukernas dan kemudian disampaikan kepada publik pada penutupan Mukernas, Sabtu (16/4).
Romy, panggilan Romahurmuziy, menjelaskan, soal kontrak baru koalisi PPP menyikapinya secara positif dan memperkirakan sekretariat gabungan partai-partai politik ke depan akan semakin harmonis.
“Dalam draft kontrak baru koalisi, memberikan kesempatan yang sama kepada ketua umum partai-partai politik untuk memimpin rapat sekretariat gabungan secara bergiliran. Ini merupakan penghargaan kepada anggota koalisi,” katanya.
Menurut dia, adanya kesempatan pergiliran tersebutsebagai bagian dari konsolidasi menyeluruh yang diatur dalam kontrak baru koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah.(Matanews, 17 April 2011)
0 Comments
