JAKARTA - DPW PPP Jawa Tengah akan mengusulkan penghapusan rangkap jabatan ketua umum PPP dengan menteri di kabinet dalam Muktamar VII mendatang. Menurut Ketua DPW PPP Jawa Tengah Arif Mudatsir Mandan, pada Mukernas PPP beberapa waktu lalu, DPW PPP Jateng dalam pemandangan umumnya telah mewacanakan penolakan rangkap jabatan tersebut.
Jateng berharap agar ketua umum fokus menjalankan roda parpol dalam mencetak kader-kader yang kompeten sehingga bisa mendongkrak suara pada Pemilu 2014.
”Siapa pun ketua umum terpilih nanti, harus siap tidak jadi menteri. Kalaupun jadi menteri, maka posisinya akan diganti wakil ketua umum yang otomatis jadi ketua umum,” ujar Arif di Jakarta, Minggu (8/5).
Dia menyebutkan, PPP membutuhkan sosok ketua umum seperti Anas Urbaningrum di Partai Demokrat yang berani menolak jabatan menteri, dan bahkan mundur dari DPR agar bisa fokus membenahi partai.
”Juga seperti Pak Ical (Aburizal Bakrie) di Golkar. Ketua umum tinggal menunjuk siapa orang yang pantas jadi menteri jika presiden minta. Jadi, ketua umum bisa mengevaluasi kinerja menteri dari PPP tersebut,” tambah Arif.
Anggota Steering Committee (SC) Muktamar VII PPP, Yuyon Ali Fahmi menyatakan, usul penolakan rangkap jabatan yang dilontarkan DPW Jateng masih bisa diakomodasi dalam perubahan AD/ART pada muktamar. ”Usul itu akan kami sosialisasikan dulu pada anggota SC yang lain, juga ke DPW dan DPC,” katanya. (Suara Merdeka, 9 Mei 2011)
0 Comments
