JAKARTA - Wacana bergabungnya Partai Bulan Bintang (PBB) ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum menemui titik temu. PBB, nampaknya, masih mencari konsep penggabungan yang nantinya tidak mengorbankan keberadaan kader PBB di Pileg 2014.
’’Kita lihat dahulu konsep pemilunya, yang pasti kita pilih PPP karena latar belakang historis,’’ kata M.S. Kaban, Ketua Umum PBB di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (25/5).
Menurut Kaban, alasan historis sudah menjadi pertimbangan kuat keinginan PBB bergabung dengan PPP. Namun, dari tiga kali pertemuan dengan perwakilan PPP, belum ada titik temu. PPP menginginkan adanya fusi atau penyatuan partai dalam satu nama yang paten.
’’Pembicaraan masih di seputar itu, belum ada kesepakatan,’’ ungkapnya.
Latar belakang bergabungnya PBB demi mengantisipasi melonjaknya syarat parliamentary threshold atau syarat lolos parlemen di revisi UU nomor 10/2008 tentang pemilu. ’’Kalau mengamanatkan konfederasi, kita bisa gabung,’’ ujarnya.
Selain konsep konfederasi, masih ada konsep lain yakni koalisi dan stembus accord. Konsep yang disebut terakhir adalah penggabungan sisa suara yang tidak mencapai bilangan pembagi pemilih (BPP). Nah, salah satu ganjalan adalah siapa nantinya calon legislatif yang lolos dari konsep penggabungan.
’’Kami mintanya orang yang menang di dapil itu, jadi tetap bisa mewakili partai,’’ ujar mantan Menteri Kehutanan itu. Selain dengan PPP, PBB juga menjajaki kemungkinan bergabung dengan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).
Sebelumnya, PPP menyatakan terus menjajaki kemungkinan bergabungnya PBB. Kemungkinan, kepastian bergabungnya PBB ke PPP baru akan diputuskan usai Muktamar PPP, Juni 2011. ’’Nanti akan terbukti, kami sudah beberapa kali diskusi PPP sendiri sedang melakukan formulasi yang pas, apakah koalisi permanent atau aliansi, atau penyatuan,’’ ujar Wakil Sekretaris Jenderal PPP M. Rimahurmuziy.
Pria yang akrab disapa Romi tersebut menyatakan, pematangan formulasinya akan fokus dirumuskan paska Muktamar tersebut. PPP juga tentunya akan mengubah Anggaran Dasar jika PBB menyatakan bergabung. ’’Tentunya kita juga harus mengubah Anggaran Dasar karena bisa saja mereka menginginkan nama baru, kita harus mencari format,’’ jelasnya. (Radar Lampung, 26 Mei 2011)
0 Comments
