JAKARTA - Kubu Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali meyakini tindakan hukum Muchdi Purwopranjono tidak akan mengganggu kesolidan partai. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan PPP Lukman Hakim Saifuddin tidak membantah apa yang terjadi di internal PPP saat ini merupakan dinamika menjelang pemilihan ketua umum baru pada Muktamar VII di Bandung pada 2-7 Juli mendatang.
“Tapi prinsipnya, kami hormati Pak Muchdi menggunakan haknya untuk melapor ke penegak hukum bila beliau merasa dirugikan.Menempuh proses hukum untuk selesaikan konflik adalah cara beradab. Yang perlu dicatat, PPP tetap solid,”tegasnya di Jakarta kemarin. Lukman kembali menegaskan bahwa sikap PPP yang tidak mengakui terpilihnya Muchdi PR sebagai ketua DPW PPP Papua sudah sesuai dengan AD/ART partai.
Tidak disahkannya Muchdi tidak terkait dengan pencalonan mantan wakil kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut sebagai kandidat ketua umum DPP PPP. Lukman memaparkan, dari 22 DPC PPP di Papua, hanya 9 DPC mengikuti musyawarah wilayah (muswil) yang memilih Muchdi menjadi ketua DPW PPP Papua. Sisanya, 13 DPC, memilih Bachtiar Gaffar sebagai ketua DPW PPP Pa-pua.
“Jadi keliru bila ada asumsi bahwa penolakan terhadap kepemimpinan Pak Muchdi adalah upaya memuluskan langkah Pak Suryadharma kembali memimpin PPP,” tandas wakil ketua MPR ini. Dia menyatakan, hingga saat ini Suryadharma Ali masih menjadi kandidat terkuat calon ketua umum DPP PPP mendatang.
Dengan dukungan yang besar ini, Suryadharma tidak merasa perlu menggunakan cara-cara kotor untuk menjegal saingannya. Sebelumnya, kuasa hukum Muchdi PR, Eggy Sudjana, menilai keputusan DPP PPP yang tidak mengakui kliennya sebagai ketua DPW PPP Papua sebagai upaya sistematis untuk menahan laju Muchdi di bursa calon ketua umum DPP PPP.
Karena itu, pihaknya melaporkan Suryadharma Ali ke Mabes Polri. Sekadar diketahui, Muktamar VII PPP akan diikuti 488 DPC dan 33 DPW PPP se-Indonesia.
Selain aksi Muchdi PR yang melaporkan Suryadharma Ali ke Mabes Polri, penggeseran posisi Ahmad Muqowam dari ketua Komisi IV menjadi anggota Komisi II DPR pun memancing kontroversi. Muqowam menganggap pergeseran ini sebagai upaya mempersempit ruang gerak pencalonannya menjelang muktamar.
Suryadharma mengaku tetap tenang dan tidak akan reaktif menyikapi semua perkembangan ini. Dia meminta semua kader PPP juga tenang dan tidak terbawa arus opini yang bisa merugikan partai. Ketua Forum DPW PPP Epyardi Asda yang juga mendukung Suryadharma menyatakan, popularitas Suryadharma merupakan salah satu poin andalan untuk memenangi bursa pencalonan ketua umum DPP PPP periode mendatang.
“Dibandingkan tokoh-tokoh yang sudah mendeklarasikan diri,Suryadharma relatif lebih populer dan punya keunggulan. Dia lebih dikenal dan aktif bergerak ke daerah,” ujar Epyardi. Ketua DPW PPP Sumatera Barat ini menambahkan, Suryadharma hanya bisa kalah bila memang ada tokoh lain yang kapasitas dan kapabilitasnya lebih baik.
Terkait kegagalan PPP memenuhi target suara pada Pemilu 2009 silam, Epyardi menilai hal itu bukan semata kesalahan ketua umum, melainkan kesalahan kolektif DPP termasuk juga Lajnah Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L). Saat itu, LP2L diketuai Ahmad Muqowam. (Seputar Indonesia, 26 Mei 2011)
0 Comments
