"Tidak mungkin orang
mau mengeluarkan dana yang besar, bila tidak ada kepentingan di balik itu."
Jakarta - Direktur Lembaga
Politik Lingkar Madani Ray Rangkuti mengemukakan, pemikiran partai politik yang
membiayai calon legislatifnya sudah lama digagas.
"Tapi bila caleg dibiayai
parpol berdasarkan dana para pengusaha, mereka akan sulit akan berpihak kepada
rakyat. Pasalnya, apapun dana yang dikeluarkan pasti ada konsekuensinya,"
ujar Ray dalam diskusi Polemik Sindo "Jika Caleg Dibiayai Parpol" di
Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/6).
Dia mengemukakan, seharusnya yang
membiayai caleg adalah rakyat pendukungnya. Sayangnya, di Indonesia hal ini
tidak berlaku. Sebaliknya, banyak caleg yang akan menjadi anggota dewan harus
mengeluarkan modal yang besar. Karenanya, tidak heran bila jadi terjadi
transaksional dalam membuat kebijakan.
"Kalau caleg dibiayai para
pengusaha melalui Parpol, pasti dia akan mengamankan para bohir-bohirnya. Tidak
mungkin orang mau mengeluarkan dana yang besar, bila tidak ada kepentingan di
balik itu," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Badan
Pekerja Indonesia Coruption Wacth (ICW) mengemukakan, seharusnya adanya
transparansi dana yang dikeluarkan parpol dalam kampanye atau saat membiayai
calegnya.
"Dalam Undang-Undang Pemilu
tidak ada upaya Parpol mengatur persoalan dana kampanye. Ini yang menjadi
pertanyaan, mengapa persoalan dana kampanye tidak diatur,"ujarnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris
Jenderal DPP Partai Nasdem mengakui, Partainya ingin memenangkan Pemilu 2014.
Gerakan perubahan tidak akan terwujud, bila suara hanya 8-10 persen.
Persentase sebesar ini tidak akan mempengaruhi apa-apa.
"Karenanya, Partai Nasdem akan merekrut caleg
yang berpengaruh dan dikenal di masyarakat. Para caleg itu akan dibiayai dengan
dana kampanye sebesar Rp 5-10 miliar percalegnya," ujarnya. (Jaringnews,
23 Juni 2012)
0 Comments
