WPP Kabupaten Tegal Bersiap Selenggarakan Harlah

Ketua PC WPP Kab. Tegal, Hj Maesaroh

Slawi - Pimpinan Cabang Wanita Persatuan Pembangunan (PC WPP) Kabupaten Tegal tengah bersiap diri membuat acara peringatan hari lahir WPP tingkat kabupaten. Hj Maesaroh, ketua PC WPP Kabupaten Tegal, dalam rilisnya mengatakan, kegiatan ini akan diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 17 Februari di halaman kantor DPC PPP Kabupaten Tegal di Slawi.

"Insya Allah akan dihadiri minimal 2000 kader WPP Kabupaten Tegal. Saat ini kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya agar acara berjalan lancar dan sukses," jelasnya kepada PPP Tegal News, Ahad (3/2/2013).

Dijelaskan lebih lanjut, acara ini akan awali dengan pawai ta'aruf, start dari GOR Tri Sanja Slawi dan finish di Kantor DPC PPP. Dalam pawai ta'aruf ini, kader WPP akan menunjukkan bakat dan potensinya, diantara tampil 2 grup drum band, beragam pertunjukkan atraksi oleh Satuan Tugas Wanita Persatuan (Satgaswan), parade terbang rebana oleh ibu-ibu WPP tingkat kecamatan, dan parade pasukan wanita pembawa bendera partai maupun merah putih.

"Sampai saat ini persiapan sudah sampai 80%. Kalau melihat konfirmasi kehadiran dari tiap kecamatan dan ranting, insya Allah lebih dari 2000 kader akan memeriahkan acara ini," kata wanita yang sukses memimpin sebuah yayasan yatim piatu dan lembaga pendidikan yang mengelola pendidikan tingkat TK sampai SLTA ini.

Diharapkan olehnya, acara ini dapat menggairahkan semangat kader PPP Kabupaten Tegal dalam menghadapi pemilu 2014. Ini sekaligus sumbangsih nyata kader-kader wanita PPP ikut menaikkan perolehan suara PPP, khususunya di Kabupaten Tegal. Bahkan, PC WPP Kabupaten Tegal saai ini sedang mempersiapkan kader terbaiknya untuk ikut mencalonkan dalam pemilu legislatif 2014.

"Nanti puncak acara harlah WPP di halaman kantor DPC PPP. Insya Alloh hadir dari pengurus pusat maupun wilayah. Mohon doanya ya. Mudah-mudahan lancar dan sukses, " pungkasnya. (PPP Tegal News, 3 Februari 2013)

Terus Didesak Nyapres, Ini Jawaban SDA

 

Bandung - Suryadharma Ali yang akrab dipanggil SDA itu telah mengapresiasi keinginan sejumlah DPW yang memintanya maju dalam pencapresan. Hanya saja, dia mengaku belum mempunyai jawaban pasti.

”Tidak mudah menjawab, tapi tidak boleh diabaikan,” katanya.

Menurut dia, langkah tersebut membutuhkan keseriusan dalam tahapan menuju Pemilu 2014. Ini menyangkut komitmen kader mewujudkannya.

”Perlu pertimbangan matang karena ini bukan sekadar apa yang dikatakan tapi apa yang dikerjakan untuk merealisasikannya,” jelas SDA.

Adalah Ketua DPW PPP Jabar, Rahmat Yasin yang mendorongnya turun gelanggang. Dorongan tersebut ditegaskannya berasal pula dari banyak kader partai di provinsi ini.

SDA tak menampik kemenangan partai di Jabar bisa mengubah konstelasi politik di pusat. PPP akan sangat mungkin mencalonkan presiden dan wapres.Tapi itu harus diukur.

”Saya tidak bisa menjawab, ini perlu evaluasi nasional mengenai mungkin atau tidak mencalonkannya. Di antaranya melalui Mukernas, karena keinginan itu tak bisa ditentukan DPP atau pengurus DPW Jabar,” tandasnya.

Sebagaimana ramai diberitakan sebelumnya, akhir-akhir ini banyak desakan kepada SDA untuk maju dalam pilpres. Hampir sebagian besar DPW dan DPC Partai Persatuan Pembangunan sudah meminta ketua umum PPP yang juga menteri agama ini untuk tampil memimpin Indonesia. Terakhir, Forum Ulama/Kiai di sejumlah daerah juga mendesaknya untuk nyapres, diantaranya desakan dari ulama/kiai di Jawa Barat dan Jawa Tengah. (Suara Merdeka, 3 Februari 2013)

Survei SMRC: PPP Harus Kerja Lebih Keras

Jakarta - Dalam rilis survei terbaru yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Partai Demokrat lagi-lagi terpuruk dalam hasil survei dengan mengalami penurunan tajam persentase dukungan dari para responden. posisi Demokrat kini berada pada posisi ketiga, yaitu di bawah 10 persen.

"Ada dua partai alami penurunan tajam PD dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang terus alami kenaikan Partai Golkar (PG) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)," kata Direktur Riset SMRC, DJayadi Hanan, saat merilis hasil survei di hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu (3/1).

Menurut hasil survei SMRC, Partai Golkar (PG) menempati posisi teratas sebesar 21,3 persen, diikuti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebanyak 18,2 persen, Demokrat 8,3 persen, dan Partai Gerindra 7,2 persen.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat 5,6 persen, Partai NasDem 5,2 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4,1 persen dan PKS hanya mendapat 2,7 persen. Sementara  dua posisi bontot ditempati Partai Amanat Nasional (PAN) yang hanya meraih 1,5 persen dan Partai Hanura 1,4 persen.

Hasil tersebut didapatkan SMRC melalui pertanyaan "Partai atau calon anggota DPR partai mana yang dipilih bila pemilihan anggota DPR diadakan sekarang?"

Survei dilakukan terhadap 1220 responden berusia 17 tahun ke atas melalui wawancara tatap muka responden mulai 6-20 Desember 2012 dengan toleransi kesalahan atau margin of error tiga persen. Prosedur survei yaitu multistage random sampling.

"PD kita lihat terus menerus turun sampai delapan persen, tapi Golkar diatas dan PDIP naik," kata DJayadi lagi.

Yang juga menarik menurutnya adalah posisi Partai Gerindra yang dianggap sudah dalam posisi yang cukup memimpin di kalangan partai menengah.

"Sementara PAN dan PKS stabil di angka itu-itu saja," tutupnya.

Sebagai informasi, dengan survei yang dilakukan pada awal hingga pertengahan Desember, artinya para responden belum terpengaruh sejumlah kasus terbaru yang melibatkan kader parpol. Berbagai kasus tersebut adalah kasus narkoba artis Raffi Ahmad yang sempat menyeret kader PAN Wanda Hamidah dan kasus dugaan suap izin impor daging sapi yang diduga melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. (Rimanews, 3 Februari 2013)

SDA: Kader PPP Jangan Korupsi!

 

Bandung - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merayakan hari lahir (harlah) yang ke-40 di Hotel Panghegar Bandung. Di hadapan para kader, Suryadharma Ali selaku ketua umum menyinggung soal partai korupsi dan larangan berpoligami.

"Pesan saya satu, jangan korupsi dan kedua jangan kawin lagi ya," tegas SDA yang juga menjabat sebagai Menteri Agama (Menag), Bandung, Sabtu (2/2).

Belakangan, dua hal ini memang menjadi sorotan publik pada parpol. Apalagi seperti masalah korupsi, menurut SDA, itu sudah sangat mengakar mulai dari pejabat tinggi, partai, hingga kepala daerah.

SDA juga menyoroti soal pejabat yang memiliki istri lebih dari satu. Kasus Bupati Garut Aceng HM Fikri, lanjut SDA, harus menjadi pelajaran buat kader dari partai berlambang kabah ini.

Pidatonya itu langsung disambut riuh tepuk tangan kader perempuan yang hadir. "Jangan poligami," teriak seorang ibu.

Selain itu, SDA juga meminta para kadernya untuk bekerja sungguh-sungguh terlebih yang kini menjabat sebagai pejabat publik.

"Bagi saudara-saudara yang sedang menjabat wali kota bupati, bekerjalah. Jaga amanat rakyat. Jangan kau kecewakan," ungkapnya yang disambut riuh tepuk tangan.

PPP sendiri menurutnya sedang mempersiapkan secara matang tahapan menuju Pemilu 2014. Salah satunya dengan menyukseskan Pilgub Jabar 2013. (Merdeka, 3 Februari 2013)

PPP Ajak Komponen Islam untuk Bergabung

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menginjak usia yang ke-40 tahun. Di usia dewasa ini, PPP menegaskan mottonya sebagai rumah besar umat Islam. PPP terbuka bagi semua partai politik, organisasi keagamaan dan berbagai kelompok Islam yang ada di Indonesia.
 
Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali (SDA) pun mengajak, selutuh komponen Islam di Indonesia untuk bergabung dengan PPP, dan sama-sama membesarkan rumab besar umat Islam itu.
 
“Ayo kita bangun rumah besar umat Islam ini, rumah besar bersama NU, Muhammadiyah, Persis, PSII, Perti, Nahdatul Waton dan Rumah Besar seluruh kekuatan Islam di Indonesia. Ayo kita besarkan rumah ini. Tanpa kelompok Islam, politik di Indonesaia tak ada apa-apanya. Tanpa LDII, AL Zaytun itu tak ada apa-apanya,” ungkap SDA, Sabtu (2/2/2013).
 
Menteri Agama RI ini menjelaskan, sebagai rumah besar umat Islam, PPP tempat menyusun strategi untuk mencapai tujuan bangsa ini yang sudah lama diidamkan.
 
“Ini rumah perjuangan Islam. Maka yang ada di luar ayo pulang. Kang Aher (Ahmad Heryawan), dulu keluarga besar PPP pulang ayo pulang. Ini rumah kita. Kang Deddy Mizwar ayo pulang,” ajaknya, kepada politisi PKS Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar yang menghadiri Harlah tersebut.
 
Bahkan, politisi Partai Demokrat yang juga Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanegara yang menjadi tamu dalam Harlah itu, juga diajak masuk PPP.
 
“Kang Irfan, pulang, saya yakin ini (Irfan) keluarga besar PPP. Saya tahu bulan ini tidak pulang tapi tahun depan kita tunggu. Pintu PPP selalu terbuka,” ujarnya.
 
Kepada kader PPP, SDA meminta supaya membangun keterbukaan. Para kader supaya menjadi tuan rumah yang santun, jangan menolak akan adanya orang baru.
 
“PPP harus terbuka, asas Islam rahmatan lil alamin ayo tunjukan,” katanya.
 
Kepada wartawan, SDA menegaskan ajakan PPP kepada Lembaga Dawah Islam Indonesia atau LDII dan Pondok Pesantren yang dipimpin Panji Gumilang Al Zaytun, memang serius.
 
“Ya serius. Begini, tanpa menyebut dua kelompok tersebut, sekarang gini, seandainya kelompk A atau Pesantren A disebut radikal, lalu mau diapain? Kita mau kucilkan, biarkan, atau dirangkul? Yang mana yang baik?,” katanya.
 
Lalu SDA menjawab sendiri pertanyaannya itu. Katanya, untuk bisa menyampaikan pemahaman diperlukan komunikasi.
 
“Jadi harus dirangkul dulu. Supaya kita mudah komunikasi, bisa menyampaikan pemahaman bahwa ‘hey begini enggak bagus lho’. Kita saling kenal saling memahami satu sama lain maka dengan demikian bisa terjadi perubahan pada kelompok-kelompok yang dipandang seperti itu,” bebernya.
 

Di sisi lain, PPP merupakan partai da’wah. Sehingga PPP bukan hanya menerima kyai, ulama, atau santri, tetapi juga menerima pihak lain.
 
“Karena ini partai dawah. Kalau dawah itu kan jangan hanya di Ponpes dan di masjid,” terangnya.
 
SDA juga tidak membantah bahwa ada tokoh-tokoh dari LDII dan Al Zaytun yang masuk ke PPP. Namun dia belum bisa menyampaikan siapa-saja para tokoh tersebut.
 
“Nanti kita umumkan yah,” tukasnya. (Sindonews, 3 Februari 2013)

Membaca Dukungan Ulama untuk Suryadharma Ali

 

Jakarta - Dalam satu pekan terakhir pertengahan bulan Januari lalu, para ulama di Jawa Tengah dan Jawa Barat memberi dukungan kepada Ketua Umum DPP PPP sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014 mendatang. Apa makna dukungan itu?

Dalam sepekan terakhir, para ulama di Jawa Tengah dan Jawa Barat secara kompak memberi dukungan kepada Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali untuk maju sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014 mendatang.

Seperti pada Kamis (9/1/2013) lalu Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikmah Sirampok, Brebes, KH. Labib bersama pengurus pondok pesantren se-Jawa Tengah di Pekalongan meminta agar Suryadharma Ali maju dalam Pilpres 2014 mendatang.

"Para ulama se-Jateng telah sepakat siap mengusung Suryadharma Ali menjadi calon presiden pada Pilpres 2014 sehingga kami akan secepatnya berkoordinasi dengan ulama lain dan menemui Menteri Agama itu," kata Labib.

Para ulama Jawa Tengah ini beralasan, figur Suryadharma Ali merupakan sosok yang bersih dan santun. Mereka berkeyakinan, Suryadharma mampu mengemban amanah untuk memimpin Indonesia.

Gayung bersambut, pada Jumat (10/1/2013), para ulama se-Jawa Barat juga menyuarakan hal sama. Menurut Ketua Panitia KH Mashlahul Ihsan figur Suryadharma Ali memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi calon presiden dalam Pemilu 2014. "SDA merupakan kader terbaik yang dimiliki saat ini dan memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta aksesibilitas, memadai untuk berkompetisi di 2014," kata Mashlahul.

Soal jejak rekam, mereka berpendapat, Suryadharma Ali cukup baik saat memimpin PPP maupun saat menjadi menteri selama dua periode pemerintahan SBY. "Suryadharma sudah melalui proses panjang dalam organisasi," cetus Mashlahul.

Pengamat politik Islam Bachtiar Effendy menilai cukup wajar dukungan yang muncul dari para ulama di Jateng dan Jabar kepada Suryadharma Ali untuk maju dalam Pilpres 2014 mendatang. "Karena di daerah-daerah itu memang kantong suara PPP. Ditambah, dalam persepsi ulama, representasi partai Islam itu ya PPP," ujar gurubesar politik Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saat dihubungi Minggu (13/1/2013).

Soal figur Suryadharma Ali sendiri, Bachtiar menegaskan tidak ada persoalan. Pengalaman panjang di organisasi telah dilalui seperti menjadi Ketua Umum PB PMII serta menteri di dua periode di pemerintahan SBY. "Itu modal penting Suryadharma. Saat era reformasi, ia juga muncul. Berbeda dengan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang muncul belakangan," papar Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah ini.

Dia juga menilai, posisi politik PPP sebagai partai Islam harus bisa dimanifestasikan dalam program kerja yang nyata di depan publik. Meski, menurut Bachtiar, program kerja saja tidak cukup. "Karena masyarakat kita dalam kenyataannya menentukan pilihan karena pencitraan. PPP harus menghadirkan Islam yang bukan ekslusif, tapi harus bisa bermanfaat bagi seluruh Indonesia. PPP harus kerja keras mengembangkan citra baik," saran Bachtiar.

Jika membandingkan dengan partai lainnya, memang PPP hingga kini belum jelas siapa jago yang akan diusung dalam Pilpres 2014 mendatang. Sedangkan partai lain secara tegas mencalonkan ketua umumnya sebagai kandidat presiden seperti Partai Golkar mencalonkan Aburizal Bakrie, PAN dengan Hatta Rajasa, Gerindra dengan Prabowo Subianto serta Hanura dengan Wiranto.

PPP bagaimanapun harus bekerja lebih keras untuk dapat menarik suara khususnya pemilih muslim. Apalagi jika merujuk berbagai riset politik, elektabilitas PPP tak signifikan, setidaknya tidak mengalami kenaikan dibanding hasil Pemilu 2009 lalu. PPP mau tidak mau harus menggenjot perolehan suara dalam Pemilu 2014 mendatang. Itu jika berkeinginan mendudukkan Ketua Umumnya di posisi RI 1 ataupun RI 2. Semua kembali ke kader. (Inilah, 28 Januari 2013)

Pemilu 2014, Reni Marlinawati Tak Pindah Dapil

Jakarta - Reni Marlinawati, anggota Komisi X dari F-PPP, akan kembali bertarung dalam Pemilu 2014. Dan, Reni akan kembali bertarung di daerah pemilihan (dapil) yang sama yakni Jawa Barat IV (Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi).

"Di situ kampung halaman, banyak keluarga besar, dan sudah saya bina sejak 2004," kata Reni kepada JurnalParlemen, Sabtu (2/2).

Meski tak menyebut angka, Reni berharap dana yang dia keluarkan dalam pesta demokrasi tahun depan bisa lebih sedikit.

"Kalau persaingan sama saja. Dulu dan sekarang tidak bisa dianggap ringan," kata salah satu ketua DPP PPP ini.

Pada Pemilu 2009, ada enam kursi yang diperebutkan dari dapil ini. Keenam kursi itu akhirnya diduduki Reni Marlinawati (PPP), Dewi Asmara (Partai Golkar), Ribka Tjiptaning, Pasha Ismaya Sukardi dan Ingrid Kansil (Partai Demokrat), dan Yudi Widiana Adia (PKS). (Jurnal Parlemen, 2 Februari 2013)

PPP Terapkan Zero Narkoba di Tubuh Partai

Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PPP DPR Ahmad Yani mengatakan, partainya akan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk menerapkan zero narkoba di tubuh partai berlambang Ka'bah itu.

"Fraksi PPP akan melakukan kerja sama dengan BNN untuk menyatakan PPP bebas dari Narkoba. Seluruh caleg dan anggota DPR dan pengurus PPP harus bebas dari narkoba," kata Ahmad Yani, melalui pesan singkat yang diterima Antara, di Jakarta, Selasa (29/1).

Menurut Ahmad Yani, PPP harus hati-hati dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif dan kader terutama dari kalangan artis. Kasus penggerebekan di rumah artis Raffi Ahmad dan penangkapan 17 orang harus menjadi pelajaran semua pihak.

Ahmad Yani mengatakan, semua pihak tidak boleh lengah terhadap bahaya narkoba karena merupakan kejahatan luar biasa.

"Semua pihak harus mendukung gerakan antinarkoba mulai dari presiden, aparat penegak hukum termasuk kalangan partai politik," ujarnya.

Selain itu, Ahmad Yani juga meminta kepada BNN dan kepolisian untuk tidak main-main dalam menerapkan pasal terhadap pelaku kejahatan narkoba. Pengedar dan pemakai harus diancam dengan hukuman maksimal.

"Saya juga mempertanyakan, mengapa proses pemeriksaan begitu lama terhadap 17 orang yang ditangkap di rumah Raffi Ahmad. Apa karena melibatkan anggota dewan dan publik figur?" tanyanya.

Dia membandingkan dengan proses pemeriksaan Afriyani, pelaku penabrakan beberapa orang di Tugu Tani karena dalam pengaruh narkoba, yang sangat cepat.

"Terkait dengan masih maraknya kasus narkoba, saya meminta hakim tidak membebaskan para pengguna dan bandar narkoba. Tidak sekadar itu, Presiden juga jangan mengulangi pemberian grasi terhadap terpidana kasus narkoba," pungkasnya. (Gatra, 30 Januari 2013)

PolMark Indonesia, Konsultan Politik PPP

Jakarta - Menghadapi Pemilu 2014, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merekrut lembaga survey PolMark Indonesia besutan Eep Saefulloh Fatah sebagai konsultan politiknya.

‘’Iya, kita menggunakan jasa lembaga survei Eep Saefulloh Fatah sebagai konsultan politik kami,’’ kata Fernita Darwis, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PPP di kantor DPP parpol itu, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2013) malam.

Fernita pun menyarakan, bakal calon legislatif (bacaleg) partai berlogo Kabah itu juga untuk menggunakan PolMark demi suksesi Pemilu l2014. ‘’Agar (hasil pileg si caleg) terorganisir dan bersinergi dengan hasil survei pusat (DPP)," terangnya.

Meski begitu, DPP PPP tidak memaksakan akan hal itu, mengingat pemilu kali ini menggunakan sistem proposional terbuka.
 

‘’Kalau menggunakan biaya perorangan, kita lepas mau pakai lembaga survei apa,’’ katanya. (Berita WMC, 30 Januari 2013)

Jubir FPI Maju Caleg dari PPP

Jakarta - Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarwan dikabarkan telah merapat ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan akan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2014 mendatang.

"Ya, Munarman akan menjadi caleg PPP dari daerah pemilihan II Sumatera Selatan," kata Politikus PPP, Ahmad Yani saat dikonfirmasi wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/1/2013).

Namun sayangnya, Yani tidak bersedia untuk menjelaskan secara rinci alasan dan proses pendekatan yang dilakukan oleh Munarwan ke partai berlambang Ka'bah tersebut.

Yang pasti, kata Yani, niat Munarwan tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali.
 

"Pokoknya sudah fix lah," tegas anggota Komisi III DPR ini. (Okezone, 30 Januari 2013)