JAKARTA - Hampir dipastikan, pembahasan untuk menaikkan gaji Presiden SBY, juga para pejabat tinggi negara akan mentah. Setelah Demokrat, Golkar, PAN, dan hampir mayoritas fraksi, kini giliran Partai Pesatuan Pembangunan yang menjadi bagian dari 'sekutu' pemerintahan SBY-Boediono ini juga menolak Presiden SBY dinaikkan gajinya. Hal ini ditegaskan oleh Sekjen PPP, Irgan Chaerul Mahfiz, kepada tribun, Sabtu 29/01/2011).
"PPP minta agar presiden, anggota DPR, dan semua pejabat negara tak naik gajinya. Gaji yang diterimakan selama ini sudah lebih dari cukup," ujar Irgan.
PPP, kata Irgan, memandang saat ini beban hidup masyarakat bawah makin berat akibat harga-harga yang melonjak. Oleh karena itu, jngan lagi dipertontonkan kenaikan gaji pejabat.
Tak pantas gaji pejabat naik, juga presiden dalam kondisi sekaran ini. Yang harus diprioritaskan adalah kenaikan gaji PNS golongan I dan II," tegasnya.
Pandangan bahwa gaji golongan bawah tak bisa dinaikkan jika gaji golongan atas tak juga naik, adalah menggelikan. "Sekaligus melecehkan nalar. Semua pejabat negara harus berempati dengan kondisi masyarakat bawah," cetus Irgan.
Ditegaskan, pascacurhat Presiden SBY yang mengungkap gajinya tak naik selama tujuh tahun, seakan diamini oleh Menteri Keuangan Agus Martowadoyo yang langsung mewacanakan kenaikan gaji presiden sampai para pejabat negara.
"Kemungkinan Menkeu mengungkapkan wacana kenaikan gaji pejabat negara, tidak terlepas dari pernyataan presiden. Yang sebenarnya, kalau kita lihat kondisi rakyatlah yang paling penting untuk disejahterakan, bukan pejabat apalagi presiden," sebut Irgan. (Tribunnews, 29 Januari 2011)
0 Comments
