FPPP DPRD Jateng Usulkan Fly Over untuk Jalan Tol Cirebon-Semarang

Semarang — Guna mengurangi penyusutan lahan pertanian produktif dan perkebunan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Jawa Tengah mengusulkan agar jalan tol Semarang- Cirebon diwujudkan dengan fly over (jalan layang).

Jika memungkinkan, pembuatan jalan layang ini juga diusulkan untuk dibangun diatas jalur utama pantai utara (pantura), di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga proyek pembangunan jalan tol sepanjang kurang lebih 250 kilometer ini tidak akan berkontribusi terhadap penyusutan lahan pertanian produktif di wilayah Jawa Tengah.

Hal ini terungkap dalam laporan hasil reses FPPP DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang disampaikan oleh anggota FPPP, Hj Indah Mustika Yuliati pada sidang paripurna DPRD Jawa Tengah, Senin (27/8). Rencana pembangunan Jalan Tol Cirebon – Semarang, jelas Indah,  diakuinya sudah menjadi program kebijakan dan kewenangan pemerintah pusat.

Realisasi pembangunan jalan tol tersebut akan memakan lahan seluas 25.000 ha, dengan asumsi jarak Cirebon – Semarang sepanjang 250 km dan lebar ruas jalan tol 100 m. Disamping hilangnya lahan pertanian produktif, perkebunan dan pemukiman, pusat-pusat perekonomian di sepanjang jalan pantura yang sekarang berkembang pesat akan berubah menjadi sepi.

Dengan begitu, pembangunan jalan tol ini bisa memberikan dampak perekonomian masyarakat, di sepanang jalur pantura Jawa Tengah. Untuk itu, FPPP DPRD Jawa Tengah mengusulkan agar pembangunan jalan Tol Cirebon – Semarang dibangun di atas ruas jalan pantura,” tuturnya.

Pemikiran ini juga sejalan dengan kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang mengajak semua pihak untuk menjaga dan melestarikan lahan pertanian produktif di Jawa Tengah. “Karena Provinsi Jawa Tengah –selama ini—menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional diantara daerah lain di tanah air,” katanya. (Republika, 27 Agustus 2012)

PPP Harus Merajut Kekuatan Politik Islam

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai politik Islam paling senior diharapkan dapat menjadi pelopor dalam merajut persatuan kekuatan politik umat Islam. Kekuatan politik Islam yang tersebar di banyak partai perlu disinergikan dalam rangka memberdayakan umat Islam Indonesia.

Faktanya, friksi-friksi agenda politik yang ada selama ini semakin memarginalkan posisi politik umat Islam. Sudah saatnya masing-masing partai politik menurunkan ego masing-masing demi meraih kepentingan yang lebih besar.

"Motto PPP ini kan rumah besar umat Islam. Semestinya, motto ini jangan cuma slogan yang bersifat retoris saja. Perlu dibumikan secara empiris di tengah-tengah umat Islam", demikian disampaikan oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Daulay, pada acara dialog kebangsaan bertema "Refleksi Perjalanan Bangsa Menatap Indonesia ke Depan" yang dilaksanakan Fraksi PPP MPR RI di Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta (rabu, 15/8).

Dalam penilaian Saleh, PPP selama ini belum maksimal menyuarakan aspirasi umat Islam. Aktivitas dan gerakan PPP masih berkutat dalam memperjuangkan kepentingan internal partai. Sementara kepentingan umat Islam cenderung belum tersentuh atau bahkan terabaikan.

"Sebagai contoh, saya belum melihat keseriusan PPP dalam melibatkan umat Islam dalam mendesain masa depan Indonesia. Pembahasan RUU di DPR, misalnya, nyaris meninggalkan partisipasi umat. Ormas-ormas dan OKP-OKP Islam tidak diajak duduk bersama dalam mendiskusikan dan merumuskan RUU-RUU tersebut".

Dalam menyongsong pemilu 2014 yang akan datang, Saleh menyarankan agar PPP lebih serius mempersiapkan diri. Pasalnya, hasil survey-survey yang dirilis belakangan ini belum menggembirakan. Kelihatannya ada semacam krisis kepercayaan kepada partai-partai politik, termasuk tentunya partai-partai politik berasas Islam.

"Sebaiknya, PPP mempelopori komunikasi intensif baik antar partai-partai politik Islam maupun dengan simpul-simpul umat Islam seperti ormas dan OKP Islam. Jika ini diabaikan, masa depan partai-partai politik Islam akan menjadi taruhannya".

Hadir sebagai pembicara, Saleh Daulay, Noer Fajriansyah (PB HMI), Addin Jauharuddin (PB PMII), Dawax Fathurrahmaan (Pemuda Muslimin Indonesia), Hilman Ismail Metareum (PP GMPI), Ahmad Syauqi (PP IPNU).

Acara dibuka oleh Irghan Chairul Mahfiz dan dipandu oleh Zainut Tauhid dari Fraksi PPP. (RMOL, 15 Agustus 2012)

PPP: Tipikor Daerah Tak Perlu Dibubarkan

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai, tertangkapnya dua hakim pengadilan Tindak pidana korupsi (Tipikor) Semarang oleh KPK pada 17 Agustus 2012 lalu, bukan dijadikan alasan untuk membubarkan pengadilan Tipikor.

"Tertangkapnya dua hakim ad hoc Tipikor haruslah dijadikan momentum untuk benahi sistem rekruitmen hakim Tipikor dan sistem penanganan kasus-kasus Tipikor secara menyeluruh. Membubarkan pengadilan Tipikor hanya karena SDM hakimnya dinilai buruk, bak selesaikan masalah justru dengan lahirkan anak-anak masalah baru," jelas Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin, dalam keterangan persnya, Minggu (26/8/2012).

Idealnya memang pengadilan Tipikor itu cukup bersifat regional saja. Tidak perlu harus ada di setiap propinsi.

"Tapi itu perdebatan masa lalu, sebab UU No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor sudah tegaskan harus ada di tiap ibukota propinsi," katanya.

Kini, lanjut Wakil Ketua MPR ini, lebih baik fokus membenahi sistem rekrutmen hakimnya. MA dengan dukungan KY harus memperketat seleksi dengan lebih menekankan aspek integritas dan kapabilitas hakim.

"Tunjangan kesejahteraan mereka juga harus jadi perhatian utama agar mereka mampu bekerja profesional," pintanya.

Lebihi lanjut, sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum dan tumpuan akhir pencari keadilan, hakim tak berdiri sendiri. Banyaknya kasus tipikor yang diputus bebas tak bisa hanya hakimnya saja yang disorot.

Tapi juga, lanjut Lukman, harus dievaluasi proses dan hasil penyelidikan, penyidikan, dan penuntutannya. Jadi, evaluasinya tidak cukup hanya pada hakim, tapi harus pada setiap tahapan proses penanganan kasus tipikor.

"Maka MA dengan dukungan Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK, kita harapkan segera berdiri paling depan dalam pembenahan sistem peradilan Tipikor ini," pungkas Lukman. (Inilah, 26 Agustus 2012)

PPP Usul Pilkada Serentak Dua Kali dalam 5 Tahun

Jakarta - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi, menyatakan partainya mendukung gagasan pilkada serentak seluruh Indonesia.

Ia menilai, pilkada serentak mendorong efisiensi anggaran. Kendati kata dia, usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi soal pilkada serentak itu harus dikaji lagi bersama-sama oleh pemerintah dan DPR.

Arwani mengatakan, pilkada itu bisa dilakukan dua tahap dan dua kali dalam lima tahun. Tahap pertama, jelas dia,  pilkada serentak sebelum pileg dan tahap kedua pilkada serentak setelah pileg.

"Masing-masing ditarik ditengah-tengahnya dengan menyesuaikan periodesasi sekarang ini," katanya, melalui pesan singkat kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (24/8).

Arwani menilai, niat pemerintah untuk membenahi struktur dalam negeri khususnya dalam penyelengaraan Pilkada sudah benar. "Ini sedikitnya akan menjawab keraguan rakyat Indonesia tentang kinerja kepala daerah yang dipilih di daerah masing-masing," ujarnya.

Sekretaris Fraksi PPP di DPR itu menambahkan, pelaksanaan pilkada serentak akan menjawab terkait efisiensi dan fokus pemerintah dalam persoalan dalam negeri.

Ia menambahkan, jika pilkada serentak direalisasikan maka ini akan memermudah penyelenggaran pilkada di beberapa daerah. "Sehingga tidak terlalu jauh dalam memajukan atau menunda berakhirnya masa jabatan kepala daerah (kada)," ujarnya.

Menurutnya, usulan ini belum masuk dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) pemerintah. (JPPN, 24 Agustus 2012)

PPP Brebes Solid di Pilkada 2012

Brebes - Jajaran struktural Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Brebes kini dalam kondisi siap tempur menghadapi Pilkada Brebes tahun ini. Mereka menyatakan diri satu suara dan solid untuk memperjuangkan kebijakan partai mengusung Agung-Atho di Pilkada Brebes 2012. Bahkan, saat ini mesin politik partai sudah panas dan satu suara di garis perjuangan. Hal itu terungkap saat rapat konsolidasi pengurus dan buka bersama di kantornya, Rabu (16/8). Selain dihadiri struktural DPC, kegiatan ini juga dihadiri ketua PCNU H Athoilah serta pengurus PAC PPP.

"Kami solid satu suara, tidak ada istilah pembelotan seperti yang kabar yang terjadi di partai lain. Bagi PPP, siapa yang tidak sesuai dengan pilihan ada mekanisme untuk mengundurkan diri. Kalau tidak ditempuh, ada mekanisme AD/ART terkait dengan sanksinya. Artinya, keputusan yang diambil partai ini rujukannya adalah AD/ART sehingga wajib ditaati," ujar Ketua DPC PPP Brebes, Imam Mautridi.

Menurutnya, PPP sangat menjunjung tinggi demokrasi sehingga jika ada kader dan pengurus yang memilih claon lain, dipersilahkan untuk mengundurkan diri. Seperti halnya salah satu pengurus DPC PPP yang juga mengundurkan diri. "Misalnya, saat ini Wakil Bendahara DPC PPP, Taruni sudah memilih untuk menjadi tim dari calon lain dan sudah menyatakan pengunduran dirinya dari PPP," jelas Maturidi.

Selain membahas persiapan Pilkada, acara rapat ini sendiri diakhiri dengan buka bersama ini juga pemantapan teknis aplikasi perjuangan di lapangan. Sementara Ketua PCNU Brebes H Athoilah MSi menyatakan warga Nahdiyin sudah satu suara dan tidak ada pembelotan. Sehingga, adanya simbol-simbol warga Nahdiyin di kubu lawan merupakan bentuk pembohongan publik. "Sudah satu komando, adanya simbol NU seperti pencatutan foto Gus Dur oleh mereka adalah pembohongan publik, tidak usah terpengaruh. Kami akan konfirmasi kepada keluarga Gus Dur apakan mereka sudah ada ijin atau belum," kata Athoilah. (Radar Tegal, 15 Agustus 2012)

Caleg PPP Harus jadi Sales

Cibinong - Jelang Pemilu Legislatif 2014, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor gencar menggeber penjaringan kader. Hingga kini, terhitung ratusan kader yang telah masuk penjaringan dan akan diseleksi.

"Daftar yang sudah masuk mencapai 100 lebih. Tapi nanti kita seleksi lagi, apakah kader tersebut memenuhi persyaratan," ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC PPP Kabupaten Bogor, Ade Munawaroh Yanwar.

Menurut dia, untuk bisa masuk seleksi partai, kader harus bisa mengemban tugas terpenting, yakni merangkul suara sebesar-besarnya. Dalam hal ini, PPP menggunakan strategi sales marketing door to door.

Ade memerintahkan kadernya agar tak ragu turun ke lapangan, khususnya di lingkungan sekitar kediaman kader. Minimal, tetangga dan warga sekitar harus mengenal program, serta visi dan misi partai.

"Kita jualan seperti pedagang asongan dengan kualitas supermarket. Konsolidasi harus seperti sales, harus jemput bola," pungkasnya.

Ade menambahkan, partai juga telah mengingatkan para kader agar tak terpengaruh adanya ancaman kehilangan suara seperti yang dilontarkan berbagai lembaga survei.

Menurut dia, hal tersebut masih berupa prediksi dan bisa meleset. Para kader dan pengurus partai diminta untuk tak acuh pada hasil-hasil survei. Karena hal itu dinilai malah membuat kinerja partai berantakan.

"Saya tegaskan kepada seluruh kader, pengurus dan simpatisan. Jangan dengarkan survei-survei. Tutup telinga. Kerja, kerja dan kerja untuk kebesaran partai," geramnya.

Seperti diketahui, suara partai Islam diprediksi bakal merosot jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari polling yang digelar berbagai lembaga survei.

Menurut sosiolog politik Institut Pertanian Bogor (IPB), Sofyan Syaf, hal ini terjadi lantaran adanya pemisah (gap) yang dilihat oleh pemilih atau masyarakat.

Ideologi partai Islam dinilai sudah tidak mencerminkan tindakan Islami oleh kader-kader partai itu sendiri. Pemilih melihat korupsi yang notabene ditentang agama, malah dilakukan oleh kader partai Islam."Berbagai permasalahan korupsi dan menjadi salah satu alasan mengapa suara untuk mereka (partai Islam) menurun," tandasnya.(Radar Bogor, 14 Agustus 2012)

PPP Targetkan 15 Persen Suara Pemilu 2014

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap bisa meraih 10-15 persen perolehan suara pada Pemilu 2014 mendatang, demikian Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PPP Fernita Darwis di Jakarta, Selasa.

"Insyaallah PPP optimis dengan target tersebut," kata Fernita.

Untuk mencapai target suara itu Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali akan terjun langsung turun ke lapangan dan menyapa rakyat, katanya.

"Pak SDA (Surya Dharma Ali) justru sudah lebih dulu turun ke basis pemilih bahkan ke basis lawan dengan menyambangi pesantren-pesantren dan tokoh-tokoh. Ulama sebagai pemilih asal PPP agar kembali ke rumah besar umat Islam," jelas Fernita.

PPP juga merambah pemilih pemula dengan mengelar kegiatan-kegiatan nyata kepemudaan, misalnya turnamen olahraga dan kesenian.

"Ini dilakukan di banyak daerah dan merangkul teman-teman ormas pemuda Islam di Jakarta maupun di daerah seluruh Indonesia," ungkap Fernita.

Fernita menambahkan, rakyat sudah semakin cerdas dan PPP yakin dapat mendulang suara dengan target yang telah direncanakan itu. (Antara, 14 Agustus 2012)