Karakter politikus yang cenderung minta dilayani potensial menimbulkan konflik.
Tahun 2013 adalah tahun memanasnya dunia perpolitikan nasional. Begitu prediksi yang disampaikan Wakil Ketua DPD RI Laode Ida, dalam sebuah diskusi di Gedung DPR Jakarta, akhir pekan lalu.
Situasi semakin memanas itu dapat dipahami karena partai-partai politik akan lebih fokus pada persiapan menghadapi Pemilu 2014. Anggota DPR, DPD, bahkan DPRD, akan mempersiapkan dirinya bertarung lagi memperebutkan kursi itu.
Lawannya macam-macam, termasuk para calon yang maju dari parpol baru seperti Nasional Demokrat (Nasdem), bahkan dengan rekan separtai yang gagal lolos di pemilu sebelumnya.
Tentu saja kondisi demikian akan mempengaruhi kinerja Pemerintah dan DPR. Para pucuk pimpinan eksekutif kebanyakan adalah anggota parpol juga, dalam artian akan juga sibuk mengurusi pencalonannya.
"Para politisi dan pejabat akan konsentrasi pada diri dan kelompoknya, cenderung mengabaikan kepentingan rakyat," kata Laode.
Buktinya, setidaknya tiga partai menengah-besar; Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS); sudah menyatakan ada prioritas bagi anggota DPR/DPRD yang saat ini untuk dicalonkan lagi di 2014.
"Prioritas diberikan ke incumbent, didaftarkan kembali itu diprioritaskan, semuanya akan diseleksi majelis tinggi," kata anggota Dewan Pembina PD, Melani Leimena Suharli.
Saking panasnya pertarungan itu, Laode bahkan memprediksi hal itu bisa jadi menimbulkan gesekan hingga konflik. Apa sebab? Menurut Laode, dengan 'dilumasi' oleh karakter politikus saat ini yang cenderung menunjukkan sikap minta dilayani oleh masyarakat, pada akhirnya justru menimbulkan akibat tidak baik bagi citra mereka sendiri.
Hal itu berpotensi meciptakan kondisi berontak dari rakyat yang “terjajah”, yang akhirnya memunculkan perlawanan-perlawanan dari rakyat. Pada kasus tertentu, kondisi itu terkadang diprovokasi oleh politisi-politisi tak puas hingga akhirnya mengerucut pada berbagai bentuk konflik horizontal.
"Saya prediksi 2013 eskalasi konflik akan lebih luas lagi. Apakah militer akan turun menangani berbagai konflik politik? Kalau konflik terlalu tinggi maka militer akan turun menanganinya,” kata Laode.
Panasnya pertarungan para calon legislatif itu sejak 2013, memang bisa dipahami. Sebab hal itu menjadi poin menentukan. Karena selain terkait kuasa dan tunjangan sebagai anggota dewan, apabila terpilih, juga menyangkut proyek berikutnya, yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Seperti diketahui, syarat untuk seseorang boleh dicalonkan sebagai capres-cawapres oleh parpol adalah jumlah raihan kursi partai/gabungan partai di parlemen. Atau persentase tertentu dari jumlah suara pemilih yang diperoleh partai dalam pemilihan legislatif. Hal ini kerap disebut sebagai Presidential Threshold (Pres-T). Ini berarti merebut jumlah kursi di DPR semaksimal mungkin adalah kunci.
Sebagai contoh, PDI Perjuangan harus 'rela' berkoalisi dengan Partai Gerindra pada Pemilu 2009 lalu demi memenuhi syarat pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai capres. Padahal jumlah kursi mereka di DPR lebih dari 90, namun tak melewati batas 20 persen alias 112 kursi anggota di DPR.
Peneliti Charta Politika, Arya Fernandez, bahkan menyebut debat RUU itu akan memulai pertarungan keras itu. Partai-partai menengah dan kecil tentunya ingin angka persyaratan sekecil mungkin agar bisa mengajukan calonnya sendiri. Sebaliknya, partai yang besar seperti PD, Golkar, dan PDI-Perjuangan tentu ingin sebaliknya.
"Perkiraan saya, kecuali Demokrat, Golkar dan PDI-P akan bertahan di angka 15-20%. Demokrat akan realistis karena melihat tren suara yang terus menurun. Sementara partai menengah kecil akan usung angka 5-10%," kata Arya.
Pertarungan selanjutnya adalah pada level perang tafsir antara kesuksesan atau kegagalan kinerja pemerintah. Bila Pemerintah berhasil, maka partai-partai koalisi akan saling klaim kesuksesan. Sebaliknya bila Pemerintah gagal, partai oposisi akan berebut insentif elektoral dari kegagalan pemerintah.
Secara khusus, Arya mengingatkan agar pertarungan juga akan memanas di internal Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Pemerintah. Partai-partai koalisi akan jaga jarak dengan pemerintah bila tren kepuasan terhadap SBY-Boediono terus menurun.
"Partai-partai juga akan mulai menggoyang pemerintah untuk dapatkan simpati pemilih di 2014," tukasnya. "Partai-partai yang selama ini menyimpan kartu truf, di 2013 akan ungkap kasus-kasus korupsi sejumlah partai terutama pada kasus-kasus mega korupsi."
Dan terakhir adalah tentunya terkait masalah pilpres. Menurutnya, pertarungan di level capres akan lebih intensif lagi dimana pola dan kecenderungan dukungan partai-partai terhadap capres akan mengerucut di pertengahan 2013.
Partai-partai mulai akan terbuka mendukung calon terntentu. Di sisi lain, perang udara antara-capres melalui iklan di media massa televisi akan semakin intensif.
"Di pertengahan 2013 nama-nama kandidat saya perkirakan akan mengerucut pada 5 nama, sejumlah nama akan berguguran," tutur Arya. (Berita Satu, 24 Desember 2012)
