PPP Dukung Kades Menolak Pengadaan Mobil Dinas

Wonogiri – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Wonogiri, Anding Sukiman meminta dua anggotanya di DPRD Wonogiri menolak penganggaran pembelian mobil dinas (mobdin). Menurut PPP penganggaran motor bagi kepala desa lebih tepat dibanding mobil dinas.

Sikap PPP itu mendukung sikap Paguyuban Kades se-Kecamatan Wuryantoro. PPP juga telah menyiapkan sanksi bagi dua anggota Dewannya jika tak melaksanakan instruksi tersebut. “PPP mendukung sepenuhnya sikap Paguyuban Kades se-kecamatan Wuryantoro yang menolak anggaran mobnas senilai Rp3 mliar. Kami juga mendukung usulan pengadaan motor untuk menunjang operasional tugas kepala desa dalam pelayanan masyarakat,” tegas Anding kepada Solopos.com.

Ditambahkannya, di era keterbukaan tidaklah pantas jika ada yang mengabaikan aspirasi rakyat. Menurutna, medan tugas pada kades di Wonogiri sangat berat dan bekerja tidak terbatas pada jam kerja. “Jadi aspirasi para kades ini harus ditindaklanjuti kader PPP di DPRD Wonogiri. Anggota Dewan asal PPP meski mengindahkan instruksi itu jika tidak sanksi sudah siap menunggu.”

Dijelaskan oleh Anding, anggota DPRD adalah alat partai untuk mencapai sikap politik.

“Dua anggota Dewan asal PPP harus berani bersuara di setiap tingkatan rapat. Baik di komisi anggaran, badan anggaran maupun paripurna. Apalagi Bupati sudah memberikan isyarat bahwa pembelian mobnas bisa ditunda.”

Lebih lanjut dikatakannya, daerah lain sudah menerapkan peminjaman mobil untuk operasional dinas. “Salah satu pertimbangan jika rental adalah ngirit dana. Daerah lain sudah menerapkan tetapi kenapa Wonogiri justru akan membeli lagi. Pembelian motor bagi kades akan pas karena realitasnya kondisi motor para kades sudah parah.”

Sementara itu, satu dari dua anggota DPRD Wonogiri asal PPP, Dangi Darmanto menegaskan, secara pribadi dirinya menolak penganggaran pembelian mobil dinas. Dia juga bersedia walk out jika aspirasi rakyat yang memilihnya ditolak. Wakil rakyat asal Kismantoro ini mengaku heran karena selalu diserang anggota Dewan yang lain jika mengusulkan penolakan pembelian Mobdin. “Mobdin sekarang masih layak pakai. Apalagi penganggaran belum final sehingga bisa di-drop. Secara pribadi tak setuju . Justru motor kades yang layak diganti.”

Seperti diberitakan sebelumnya, Paguyuban Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Wuryantoro menolak pengadaan mobnas yang kini masih dibahas anggota DPRD Wonogiri. Paguyuban menilai jika anggota Dewan dan eksekutif menyetujui pembelian mobnas maka lebih mementingkan diri sendiri dibanding derita masyarakat.

Paguyuban kades mendukung pengadaan kendaraan dinas apabila menyentuh kepentingan rakyat. Seperti mobil ambulans untuk PMI, SAR, motor kades ataupun lembaga sosial yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Pernyataan itu disampaikan Kepala Desa Mojopuro, Kecamatan Wuryantoro, Parmin dan diiyakan oleh para kepala desa dan kepala kelurahan yang berkumpul di Mapolsek Wuryantoro.

“Umur motor kades sudah 10 tahun. Kondisinya sudah cukup parah karena geografis desa/kelurahan di Wonogiri lebih banyak pegunungan. Semua kades malu jika diminta berkoodinasi ke kabupaten karena ada yang mogok di tengah perjalanan,” ujarnya. (Solo Pos, 24 Juli 2012)

Pilkada Jateng, Gubernur Sebaiknya Tetap Dipilih Langsung

Semarang - Pemilihan gubernur hingga 2013 sebaiknya tetap diserahkan pada pemilihan langsung ke rakyat. Keinginan pemerintah mengembalikan pemilihan gubernur ke mekanisme pemilihan di DPRD provinsi, justru menimbulkan perpecahan di DPR RI.

Hal itu disampaikan politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah, Istajib, Selasa (17/7/2012) di Semarang, ketika menyampaikan pandangan soal keinginan masyarakat supaya pemilihan gubernur tetap pemilihan langsung.

"Pemerintah provinsi memang hakikatnya kepanjangan tangan Kementerian Dalam Negeri. Kalau pemilihan gubernur harus dikembalikan ke DPRD, sebaiknya setelah 2013," kata Istajib, yang juga Ketua Fraksi PPP di DPRD Jawa Tengah.

Menurut Istajib, pemilihan gubernur tetap punya daya tarik sendiri. Meski gubernur tidak memiliki wilayah binaan langsung, karena kabupaten dan kota itu dalam koridor kekuasaan bupati dan wali kota, gubernur memegang anggaran cukup besar dari pembantuan pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, pemilihan Gubernur Jawa Tengah akan berlangsung pertengahan 2013. Biaya untuk kegiatan pilgub sudah dianggarkan sekitar Rp 650 miliar.

Jika pemilihan gubernur berlangsung Mei 2013, tentunya kemungkinan pemilihan langsung ke rakyat. DPR bisa saja belum mensahkan RUU pemilihan umum yang baru.

Meski pilgub masih 10 bulan lagi, suhu politik di Jawa Tengah sudah mulai memanas. Hal itu terkait dengan munculnya nama-nama calon kandidat yang sudah banyak dilansir perseorangan, anggota tim sukses, organ partai politik di DPRD Jateng, dan fungsionaris parpol nonparlemen.

Terdapat sejumlah nama-nama tokoh yang sudah muncul seperti gubernur petahana Bibit Waluyo, Sekda Provinsi Jateng Hadi Prabowo, Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih, Ketua DPD Partai Golkar Jateng Wisnu Hardono, Ketua DPD PDIP Jateng Murdoko, Ketua DPW PPP Jateng Arief Mudatsir Mandan, politikus PAN Taufik Kurniawan, fungsionaris DPP PDIP Tjahjo Kumolo, sampai Rektor Universitas Diponegoro Semarang Prof Soedarto P Hadi. (Kompas, 17 Juli 2012)

Pilgub Jateng 2013: PPP Lirik Mulhim Asyrof

Semarang - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah mulai melirik Mantan Pangdam IV Diponegoro Mulhim Asyrof untuk dijagokan dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013 mendatang. Ashrof dinilai memiliki kemampuan dan kecakapan untuk memimpin Jawa Tengah.

Penyataan itu disampaikan Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah, yang juga wakil ketua DPW PPP Jawa Tengah, Istajib AS, melalui sambungan telpon, Kamis (12/7). “Dia (Mulhim Asyrof) figur yang bagus dan memiliki kemampuan dan kecakapan, cocok untuk memimpin Jawa Tengah,” ungkapnya.

Anggota Komisi B ini juga mengatakan akan segera melakukan komunikasi politik dengan Mulhim Asyrof. Mengingat sampai saat ini yang bersangkutan belum melakukan pendekatan ke PPP. Menurut Istajib, PPP terbuka bagi siapa saja yang berniat mencalonkan diri.

Lebih lanjut Istajib menjelaskan, proses penjaringan bakal calon gubernur  akan dilakukan PPP Jawa Tengah sehabis iedul Fitri mendatang. Namun demikian beberapa nama sudah mulai diinventarisir untuk ditimbang timbang sebagai calon gubernur. Nama nama tersebut antara lain Bibit Waluyo, Hadi Prabowo, Rustriningsih, Arif Mudatsir Mandan, Wisnu Suhardono, Kukrit Suryo Wicaksono, Sudharto PH, Diah Anggraeni, M Adnan dan Mulhim Ashyrof.

Munculnya Mulhim Ashyrof sempat menjadi trending topic karena sebelumnya dirinya sempat melakukan sosialisasi ‘kecil-kecilan’ dengan memasang foto diri di baliho iklan di beberapa daerah di Jateng. Namun langkahnya itu akhirnya terhambat setelah Gubernur Bibit Waluyo mengetahui dan memintanya untuk tidak terjun ke dunia politik. Beberapa kalangan menilai upaya Bibit itu hanyalah untuk ‘menghabisi’ calon lawan kuat dalam pilgub semata. (Berita21, 12 Juli 2012)

Pengurus PPP Sukoharjo Dilantik

Sukoharjo - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan memanfaatan moment internal partai guna meraup suara sebanyak-banyaknya pada Pileg mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPW PPP Jateng Masrukan yang hadir dalam pelantikan pengurus ranting, pengurus anak cabang partai berlambang ka'bah tersebut di DPC PPP Sukoharjo.

"Di banding dengan partai lain, kondisi internal PPP jauh lebih baik. Internal PPP tidak digoyang isu-isu yang menjurus pada perpecahan kader. Momen itulah yang akan kami manfaatkan sebaik-baiknya sebagai senjata ampuh guna merengkuh suara nantinya," ujar Masrukan, Minggu (1/7).

Dia mengakui, selama ini suara partainya baik di tingkat daerah provinsi bahkan pusat menurun. Salah satu penyebabnya memang belum adanya pengkaderan sebab selama ini PPP mengandalkan pemilih lama. Karena itu ke depan, PPP akan membidik generasi muda sebagai pemilih baru.

Senada, Sekretaris DPW PPP Suryanto mengatakan, masih ada beberapa wilayah di Sukoharjo yang belum mempunyai wakil di DPRD. Karena itu, pada pileg mendatang daerah-daerah tersebut harus bisa menempatkan wakilnya di legeslatif.

"Kalau sekarang ada dua kursi, maka ke depan harus bisa menjadi empat kursi. Salah satu caranya yang menggarap pemilih pemula di kalangan generasi muda. Karena itu merupakan potensi yang sangat besar dan selama ini terlupakan," tandasnya.

Pihaknya berharap dengan dilantiknya pengurus di DPC Sukoharjo lebih menyolidkan PPP. Sehingga target untuk bisa meraih kursi yang lebih baik di DPRD juga akan terwujud. (Suara Merdeka, 1 Juli 2012)

Pilkada Bupati Banyumas, PPP Jadi Dambaan Para Calon

Banyumas - DPC PPP belum membuka masa penjaringan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) periode 20013-2018, karena masih menunggu rapat terbatas, namun begitu sudah banyak calon cabup dan cawabup yang sudah melakukan pendekatan dini kepada DPC PPP Banyumas.

Ketua DPC PPP Banyumas, KH Zuhrul Anam, mengatakan, penjaringan dan penyerahan formulir masih lama dan tidak usah tergesa-gesa karena menurut gus Anam pemimpin Banyumas mendatang harus lebih tangkas dalam menghadapi problematika Kabupaten Banyumas yang semakin kompleks. menurut gus Anam apabila pengurus DPC sudah melakukan rapat terbatas baru kita melakukan penjarikan.

Setelah penjarikan kita lihat siapa calon bupati yang paling berkualitas dan kokoh agamanya agar dipilih untuk diusung menjadi calon bupati.

Setelah itu itu akan kita rapatkan dan kita akan kirim ke DPW PPP Jateng. DPW Jateng lah yang akan mengirim ke DPP untuk mendapatkan rekomendasi,”  katanya.

Gus Anam berpendapat bahwa, melamar PPP adalah pilihan tepat karena PPP adalah partai yang sudah berpengalaman dan mapan serta berpotensi menjadi pemenang Pemilu di Banyumas. Sehingga kalau mendapatkan dukungan PPP maka calon tersebut pasti optimis akan menang dan memiliki kekuatan politik yang maksimal untuk membangun Banyumas.

Selain itu, kata beliau,  di PPP banyak pendukung kalangan alim ulama dan pimpinan pondok pesantren besar. Hal itu sesuai dengan visi dan misinya yakni membangun Banyumas yang sejahtera beriman dan bertaqwa.

“Bagaimanapun PPP merupakan rumah besar umat islam. Di sini banyak  para alim ulama yang tentunya akan membuat calon bupati memiliki  kekuatan yang besar untuk membangun Banyumas dengan wajah yang Islami,”. Seperti di ketahui bahwa beberapa yang sudah terang-terangan berminat dan berambisi menjadi calon bupati banyumas periode 20013-2018. Mereka antara lain: Mardjoko (bupati sekarang), Airlangga (Pengusaha), Juli Krisdianto (Ketua DPRD Banyumas) dan Mayangsari (Artis nasional asal Banyumas). (Sumber: DPC PPP Banyumas, 29 Juni 2012)

PPP Harus Siap Sukseskan Pasangan Agung-Athoilah

Brebes - Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Tengah, Arif Mudatsir Mandan menegaskan, kader PPP di Kabupaten Brebes harus siap dan bisa bersinergi bersama partai koalisi lain untuk kesuksesan Agung-Athoillah, sebagai calon bupati dan wakil bupati untuk Pemilukada Brebes 2012 nanti.

"Terutama untuk kader PPP di Brebes harus siap dan bisa mensukseskan Agung-Athoillah sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk Pemilukada Brebes 2012 nanti," kata Arif Mudatsir Mandan ketika menghadiri kegiatan Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) DPC PPP Brebes di kantor partai berlambang Ka'bah itu, Minggu 17 Juni 2012.

Menurutnya, setelah Rapimcab PPP Brebes ini, pihaknya minta DPC PPP Brebes untuk segera melakukan konsolidasi hingga ke ranting dan grass root.

Sementara, Ketua DPC PPP Brebes, Imam Maturidi mengaku optimis jika pasangan Agung-Atho akan menang dalam Pemilukada Brebes 2012 nanti. Sebab, pasangan yang bermodalkan incumbent ini juga akan didukung kekuatan kultural dari ormas Islam. Bahkan juga didukung kekuatan partai koalisi.

Dia menambahkan, hasil keputusan dalam Rapimcab yang diikuti oleh struktural DPC dan PAC PPP se Kabupaten Brebes itu, akan diteruskan kepada DPP PPP untuk memastikan rekomendasi mengusung pasangan Agung-Athoillah. (Pantura News, 18 Juni 2012)

GPK PPP Jawa Tengah Konsolidasi di Temanggung

Temanggung - Puluhan ribu simpatisan Gerakan Pemuda Kabah (GPK), dari berbagai penjuru kota tumpah ruah menghadiri milad ke 30 GPK tingkat Jawa Tengah, yang dipusatkan di Dusun Kauman, Desa/Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Sabtu (12/5).

Ketua DPW GPK Jateng Syihabudin mengatakan selain memperingati milad, bertema "NKRI Tanpa Liberlisme" kegiatan itu juga dilakukan untuk mensyiarkan bahwa ormas yang dipimpinnya mempunyai pasukan yang bisa diharapkan mampu menjadi beking Islam.

"Tujuan kegiatan ini untuk mensyiarkan bahwa kita itu punya pasukan nahi munkar yang bisa diharapkan sebagai beking Islam yang tidak liberal. Rangkaiannya kita kumpulkan seluruh pimpinan cabang se Jawa Tengah, dan dihadiri puluhan ribu massa, serta tausyiah dari Ketua FPI Habib Rizieq," katanya. 

Menurut Syihabudin, dipilihnya Ketua Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq, untuk mengisi tausyiah karena ada kesamaan visi misi pada kedua organisasi massa itu, yakni nahi munkar dan membela Islam. Massa yng diklaim oleh Syihabudin berkisar antara 20 ribu orang itu mulai berdatangan di kota kecamatan ini sekitar pukul 13.00, dan berkumpul di lapangan desa setempat.

Disinggung mengenai ketertiban selama pelaksanaan acara itu, dia menuturkan bahwa dari pihak GPK telah melakukan pengamanan internal, dan semua telah dipersiapkan dengan matang. Untuk menjaga kondusivitas, pihaknya tidak memperbolehkan anggota GPK melakukan konvoi. Setelah acara selesai mereka diimbau langsung pulang ke rumah masing-masing melalui jalur alternatif di luar kota.

"Kami sudah sarankan tidak konvoi, ini untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk. Pulangnya harus lewat jalur alternatif di luar kota, sebab kota itu tempat rawan," ujarnya.

Sementara Ketua FPI Habib Rizieq dalam tausyiahnya mengingatkan adanya bahaya liberalisme bagi umat Islam, di mana di dalamnya terdapat virus pemikiran yang sangat berbahaya, dan bisa menggerogoti iman, akidah, syariat, dan ahlak umat, sehingga dikhawatirkan bisa menghancurkan umat Islam.

"Di dalam liberliasme itu terkandung virus relativisme yaitu satu pemikiran yang bisa meracuni pengertian bahwasanya tidak ada kebenaran mutlak termasuk agama. Dari sini akan lahir pula penyakit pluralisme, yang mengatakan semua agama benar, padahal agama di sisi Allah hanya Islam," jelasnya. (Dinamika PPP, 3 Juni 2012)

DPC PPP Silaturahmi Ke PCNU Cilacap

Cilacap - Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Cilacap melaksanakan Silaturahmi ke Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Cilacap, Kamis, 8 maret 2012, di Gedung Pusdiklat PCNU Cilacap. H. Parimin Abdulloh, Ketua DPC PPP Cilacap hadir bersama jajaran Pengurus Harian PPP Cilacap, termasuk di dalamnya Drs Musliman, Rokhim (sekretaris DPC PPP), H. Ahmad Salim, K. Athoillah. Rombongan disambut oleh KH. Maslahuddin, Wakil Ketua PCNU Cilacap dan didampingi oleh KH. Imam Mudaris, Drs. H. Suyono dan KH. M. Sahid Muchson. Dalam Sambutan Selamat Datang, KH. Maslahuddin menyampaikan ucapan terima kasih karena DPC PPP memiliki inisiatif untuk bersilaturrakhmi ke PCNU Cilacap.

“Ini bukan kali pertama Kami mendapatkan kunjungan dari Partai Politik di Cilacap. Sebelumnya juga kita pernah mendapatkan kunjungan dari Partai demokrat. Pada prinsipnya Kami menyambut dengan baik Silaturrahmi ini, karena pasti membawa manfaat,” katanya.

Dikatakan lebih lanjut oleh KH. Maslahudin bahwa NU mencoba membuat garis demarkasi yang sama dengan seluruh Partai Politik yang ada di Cilacap, terlebih dengan Partai yang membawa visi dan misi mempertahankan dan mengembangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang menjadi concern NU.

“Perlu digaris bawahi bahwa NU bukan a-politik, tidak nampik (menolak) politik, tapi NU memiliki norma tersendiri dalam berpolitik yang jelas-jelas berbeda dengan Partai Politik. Sungguhpun berbeda, tentu ada titik temu di dalamnya, termasuk dalam aktifitas politik PPP yang di dalamnya juga banyak kader dan warga NU,” kata KH. Maslahuddin.

H. Parimin Abdulloh menyatakan bahwa ini silaturahmi formal antar-lembaga, yaitu antara DPC PPP dengan PCNU Cilacap. Karena pada beberapa momen informal, sebenarnya silaturrahmi itu juga selalu dijaga. Dia menambahkan; “Maksud Silaturrahmi ini adalah melaksanakan amanah sesepuh PPP, KH. Maemun Zuber, yang dalam beberapa kesempatan dawuh agar elemen PPP Cilacap selalu menjalin silaturrahmi dengan Ulama-Ulama NU, kesepuhan NU dan tentu dengan Organisasi NU nya,” katanya.

Lebih jauh Parimin Abdulloh menyampaikan bahwa antara PPP dengan NU memiliki kedekatan politik dalam sejarahnya. Ini tidak bisa dipungkiri, bahkan sampai saat ini. PPP Cilacap menyadari bahwa mayoritas konstituen dan simpatisan PPP juga adalah warga NU. Bahwa pernah ada gesekan-gesekan politik dalam perjalanannya, itu merupakan hal yang wajar.

“Silaturahmi ini juga hendak menyampaikan pesan bahwa sebisa mungkin, kita (PPP dan NU Cilacap) harus meminimalisir setiap gesekan, terutama pada momen politik seperti Pileg, Pilgub dan Pemilukada. Kita memiliki komitmen untuk menjaga keharmonisan PPP dengan NU. Kita yakin bahwa dengan sinkronisasi pasti ada titik temu. Dan kita ingin memberi teladan kepada warga Kita untuk menjunjung tinggi silaturahmi dan keharmonisan, sungguhpun harus beda pilihan,” katanya.

Drs. Musliman, Anggota Fraksi PPP DPRD Cilacap menambahkan bahwa DPC PPP melalui Fraksinya di Parlemen memiliki komitmen untuk memperjuangkan aspirasi warga NU. “Kami memperjuangkan aspirasi warga NU Cilacap, karena kami peduli dengan warga NU yang notabene adalah warga kami, konstituen kami. Bentuknya sangat banyak, dan mayoritas langsung menyentuh grassroot warga NU,” katanya sambil menunjukkan nomenklatur APBD Cilacap yang diperjuangkan oleh anggota Fraksi PPP.

Mengkahiri Silaturahminya, H. Parimin Abdulloh menyampaikan rasa bahagia bisa berdialog banyak hal dengan PCNU Cilacap. “Suasana dialogis yang akrab semacam ini bisa berlangsung karena ada banyak kesamaan di antara kita; terutama kesamaan kultur sebagai sesama warga NU. Ini pula yang menjadi landasan kami untuk terus membangun komunikasi dengan PCNU dan dengan warga NU. Ke depan, kami juga ingin PPP Cilacap bisa lebih bermanfaat bagi NU,” katanya. (PCNU Cilacap News, 8 Maret 2012)

Pilkada Brebes: Pasangan Agung dan Athoillah Silaturrahim ke DPC PPP Kabupaten Brebes

Brebes - Setelah tak ada kabar kapan rencana Partai Golkar akan serius berkoalisi dengan PPP, termasuk siapa nantinya dukungan pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) yang resmi bakal diusung untuk Pemilukada Brebes, Jawa Tengah (Jateng) 2012, jawabanya semakin jelas.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Brebes, H. Agung Widyantoro SH MSi bersama Ketua Pimpinan Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Brebes, H. Athoillah, Minggu 03 Juni 2012, melakukan kunjungan silaturahminya dengan para pengurus DPC PPP Kabupaten Brebes, di kantornya jalan Komplek GOR Brebes. Kunjungan ini memunculkan spekulasi, semakin menguatnya bahwa Agung akan berpasangan dengan Athoilah.

Sebagaimana diketahui, PPP merupakan salah satu partai yang telah menyatakan dukungan resmi kepada Agung, untuk maju sebagai cabup Brebes pada Pemilukada Brebes 2012. Begitu juga Athoilah yang sebelumnya mendapat dukungan dari sembilan ulama khos di Kabupaten Brebes untuk bisa mendampingi Agung sebagai cawabup.
"Alhamdulillah kita sudah menjalin silaturrahmi ke PPP. Setelah hari ini, Insya Allah akan kita tindaklanjuti dengan parpol lain, untuk membicarakan rencana deklarasi koalisi partai dan deklarasi pasangan calon. Karena itu, mohon doa kepada masyarakat agar semua proses berjalan baik dan sukses," ujar Agung yang saat ini menjabat sebagai Bupati Brebes disela-sela silaturrahminya.

Saat ditanya terkait alasanya memilih Athoillah sebagai pendampingnya, Agung mengatakan, dia merupakan teman kerja yang kinerjanya bisa dipertanggung jawabkan dengan baik. "Dengan berbekal semangat kebersamaan ini, semoga langkah kami membawa kemaslahatan umat dan membawa kebaikan," ungkapnya.

Menurutnya, sejauh ini langkah politik yang dijalaninya sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku di partainya. Meski begitu, proses masih berjalan dan pada hasil akhirnya akan disampaikan kepada masyarakat.
Athoilah saat dikonfirmasi mengatakan, kalau diriya dikehandaki untuk berpasangan dengan Agung, dia mengucap bismillah. Namun, pihaknya masih menunggu perkembangan sampai kapan yang tentunya tergantung pada partai koalisi yang ada.

"Tapi, ya itu kalau memang dikehendaki Pak Agung, kemudian diarahkan kemaslahatan umat ya bismillah. Hanya saja saya masih butuh proses, dan menunggu perkembangan berikutnya. Kalau bicara banyak saingain dengan Pak Agung yang ingin menjadi cawabupnya saya tidak peduli. Karena rata-rata kader NU sendiri alhamdulillah mendukung saya. Yang penting kalau dikehendaki, ya bismillah, kalau tidak ya alhamdulillah," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Kabupaten Brebes, Imam Maturidi menegaskan kembali sikap partainya yang telah berkomitmen untuk mendukung Agung Widyantoro menjadi cabup. Soal siapa pendampingnya, itu diserahkan kepada yang bersangkutan.
"Silaturrahmi ini semakin meneguhkan, PPP komitmen dukung Pak Agung, kita tidak pernah bergeser mendukung yang lain. Soal siapa wakilnya itu terserah dan kita juga akan Rapimcab 09 Juni 2012 mendatang untuk meneguhkan," terangnya.

Dia menambahkan, partainya sendiri memang sudah dilamar sejumlah pihak yang menghendaki untuk menjadi calon wakil bupati. "Untuk yang melamar ke PPP, baik dari luar maupun internal kita komunikasikan kepada Pak Agung. Prinispnya, siapa wakilnya kami serahkan pada beliau bagaimana mekanismenya, kalau toh nantinya dengan Pak Atho, kita akan siap. PPP itu Ka'bah artinya Komando Agung-Babeh Athoillah," tandasnya. (Pantura News, 4 Juni 2012)

Dipastikan Pilgub Jateng 26 Mei 2013

SEMARANG - Pilgub Jawa Tengah tahun 2013 dipastikan  digelar 26 Mei. Dengan kepastian ini, KPUD Jawa Tengah juga masih mempersiapkan Pilgub secara langsung. Kepastian 26 Mei tersebut sebagaimana yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Tengah beberapa waktu lalu. 

Dengan begitu pilgub juga akan berbarengan dengan pemilihan bupati Kudus dan Temanggung. "Sebagaimana aturan yang ada, yaitu Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, Pilgub nanti digelar tanggal 26 Mei bersamaan dengan Pemilihan Bupati Kudus dan Bupati Temanggung," terang Sekretaris Daerah Jawa Tengah Hadi Prabowo, Senin (11/6).

Karena digelar bulan Mei, maka Pemprov Jawa Tengah sudah harus mengalokasikan anggaran untuk biaya persiapan di APBD Perubahan 2012 ini. "Untuk  biaya itu, DPRD setuju dialokasikan anggaran Rp 50 miliar dalam APBD Perubahan 2012. Alokasi dana tersebut tidak bisa diambilkan dari dana cadangan pilgub, karena aturannya tidak memungkinkan," bebernya.

Menyingung anggaran Pilgub yang diajukan KPUD Rp 907 M, menurut Hadi, Gubernur Jawa Tengah telah merasionalisasi usulan tersebut menjadi Rp 621,883 M. Usulan Gubernur Rp621,883 M itu sudah termasuk anggaran sejak persiapan hingga dua putaran pemungutan suara. Akan dijakukan ke legislatif untuk dimintai persetujuan.

"Dana sejumlah itu juga disiapkan untuk pembentukan serta membiayai Panitia Pengawas Pilgub, yang jumlahnya mencapai Rp123,55 miliar," tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Jateng A Fikri Faqih mengatakan, rapat Badan Anggaran DPRD Jateng dengan eksekutif  adalah membahas surat dari gubernur soal pilgub Jateng 2013. Jika undang-undang yang dipakai tidak ada perubahan, yaitu UU Nomor 12 tahun 2008, maka Pilgub Jawa Tengah harus bersamaan dengan Pilbup Temanggung dan Pilbup Kudus.

"Masa kerja Bupati Kudus berakhir bulan Juni 2013, masa kerja bupati Temangung berangir bulan juli 2013, dan masa gubernur Jawa Tengah berakhir bulan Agustus 2013. Jika ada yang bersamaan selama kurun waktu 90 hari maka harus dijadikan satu dengan mengikuti yang paling cepat," terangnya.

Menurut Fikri, karena direncanakan tanggal 26 Mei 2013, maka persiapan Pilgub sudah harus dimulai bulan Oktober. Seperti pembentukan Panwas Pilgub, PPK dan PPS dan lain-lain.  Itu artinya, biaya persiapan Pilgub harus sudah dianggarkan di APBD Perubahan 2012 ini.

Ketua KPUD Jateng  M Fajar Subhi mengatakan pada pilgub Jateng 2013 ini membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin maju sebagai calon gubernur dari jalur perseorangan. Syaratnya,cCalon harus mendapatkan dukungan minimal 1 juta orang yang dibuktikan dengan foto copy KTP. Juga dukungan tersebut minimal tersebar di 18 kota/kabupaten di Jawa Tengah. "Waktu pendaftarannya lebih cepat dari calon yang diusung partai, yaitu terakhir bulan  Februari 2013," katanya. (JPPN, 12 Juni 2012)