Semarang - Pemilihan gubernur
hingga 2013 sebaiknya tetap diserahkan pada pemilihan langsung ke rakyat.
Keinginan pemerintah mengembalikan pemilihan gubernur ke mekanisme pemilihan di
DPRD provinsi, justru menimbulkan perpecahan di DPR RI.
Hal itu disampaikan politikus
dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah, Istajib, Selasa
(17/7/2012) di Semarang, ketika menyampaikan pandangan soal keinginan
masyarakat supaya pemilihan gubernur tetap pemilihan langsung.
"Pemerintah provinsi memang
hakikatnya kepanjangan tangan Kementerian Dalam Negeri. Kalau pemilihan
gubernur harus dikembalikan ke DPRD, sebaiknya setelah 2013," kata
Istajib, yang juga Ketua Fraksi PPP di DPRD Jawa Tengah.
Menurut Istajib, pemilihan
gubernur tetap punya daya tarik sendiri. Meski gubernur tidak memiliki wilayah
binaan langsung, karena kabupaten dan kota itu dalam koridor kekuasaan bupati
dan wali kota, gubernur memegang anggaran cukup besar dari pembantuan
pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, pemilihan
Gubernur Jawa Tengah akan berlangsung pertengahan 2013. Biaya untuk kegiatan
pilgub sudah dianggarkan sekitar Rp 650 miliar.
Jika pemilihan gubernur
berlangsung Mei 2013, tentunya kemungkinan pemilihan langsung ke rakyat. DPR
bisa saja belum mensahkan RUU pemilihan umum yang baru.
Meski pilgub masih 10 bulan lagi,
suhu politik di Jawa Tengah sudah mulai memanas. Hal itu terkait dengan
munculnya nama-nama calon kandidat yang sudah banyak dilansir perseorangan,
anggota tim sukses, organ partai politik di DPRD Jateng, dan fungsionaris
parpol nonparlemen.
Terdapat sejumlah nama-nama tokoh yang sudah muncul
seperti gubernur petahana Bibit Waluyo, Sekda Provinsi Jateng Hadi Prabowo,
Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih, Ketua DPD Partai Golkar Jateng Wisnu
Hardono, Ketua DPD PDIP Jateng Murdoko, Ketua DPW PPP Jateng Arief Mudatsir
Mandan, politikus PAN Taufik Kurniawan, fungsionaris DPP PDIP Tjahjo Kumolo,
sampai Rektor Universitas Diponegoro Semarang Prof Soedarto P Hadi. (Kompas, 17
Juli 2012)
0 Comments
