Alhamdulillah, PPP Nomor 9

Jakarta - Sesuai dengan keinginan Sekjen DPP PPP, Ir. H. Romahurmuziy, PPP mendapatkan nomor urut 9. Nomor 9 merupakan nomor cantik, karena mudah diingat. Banyak memori kita yang terkait dengan nomor 9. Walisongo artinya 9 Wali. Asmaul Husna juga terdiri dari gabungan dua angka 9. Ingat, Pemilu 2014 nanti akan  dilaksanakan pada tanggal 9 April. Sekali lagi 9 April.  Kader PPP harus menjadikan nomor 9 lebih bernas dan lebih bermakna dalam Pemilu 2014 nanti. Bagaimana Caranya?

Caranya gampang, seluruh kader dan pengurus PPP harus melaksanakan amanat sepenuh jiwa, baik sebagai rakyat, sebagai tokoh masyarakat, sebagai pejabat negara, dan terutama sebagai pengurus PPP. Pengurus PPP harus aktif, karena ketika menjadi pengurus, sejatinya seorang kader telah berjanji kepada Allah untuk menegakkan agama Islam melalui PPP. Ingat PPP merupakan partai Islam, sehingga pengurus yang terlibat di dalamnya berarti telah mengadakan perjanjian dengan Allah untuk berjuang bersama partai Islam. Pengurus PPP yang hanya "numpang" nama, lalu tidak aktif untuk membesarkan PPP, maka ia telah melanggar perjanjiannya dengan Allah.

Banyak cara murah dan mudah untuk memasyarakatkan nomor 9. Misalnya, di hari-hari besar, seperti di hari agraria, pengurus PPP di tingkat PAC, DPC, dan DPW dapat menulis: Selamat Hari Agraria, Laksanakan Segera Pembagian Lahan Untuk Rakyat. Di hari pertanian, pengurus PPP dapat membuat spanduk: selamat Hari Tani: PPP Berjuang Meningkatkan Kesejahteraan Petani. Spanduk harganya murah, sekitar Rp. 15.000 permeter. DPC yang tidak mampu menyiarkan nomor 9, meskipun hanya melalui spanduk, sudah sangat keterlaluan.

Sementara di hari besar Islam, pengurus PPP perlu melakukan langkah konkret, misalnya membuat santunan untuk anak yatim. Jangan segan-segan untuk melakukan langkah konkret meskipun kecil. Jika hanya mampu membuat spanduk, isi spanduk jangan terlalu normatif, misalnya hanya berisi: Selamat Memperingat Maulid Nabi. Harus ada pesan yang bisa dibaca. Misalnya: Dengan Maulid Nabi, Kita Perangi Korupsi.

Jika tidak mampu membuat spanduk, pengurus PPP bisa melakukan langkah konkret. Misalnya, datang saja ke masjid yang sedang dibangun, dengan berkaos PPP, lalu ikut kerja bakti. Murah tapi meriah. Kalau mau lebih meriah, pengurus bisa menyumbang 10 sak semen ke masjid itu, lalu membayar 4 orang simpatisan PPP yang berseragam PPP untuk bekerja bakti di masjid yang sedang dibangun itu selama 10 hari full. Keren...

Banyak cara untuk menyiarkan PPP sebagai partai Islam. yang penting ada kemauan. Banyak jalan menuju Ka'bah. Selamat berjuang. (Situs DPP PPP, 15 Januari 2013)

Dapat Nomor Urut 9, Kader PPP Tegal Bersyukur

Slawi - Hari ini, Senin (14/1), KPU mengadakan pengundian nomor urut partai peserta Pemilu 2014. Menurut PPP Center, basis informasi DPP PPP yang rutin merilis informasi-informasi seputar pemilu dan kepartaian secara realtime, tepat jam 14.30 Wib mulai dilakukan pengundian nomor. Pada pengundian tersebut, PPP mendapat nomor urut 9 senagai peserta pemilu 2014 yang akan datang.

Nomor 9 ini rupanya disambut antusias dan penuh rasa syukur oleh jajaran pengurus dan kader PPP Kabupaten Tegal. Hari ini, redaksi PPP Tegal News banyak mendapat telepon dan SMS dari para kader PPP tersebut. Beberapa diantaranya dapat kami publikasikan sebagai berikut:

"Alhamdulillah, PPP nomor 9, insya Allah menang," ujar Ghufroni Salim, Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Tegal.

"Syukur Alhamdulillah, PPP mendapat nomor urut 9. Mari bersama menangkan PPP. Insya Alloh PPP tambah jaya pada pemilu 2014. Amin," kata Slamet Riyadi, Sekretaris PAC PPP Kecamatan Dukuhwaru.

"Puji syukur ya Allah. MantaPPP. Nomor 9 itu nomor tertinggi. Wali 9 tentune. Insya Allah hoki," harapan Husni Iskandar, Bendahara DPC PPP Kabupaten Tegal.

"PPP nomor 9. Ini berkah bagi PPP. Semua nomor bagus, tapi nomor 9 itu berkah. Insya Alloh berkah untuk PPP, berkah untuk umat Islam, berkah untuk Indonesia. Amin," doa Muzanib, Sekretaris PAC PPP Kecamatan Tarub.

"Hudup PPP! Nomor 9 bisa memudahkan para warga nahdliyin karena 9 bintang sebagai lambang NU dan wali 9. Semoga sukses untuk PPP. Amin," terang Titin Mar'atin, Wakil Ketua DPC PPP kabupaten Tegal.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh PPP Tegal News, prosesi pengundian berlangsung di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Sekjen setiap partai berdasar abjad maju ke depan untuk mengambil kertas nomor antrean undian, dengan didampingi oleh komisioner KPU. Setelah mendapatkan nomor antrean, para sekjen didampingi ketua umum kemudian mengambil undian untuk menentukan nomor urut partai. Ketua umum partai yang tidak hadir hanya Megawati dan Suryadharma Ali.

PPP sesuai undian mendapatkan NOMOR URUT 9. Ini artinya, pada Pemilu 2014 nanti PPP akan menggunakan angka 9 pada nomor urut partai peserta pemilu. Selamat untuk PPP, semoga membawa berkah bagi PPP, memenangkan pemilu untuk lebih optimal membangun bangsa dan negara tercinta ini.

Berikut nomor urut partai berdasar hasil undian:

1. Nasdem

2. PKB

3. PKS

4. PDIP

5. Golkar

6. Gerindra

7. PD

8. PAN

9. PPP

10.Hanura

(PPP Tegal News, 14 Januari 2013)

PPP Nomor Urut 9 Peserta Pemilu 2014

Jakarta - Hari ini, Senin (14/1), KPU mengadakan pengundian nomor urut partai peserta Pemilu 2014. Menurut PPP Center, basis informasi DPP PPP yang rutin merilis informasi-informasi seputar pemilu dan kepartaian secara realtime, tepat jam 14.30 Wib mulai dilakukan pengundian nomor.

Prosesi pengundian berlangsung di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Sekjen setiap partai berdasar abjad maju ke depan untuk mengambil kertas nomor antrean undian, dengan didampingi oleh komisioner KPU. Setelah mendapatkan nomor antrean, para sekjen didampingi ketua umum kemudian mengambil undian untuk menentukan nomor urut partai. Ketua umum partai yang tidak hadir hanya Megawati dan Suryadharma Ali.

Alhamdulillah, PPP sesuai undian mendapatkan NOMOR URUT 9. Ini artinya, pada Pemilu 2014 nanti PPP akan menggunakan angka 9 pada nomor urut partai peserta pemilu. Selamat untuk PPP, semoga membawa berkah bagi PPP, memenangkan pemilu untuk lebih optimal membangun bangsa dan negara tercinta ini.

Berikut nomor urut partai berdasar hasil undian:

1. Nasdem
2. PKB
3. PKS
4. PDIP
5. Golkar
6. Gerindra
7. PD
8. PAN
9. PPP
10.Hanura

(PPP Tegal News, 14 Januari 2013)

Akhir Februari PPP Tegal Tutup Pendaftaran Caleg

Slawi - Pendaftaran bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Tegal di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Tegal akan ditutup pada akhir Februari ini. Hal ini mengingat tahapan pemilu 2014 sudah mulai berjalan dan masing-masing partai mengejar waktu mengikuti tahapan, termasuk PPP.

Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) DPC PPP Kabupaten Tegal, Masdar Helmi, mengatakan bahwa partainya sudah membuka pendaftaran sejak bulan April 2012, tapi khusus untuk kalangan internal. Memasuki tahun 2013, DPC PPP Kabupaten Tegal mulai membuka pendaftaran bakal calon legislatif untuk kalangan eksternal.

"Mulai tanggal 1 Januari kami sudah buka pendaftaran untuk kalangan eksternal PPP. Silahkan masyarakat umum yang ingin bersama-sama PPP membangun Kabupaten Tegal melalui PPP untuk segera mendaftarkan diri. Insya Allah akan ditutup akhir Februari 2013", demikian ungkapnya di kantor DPC PPP Kabupaten Tegal kemarin (11/1).

Dilanjutkan olehnya, sejauh ini sudah ada sebanyak 38 bakal calon dari kader internal, baik pengurus struktural PPP, organisasi sayap PPP, maupun anggota PPP. Sementara itu, sejak dibuka pendaftaran untuk kalangan eksternal, sudah terdaftar sejumlah 5 berkas pendaftaran.

"Kami sangat berharap sampai pendaftaran ditutup, jumlah bakal calon legislatif yang mendaftar memenuhi target 100% untuk dapat ditempatkan di daerah pemilihan sesuai kuota masing-masing daerah", lanjutnya.

Ketika ditanya berapa target kursi di DPRD Kabupaten Tegal, politisi tambun yang juga aktif di dunia pendidikan ini mengatakan bahwa target perolaehan kursi yang sudah diputuskan oleh partai dalam Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) PPP tahun 2011 lalu adalah sebanyak minimal 7 kursi. (PPP Tegal News, 12 Januari 2013)

DPC PPP Siap Tampung Kader Partai Lain

Slawi - Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP), Eko Mahendra, mengatakan, partainya siap menggandeng partai-partai yang tak lolos verifikasi. Mendasari hasil pleno kemarin (7/1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret 24 partai politik dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu. KPU hanya meloloskan 10 partai untuk berlaga dalam Pemilu 2014. Partai-partai tersebut adalah PPP, PDIP, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Gerindra, PKS, PAN, PKB, dan Partai Nasional Demokrat.

"DPC PPP Kabupaten Tegal sangat membuka diri bagi kader partai-partai yang tidak lolos verifikasi untuk bersama PPP berjuang menghadapi pemilihan umum 2014 yang akan datang," kata Eko Mahendra, Selasa, 8 Januari 2012.

Ditambahkan, DPC PPP siap menerima fungsionaris dan kader partai yang tak lolos verifikasi untuk mendaftar sebagai calon legislator PPP. Saat ini PPP masih membuka pendaftaran bakal calon legislatif untuk kalangan eksternal PPP.

"Kami akan tutup pendaftaran pada akhir Februari nanti. Disamping kami masih menerima pendaftar internal partai, kami juga sangat terbuka bagi pendaftar dari kalangan eksternal partai," Tegas Eko.

Menurut Eko Mahendra, jumlah partai peserta pemilu yang tak banyak diharapkan bisa melahirkan proses demokrasi yang lebih berkualitas. Dan tentu saja dari demokrasi yang berkualitas diharapkan lahir parlemen yang berkualitas. Sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat akan lebih mudah dikelola dengan baik (PPP Tegal News, 9 Januari 2013).

Hanya 10 Parpol Lolos Pemilu 2014

Jakarta - Seorang pejabat KPU menyebutkan, hanya 10 dari 34 parpol yang akan dinyatakan lolos verifikasi faktual dan bisa ikut pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (7/1), menggelar rapat pleno untuk memutuskan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014.

Dari 34 parpol yang mengikuti tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, diperkirakan hanya 10 parpol yang lolos, yakni sembilan parpol di parlemen saat ini, Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura, ditambah Partai Nasdem.

Seorang pejabat KPU menyebutkan, hanya 10 dari 34 parpol yang akan dinyatakan lolos verifikasi faktual dan bisa ikut pemilu. Petinggi KPU itu menambahkan, dari 18 parpol yang menyusul untuk diverifikasi faktual sesuai keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tak ada  satu pun yang lolos.

Perkiraan itu didasarkan pada pemetaan hasil verifikasi di sejumlah provinsi, mengingat syarat parpol untuk menjadi peserta pemilu, antara lain memiliki kepengurusan di seluruh 33 provinsi. Dengan demikian, jika  di satu provinsi saja tidaklolos, otomatis parpol itu gugur.

Di Jawa Barat, misalnya, 18 parpol dinyatakan tidak lolos verifikasi. Ke-18 parpol dimaksud sebenarnya tidak dinyatakan lolos verifikasi administratif oleh KPU, namun oleh DKPP, diminta untuk diikutkan dalam verifikasi faktual bersama 16 parpol lain yang sebelumnya telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi

Merujuk hasil verifikasi faktual di Jawa Tengah, ada enam parpol yang  tidak lolos. Keenam parpol itu di luar 18 parpol yang gugur di Jawa  Barat. Melihat hasil verifikasi di dua provinsi itu, sudah tergambar 24 parpol tidak bisa menjadi peserta pemilu. Dengan demikian, pemilu mendatang diperkirakan bakal diikuti 10 parpol saja.

Komisioner KPU Hadar N Gumay menolak berkomentar tentang perkiraan tersebut. Dia hanya menjelaskan, untuk melihat hasil resmi harus menunggu proses rekapitulasi secara nasional pada hari ini.

"Kalau yang 16 parpol (di luar 18 parpol yang gugur di Jawa Barat) bisa disimpulkan sendiri. Kan di berbagai provinsi sudah diberitakan. Di Jawa  Tengah saja enam parpol tidak masuk. Simpulkan saja dari situ,"  katanya, di Kantor KPU, akhir pekan lalu. (Berita Satu, 8 Januari 2013)

Lolos Verifikasi, PPP Jadi Peserta Pemilu 2014

Jakarta - PPP sempat diisukan tak lolos verifikasi faktual. Namun setelah KPUD dari 33 provinsi menyampaikan laporannya, PPP pun kin bisa bernafas lega.

"Tadi memang di twitter beredar informasi dari followernya Burhanuddin Muhtadi (LSI) bahwa PPP tidak lolos di Papua. Kemudian Burhanuddin nge-tweet apa benar PPP tidak lolos? Tapi itu dia sudah meralat," kata Sekjen PPP, M Romahurmuziy, kepada detikcom, Senin (7/1/2013).

Romi, demikian disapa, membenarkan di sejumlah provinsi partainya tak lolos verifikasi di tingkat kabupaten. Namun karena memenuhi syarat lolos verifikasi faktual di 75 persen kabupaten, maka kini dia lega.

"Memang ada beberapa wilayah di NTT, Papua, tidak 100 persen. Tapi karena peryaratan di masing-masing provinsi paling tidak lolos di 75 persen, ya kami lolos di Papua," kata Romi.

"Di Bali ada 2 kabupaten kita tidak lolos dan sejak awal bisa mengerti ketidaklolosan pada persyaratan kita," lanjutnya.

Namun kini PPP sudah yakin akan lolos ke Pemilu 2014. Berdasarkan rekapitulasi sementara hasil verifikasi di tingkat KPUD provinsi seluruh Indonesia memang 9 parpol di DPR kemungkinan besar lolos ke Pemilu 2014. (Detiknews, 8 Januari 2013)

2014, Pertaruhan Partai Berasas Islam

Padang — Tak mau ketinggalan dengan partai lain dalam mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2014, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai memanaskan mesin politiknya di Sumatera Barat, Minggu (6/1). Ketua Umum PPP Suryadharma Ali secara khusus memberikan pencerahan kepada bakal calon legislatif (caleg) PPP se-Sumatera Barat, di kantor DPW PPP Sumbar.

Menteri Agama RI itu meminta agar kader PPP untuk tetap istiqamah dengan partai berlambang Kabah itu. Menurutnya, saat ini satu-satunya partai yang masih konsisten menggunakan Islam sebagai asas partai hanya PPP.

”Makanya kita membuat slogan PPP rumah besarnya umat Islam, atau di Sumbar disebut rumah gadang. PPP merupakan partai yang terbuka bagi seluruh komponen umat Islam. Mari jadikan PPP rumah kita bersama,” kata Suryadharma Ali di hadapan ratusan kader dan bakal caleg PPP.

Dia mengajak seluruh kader menjadikan PPP sebagai rumah perjuangan dalam menjaga dan membesarkan Islam. Dikatakan, Pemilu 2014, merupakan pertaruhan bagi PPP sebagai satu-satunya partai berlandaskan Islam.

”Kita satu-satunya partai yang konsisten memakai asas Islam. Kita harus yakin dengan ajaran Islam, kita bisa berdemokrasi lebih baik dengan Islam. Tahun  2014, pertaruhan bagi partai ini. Kalau perolehan kita kecil, maka peran partai Islam akan kecil. Lalu siapa yang akan memperjuangkan kepentingan umat Islam di parlemen. Memang dulu banyak partai Islam, namun belakangan mereka sudah menjai partai terbuka,” katanya.

Suryadharma mengajak agar program 12 juta kader harus dijalankan dengan kon­sisten. (Padang Ekspres,7 Januari 2013)

Pilbup Kudus, Musthofa Unggul di Konvensi PPP

Kudus - Konvensi DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kudus untuk menentukan nama calon bupati berlangsung panas. Sebanyak 19 pemilik suara melakukan aksi walk out (WO) lantaran tidak sepakat dengan ketentuan tata tertib konvensi. Konvensi yang digelar kemarin di kantor DPC PPP Kudus tersebut hanya diikuti empat bakal calon bupati. Mereka yakni Musthofa (Bupati Kudus incumbent), Noor Izza (PNS Kemenkominfo), HM Tamzil (mantan Bupati Kudus dan bekas Kepala Dinas Ciptakaru Pemprov Jateng), dan Ahmad Sanjali (swasta). Sementara kandidat lainnya, Joko Pitoyo tidak hadir.

Sedangkan Sri Musmiati memutuskan mundur dari konvensi. Suasana panas mulai muncul ketika konvensi menginjak pembahasan tata tertib.Dalam pembahasan tersebut,konvensi akhirnya terjadi deadlockterkait penentuan siapa saja yang punya hak pilih.Satu pihak meminta hak pilih adalah untuk pengurus DPC dan dua orang pengurus di masing-masing PAC.Sementara,pihak lain meminta hak suara tersebut ditambah dengan suara anggota DPRD Kudus yang berasal dari PPP.

Setelah melalui perdebatan sengit, akhirnya pimpinan sidang memutuskan suara konvensi adalah seluruh pengurus DPC, lalu dua orang masingmasing PAC ditambah anggota DPRD Kudus dari PPP. Kecewa dengan putusan tersebut, sebanyak 19 orang peserta melakukan walk out. Konvensi tetap dilanjutkan lantaran jumlah peserta yang hadir masih 50% lebih. Akhirnya Musthofa memperoleh 19 suara dan satu suara untuk Ahmad Sanjali.“Nama yang terpilih tersebut sesegera mungkin akan diajukan ke DPW untuk dimintakan rekomendasi,” kata Ketua DPC PPP Kudus KH Mustamir seusai konvensi.

Ditanya tentang adanya peserta yang W0,Mustamir mengatakan kalau hal tersebut merupakan dinamika politik. Sebelumnya, suasana panas juga terjadi ketika saat penandatanganan kontrak politik antara DPC dengan kandidat. Tamzil yang mendapat kesempatan ketiga berseloroh kalau dia siap menandatangani kontrak politik tanpa syarat lantaran kader PPP. “Pernyataan Tamzil tersebut harus diverifikasi lantaran dia masih berstatus PNS,”kata salah seorang fungsionaris DPC PPP Kudus Malik.

Terpisah,Tamzil saat dikonfirmasi terkait protes tersebut mengakui kalau dirinya secara administrasi tidak tercatat sebagai kader PPP lantaran masih sebagai PNS. Pernyataannya tersebut dibvuat agar ia dipilih oleh PPP. “Yang pasti, saya selalu memilih PPP dalam setiap pemilu,”dalihnya. (Seputar Indonesia, 7 Januari 2013)

PPP Targetkan 15 Kursi DPRD Jateng

Semarang - Menatap Pemilu 2014, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah menargetkan perolehan kursi di DPRD provinsi antara 10 hingga 15 kursi.

“Pada Pemilu Legislatif 2009, PPP hanya memperoleh tujuh kursi,” kata Ketua Dewan Pimpinan PPP Wilayah Jawa Tengah Arif Mudatdir Mandan di Semarang.

Menurut dia, target tersebut cukup realistis dan optimistis dapat dicapai dengan kondisi partai saat ini. Partai ini, lanjut dia, akan memperkuat konsolidasi menghadapi Pemilu 2014 melalu peringatan hari lahir ke-40 di Semarang.

Ia menjelaskan dalam peringatan yang akan diikuti sekitar 10 ribu kader tersebut juga akan dihadiri oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

Ia menuturkan Ketua Umum akan memberikan arahan tentang persiapan PPP menghadapi Pemilu 2014, termasuk Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang akan digelar tahun ini.

Dalam Pilgub 26 Mei 2013, kata dia, PPP akan berjuang keras untuk memenangkan kandidat yang diusungnya.

Menurut dia, kandidat yang akan diusung PPP kemungkinan besar akan diumumkan pada akhir Januari ini. (Suara Merdeka, 5 Januari 2013)

Sejumlah Kader Akan Kembali ke PPP

Bawen - Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sebelumya pernah pindah haluan ke partai lain dimungkinkan akan kembali lagi ke PPP. Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Semarang Agus Muhajir Tontowi di sela-sela acara peringatan Harlah ke-40 PPP di kantor DPC PPP Kabupaten Semarang, Sabtu (6/1) malam.

Disamping penjaringan kader baru, menurut dia, untuk menarik kader lama pihaknya berencana hendak meluncurkan program yang sifatnya mengembangkan jaringan di masyarakat dalam rangka pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.

"Dukungan dari ulama dan kiai sangat kami butuhkan dalam pemenangan Pemilu 2014 mendatang. Dengan dukungan kiai, tidak menutup kemungikinan kader yang dulunya pindah haluan akan kembali bergabung lagi ke PPP," katanya.

Upaya lain yang akan dilakukan, yakni dengan konsolidasi internal baik di tingkat pusat hingga ranting. Dengan konsolidasi yang intens, pihaknya optimis PPP Kabupaten Semarang akan mendapatkan 7 kursi parlemen naik dari perolehan sebelumnya 5 kursi.

"Untuk Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun ini sesuai Rapat Pimpinan Wilayah (Rapinwil) PPP akan mencalonkan Ketua PPP Jateng. Namun untuk posisi Gubernur atau Wakil Gubernur kebijakannya ada di Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Jawa Tengah," jelasnya.

Berdasarkan pantauan, acara peringatan Harlah ke-40 PPP tingkat Kabupaten Semarang diikuti ratusan kader PPP dari 19 kecamatan. Selain sesepuh PPP, hadir pula Ketua MPC PPP, KH Abdullah Khanif. Bersama kader yang datang pengurus PPP kemudian melakukan doa bersama untuk persiapan pemenangan Pemilu 2014.(Suara Merdeka, 6 Januari 2013)

Terkait Presidential Threshold, PPP Beda Sikap dengan Setgab

Jakarta – Di antara enam parpol anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi pendukung pemerintah, hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ngotot presidential threshold diturunkan dari yang angka berlaku pada Pilpres 2009 lalu.

Adapun di antara sembilan parpol di DPR, selain PPP,Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) juga ingin angka presidential threshold turun.Karena itu,mereka mendorong revisi Undang-Undang (UU) No 42/2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres).

Artinya, ada tiga parpol di DPR yang mendukung penurunan ambang batas ini, sementara enam parpol lainnya lebih memilih tetap menggunakan syarat yang berlaku pada Pilpres 2009 untuk pengusungan pasangan capres-cawapres. Kalaupun ada perubahan, beberapa parpol justru ingin angkanya dinaikkan.

Syarat pengusungan capres oleh parpol atau koalisi parpol dalam UU No 42/2008 adalah 20% kursi DPR atau 25% suara sah pemilu legislatif.Adapun PPP bersikeras supaya pada 2014 nanti semua parpol yang memiliki kursi di DPR, berapa pun itu,berhak mengusung capres.“ Tentu presidential threshold disamakan saja dengan parliamentary threshold, yakni 3,5%. Rakyat akan memiliki jauh lebih banyak pilihan figur capres. Kalau ambang batasnya tinggi, capresnya itu-itu saja,” kilah Ketua DPP PPP Arwani Thomafi.

Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menambahkan alasan lain. Dia berdalih, adanya ambang batas bagi parpol untuk mengusung capres-cawapres tidak sejalan dengan amanat UUD 1945. “Dalam Konstitusi saja ditegaskan bahwa capres-cawapres diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Jadi jangan dibatasi. Semua parpol yang lolos parliamentary threshold harus berhak mengusung capres,” katanya.

Dia mengingatkan, apabila ambang batas mengusung capres diperberat,kita akan kembali ke sistem parlementer,tak lagi presidensial.Pemerintahan saat ini saja yang menguasai mayoritas kursi di parlemen nyatanya sering dihambat oleh parpol-parpol pendukung sendiri.

Ketua DPP Partai Hanura Akbar Faizal juga memandang perlu revisi UU Pilpres untuk mengakomodasi penurunan presidential threshold menjadi setara dengan parliamentary threshold, yakni 3,5%. “Ini bukan karena kepentingan pencapresan Hanura. Kalau kami sudah sangat percaya diri bisa memenuhi syarat apa pun untuk menyukseskan Pak Wiranto (Ketua Umum DPP Partai Hanura) sebagai capres 2014,”ungkapnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan, angka presidential threshold sebagai salah satu poin krusial dalam UU Pilpres harus dipertahankan. “Ini sikap kami sejak awal. Kalau UU Pilpres yang sudah ideal itu diubah akan menyita waktu dan biaya lagi,” jelas anggota Komisi IV DPR ini.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menegaskan lagi sikap partainya. Dia menyatakan, UU Pilpres tak perlu diubah karena berbagai ketentuan di dalamnya masih sesuai dengan dinamika politik di Indonesia. “UU itu tak perlu diubah setiap mau pemilu. Kalau memang isinya sudah bagus, kita pakai saja lagi untuk Pilpres 2014. Apalagi ambang batas bagi parpol untuk mengusung capres di angka 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara pemilu legislatif sudah ideal,” tegasnya.

Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Ja’far mengaku pesimistis UU Pilpres tak direvisi karena sudah masuk ke Badan Legislasi (Baleg) DPR. Meski begitu, dia berharap ambang batas pengusungan capres tetap seperti yang berlaku pada Pilpres 2009.“Kalau harus berubah, kami minta dinaikkan saja dari 20% kursi DPR menjadi 25% kursi DPR atau dari 25% suara sah pemilu legislatif menjadi 30%,”tandasnya.

Menurut Marwan, syarat ketat sangat penting dalam upaya membangun pemerintahan yang kuat dan didukung parlemen yang kuat.“Kalau semua parpol boleh usung capres, legitimasi kandidat terpilih bisa lemah karena hanya punya dukungan sedikit di parlemen,” jelasnya.

Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain menambahkan, jangankan diturunkan menjadi 3,5%, menjadi 10% saja sistem akan menjadi lebih rumit. Padahal, capres harus memiliki dukungan suara yang besar di parlemen agar ada cukup kekuatan untuk mengawal kebijakan pemerintahannya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat telah lebih dulu melontarkan ketegasan sikap mereka tentang tidak perlunya UU Pilpres direvisi. “UU Pilpres tak perlu diutakatik lagi karena tak ada masalah,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ganjar Pranowo. “Apabila syarat yang berlaku saat ini berupa dukungan 20% kursi parlemen atau 25% suara sah pemilu masih tepat, harus dipikirkan apakah UU Pilpres perlu direvisi atau tidak,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, pihaknya ingin tetap mempertahankan syarat pengajuan pasangan caprescawapres di angka 20% kursi DPR atau 25% suara hasil pemilu legislatif.“Ini angka ideal demi penataan jumlah partai agar tidak terlampau banyak,” terangnya.

Golkar juga mewacanakan kemungkinan adanya kenaikan ambang batas ini. “Hal ini didasari keinginan kuat untuk membangun sebuah sistem pemerintahan presidensial yang kuat dan kokoh didukung koalisi parpol,” jelas Ketua DPP Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa.

Sebelumnya,Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan pun menyatakan bahwa syarat pengusulan capres yang berlaku pada Pilpres 2009 masih layak digunakan. Menurut Ferry, ambang batas saat itu sudah sejalan dengan semangat untuk memperkokoh sistem kepartaian dan mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Direktur Indo Barometer M Qodari mengatakan, apabila ambang batas pengusungan capres- cawapres dipatok di angka tinggi seperti 15% atau 20%,peluang bagi rakyat mendapatkan pilihan lebih banyak akan terhadang.Pasangan capres yang muncul sangat terbatas dan “itu-itu lagi”. “Bahkan mungkin yang maju adalah figur lama semua,”kata Qodari.

Mengenai kekhawatiran bahwa dukungan politik terhadap capres-cawapres tidak akan kuat lantaran syaratnya ringan, Qodari menilai hal tersebut berlebihan. Alasannya, ada mekanisme putaran kedua jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 50% lebih. (Sindo, 13 September 2012)

Daftar di KPU, PPP Serahkan 1.833.416 KTA

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kamis (6/9), resmi  mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Prosesi pendaftaran dimulai dengan menggelar salat dzuhur berjamaah di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Jalan Diponegoro kemudian dilanjutkan ke KPU.

Pendaftaran PPP langsung dipimpin oleh Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dan didampingi sejumlah pengurus teras seperti Wakil Ketua Umum Suharso Manoarfa, Wakil Ketua Umum Hasrul Azwar, Wakil Ketua Umum Emron Pangkappi, Sekretaris Jendral PPP M Romahurmuziy dan Sekretaris Fraksi PPP DPR M Arwani Thomafi.

Selain itu, sejumlah Ketua DPW PPP dan pimpinan underbow partai juga turut serta mendampingi seperti Wanita Persatuan Pembangunan (WPP), Angkatan Muda Ka"bah (AMK), Gerakan Pemuda Ka"bah (GPK), dan lain-lain.

"Dalam pendaftaran ke KPU, PPP menyertakan seluruh persyaratan yang disyaratkan oleh UU (Undang-undang). Di antaranya berupa Kartu Tanda Anggota (KTA) dengan total 1.833.416 buah. Seluruh Dokumen tersebut dimasukkan ke 39 kotak berwarna hijau," kata Arwani, Kamis (6/9), dalam siaran persnya.

Ia juga menyatakan, syarat 30 persen kuota perempuan dalam kepengurusan juga terpenuhi secara maksimal oleh PPP. "Di tingkat pusat melebihi 30 persen bahkan untuk tingkat kabupaten ada yang melampaui 48 persen," kata Anggota Komisi V DPR, itu.

Ia menambahkan, penyertaan dokumen itu telah melebihi syarat dan ketentuan yang diatur dalam UU. "PPP merupakan satu-satunya partai politik yang menyertakan seluruh jenis dokumen persyaratan pendaftaran dan seluruh kelengkapan," klaim Arwani.

Menurut Arwani, PPP optimistis dalam Pemilu 2014 mendatang dapat meraih suara hingga dua digit. "Sebagaimana dicanangkan dalam Muktamar 2011 di Bandung Juli lalu," kata Arwani yang juga Ketua DPP PPP Bidang Komunikasi dan Hubugan Media, itu. (JPPN, 6 September 2012)

PPP Usul Pilkada Serentak Dua Kali dalam 5 Tahun

Jakarta - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi, menyatakan partainya mendukung gagasan pilkada serentak seluruh Indonesia.

Ia menilai, pilkada serentak mendorong efisiensi anggaran. Kendati kata dia, usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi soal pilkada serentak itu harus dikaji lagi bersama-sama oleh pemerintah dan DPR.

Arwani mengatakan, pilkada itu bisa dilakukan dua tahap dan dua kali dalam lima tahun. Tahap pertama, jelas dia,  pilkada serentak sebelum pileg dan tahap kedua pilkada serentak setelah pileg.

"Masing-masing ditarik ditengah-tengahnya dengan menyesuaikan periodesasi sekarang ini," katanya, melalui pesan singkat kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (24/8).

Arwani menilai, niat pemerintah untuk membenahi struktur dalam negeri khususnya dalam penyelengaraan Pilkada sudah benar. "Ini sedikitnya akan menjawab keraguan rakyat Indonesia tentang kinerja kepala daerah yang dipilih di daerah masing-masing," ujarnya.

Sekretaris Fraksi PPP di DPR itu menambahkan, pelaksanaan pilkada serentak akan menjawab terkait efisiensi dan fokus pemerintah dalam persoalan dalam negeri.

Ia menambahkan, jika pilkada serentak direalisasikan maka ini akan memermudah penyelenggaran pilkada di beberapa daerah. "Sehingga tidak terlalu jauh dalam memajukan atau menunda berakhirnya masa jabatan kepala daerah (kada)," ujarnya.

Menurutnya, usulan ini belum masuk dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) pemerintah. (JPPN, 24 Agustus 2012)