Buya Ismail: “Tak Menjual Islam, dan Tak Bisa Beroposisi”

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ismail Hasan Metareum 66 tahun ini, kerap dijuluki politisi kalem dan selalu bikin sejuk. Bicaranya yang pelan jauh dari kesan pemimpin partai yang biasanya penuh semangat dan berapi-api bila berpidato di depan massanya.

Tetapi jangan salah dulu, politisi kawakan asal Sigli, Aceh ini bisa juga bersuara lantang. Pada Harlah PPP ke -24, 5 Januari 1996, di Kemayoran Jakarta, buya Ismail yang mantan Ketua HMI (1957-1960) ini, ternyata berani menusuk pelbagai masalah serius yang dihadapi bangsa, mulai soal moralitas bangsa yang menurun, sampai korupsi, dan kolusi yang naudzubilah.

Ketua partai berlogo bintang ini bikin kejutan baru dengan menyebut partainya sebagai warisan ulama. Pula, ia rajin sowan dengan sesepuh dan pendiri PPP, KH Idham Chalid. Masihkah PPP mengandalkan tema Islam? Berikut wawancara Edy Budiyarso dari TEMPO Interaktif dengan dengan buya Ismail, yang berlangsung di kediamannya, di kompleks Perumahan Pejabat Tinggi, Widya Chandra, Jakarta, Kamis 9 Januari 1996 lalu. Berikut petikannya.

PPP menyatakan sebagai partai warisan ulama. Mengapa masih pakai Islam sebagai jualan?

Kami kembali kepada sejarah, partai ini memang dibentuk ulama sehingga tidak ada label-label Islam. Kami hanya meneruskan wasiat-wasiat para ulama, jadi jangan heran. Umpamanya ammar ma'ruf nahi mungkar merupakan prinsip dari Partai Persatuan. Di dalam program perjuangan partai itu ada enam prinsip, dan di situ diyakini bahwa dengan prinsip itu akan bisa dilaksanakan sebagai prinsip. Umpamanya prinsip ibadah. Kami berpartai dengan tujuan beribadah, kemudian dalam pelaksanaan tugasnya kami memakai prinsip ammar ma'ruf nahi mungkar, dengan pandangan itu, maka tidak perlu kami bersikap sebagai partai oposisi.

Ini perlu saya jelaskan karena ada kawan-kawan kami para pakar yang meminta supaya PPP dan PDI menjadi partai oposisi. Kami jelas tidak bisa menjadi oposisi. Tetapi kami tetap mengawasi pekerjaan pemerintah, dalam rangka ammar ma'ruf nahi mungkar seperti dijelaskan dalam Al Qur'an, itu. Jadi kami tidak menjual Islam, tetapi menyampaikan ajaran yang dipesan oleh para ulama.

Jika ingin ber-ammar ma'ruf nahi mungkar, tentunya PPP sering berseberangan dengan pemerintah?

Belum tentu, pemerintah baik kami puji. Memuji itukan tidak berseberangan, kalau dilakukan baik kami syukuri. Itu berarti tidak berseberangan.

Bukankah Anda pernah bilang bahwa PPP terbuka, bahkan untuk golongan non muslim?

Kami dapat menerima golongan non muslim, tetapi kalau tidak ada yang mau masuk bagaimana? Kami partai terbuka memang benar, tetapi dalam asasnya ada lagi yang merupakan ketertutupan. Ada dulu seperti yang dulu saya pernah ceritakan di Timor Timur, ketika Badru Saman memimpin DPP di sana untuk menghadapi Konferensi Wilayah, datang seseorang kepadanya meminta untuk menjadi ketua wilyah di Tim-Tim. Kemudian kami tanya, Anda sudah berapa lama menjadi anggota. Ternyata belum pernah menjadi anggota. Nah, yang benar dong belum menjadi anggota kok mau menjadi ketua. Ternyata ketika kami pelajari dia seorang Katolik, dan ternyata waktu diumumkan daftar calon orsospol daerah pemilihan di Timor-Timor, dia berada dalam nomor urutan ketiga daftar PDI, ini kan tidak benar.

PDI dalam kampaye nanti akan bicara soal demokrasi, Golkar akan membicarakan program pembangunan, lalu apa nanti "jualan" PPP?

Bukan hanya satu satu bidang, berbagai bidang kami bisa bicara. Misalnya, bagaimana pembangunan ini dilaksanakan dan apa motifasinya. Itu yang akan kami bicarakan. Jadi bukan melulu pembangunan, tetapi pembangunan yang bagaimana. Biasanya kalau kampanye orsospol lain, itu dengan cara memanggil anak kecil. Lalu ditanya kamu sudah makan belum? Kamu sudah sekolah belum? Biasa seperti itu, dialogis begitu. Bagi kami tidak perlu bicara seperti itu, kami bicara arah pembangunan Idonesia. Bahwa pembangunan itu perlu arah sebagai landasan sehingga tidak terjadi adanya penyelewengan. Seperti masalah kolusi dan korupsi, itu masalah iman dan takwa yang seharusnya menjadi arah. Jadi tidak perlu kami bicara demokrasi saja. Kami akan bicara banyak bidang. Baik demokrasi di bidang politik,mau pun pemerataan di bidang ekonomi.

Jadi PPP punya agenda khusus untuk kampaye nanti?

Tidak perlu khusus, kami akan bicara seluruhnya. Umpamanya pemerataan itu tidak khusus toh, demokrasi itu tidak khusus. Jujur dan adil itu tidak khusus, itu supaya pemerintahan ini dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama. Jadi tidak ada yang khusus. Kecuali dikhususkan dalam satu pidato, mengenai satu hal, di tempat lain kami bicara soal lain itu kami bisa.

Yang akan ditekankan dalam kampye nanti?

Banyak, seperti aspek moralitas bangsa, masalah pendidikan, masalah demokrasi, itu kami bicarakan. Waktu ulang tahun saja ada sepuluh masalah bangsa yang harus kita pikirkan, dalam menghadapi globalisasi.

Beberapa waktu lalu Anda Sowan ke Idham Chalid, mengapa tidak ke Gus Dur?

Kalau Idham Chalid itu pendiri partai sedangkan Gus Dur bukan, maka kami datang kepada pendiri, tidak ke tempat lain. Karena kami tidak melupakan sejarah.

Anda mengatakan pernah mau datang kepada Gus Dur?

Tidak, itu karena ada wartawan yang bertanya kenapa saya tidak datang ke Gus Dur. Saya Ini kan sering dijebak oleh wartawan, apakah itu dengan maksud baik atau tidak saya tidak tahu. Toh Gus Dur mengatakan. Ini saya baca dikoran, "Saya tidak mau ketemu dengan Ismail Hasan Matereum, karena dia melecehkan saya".

Jadi tadinya mau bertemu, kenapa Anda tidak membuat surat untuk bertemu dengan Gus Dur?

Tidak perlu surat, sebab dia kan dekat di Jakarta. Ke Amien Rais saja saya tidak butuh surat. Saya pergi ke Yogya dalam rangka kunjungan ke daerah, kemudian sampai sana dipersiapkan oleh Ketua DPW Yogyakarta untuk bertemu dengan Amien Rais. Memang dia seorang pakar, kami bertemu meminta pertimbangannya, kan bagus. Lantas setelah saya kembali ke Jakarta, saya ditanya oleh wartawan kenapa tidak ke Gus Dur.

Apa sih konflik Anda dengan Gus Dur?

Tidak ada, saya tidak tahu kenapa dia sampai salah paham. Saya tidak pernah mengkritik Gus Dur, dan tidak perlu. Meski dia menghantam saya sebelum Muktamar PPP, toh saya tidak menghantam dia. Gus Dur mengatakan saat itu, kalau Ismail Hasan masih memimpin PPP, maka semua warga NU akan memilih PDI. Saya bilang itu Ketua Forum Demokrasi, kenapa bicara tidak demokratis. Itukan menghantam saya, tetapi saya tidak emosional menanggapinya.

Tampaknya massa NU masih penting untuk Anda?

Orang NU banyak di PPP. Dan massa NU sudah memimpin ketua-ketua cabang PPP. Seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, PPP dipimpin oleh orang NU. Kami kan bukan lagi federasi sehingga kami harus memperhatikan partai dan warga partai. Jadi kalau saudara sebut massa NU saya menolak. Yang kami pentingkan adalah warga partai. Yang saya datang kepada mereka, itu atas permintaan warga partai.

Seberapa besar warga NU yang ada di PPP?

Saya tidak hitung itu. Tapi daerah yang banyak NU saya pilih ketua cabang dari NU, itu oke di mana banyak warga NU. Kami melihat bagaimana kenyataannya, melihat aspirasi di bawah. Misalnya di Jawa Tengah ada Karmani yang kebetulan orang NU, dan cabang-cabang menghendaki Karmani sebagai ketua wilayah, kami oke.

Kenapa Anda tidak memasukan sejumlah Kyai kondang dalam daftar calon Anda?

Kyai kondang dari NU itu siapa? Zainudin MZ? Dia mau kemana-mana dan tidak dimana-mana. Jadi bagaimana saya mengklaim dia sebagai orang PPP, sebab kalau saya masukan dalam daftar calon PPP, berarti dia orang saya. Dia sudah menempatkan di situ ya harus dihargai. Kalau Kyai Alawy Muhammad (Kyai Madura, red) beliau tidak mau. Sudah sejak tahun 1982, saya menawarkan untuk menjadi anggota MPR, anaknya pun tidak beliau ijinkan menjadi calon PPP, tetapi beliau membantu PPP mati-matian. Masih ada juga Kyai yang mau, seperti Kiai Hasyim Latief di Jawa Timur yang bekas Syuria'ah NU itu masuk daftar calon nomor satu. Kiai Maemun Zubair nomor satu juga di Jawa Tengah. Yang lain kyai-kyai kecil.

Sebagian massa PDI Megawati akan keluar dari PDI, apakah PPP punya strategi khusus untuk merangkul mereka yang terpinggirkan ini?

Nggak perlu kami merangkul-rangkul dan tidak perlu khusus-khusus. Kalau merangkul pribadi orang mungkin bisa, tetapi kalau merangkul rombongan orang jadi repot yang merangkulnya. Kami tidak tahu bagaimana cara merangkul.

Rhoma Irama ke Gokar yang ramai-ramai menarik figur publik. Lalu siapa yang diandalkan PPP untuk menarik massa?

Rhoma Irama sudah janji dulu tahun 1984, dia janji tidak akan kembali dengan kami. Yang saya dengar dia berjanji kepada seorang pejabat untuk tidak lagi berkampaye untuk PPP. Lantas kami hargai pandangan dan sikap itu. Makanya tidak memaksa-maksa dan menarik-narik. Emha Ainun Nadjib tidak mau dicalonkan, tetapi dia berjanji akan menarik orang untuk membatu PPP. Kalau artis tidak ada yang mau membantu secara permanen, Bimbo kemarin datang pada pertemuan PPP, tetapi belum tentu lebih dari itu. Kami akan merasa senang kalau mereka mau dan tetap. Sebagian teman-teman sudah mengusahakan para artis dan jawaban rata-rata mereka takut. Mereka khawatir, dan lebih suka memilih independen dari pada menjadi aktifis partai.

Dalam Pemilu lalu, PPP pagi-pagi sudah mencalonkan kembali Haji Muhammad Soeharto sebagai presiden RI, bahkan Anda mendahului Golkar sebagai yang punya Pak Harto, apakah sekarang akan mencalonkan lagi Pak Harto?

Belum kami bicarakan. Kami baru bicara bisik-bisik. Kalau dulu soal Pak Harto sudah diusulkan oleh Kyai As'ad dari Jawa Timur dan kami tidak keberatan dengan usul Kyai As'ad. Matori saat itu melihat saya sepertinya tidak akan menolak, lantas dia mengatakan. Bagaimana Buya, kalau saya yang mengusulkan. Jawab saya, boleh saja, tetapi bicarakan dulu dengan teman-teman dan melalui rapat DPP. Tetapi ditunggu-tunggu tidak muncul dalam rapat DPP, tapi Matori langsung mengumumkannya.

Apakah Anda setuju kalau misalnya Korpri tidak usah ikut Pemilu dan mendapat jatah kursi di DPR?

Daripada menyeleweng lebih baik tidak usah ikut pemilu. Dengan adanya beban politik kepada mereka, sulit mereka untuk mengoreksi apabila salah. Jadi lebih baik diangkat.

Kabinet 1998 nanti Anda menyarankan tak harus melulu dari Golkar, apa ada departemen yang siap di isi PPP?

Kami siap. Dan berulang kali saya katakan kepada wartawan kami siap. Tetapi itu seperti menjadi mimpi di siang bolong. Kami tidak keberatan kalau dimasukan dalam kabinet seperti tahun-tahun sebelum orde baru, pemilu pertama. Kami tidak meminta, karena itu hak proreogatif presiden. Kalau diberi terima kasih. Yang siap ada orangnya, di departemen agama banyak, departemen pertanian juga ada, kehakiman ada. Tetapi kalau saya sebut, itu mimpi siang bolong juga.

Berapa banyak caleg PPP yang kena jaring litsus?

Itu yang saya heran, kami paling anti komunis, di mana saja dan kapan saja pandangan kami tetap. Mengapa litsus yang untuk menjaring orang komunis kok kena kepada kami. Ternyata malas, disampaikan ke LPU setelah waktunya habis, sesudah ditandatangani daftar calon, itu kan malas namanya. Petugas litsus itu malas. Mereka baru menyampaikan hasilnya sesudah tidak laku. Sudah dilitsus, tetapi dihambat tidak diserahkan ke LPU. Konsensus bersama untuk diserahkan tetapi itu tidak dilaksanakan.

Kenapa PPP tidak menggugat?

Kemana kami harus menggugat. Inikan sudah selesai tetapi belum disampaikan. Tapi itulah kenyataanya, saya sendiri juga heran. Karena mereka malas, sudah tidak laku, baru disampaikan. Karena nama-nama itu tidak ada SKTT (Surat Keterangan Tidak Terlibat) kalau tidak ada SKTT nama itu dicoret. Baru beberapa hari kemudian disampaikan hasil litsus apa gunanya. Mereka yang menahan-tahan itu sudah saya teriakin waktu orientasi jurkam. Buat apa ditahan-tahan, kami protes tetapi tidak ada gunanya. Kami yang akhirnya rugi, karena nama-nama yang tidak ada SKTT-nya dicoret oleh LPU. Padahal persyaratan mereka sudah lengkap. Dan itu hampir di seluruh Indonesia. Dan di pusat itu yang tidak berhasil. Kalau mau menjegal PPP tidak seharusnya dengan cara itu, itu terlalu kasar.

Keppres kampanye yang baru mengharuskan kampanye dialogis, apakah PPP siap?

Kami sudah siap, bahkan kami mengusilkan untuk ketiga OPP. Kami ajak kampaye dialogis di televisi tetapi tidak setuju. Dialogis betul tetapi masing-masing OPP dengan orang yang hadir saat kampaye.

Yang kami heran, kampaye dialogis itu harus disampaikan naskahnya kepada LPPI. Kalau dialog kan berkembang, kok mesti menyerahkan makalah itu yang membuat saya tidak mengerti. Sama halnya dengan kampaye yang dibagi dalam enam kawasan: Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya. Itu apa gunanya? Saya heran. Itu bagi kami merepotkan koordinasi dan transportasi.

Mengapa PPP tidak memprotes Golkar yang kampaye duluan?

Kami protes terus tetapi apa ada gunanya protes kalau tidak didengar. Golkar kan sudah selesai kampanyenya.

Apa kiat-kiat PPP untuk mengatasi kecurangan Pemilu 1997?

Kami tidak tahu, dan baru kami bicarakan. Tetapi saya sekarang belum bisa bicara karena belum tuntas dibicarakan.

Anda akan bekerjasama dengan KIPP misalnya?

Tidak perlu bekerjasama, kami bekerja dan mereka bekerja. Tetapi apakah KIPP masih ada? Sekarang kok tidak kedengaran lagi.

Bagaimana target perolehan suara pada pemilu nanti?

Saya belum bicara target. Karena dengan adanya sistem kampanye yang seperti ini kami juga menjadi ragu. KanGolkar bilang bisa menang seratus persen. Kalau sudah begitu susah dong. Kami targetkan seperti Pemilu 1982, 94 kursi. Karena kami melihat situasi dan kondisi partai seperti pada tahun 1982. Pada tahun 1987 ketika ada penggembosan partai oleh Naro sehingga dan turun 33 kursi menjadi 61 kursi.

Menurut Anda, apakah 1998 nanti seyogianya terjadi suksesi mengingat usia Pak Harto?

Kami tidak bicara soal umur. Karena sistemnya masih bisa dipilih kembali.

Lalu siapa saja yang pantas menjadi Presiden RI dari kacamata Anda, apakah Try Sutrisno, Habibie, Harmoko, Moerdiono atau orang seperti Emil Salim?

Yang pantas itu banyak. Tetapi yang disetujui itu siapa. Kalau kami belum memilih.

Lantas Anda mau mencalonkan?

Kalau tidak ada yang lain, tetapi ini banyak orang. Tetapi kami belum bicarakan nanti, pasti nanti akan saya sampaikan. Kami akan bicarakan dulu kriterianya baru mengajukan calon tetapi kami belum memilih.

Calon Wakil Presiden apakah Anda mengusulkan sipil atau militer?

Saya tidak pernah membedakan antara sipil dan militer. Sebab kalau sudah menjadi wapres semuanya akan menjadi sipil, tidak memakai dinas lagi.

Anda melihat wapres 1998 ini akan menjadi presiden kalau kelak Pak Harto terpilih lagi?

Dulu juga sama. Siapa yang bisa menjamin kalau Pak Harto akan tetap. Dulu juga sama saja. Kalau dikatakan sudah tua beliau sudah tua.

Anda mengatakan di Harlah PPP ke-24 bahwa keadaan masyarakat sudah emosional, mudah meledak apa buktinya?

Seperti di Tasikmalaya. Soalnya hanya kecil bahwa seorang Kyai di pukul sampai babak belur. Karena itu pejabat-pejabat harus menghilangkan arogansi kekuasaan, harus hati-hati harus waspada. Mengapa karena anaknya yang diberi sangsi karena mencuri kemudian yang menghukum dipukul, itu yang menyebabkan masyarakat marah. Kalau sudah emosional maka sangat susah dikendalikan.

Anda menyebut-nyebut depolitisasi rakyat, apa maksudnya?

Itu sudah lama. Seperti depolitisasi kampus, sehingga tidak ada lagi pemimpin yang datang dari kampus, kalau dulu cukup banyak. Seperti Akbar Tanjung, Cosmas Batubara itu pemimpin yang berasal dari kampus.

Apakah Anda protes PPP tidak punya cabang di kabupaten, kecamatan dan desa?

Kalau kabupaten semuanya sudah ada. Kalau kecamatan dan desa tidak ada karena sistemnya begitu. Kalau Golkar punya camat dan punya lurah sehingga di situlah salahnya.

Sumber: Tempo, 9 Januari 1996