 |
| SDA |
Partai Persatuan Pembangunan merupakan salah satu partai tertua di Indonesia. Ketika berdiri 5 Januari 1973, PPP merupakan hasil fusi empat poros kekuatan Islam, yaitu Nahdlatul Ulama, Partai Serikat Islam Indonesia, Perti, dan Parmusi.
Pengalaman dari perjalanan selama 38 tahun membuat PPP lebih hati-hati menanggapi sejumlah wacana, seperti penyederhanaan partai melalui konfederasi hingga calon yang akan diusung pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.
”Sekarang pertarungan tidak hanya di lapangan, tetapi juga melalui peraturan. Siapa yang tidak dapat memenuhi peraturan, akan tewas sebelum bertempur. Fenomena ini, antara lain, terlihat dalam wacana kenaikan ambang batas parlemen hingga di atas 2,5 persen pada Pemilu 2014,” kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali saat ditemui di kantornya, beberapa waktu lalu. Berikut petikan wawancaranya:
Sejumlah kalangan menilai, politik 2011 tidak lebih dingin dibandingkan tahun sebelumnya. Bagaimana Anda melihatnya?
Tahun 2011 memang beda. Presiden baru dilantik 20 Oktober 2009, pada 5 Desember 2009 DPR sudah membentuk Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. Kedua, anggota saya di DPR baru tahun pertama sudah ada yang jarang masuk. Jangan-jangan mereka sudah persiapan Pemilu 2014.
Ketika saya menjadi anggota DPR, parlemen mulai kosong pada tahun kelima atau sekurang-kurangnya satu tahun sebelum pemilu. Apa ini dampak dari sistem suara terbanyak sehingga otoritas anggota jauh lebih besar dibandingkan dengan nomor urut di mana otoritas partai ada di dalamnya?
Sekarang juga ada kecenderungan mengubah hukum secara drastis ke suatu sistem yang sama sekali baru. Wacana seperti kenaikan ambang batas parlemen dan daerah pemilihan diperbesar adalah menjurus ke sistem distrik. Itu bertentangan dengan sistem kita yang proporsional.
Pada Pemilu 2009, dengan ambang batas parlemen 2,5 persen, ada 18-19 juta suara yang tidak terakomodasi di parlemen. Jika ambang batas menjadi lima persen, suara yang tidak terakomodasi bisa menjadi 36 juta sampai 38 juta. Itulah mengapa PPP ingin ambang batas tetap 2,5 persen, tetapi ditingkatkan kualitasnya menjadi juga berlaku di tingkat provinsi serta kota/kabupaten.
Ada maksud lain dari agenda seperti kenaikan ambang batas parlemen?
Ini sikap hegemoni partai besar untuk menguasai secara penuh parlemen dan politik nasional. Jika terbagi di banyak kekuatan, menurut mereka, semakin sulit mengelola politik dan pemerintahan. Padahal, pengelolaan bisa lebih mudah dan menarik simpati banyak orang jika aspirasi masyarakat terbesar diakomodasi.
Masyarakat juga melihat fenomena sosial itu bergerak ke arah yang lebih maju atau mundur. Jika kita kurang mengelola secara lebih tegas, tepat, dan benar, juga akan menyebabkan ketidakpuasan yang lalu menimbulkan beragam pandangan hingga akhirnya menyulitkan pemerintah yang berkuasa.
Ada pendapat, penyederhanaan partai dibutuhkan karena sistem multipartai tidak cocok jika digabungkan dengan sistem presidensial. Bagaimana pendapat Anda?
Kita menganut sistem presidensial yang didampingkan dengan sistem demokrasi. Demokrasi memberi kesempatan dan peluang kepada partai politik (parpol) dan masyarakat untuk menyatakan pandangan dan berkiprah di politik. Akibatnya, banyak parpol berdiri.
Namun, ada proses alamiah yang membuat parpol makin sederhana. Dengan ambang batas parlemen tetap 2,5 persen, saya menduga, dari sembilan parpol di DPR saat ini, akan ada yang tereliminasi di Pemilu 2014. Jadi, cukuplah ambang batas 2,5 persen.
Modal pemerintah saat ini cukup besar dan masih ditambah dengan Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Yudhoyono (Setgab). Apa ini belum cukup mendukung efektivitas pemerintahan?
Ada sejumlah kebingungan di sebagian masyarakat tentang Setgab. Pertama, koalisi dibangun dengan Presiden Yudhoyono, bukan Partai Demokrat. Namun, jika ada partai koalisi yang agak berbeda pendapat, Partai Demokrat yang paling galak. Ini membuat suasana kurang kondusif.
Yang diinginkan Presiden dengan koalisi adalah penyatuan langkah dan sikap politik tanpa harus menghilangkan kekritisan partai.
Di Setgab ada hal yang harus bersatu, namun ada yang boleh berbeda. Jika sudah menyangkut kepentingan pemerintah, itu harus jadi satu. Namun, jika kepentingan partai seperti tentang syarat anggota Komisi Pemilihan Umum atau ambang batas parlemen, itu bisa berbeda.
Jika ada kritik dari dalam Setgab, itu seperti peringatan awal dan dibutuhkan sepanjang kritik itu sehat dan ada dasarnya. Ini yang disampaikan Presiden Yudhoyono di Istana Tampak Siring, Bali, setelah kasus Bank Century. Jadi, Presiden tidak ingin mematikan demokrasi.
PPP punya proyeksi tentang kepemimpinan masa depan, khususnya setelah 2014?
Sebagai parpol, kami tentu harus punya, termasuk proyeksi penguasaan tempat-tempat yang memiliki kewenangan strategis.
Tipikal pemimpin seperti apa yang ideal, bisa membawa masyarakat lebih sejahtera?
Kepemimpinan ini unik. Di benak kita ada kepemimpinan yang ideal, tetapi sangat sulit mendapatkannya. Yang penting, ke depan adalah ada pemimpin yang betul-betul dapat mewujudkan keinginan rakyat. Saya bicara begini bukan berarti pemerintahan sekarang gagal memenuhi target.
Pemerintahan saat ini selalu bekerja keras melaksanakan program-program, namun yang lebih bergema adalah kekurangannya hingga seolah tidak ada keberhasilan. Ini tidak hanya dirasakan Presiden Yudhoyono, tetapi juga saya.
Presiden Yudhoyono memimpin di era transisi dari otoritarian ke era demokratis. Di era transisi ini, dengan mudah orang menyampaikan pendapat, berdemonstrasi, bahkan memaki, mencerca, mendiskreditkan, dan tidak memberi apresiasi.
Jika keadaan seperti ini terus berlanjut, Presiden mendatang akan lebih berat. Kalau demokrasi seperti ini, siapa pun presidennya di 2014 akan berat.
Kita menginginkan demokrasi yang santun, penuh etika, mengikuti aturan, serta menjunjung tinggi HAM orang lain.
PPP melihat siapa yang pantas menjadi pemimpin masa depan?
Banyak yang pantas, tetapi siapa yang terpilih? Kadang kita berpikir seseorang hebat sekali, seperti tidak ada penggantinya. Saking hebatnya Soekarno, saat itu banyak yang mengira tidak ada yang dapat menggantikannya. Namun, ternyata Pak Harto bisa bertahan hingga 32 tahun. Jadi, ini pasti ada (calon pemimpin) yang hebat, hanya belum muncul.
Apa kita tidak perlu menyiapkan langkah yang lebih panjang untuk menyambut 2014 karena saat itu Presiden Yudhoyono tidak dapat lagi mencalonkan?
Bagi PPP, membicarakan presiden 2014 masih terlalu dini. Sebagai partai koalisi, kami harus fokus kepada pelaksanaan program-program pemerintah. Namun, ini bukan berarti tidak dipikirkan.
Bagaimana dengan perolehan suara partai Islam yang di setiap pemilu jumlah seluruhnya hanya 22-27 persen?
Soal menurunnya perolehan suara partai Islam, saya menyalahkan yang mengelola partai, bukan Islam.
Selain itu, jika dirunut dari Orde Baru, saya sering bertanya kepada kader, apakah saudara percaya jika perolehan suara PPP hanya 5,6 juta? Saya tidak percaya. Angka itu masih bisa dikoreksi.
Sekarang orang main macam-macam, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Sekarang suara bisa bersayap, bisa terbang. Ke depan, saya ingin yakin, jika PPP mendapat satu juta suara, ya yakin dapat satu juta. Saya yakin kalau 10 juta suara, PPP masih dapat meraihnya. (KOMPAS, 24 Januari 2011)
0 Comments
