PPP Akan Pecat Kader yang Korupsi Proyek Al-Quran

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan tak akan sungkan menjatuhkan sanksi berat bagi kadernya yang terlibat kasus korupsi dalam proyek pengadaan Al-Quran. Tak tanggung-tanggung, mereka yang terlibat akan dipecat dari partai berideologi Islam itu.

“Pasti kami pecat,” kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin ketika dihubungi di Malang, Jawa Timur, Jumat, 29 Juni 2012. Lukman juga menjabat Wakil Ketua MPR.

PPP menempatkan tiga kadernya di Komisi VIII yang membidangi agama di DPR. Mereka adalah Endang Sukandar, Hasrul Azwar, dan Asep Ahmad Maishul Affandy. Hasrul juga menjabat Ketua Fraksi PPP di DPR.

Politikus PPP di Komisi Politik DPR Ahmad Muqowwam berharap tak ada kader partai berlambang Kabah yang terlibat korupsi. Namun, Ketua Panitia Khusus Randangan Undang-Undang Desa ini masih bisa berkelakar soal korupsi proyek pengadaan Al-Quran. “Untung bukan ayat Al-Quran yang dikorupsi,” ucapnya, Jumat, 29 Juni 2012.

KPK telah menetapkan politikus Partai Golkar Zulkarnaen Djabbar sebagai tersangka kasus suap ini. Ia juga anggota Badan Anggaran DPR. Tadi pagi, petugas KPK menggeledah rumah Zulkarnaen di Bekasi untuk mencari petunjuk dan barang bukti. Penggeledahan disebut-sebut juga dilakukan di kantor Kementerian Agama.

Pengadaan kitab suci yang belakangan bermasalah itu menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012. Anggaran ini dibahas di DPR sejak sekitar Februari 2011 lalu disahkan pada Juni. “Sprindik (surat petintah penyidikan) sudah ditandatangani (oleh pemimpin KPK), tersangkanya ZD,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada Kamis malam, 28 Juni 2012. Tapi, Bambang belum menerangkan berapa nilai proyek berikut kerugian negaranya. (Tempo, 29 Juni 2012)

Pembangunan Gedung KPK, Yani: KPK dan DPR Mau Dibenturkan

Jakarta - Anggota FPPP DPR Ahmad Yani menilai, isu pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirasa nuansa politisnya cukup tinggi. Namun, Yani tidak paham siapa pihak yang memolitisir isu pembangunan gedung KPK tersebut.

Yani bercerita, hampir semua fraksi di komisinya sepakat dengan kebutuhan KPK akan gedung baru itu. Tanda bintang yang berarti penundaan yang dibubuhkan dalam pengajuan anggaran pembangunan gedung itu rencananya akan dicabut.

Tetapi, usulan yang diberikan kepada KPK adalah mencari gedung-gedung pemerintah yang bisa digunakan. Semestinya, dengan usulan seperti itu, kesekretariatan KPK-lah yang kreatif untuk mencari gedung-gedung tersebut.

"Menurut saya nuansa politisnya cukup tinggi. Tapi saya tidak paham siapa yang mempolitisir," kata Yani saat dihubungi, Jakarta, Selasa (26/6).

Sementara itu, beberapa tokoh nasional mendatangi KPK dan menyerahkan dana sebagai sumbangan untuk membangun gedung KPK. Mereka antara lain adalah Buya Syafii Maarif, Bambang Widodo Umar, Ikrar Nusa Bhakti, Komaruddin Hidayat, Teten Masduki, Danang Widoyoko dan lain sebagainya.

Menanggapi itu, Yani menyilakan saja. Itu adalah hak mereka. Akan tetapi, Yani mengingatkan, KPK jangan terjebak dengan menggerakkan pengumpulan dana semacam itu. Sebab, dana seperti itu akan sulit mempertanggungjawabkannya.

Apalagi, kata dia, asal-usul uang penyumbang itu bisa juga dipertanyakan. "Seolah-olah DPR dan KPK dibenturkan, padahal pembahasan anggaran itu kan di DPR," kata Yani. (Jaringnews, 26 Juni 2012)

PPP Dukung Gedung Baru KPK

Jakarta - Sekretaris Fraksi PPP, Arwani M Thomafi, menyatakan fraksinya mendukung penuh ketersediaan sarana dan prasarana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pelaksnaan tugas dan fungsi dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, Fraksi PPP mendukung realisasi rencana pembangunan gedung baru bagi lembaga adhoc tersebut.

"Terkait dengan gedung baru KPK, Fraksi PPP mendukung penuh rencana tersebut," kata Arwani, di gedung DPR, Jakarta, Senin (25/6/2012).

Meski begitu, Fraksi PPP mengharapkan setiap rencana pembangunan gedung baru, tak terkecuali pembangunan gedung baru KPK, harus melalui kajian yang matang. "Tak terkecuali KPK memastikan penggunaan gedung-gedung milik negara di bawah koordinasi Sekretariat Negara (Setneg) yang disebut-sebut banyak yang tidak dimanfaatkan dengan maksimal," tandasnya.

Dalam konteks ini, Fraksi PPP meminta Setneg untuk segera merespon secara aktif permintaan KPK tersebut mengingat penggunaan gedung negara yang memang tidak digunakan secara maksimal.

"Jika memang tahapan-tahapan tersebut telah dilakukan, tidak ada alasan DPR menolak rencana tersebut. Oleh karena itu, Fraksi PPP mendukung penuh usulan pembangunan gedung baru KPK," tukas anggota Komisi V tersebut.

Dukungan Fraksi PPP ini secara tidak langsung membantah pernyataan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo. Sebelumnya, Bambang mengatakan 9 fraksi di Komisi III telah sepakat penundaan pembangunan gedung baru bagi KPK. Semua terdokumentasi dalam notulen dan keputusan rapat.

Tidak hanya sikap Fraksi PPP sebagaimana disampaikan Arwani, sebelumnya anggota Komisi III dari Fraksi PKS Indra, dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat, dari Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi dan Ruhut Sitompul pun terang-terangan mendukung realisasi pembangunan gedung baru KPK tersebut. (Tribun News, 25 Juni 2012)

PPP Siap Bela Abraham Samad

Jakarta - Sayup-sayup terdengar kabar ada gerakan yang mau membuat rekayasa sehingga seolah-olah Abraham Samad melanggar standar dan prosedur KPK. Tujuannya agar Abraham Samad mau kompromi, terutama terkait skandal Century.

Demikian disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani, di gedung DPR Jakarta (Kamis, 15/3).

“Pelemahan KPK itu banyak dibuat dari pihak dalam. Dan Itu sudah dirasakan Abraham Samad. Saya takut Abraham di-Antasari-kan,” kata Yani.

Terkait kasus Century, lanjut Yani, PPP siap membela Abraham Samad, sepanjang ia komiten dengan beragam janjinya untuk memberantas korupsi. Apalagi, kasus Century sudah clear dan jelas merupakan tindakan korupsi.

“Century ini kan kasus yang sederahana, kami akan pasang badan jika ada pihak yang tidak mau membuka masalah Century,” tegas Yani.

“Century merupakan perampokan di siang bolong,” demikian Yani. (Rakyat Merdeka, 24 Juni 2012)

DPR Berbeda Sikapi Usulan Pemilukada

Jakarta - Draf pemerintah agar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan terpisah mendapat reaksi DPR. Usulan itu memang disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam usulannya, Mendagri menilai wakil kepala daerah cukup jadi jabatan karir yang pejabatnya diangkat dari unsur pegawai negeri sipil. Tujuannya untuk menghindari disharmoni antara kepala daerah dan wakilnya sebagaimana kerap terjadi. Atas usulan itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) menyatakan penolakannya.

Menurut F-PAN, dalam konteks demokrasi multipartai saat ini, perubahan mekanisme pemilihan yang disampaikan oleh pemerintah tersebut berpotensi menyebabkan fungsi pemerintah daerah mengalami hambatan. 

Sebab hampir bisa dipastikan kekuatan-kekuatan atau faksi politik di lembaga legislatif daerah akan sulit untuk dikonsolidasi guna mendukung kebijakan kepala daerah walaupun kebijakan itu memiliki nilai-nilai positif.

"Karena itu menurut F-PAN, pemilihan kepala daerah dan wakilnya baik di level provinsi maupun kabupaten/kota  tetap dilakukan dalam satu paket dan dipilih secara langsung," ujar anggota Komisi II dari Fraksi PAN, Chairul Naim M. Anik. Fraksi PAN, kata Chairul Naim, menilai mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakilnya dalam satu paket dan dipilih langsung lebih bisa menjamin stabilitas politik di daerah.

Harmoni dan disharmoni kepala daerah dan wakil kepala daerah sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor kematangan dan kedewasaan politik masing-masing pihak. "Jika keduanya mampu menjadikan kekuasaan sebagai seni untuk memakmurkan rakyat, maka konflik apa pun yang terjadi, atau kepentingan apa pun yang muncul tidak akan bermasalah pada terabaikannya prinsip-prinsip pemerintahan yang berorientasi memberikan yang terbaik untuk rakyat," bebernya.

Sementara, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta pemerintah mengkaji ulang usulan ini karena dianggap belum jelas impementasinya. "Apakah posisi ini diisi melalui mekanisme politik atau jenjang karir?" tanya Nu'man Abdul Hakim. Menurut politisi  PPP ini, pihaknya berharap pula agar pemerintah mengkaji lagi usulan tentang pemilihan gubernur oleh DPRD Provinsi.

Sebab, mekanisme pemilihan ini oleh sebagian kalangan dianggap langkah mundur dalam proses demokratisasi. "Setelah semula dipilih secara langsung, kini diubah lagi melalui perwakilan seperti zaman dulu," kilah Nu'man. Lain lagi dengan sikap Fraksi Partai Gerindra. Menurut anggota Komisi II dari fraksi ini, Harun Al Rasyid, gubernur lebih baik dipilih oleh suara terbanyak di DPRD.

Alasannya, dalam sistem pemerintahan Indonesia, gubernur berperan ganda sebagai kepala daerah sekaligus perwakilan pemerintah pusat di daerah. Ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 18 ayat 4 yang menyatakan bahwa gubernur dipilih secara demokratis.  Intinya, Gerindra sepakat dengan usulan pemerintah.

"Jika demokrasi harus dimaknai sebagai pemilihan langsung oleh rakyat, itu sama saja dengan pemaksaan kehendak di era kebebasan ini. Sebuah ironi yang tak perlu terjadi," ujar Harun Al Rasyid. Model pemilihan gubernur sebaiknya dibikin berbeda dengan pemilihan bupati/walikota. Pada daerah tingkat II, mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat akan lebih tepat dari sisi sosiokultural dan psikopolitik.

”Hanya, yang perlu diperhatikan, kata Harun apakah pemilihan langsung bupati/walikota itu masih berasaskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat? Ataukah bergeser dari rakyat, oleh aktor politik, untuk pemodal?" katanya. (Indopos, 20 Juni 2012)

Ketua DPR Melantik Husnan Bey Fananie Menjadi Anggota DPR RI

Jakarta - Ketua DPR RI Marzuki Alie melantik Husnan Bey Fananie sebagai anggota DPR RI pergantian antar waktu. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III ini menggantikan koleganya Amin Suparmin yang menyatakan mengundurkan diri.

Peraih gelar MA dari RijksUniversiteit Leiden, Nederland ini mengaku punya target yang sederhana sebagai anggota DPR. “Sebagai anggota dewan saya hanya ingin menjadi orang yang bermanfaat sebaik-baiknya buat rakyat, buat bangsa dan negara,” tandasnya kepada wartawan usai acara pengucapan sumpah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/6/12).

Dalam bertugas sebagai wakil rakyat di parlemen ia menyatakan siap ditempatkan di Komisi mana saja oleh pimpinan Fraksi. “Saya siap bertugas dimana saja, kita tunggu saja putusan Fraksi,” imbuh putra dari KH. Zainuddin Fananie pendiri Pondok Modern Gontor- Ponorogo, Jawa Timur ini. Sementara Amin Suparmin yang digantikannya terakhir bertugas di Komisi XI.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah di Operation Room, Gedung Nusantara berlangsung lancar dan khidmat. Husnan terlihat didampingi oleh istri, anak dan keluarga besarnya. Turut hadir pula koleganya dari Fraksi PPP seperti Ketua Komisi IV Romahormuzi, Wakil Ketua Baleg Achmad Dimyati dan anggota Komisi III Ahmad Yani.

“Saya berharap teman-teman, terutama yang satu fraksi dapat membantu. Sebagai anggota baru tentu saya perlu banyak belajar kepada yang sudah lebih dahulu di DPR,” kata Husnan yang sebelumnya bertugas sebagai staf ahli Menteri Agama RI. (Citizen Jurnalism, 15 Juni 2012)

FPPP Banjarmasin Minta Buku Sekolah Berbau Pornografi Segera Ditarik

Banjarmasin - Dinas Pendidikan (Disdik) setempat selaku instansi berwenang, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diminta menarik buku-buku bacaan sekolah, yang berbau pornografi.

Permintaan itu dari Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Fathurrahman dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Banjarmasin, Selasa, sehubungan penemuan buku-buku bacaan anak Sekolah Dasar (SD) di provinsinya, yang berbau pornografi.

Menurut wakil rakyat dari PPP yang menyandang gelar Sarjana Pendidikan Islam (SPdI) itu, penarikan secara dini terhadap buku-buku bacaan anak sekolah tersebut, penting, sebagai salah satu upaya pencegahan kemungkinan munculnya seks bebas.

"Terlebih terhadap generasi muda bangsa, kita berharap jangan sampai terjadi perilaku seks bebas. Sebab kalau moralitas generasi bangsa terlibat dalam perilaku seks bebas, maka masa depan bangsa akan suram dan bisa hancur," tandasnya.

Sebab, menurut politisi PPP yang pernah menjadi guru pada lembaga pendidikan Islam di Kota Banjarmasin itu, mencegah (preventif) agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan, lebih baik daripada penindakan (represif). Karenanya, pimpinan termuda DPRD Kalsel itu juga meminta pihak aparat terkait agar menyelidiki faktor-faktor/penyebab masuknya buku-buku bacaan anak sekolah yang berbau pornografi tersebut.

"Kalau ternyata masuknya buku-buku bacaan sekolah yang berbau pornografi itu ada unsur kesengajaan, maka aparat terkait harus mengambil tindakan tegas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku," demikian Fathurrahman.

Sementara itu, Kepala Disdik Kota Banjarmasin H Hesly Junianto ketika dikonfirmasi, seakan membantah, buku-buku bacaan anak sekolah yang belakangan menghebohkan, sebuah pornografi.

"Tidak benar buku-buku tersebut pornografi, hanya saja terlalu vulgar, sehingga tidak cocok untuk bacaan anak-anak," tandas mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Banjarmasin dan alumnus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu.

"Namun demikian, guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan, kami dari Disdik Kota Banjarmasin, sudah menarik buku-buku yang dianggap pornografie tersebut dari sekolah-sekolah dalam wialah Banjarmasin," demikian Hesly.

Sebelumnya atau beberapa hari lalu, ada temuan di perpustakaan SD Negeri Kebung Bunga 6 Banjarmasin, buku-buku bacaan yang dianggap berbau pornografi dan sempat menghebohkan sekolah tersebut. (Antara, 12 Juni 2012)

Ditantang Duel Ahmad Yani , Ruhut Sitompul Ciut

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul adu mulut dengan koleganya, Ahmad Yani yang juga anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di sela-sela rapat dengar pendapat Komisi III bersama Kejaksaan Agung, Senin (11/6) sore.

Perseteruan keduanya terjadi ketika Ahmad Yani menyinggung kasus-kasus yang belum selesai ditangani Kejaksaan Agung. Ruhut tiba-tiba menyela omongan Yani dengan kata-kata, “Mantab, lanjutkan, oke!”

Merasa tersinggung, Yani membentak Ruhut. “Diam kau Ruhut, saya sedang bicara. Saya minta agar Ruhut keluar dari rapat ini,” kata Yani dengan menunjuk Ruhut di ruang sidang Komisi III DPR RI, Jakarta.

Tak terima, Ruhut balik mengkritik Yani. “Apakah saya tidak boleh bicara kalau anda lagi bicara, jangan mentang-mentang manjangin jenggot saya takut,” sambut Ruhut.

“Keluar kalau kau berani. Mari kita selesaikan di luar!” kata Yani menantang Ruhut. Tak lama setelah itu, akhirnya Yani memutuskan keluar dengan penuh emosi sembari mengajak Ruhut untuk menyelesaikan masalahnya di luar ruang sidang. Namun, Ruhut enggan mengikutinya. (Detiknews, 13 Juni 2012)

PPP Tolak Angket Mafia Pajak

Jakarta - PPP putuskan menolak angket mafia pajak. PPP mengambil sikap ini untuk mendukung PD sekaligus menghindari dimanfaatkan oleh kepentingan politik pengusung angket.

"Kita semalam sudah rapat dengan Ketua Umum, keputusannya menolak angket mafia pajak karena ada kepentingan politiknya,," ujar Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saifuddin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2011).

Lukman menuturkan kasus mafia pajak cukup diselesaikan di penegak hukum. DPR tak perlu mempolitisasi angket mafia pajak.

"Pengawasan di Komisi III dan Komisi XI sudah berjalan, tidak perlu angket," tuturnya.

Pandangan senada disampaikan Wasekjen DPP PPP, M Romahurmuzy. Ia menilai angket mafia pajak sarat kepentingan politik partai Golkar.

"Golkar lebih memanfaatkan angket untuk membersihkan nama baiknya. Sikap dirinya diametral dengan partai demokrat," terang Romi.

Romi menegaskan bahwa angket tidak bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik partai tertentu.

"Angket bukan alat untuk itu terlalu sederhana persoalan itu diangkat oleh angket," tandasnya. (Detiknews, 22 Februari 2011)

PPP-Golkar Debat di Paripurna Angket Mafia Pajak

Jakarta - PPP kembali menyerukan agar semua fraksi di DPR tidak terjebak permainan politik Partai Golkar. Pandangan keras PPP dihadang Partai Golkar yang sejak awal menggalang dukungan angket mafia pajak.

"Tidak elok kita terjebak dalam politisasi. Karena itu perlunya standing poin partai masing-masing dalam hal ini. Kami memahami keinginan politik Partai Golkar yang memang punya kepentingan dalam pengusutan angket," ujar Wasekjen PPP, M Romahurmuzy, dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2011).

Statemen Romi, demikian disapa, disambut tepuk tangan anggota DPR.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Golkar, Aziz Syamsuddin menyambar statemen Romi itu. Ia mengkritisi maksud Romi menegaskan soal kepentingan Golkar.

"Perlu diklarifikasi pimpinan, karena yang mengajukan adalah anggota DPR," protes Aziz.

Namun, belum Aziz melanjutkan protesnya, langsung dipatahkan oleh pimpinan sidang, Ketua DPR Marzuki Alie. Marzuki mempersilahkan agar Romi menuntaskan statemennya.

Romi pun kembali menyentil sikap Golkar dan PKS yang maju bersama PDIP dan Hanura mengusung angket mafia pajak. Menurutnya sikap ngotot tersebut membuat partai koalisi harus bertarung di DPR.

"Kami menghormati posisi politik kawan-kawan yang membuat sulit pengambilan keputusan secara mufakat dan harus melalui voting," papar Romi.

Namun, Romi berharap anggota DPR mau duduk memikirkan kepentingan angket mafia pajak. Ia harap DPR dapat mengambil keputusan secara mufakat.

"Kita usulkan skors rapat untuk dilakukan musyawarah bukan berhadap-hadapan untuk mengambil keputusan terbaik," tandasnya. (Detiknews, 22 Februari 2011)

Hak Angket Pajak: Pecah Suara Jelang Hari H

Jakarta - Fraksi-fraksi di DPR mulai berubah sikap beberapa jam menjelang usulan hak angket mafia pajak dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Selasa 22 Februari 2011. Fraksi Partai Gerindra memastikan balik kanan. Sementara PPP yang diperkirakan jadi penentu suara, pecah dalam dua kubu.

Kondisi itu diperkirakan akan membuat suara fraksi-fraksi, minus Partai Demokrat yang jelas-jelas tidak mendukung, tidak bulat dalam pengambilan keputusan di paripurna; diterima atau tidaknya usulan hak angket pembentukan Pansus Mafia Pajak.

Ketua Fraksi PPP DPR Irgan Chairul Mahfiz mengakui, fraksinya saat ini masih berbeda pandangan menyangkut hak angket mafia pajak.

Perbedaan pandangan itu mengakibatkan kekuatan PPP di DPR terpecah dalam dua kubu. Kubu mendukung dan tidak mendukung usulan hak angket.   “Kami masih akan mengadakan rapat untuk mencari titik temu dari perbedaan pendapat yang muncul saat ini,” kata Irgan Chairul Mahfiz di Jakarta, Senin 21 Februari 2011.

Irgan melihat, perbedaan yang terjadi di fraksinya  masih dalam kerangka positif, yakni untuk kepentingan masyarakat bnyak.

“Yang menolak angket berpandangan bahwa hak angket digulirkan hanya untuk komoditas politik. Sedangkan yang mendukung juga mebela kepentingan masyarakat untuk membongkar mafia pajak,” jelasnya.

Irgan menyebutkan, PPP akan sangat berhati-hati dalam menentukan mendukung atau tidak usulan hak angket ini. “Sebab, suara PPP menjadi penentu hasil keputusan disetujui atau tidaknya angket itu,” kata Irgan.

Sementara itu Fraksi Partai Gerindra secara tegas menyatakan balik kanan dari dukungan usulan hak angket mafia pajak. Kepastian itu diberitahukan anggota fraksinya Desmond J Mahesa yang juga tercatat sebagai salah satu inisiator.

Berbalik kanannya Gerindra, kata Desmond, lebih karena kekhawatiran angket akan dipolitisir oleh salah satu partai politik untuk kepentingan tertentu. (Matanews, 22 Februari 2011)

Sikap Fraksi PPP Soal Hak Angket Ditentukan Besok

Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI belum menentukan sikap terkait dengan hak angket perpajakan. "Fraksi baru besok akan menentukan sikap," kata salah satu anggota fraksi, Ahmad Yani, saat ditemu di Gedung DPR, Senayan, Senin (21/02).

Yani mengaku belum bisa memperkirakan sikap yang akan diambil oleh fraksinya. Meski demikian, dia berjanji bakal mengambil sikap yang berbeda jika fraksinya ternyata menolak hak angket. "Saya memiliki hak konstitusional sebagai anggota DPR," kata Yani.

Dia menegaskan, pada dasarnya Fraksi PPP mendukung segala bentuk pembongkaran terhadap segala sesuatu yang dinilai tidak benar. "Ini tidak hanya masalah pajaknya, tapi juga sistem perpajakan di Indonesia yang harus dibenahi," kata anggota komisi III tersebut.

Dia yakin, fraksinya akan menghormati sikapnya yang terus mendukung hak angket perpajakan. Apalagi, terdapat dua legislator yang menjadi inisiator hak angket dalam fraksinya. "Perlu diingat, hak angket bukan berarti pemakzulan terhadap presiden," kata Yani.

Dia juga yakin pembentukan hak angket juga akan didukung oleh lebih banyak legislator di Senayan. "Paling tidak ada empat fraksi yang mendukung secara full," ujarnya. Yani mengkalkulasi, hak angket akan didukung oleh setidaknya 278 anggota dewan. (Tempo, 21 Februari 2011)

FPPP Tak Larang Anggota Dukung Angket Pajak

Jakarta - Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy menegaskan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket pajak pada Selasa 22 Februari 2011.

"Sampai dengan hari Selasa (22/2/2011) kami PPP belum memutuskan sikap terkait hak angket," ujar Romahurmuzy di DPR, Jumat (18/2/2011).

Terkait dengan anggota Fraksi PPP Ahmad Yani yang telah membubuhkan tandatangannya mendukung hak angket mafia pajak, tutur dia, partai tidak akan melarang.

"Terkait dengan saudara Yani yang memberi dukungan kepada hak angket akan tetap memberikan dukungan," ujarnya.

Seperti diberitakan, sampai saat ini Fraksi PPP belum menyatakan sikap akan mendukung atau menolak hak angket pajak. Kendati demikian, anggota F-PPP Ahmad Yani terdaftar sebagai salah satu pengusul hak angket tersebut. (Inilah.com, 18 Februari 2011)

Romy: PPP Sampaikan Sikap Soal Hak Angket Saat Paripurna

JAKARTA - Wasekjen PPP, M Rohamurmuzy, menyatakan partainya sampai saat ini belum mau menyatakan sikap terkait hak angket pajak. Meski demikian, dia menyampaikan pihaknya tetap memberikan ruang bagi anggota partainya untuk mendukung hak angket.

"Kami belum mau bicara apa-apa sampai paripurna pekan depan," tegasnya kepada wartawan, Jumat (18/2).

Terkait penegakan reward and punishment di dalam Setgab partai koalisi, Romy menyampaikan Setgab merupakan saluran untuk berkomunikasi. Koalisi itu tidak harus selalu sama.

"Jadi, tidak bisa dipaksakan mekanisme seperti itu," tuturnya.

Inisiator hak angket dari Fraksi PPP, Ahmad Yani, menegaskan dirinya tetap mendukung bergulirnya hak angket. Menurutnya, usulan hak angket bukan sekedar masalah mafia pajak tapi juga pembenahan sistem pajak. "Jika nanti pandangan fraksi di paripurna menolak hak angket, maka saya minta izin untuk berbeda dengan fraksi," tukasnya. (Detiknews, 18 Februari 2011)

PPP: Hak Angket Pajak Bisa Ciptakan Kegaduhan

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan akan tetap mendukung hak angket perpajakan. Namun demikian PPP masih akan mencermati kompilasi politik yang akan ditimbulkan dan kebijakan pemerintah apa yang akan diselidiki dalam hak angket tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, M. Romahurmuziy saat dihubungi INILAH.COM, Selasa (15/2/2011). "Secara subtansi kita dukung hak angket perpajakan ini. Namun kita masih akan melihat beberapa hal jika Pansus ini dibentuk," ucapnya.

Menurut Romahurmuziy, beberapa hal yang akan dicermati adalah komplikasi politik yang akan ditimbulkan dari angket tersebut. "Kompilitasi politik yang akan ditimbulkan dari angket itu. Komplikasi itu kegaduhan yang menyertai perjalanan panitia angket itu, Selain itu juga belum ada fokus kebijakan pemerintah di sana yang akan diselidiki," ucapnya.

Wasekjen PPP ini mengatakan hak angket perpajakan berbeda dengan hak angket bank century. "Jika dengan undang-undang sebelumnya, yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, angket ini untuk menyelidiki kebijakan pemerintah. ini kebijakan apa yang diselidiki. Ini beda dengan century, kalau angket Bank Century jelas kebijakan apa yang akan diselidiki, kalau cari oknum yang bersalah, kenapa DPR kok jadi polisi," jelasnya.

Namun demikian dia menegaskan PPP tidak akan menarik dukungan dari hak angket tersebut. "kita berikan dukung, tidak akan tarik dukungan. Dan sikap fraksi secara final akan disampaikan dalam paripurna nanti," ucapnya. (Inilah.com, 15 Februari 2011)

PPP Nilai Negatif Naiknya Tunjangan Presiden

Jakarta - Kenaikan tunjangan Presiden SBY dinilai sangat tendensius dan sarat kepentingan. Sebab, kenaikan dilakukan setelah presiden bercerita gajinya tidak naik-naik.

"Saya kira kalau Kemenkeu melakukan penyempurnaan tunjangan presiden sebaiknya dikaitkan dengan standarisasi remunerasi gaji pejabat negara lainnya. Jangan hanya dikaitkan denga curhat presiden saja, tentu itu sangat tendensius," keluh Wasekjen PPP, M Romahurmuzy, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/2/2011).

Menaikkan tunjangan presiden, pada saat ini, menurutnya kurang tepat. Sebab terkesan Kemenkeu hanya menuruti curhat presiden terkait kenaikan gaji presiden.

"Itu namanya membiarkan presiden menjadi sasaran empuk dari hantaman pihak yang tidak cocok dengan kenaikan gaji itu," papar Romi.

Lebih dari itu, Romi menambahkan, dengan meningkatkan tunjangan presiden namun tanpa melakukan standarisasi gaji pejabat negara lainnya, menurut Romi, justru menjatuhkan martabat presiden. Sebab sampai saat ini gaji pejabat BUMN seperti Pertamina, PLN, dan sebagainya jauh lebih tinggi dari gaji presiden.

"Jadi sebaiknya Kemenkeu mengumumkan standarisasi remunerasi sebagai reformasi menyeluruh sistem pengupahan nasional. Apalagi posisinya kemarin presiden tidak sedang meminta kenaikan gaji," tandasnya. (Detiknews, 11 Februari 2011)

Demi Masyarakat, IPB Harus Buka Merek Susu Mengandung Bakteri

Jakarta - Sekretaris FPPP DPR M Romahurmuzy mendesak IPB segera mengungkap merek susu formula yang mengandung bakteri. IPB tak perlu takut menghadapi tekanan pengusaha yang mau mencari untung sendiri tanpa memperdulikan kesehatan masyarakat.

"Menurut saya jangan sampai IPB dituduh menjadi bagian dari konspirasi dengan para pengusaha, sebagai institusi akademik sebaiknya IPB membuka selebar-lebarnya masalah ini untuk membantu masyarakat memilih susu yang sehat," ujar Romi, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/2/2011).

Menurut Romi, IPB tak perlu takut mengungkap merek susu yang digunakan dalam penelitian yang terbukti mengandung bakteri. IPB tentu melakukan penelitian berdasarkan standar kompetensi yang tinggi.

"Kalau temuan akademik tentu pasti dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel jadi tidak perlu takut menghadapi tekanan pengusaha," terang Romi.

Namun kalau IPB merasa diintimidasi oleh pengusaha tertentu, menurut Romi, banyak pihak siap mendukung. Termasuk FPPP DPR.

"Kalau kawan-kawan jengah ada tekanan pengusaha susu, PPP siap memberikan dukungan politik," tegasnya. (Detiknews, 11 Februari 2011)

Fraksi PPP: Penyebab Kerusuhan Bukan Semata-mata Agama

JAKARTA - Ketua Fraksi PPP DPR, Hasrul Azwar, mengatakan bahwa kekerasan yang terjadi di beberapa daerah bukan semata-mata disebabkan faktor agama, tetapi lebih karena semakin tipisnya rasa keindonesiaan. "Saya sedih melihat bangsa ini bisa berkelahi hanya karena bola, karena etnis, karena gengsi, karena perbedaan fakultas dalam satu kampus dan lain sebagainya. Sifat asli Bangsa Indonesia yang ramah, gotong royong, saling menghormati tidak ada lagi," katanya dalam diskusi "Kekerasan Agama dan Peran Negara" di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, keteladanan harus benar-benar ditunjukkan elit bangsa agar rasa permusuhan antaranak bangsa bisa redam. "Terakhir itu adalah Buya Hamka yang memiliki sifat kepemimpinan yang bisa diteladani. Ketika beliau bicara, maka selesai semua masalah," katanya.

Ketua Umum Partai Damai Sejahtera, Denny Tewu, mengatakan bangsa Indonesia memiliki Bhineka Tunggal Ika yang tidak dimiliki bangsa lain. Toleransi telah diajarkan nenek-moyang bangsa ini yang seharusnya dapat terus dipelihara agar Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar dan disegani di dunia, katanya. "Mpu Tantular yang menggagas Bhineka Tunggal Ika pun tidak pernah berpikir bahwa slogan itu mampu menyatukan bangsa yang besar ini," katanya.

Kalau bangsa ini bisa menjalankan Bhineka Tunggal Ika secara konsisten dan masyarakat bisa hidup saling berdampingan dan bergandengan tangan, tentunya hal itu akan menjadi barometer yang bukan hanya akan membawa bangsa ini lepas dari krisis, tapi juga dapat mempengaruhi dunia, kata Denny.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Ifdal Kasim, menegaskan para tokoh-tokoh bangsa hendaknya bisa mencarikan solusi untuk kondisi bangsa seperti ini dan bukan hanya sekedar menghujat dan memanaskan suasana. "Saya melihat sekarang berbagai diskusi yang digelar itu hanya memojokkan orang lain saja, tidak ada yang mau berkaca pada diri sendiri, apalagi memberikan solusi atas berbagai masalah yang mereka pun turun menciptakannya," jelasnya.

Berbagai kasus kekerasan, kata dia, seharusnya jangan ditonjolkan aspek politiknya saja, tapi tidak ada pertanggungjawaban dalam memproses kasus-kasus yang terjadi. "Jangan ditampilkan isu politiknya, tapi pertanggungjawaban dalam memproses kasus ini dengan membawa yang salah ke muka hukum. Maalahnya, aparat penegak hukum seringkali justru tersandera oleh kelompok-kelompok kepentingan," katanya. (Republika, 11 Februari 2011)

PPP: Kalau Mau Damai, Hapus Ahmadiyah

JAKARTA - Rakyat saat ini menunggu tindakan nyata dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jangan sampai kekerasan atas nama apapun terulang lagi di Tanah Air.

Kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Presiden tidak perlu hanya mengimbau dan prihatin, harus ada tindakan tegas. Kalau aparat di bawah tidak mengambil sikap tegas, ini semakin merendahkan integritas Presiden.

“Jika Presiden mau mengambil tindakan nyata, kita di DPR siap mendukung,” katanya di Jakarta, Kamis (10/2/2011).

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Fraksi PPP Asrul Azwar mengatakan bahwa ujung pangkal kekerasan yang terjadi di Cikeusik adalah keberadaan Jamaah Ahmadiyah. Karena itu, jika ingin kekerasan tak terulang lagi, maka Ahmadiyah harus dibubarkan.

“Saya tidak tahu persis kenapa Presiden tidak mau ambil sikap tegas tentang pembubaran Ahmadiyah. Lebih bijak Presiden jika mengeluarkan Ahmadiyah dengan keppres sebab SKB tiga menteri itu filosofinya adalah supaya Ahmadiyah tidak menyebarluaskan ajarannya,” ujar Asrul. (Okezone, 11 Februari 2011)

Fraksi PPP: SBY Tak Tegas Soal Ahmadiyah

Jakarta - Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak tegas menyelesaikan polemik keberadaan Ahmadiyah.

"SBY tidak tegas soal Ahmadiyah. Jangan ada pencitraan lagi soal Ahmadiyah. Bubarkan Ahmadiyah," tegas Hasrul berapi-api dalam diskusi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/2/2011).

Menurut Hasrul, selama Ahmadiyah tidak membubarkan, gesekan konflik antarumat Islam akan terus terualng di kemudian hari. "Selama Ahmadiyah tidak dibubarkan, selama itu pula akan selalu muncul konflik," ujarnya.

Namun, Hasrul tak sependapat dengan aksi kekerasan oleh kelompok tertentu terhadap Jamaah Ahmadiyah. "Dalam negara ini, tidak boleh main hakim sendiri, bertindak anarkis, dan menghakimi. Tidak boleh bertindak sendiri," tegasnya. (Inilah.com, 10 Februari 2011)