VIVAnews - Wakil Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy menyatakan, gaji Presiden seharusnya paling tinggi dibanding eksekutif BUMN dan pejabat negara lain. Menurut dia, bila saat ini gaji Gubernur BI dan gaji eksekutif BUMN masih di atas gaji Presiden, sebaiknya gaji mereka diturunkan.
"Kalau mau melakukan standarisasi, gaji dan remunerasi Presiden harusnya paling tinggi karena dia adalah puncak pimpinan eksekutif dengan beban dan tanggung jawab terberat," ujar Romahurmuziy di sela-sela rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 25 Januari 2011.
Politisi yang biasa disapa Romy ini menilai, Gubernur BI, eksekutif BUMN, dan kalangan perbankan masih mendapat berbagai masukan lain seperti bonus. Oleh karena itu, tegasnya, sudah sepantasnya Presiden memiliki gaji tertinggi.
Apapun, PPP mendukung disusunnya standarisasi gaji nasional bagi pegawai negeri dan pejabat negara. PPP bahkan menuntut agar gaji eksekutif BUMN juga turut diatur di dalamnya.
"Dari ratusan BUMN, ada 30-an yang meraup untung sehingga eksekutifnya mendapat gaji sangat tinggi, tidak sama dengan perusahaan serupa lainnya," tutur Romy. Menurutnya, hal ini tidak etis karena perusahaan-perusahaan tersebut sama-sama milik negara.
Standarisasi gaji nasional, ujarnya, harus mempertimbangan perekonomian Indonesia, dan bercermin pada standarisasi gaji di negara-negara lain yang selevel dengan Indonesia, seperti Malaysia. PPP mendukung standarisasi gaji. Ia menjelaskan, secara keseluruhan, DPR dan pemerintah harus bekerja sama dalam meloloskan standarisasi gaji nasional ini.
"Angka memang ditentukan di DPR karena ini terkait fungsi budgeting DPR, tapi besaran per unit menjadi tanggung jawab pemerintah karena mereka yang mengerti detail eselon-eselonnya," terang Rommy.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyatakan bahwa instansinya bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun standarisasi gaji nasional. Hal ini pun mendapat dukungan dari pimpinan DPR Priyo Budi Santoso.
"Saya setuju, supaya ada patokan yang jelas dan tidak njomplang (berbeda jauh)," tegas Priyo. Menurutnya, saat ini terdapat kesenjangan antara gaji eksekutif BUMN dan gaji presiden, dan gaji pejabat negara dengan eselon dan aparatur di bawahnya. (Vivanews, 25 Januari 2011)
0 Comments
