Bogor - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat (DPW PPP Jabar) menolak kandidat ketua umum yang berasal dari kalangan luar partai. Pasalnya, PPP Jabar menilai banyak kader internal yang layak menakhodai Partai Ka’bah hingga lima tahun ke depan.
“Kami belum membutuhkan orang-orang dari luar yang tidak mengenal karakter komunitas partai. Bagi kami, Ketua DPP PPP wajib hukumnya diambil dari kader terbaik partai,” ujar Rachmat Yasin, Ketua DPW PPP Jawa Barat, di Cibinong, Bogor, Rabu, 1 Juni 2011.
Rachmat mengemukakan, menjelang Muktamar VII PPP di Bandung pada 3-6 Juli 2011, saat ini mencuat ke permukaan sejumlah nama tokoh nasional yang dinilai layak memimpin PPP Periode 2011-2016. Misalnya, mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi, Ketua Umum PP Muslimat, Khofifah Indar Parawansa, dan bekas Ketua Partai Amanat Nasional, Sutrisno Bachir.
Sedangkan tiga orang calon ketua umum PPP yang sudah mendeklarasikan kesiapannya adalah ketua umum saat ini, Suryadharma Ali (Menteri Agama RI), Ahmad Muqowam (Ketua Komisi IV DPR RI), dan Muchdi PR, mantan fungsionaris Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
“Dari pilihan-pilihan kandidat ketua umum, bagi PPP Jawa Barat masih banyak kader terbaik partai yang layak didukung dalam muktamar nanti. Karena kader internal terbaik PPP-lah yang harus memimpin, bukan orang luar,” ucap Rachmat Yasin yang juga Bupati Bogor itu.
Namun, menurut politikus yang akrab disapa RY ini, dari dua calon kuat ketua umum, yakni Suryadharma Ali dan Ahmad Muqowam, PPP Jabar belum menentukan sikap. Dukungan secara resmi kepada salah satu kandidat harus diputuskan melalui Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil).
“Rencananya, Mukerwil dilaksanakan di Bandung minggu ketiga Juni ini. Dukungan secara formal nanti dibahas dalam Mukerwil. Itu supaya keputusannya mengikat bagi cabang-cabang,” kata mantan Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor ini.
Di bagian lain, PPP Jabar juga memperkuat desakan pengurus PPP Jawa Tengah agar posisi ketua umum PPP tidak dirangkap dengan jabatan menteri kabinet di pemerintahan. Sebab, rangkap jabatan tersebut justru membuat konsentrasi ketua umum tidak fokus dalam mengurus partai.
“Tantangan di Pemilu 2014 sangat berat. Jadi, ketua umum itu harus total, yang sepenuhnya mewakafkan diri untuk kepentingan partai,” ujar Rachmat lagi.
Ia juga mendesak Ketua Umum PPP saat ini, Suryadharma Ali, yang menjabat Menteri Agama, menentukan satu pilihan jabatan. "Ya kalau mau jadi menteri, jangan jadi ketua partai. Saya pikir jadi ketua partai itu derajatnya lebih terhormat ketimbang hanya menjadi seorang menteri," ucapnya. (Tempo Interaktif, 1 Juni 2011)
0 Comments
