Ketua DPP PPP Endin AJ Soefihara mengatakan, dirinya mendapatkan informasi adanya pemaksaan terhadap kader di daerah untuk menggalang dukungan terhadap salah satu kandidat. ”Ini tidak bisa diterima arus bawah di cabang-cabang,” kata Endin, di Jakarta, Jumat (27/5).
Saat ini, katanya, mengalir pengakuan dari kader cabang-cabang di daerah, bahwa mereka telah dipaksa untuk menandatangani dukungan terhadap Suryadharma Ali (SDA) pada Muktamar Juli 2011.
Sekretaris DPW Papua Barat Abdul Gani mengungkapkan, sebelumnya para pendukung SDA mengundang sejumlah pengurus wilayah di lingkungan Indonesia bagian Timur. Undangan melalui SMS itu sejatinya dilakukan dalam rangka verifikasi partai politik. Ternyata, berbeda dengan isi undangan, forum itu berubah menjadi ajang dukungan. “Celakanya, kita langsung disodori blangko dukungan yang isi pernyataan sudah dibuat oleh mereka,” ujarnya.
Selain pernyataan dukungan, kata Abdul Gani, tim sukses SDA juga meminta agar DPC di muktamar mendatang menyampaikan pemandangan umum berisi dukungan terhadap SDA. “Cara-cara seperti ini secara tidak langsung merupakan paksaan, ini yang merusak demokrasi ditubuh partai,” kata Gani.
Endin Soefihara mengingatkan, agar demokrasi dapat berkembang di internal partai maka pemilihan ketua umum harus dilaksanakan dengan pola kompetisi yang sehat. Membuka ruang munculnya calon lain selain SDA, katanya, berarti PPP memberikan kompetisi yang sehat dan menjauhkan penyeragaman. ”Aklamasi dan rekayasa terhadap pencalonan SDA seperti itu tidak mendidik kedewasaan organisasi dan proses rekrutmen kepemimpinan partai,” kata Endin.
Endin meminta kader PPP untuk mengedepankan etika dan memprioritaskan masa depan partai. ”Tanpa etika politik, persaingan kandidat ketua umum dalam Muktamar PPP, Juli 2011, akan menjerumuskan partai ke jurang lebih dalam, bukan membesarkan partai sebagaimana harapan semua kader dan konstituen PPP,”ujarnya. (Jurnas, 27 Mei 2011)
0 Comments
