Oleh: Isa Muchsin*
Dalam kurun waktu 40 tahun PPP masih eksis dalam kehidupan politik nasional di Indonesia, satu-satunya partai Islam yang dapat bertahan sejak 5 Januari 1973 sampai sekarang memasuki usianya yang ke 40 tahun. Dibandingkan dengan dua partai Islam yang pernah eksis ; Masyumi (1945 -1960) hanya bertahan 15 tahun, NU sebagai partai politik ( 1952 – 1973, sebelum fusi ke PPP ) bertahan hingga 21 tahun.
Sejarah kelahirannya di awal Orde Baru, PPP merupakan kelanjutan partai politik Islam yang menjadi peserta Pemilu 197. Menjelang pelantikan angota-anggota DPR RI hasil Pemiu 1971, Presiden Soeharto mengundang parpol-parpol dan Golkar ke Istana Merdeka, guna membicarakan masalah-masalah kenegaraan yang penting. Pertemuan terbatas berlansgung selama dua kali masing-masing tagl 6 dan 8 Oktober 1971. Dua forum ini membahas tiga maslah politik : Pertama masalah yang menyangkut hasil Pemilu 1971, yang meliputi pelantikan, pembagian fraksi serta masalah voting. Gagasan pembentukan fraksi bersama muncul ke permukaan sebagai salah satu agenda yang harus dipikirkan pihak kekuatan-kekuatan politik. Kedua masalah yang berkaitan dengan pengelompokan politik, agar dtindak lanjuti kearah fedrasi partai-partai politik.
Pada tanggal 25 Oktober 1971 sekali lagi Presiden mengundang partai-partai Politik, Golkar dan ABRI, untuk membicarakan masalah-masalah Pimpinan DPR, Pimpinan fraksi-fraksi di DPR dan juru bicaranya. Mengenai Pimpinan DPR posisi yang sangat terhormat Presiden menguslkan agar diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 1971, yakni NU dan secara langsung Soeharto menunjuk Idham Cholid untuk menjadi Ketua MPR/DPR. Sedangkan untuk Wakil-wakil Ketua, Presiden mengusulkan adanya 4 wakil ketua yang mewakili empat fraksi di DPR, Fraksi ABRI Irjen (Pol) Domo Pratomo, Drs.Sumiskun mewakili Fraksi Golkar, Mh.Isnaeni mewakili kepentingan Kelompok Demokrasi Pembangunan ( cikal bakal Fraksi PDI ), J.Naro bertindak atas nama Kelompok Persatuan Pembanguan ( akhirnya menjadi Fraksi PPP ).
Partai-partai Islam kemudian merespon anjuran Soeharto itu dengan merancang kelahiran Kelompok Persatuan Islam. Dalam sebuah pertemuan di rumah Ketua Umum PBNU KH.Idham Chalid, para pemimpin partai Islam tersebut menghasilkan sebuah rancangan tentang kelompok Persatuan Islam tersebut. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kepala BAKIN Sutopo Juwono, rancangan naskah pembentukan Kelompok Persatuan Islam itu disampaikan kepada Soeharto. Pada prinsipnya menyetujui rancangan itu, namun dia berpendapat bahwa kata Islam akan mengundang sikap antagonistis dari pihak lain.
Kegiatan politik untuk menggabungkan partai-partai Islam tetap berlansung kembali, seperti dilakukannya pertemuan pada bulan Desember 1972 oleh Ketua Umum Parmusi HMS.Mintaredja,SH selaku Menteri Sosial mengundang para pimpinan partai politik Islam untuk merealisasikan penggabungkan partai-partai Islam kedalam sebuah kelompok, rapat juga diselenggarakan di rumah Anwar Tjokroaminoto tokoh PSII Jl.Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta, dalam pertemuan itu tercetus usulan partai yang didirikan akan menggunakan lambang Ka’bah, hal ini disetujui oleh forum rapat dan kemudian pimpinan meminta KH.Bisri Syansuri untuk melakukan istikharah terhadap usulan lambang dan gambar Ka’bah. Mengenai masalah nama partai setelah melakukan berbagai pertimbangan termasuk usulan pemerintah, akhirnya pimpinan partai Islam itu mengubah nama Kelompk Persatuan Islam menjadi Kelompok Persatuan Pembangunan.
Proses pembentukan PPP, terhambat karena adanya konflik dalam tubuh PSII, bahkan dipicu adanya tandingan DPP PSII terhadap kepemimpinan M.CH.Ibrahim, memang dalam Kongrses PSII 1972 di Majalaya tidak mengambil keputusan tentang fusi politik partai, oleh karena itu kepemimpinan baru PSII mengambil kebijakan untuk menolak fusi partai-partai Islam. Tindakan Pimpinan Pusat PSII akhirnya diambil alih oleh Team penyelamat PSII, yakni H.Anwar Tjokroaminoto, M.A.Gani, Th.Moh.Gobel, Syarifuddun Harahap, Barlianta Harahap salah satu alasan team penyelamat adalah menyelamatkan misi pemerintah Orde Baru dimana proses penyederhanaan partai politik perlu didukung.
Setelah ada persetujuan dari semua pihak dalam rapat tersebut akhirnya disepakati deklarasi fusi politik 4 partai Islam yaitu : Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Islam PERTI, pada tangal 5 Januari 1973 / 30 Dzulqaidah 1392 H. Para deklator PPP adalah KH.Idham Cholid (NU), HMS.Mintaredja (Parmusi), H.Anwar Tjokroaminoto (PSII), Rusli Halil (Perti), dan KH.Masjkur (NU).
Untuk menjalankan roda organisasi maka di tingkat pusat dibentuk struktur DPP PPP yang terdiri dari Presiden Partai, Pimpinan Pusat, Majelis Pertimbangan dan Majelis Syuro, ditingkat DPW terdiri dari Koordinator Wilayah dan Pimpinan Wilayah.
Problem kelembagaan partai ditemukenali sejak berdirinya PPP, dimana sejak berdiri 5 Januari 1973, baru terselenggara Sidang Dewan Partai I pada tangal 6-8 Nopember 1975 untuk merumuskan berbagai langkah menghadapi Pemilu 1977. Dengan berbagai intervensi pemerintah, PPP akhirnya menyelenggarakan Muktamar I Agustus tahun 1984 yang menetapkan Pancasila sebagai asas partai dan kemudian lambang Ka’bah diganti dengan Bintang dalam bingkai segi lima. Struktur kepengurusan diubah dengan menghilangkan lembaga Presiden Partai, dan Majleis Syuro. Dalam konteks inilah berbagai tokoh NU merasa kecewa dengan kepemimpinan J.Naro, dan berujung pada keputusan NU dalam Muktamarnya tahun 1984 menyatakan kembali ke Khithoh 1926, dengan tidak terikat pada partai politik manapun termasuk PPP.
Posisi PPP dalam setiap Pemilu semakin meredup, dan mengalami penurunan suara baik pada Pemilu 1982, (27,78%.) Pemilu 1987,( 15,96 % ) dan naik sedikit pada Pemilu 1992, (17,01 %). Sedangkan pada pemilu 1997 mengalami lkenaikan signifikan (22,43 %) karena faktor Mega – Bintang. Muktamar II 1987 dan Muktamar III 1994, pelembagaan partai mulai ditata dengan perbaikan diberbagai bidang, seperti dibentuknya Wanita Persatuan untuk mengelola sumberdaya politik kaum perempuan, dibidang generasi muda dibentuk Generasi Muda Pembangunan Indonesia, yang merupaka revitalisasi GMP dan GPK yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah Orde Baru, difungsikan kembali, dismaping itu didirikan AMK.
Dalam kurun waktu ini juga mulai disosialisasikan konsep Pola dan Sistem Pendidikan Kader, sekarang dikenal dengan Kaderisasi Berbasis Dapil. Untuk melaksanakan program pemenangan pemilihan umum, dibetuk Lajnah Pemenangan Pemilu PPP ( LP4 ) yang sekarang diperbaharui menjadi LP2, bahkan untuk menjaring, menseleksi dan menetapkan calon Anggota DPRRI dan DPRD dibentuk lajnah khusus penetapan calon (LPC).
PPP merupakan partai yang memiliki akar sejarah panjang dalam pergerakan kebangsaan dan politik nasional. Hal ini tercermin dari empat parti politik Islam yang mengikuti Pemilu 1955 partai politik tersebut telah memiliki keanggotaan dan struktur partai diseluruh tanah air, dengan tradisi keislaman yang kuat dengan kategori Islam tradisional dan Islam modernis, sehingga nampak bahwa PPP merupakan gerakan sosial politik Islam yang terikat dalam wadah partai politik.
Greg Fealy membagi partai-partai bercorak Islam kedalam kelompok (1) Formalist islamics Parties ( partai islam formalis ), partai-partai ini memperjuangkan nilai-nilai islam kedalam perundang-undangan dan kebijakan – kebijakan negara. Misalnya kelompok partai ini di Indonesia; PPP, PBB, PKS. (2). Pluralis Islamic Parties ( partai islam pluralis ), partai-partai demikian berusaha memperjuangkan nilai-nilai Islam kedalam konteks negara bangsa Indonesia yang plural, seperti PKB dan PAN. Meski demikian kategori ini dapat dipersempit lagi karena yang disebut kelompok Formalis Islamic Parties terdapat perbedaan-perbedaan, misalnya PPP lebih moderat dibandingkan dengan PKS dan PBB. Maka partai islam dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok: (1).Pluralist Islamic Parties yaitu PKB dan PAN, (2).Moderat Formalist Islamic Parties seperti PPP, dan (3).Radical Formalist Islamic Parties, yakni PKS dan PBB.
PPP Pasca Reformasi
Gerakan reformasi yang ditandai runtuhnya sistem politik Orde Baru dan mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998, kebebasan politik menjadi sangat terbuka. Berbagai tokoh politik Islam seperti Abdurrahman Wahid Ketua Umum PBNU mendirikan PKB, Amin Rais Ketrua PP Muhammadiyah mendirikan PAN. Mereka telah mengambil basis konsituen tradisional PPP yakni warga NU dan Muhammadiyah. Demikian pula kalangan intelektual muslim seperti Hidayat Nur Wahid dan Nurmahmudi Ismail mendirikan Partai Keadilan yang selanjutnya menjadi PKS, Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Mardjono mendirikan PBB, dan terakhir KH.Zainuddin MZ dan Jafar Badjeber menyatakan keluar dari PPP mendirikan PBR. Apabila dihitung secara keseluruhan ada 20 partai politik baru yang didirikan oleh aktivis PPP.
Kepemimpinan PPP di era reformasi sebenarnya memberikan pencerahan dan harapan bagi eksistensi PPP ditengah sistem multi partai. Harapan besar tersebut ditunjukan dengan kerja keras elite partai untuk ikut dalam pemerintahan, yang sejak Orde Baru tidak mendapat poisis terhormat, maka di era reformasi PPP menempati jabatan publik mulai dari posisi menteri sampai menjadi Wakil Presiden, namun realitas politik tetap tidak sesuai dengan harapan masyarakat PPP, kita dapat melihat dan merasakan pada setiap Pemilu sejak reformasi PPP selalu mengalami penurunan perolehan suara.
Agar dalam Pemilu 2014 PPP bisa melampaui ambang batas parlemen 3,5 % bahkan mencapai target 12 juta kader, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut ; (1), Penguatan kelembagaan partai dengan berfungsinya strukur partai dari pusat hingga ranting, (2), Thema sentral Rumah Besar Umat Islam, harus membumi secara praksis kedalam platform politik, program dan kinerja Fraksi PPP di palemen yang bersumber dari ideologi Islam, termasuk membuka diri dengan kekuatan-kekuatan Islam – Politik, (3) Merencanakan secara sistematis startegi pemenangan Pemliu, seperti metode dan model kampanye, kemasan partai yang modern, serta jaringan media yang kuat, (4) Rekrutmen caleg Anggota DPR dan DPRD yang memilik akar dan hubungan yang kuat dengan konsituen di daerah pemilihannya, (5) Meningkatkan kualitas SDM dan penokohan figur pemimpin partai baik ditingkat nasional maupun di daerah, (5) Adanya dana yang cukup dan membangun jaringan politik dengan kekuatan-kekuatan politik baik ditnigkat nasional dan internasional.
*Penulis adalah Wakil Sekretaris Jendral DPP PPP
Dalam kurun waktu 40 tahun PPP masih eksis dalam kehidupan politik nasional di Indonesia, satu-satunya partai Islam yang dapat bertahan sejak 5 Januari 1973 sampai sekarang memasuki usianya yang ke 40 tahun. Dibandingkan dengan dua partai Islam yang pernah eksis ; Masyumi (1945 -1960) hanya bertahan 15 tahun, NU sebagai partai politik ( 1952 – 1973, sebelum fusi ke PPP ) bertahan hingga 21 tahun.
Sejarah kelahirannya di awal Orde Baru, PPP merupakan kelanjutan partai politik Islam yang menjadi peserta Pemilu 197. Menjelang pelantikan angota-anggota DPR RI hasil Pemiu 1971, Presiden Soeharto mengundang parpol-parpol dan Golkar ke Istana Merdeka, guna membicarakan masalah-masalah kenegaraan yang penting. Pertemuan terbatas berlansgung selama dua kali masing-masing tagl 6 dan 8 Oktober 1971. Dua forum ini membahas tiga maslah politik : Pertama masalah yang menyangkut hasil Pemilu 1971, yang meliputi pelantikan, pembagian fraksi serta masalah voting. Gagasan pembentukan fraksi bersama muncul ke permukaan sebagai salah satu agenda yang harus dipikirkan pihak kekuatan-kekuatan politik. Kedua masalah yang berkaitan dengan pengelompokan politik, agar dtindak lanjuti kearah fedrasi partai-partai politik.
Pada tanggal 25 Oktober 1971 sekali lagi Presiden mengundang partai-partai Politik, Golkar dan ABRI, untuk membicarakan masalah-masalah Pimpinan DPR, Pimpinan fraksi-fraksi di DPR dan juru bicaranya. Mengenai Pimpinan DPR posisi yang sangat terhormat Presiden menguslkan agar diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 1971, yakni NU dan secara langsung Soeharto menunjuk Idham Cholid untuk menjadi Ketua MPR/DPR. Sedangkan untuk Wakil-wakil Ketua, Presiden mengusulkan adanya 4 wakil ketua yang mewakili empat fraksi di DPR, Fraksi ABRI Irjen (Pol) Domo Pratomo, Drs.Sumiskun mewakili Fraksi Golkar, Mh.Isnaeni mewakili kepentingan Kelompok Demokrasi Pembangunan ( cikal bakal Fraksi PDI ), J.Naro bertindak atas nama Kelompok Persatuan Pembanguan ( akhirnya menjadi Fraksi PPP ).
Partai-partai Islam kemudian merespon anjuran Soeharto itu dengan merancang kelahiran Kelompok Persatuan Islam. Dalam sebuah pertemuan di rumah Ketua Umum PBNU KH.Idham Chalid, para pemimpin partai Islam tersebut menghasilkan sebuah rancangan tentang kelompok Persatuan Islam tersebut. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kepala BAKIN Sutopo Juwono, rancangan naskah pembentukan Kelompok Persatuan Islam itu disampaikan kepada Soeharto. Pada prinsipnya menyetujui rancangan itu, namun dia berpendapat bahwa kata Islam akan mengundang sikap antagonistis dari pihak lain.
Kegiatan politik untuk menggabungkan partai-partai Islam tetap berlansung kembali, seperti dilakukannya pertemuan pada bulan Desember 1972 oleh Ketua Umum Parmusi HMS.Mintaredja,SH selaku Menteri Sosial mengundang para pimpinan partai politik Islam untuk merealisasikan penggabungkan partai-partai Islam kedalam sebuah kelompok, rapat juga diselenggarakan di rumah Anwar Tjokroaminoto tokoh PSII Jl.Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta, dalam pertemuan itu tercetus usulan partai yang didirikan akan menggunakan lambang Ka’bah, hal ini disetujui oleh forum rapat dan kemudian pimpinan meminta KH.Bisri Syansuri untuk melakukan istikharah terhadap usulan lambang dan gambar Ka’bah. Mengenai masalah nama partai setelah melakukan berbagai pertimbangan termasuk usulan pemerintah, akhirnya pimpinan partai Islam itu mengubah nama Kelompk Persatuan Islam menjadi Kelompok Persatuan Pembangunan.
Proses pembentukan PPP, terhambat karena adanya konflik dalam tubuh PSII, bahkan dipicu adanya tandingan DPP PSII terhadap kepemimpinan M.CH.Ibrahim, memang dalam Kongrses PSII 1972 di Majalaya tidak mengambil keputusan tentang fusi politik partai, oleh karena itu kepemimpinan baru PSII mengambil kebijakan untuk menolak fusi partai-partai Islam. Tindakan Pimpinan Pusat PSII akhirnya diambil alih oleh Team penyelamat PSII, yakni H.Anwar Tjokroaminoto, M.A.Gani, Th.Moh.Gobel, Syarifuddun Harahap, Barlianta Harahap salah satu alasan team penyelamat adalah menyelamatkan misi pemerintah Orde Baru dimana proses penyederhanaan partai politik perlu didukung.
Setelah ada persetujuan dari semua pihak dalam rapat tersebut akhirnya disepakati deklarasi fusi politik 4 partai Islam yaitu : Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Islam PERTI, pada tangal 5 Januari 1973 / 30 Dzulqaidah 1392 H. Para deklator PPP adalah KH.Idham Cholid (NU), HMS.Mintaredja (Parmusi), H.Anwar Tjokroaminoto (PSII), Rusli Halil (Perti), dan KH.Masjkur (NU).
Untuk menjalankan roda organisasi maka di tingkat pusat dibentuk struktur DPP PPP yang terdiri dari Presiden Partai, Pimpinan Pusat, Majelis Pertimbangan dan Majelis Syuro, ditingkat DPW terdiri dari Koordinator Wilayah dan Pimpinan Wilayah.
Problem kelembagaan partai ditemukenali sejak berdirinya PPP, dimana sejak berdiri 5 Januari 1973, baru terselenggara Sidang Dewan Partai I pada tangal 6-8 Nopember 1975 untuk merumuskan berbagai langkah menghadapi Pemilu 1977. Dengan berbagai intervensi pemerintah, PPP akhirnya menyelenggarakan Muktamar I Agustus tahun 1984 yang menetapkan Pancasila sebagai asas partai dan kemudian lambang Ka’bah diganti dengan Bintang dalam bingkai segi lima. Struktur kepengurusan diubah dengan menghilangkan lembaga Presiden Partai, dan Majleis Syuro. Dalam konteks inilah berbagai tokoh NU merasa kecewa dengan kepemimpinan J.Naro, dan berujung pada keputusan NU dalam Muktamarnya tahun 1984 menyatakan kembali ke Khithoh 1926, dengan tidak terikat pada partai politik manapun termasuk PPP.
Posisi PPP dalam setiap Pemilu semakin meredup, dan mengalami penurunan suara baik pada Pemilu 1982, (27,78%.) Pemilu 1987,( 15,96 % ) dan naik sedikit pada Pemilu 1992, (17,01 %). Sedangkan pada pemilu 1997 mengalami lkenaikan signifikan (22,43 %) karena faktor Mega – Bintang. Muktamar II 1987 dan Muktamar III 1994, pelembagaan partai mulai ditata dengan perbaikan diberbagai bidang, seperti dibentuknya Wanita Persatuan untuk mengelola sumberdaya politik kaum perempuan, dibidang generasi muda dibentuk Generasi Muda Pembangunan Indonesia, yang merupaka revitalisasi GMP dan GPK yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah Orde Baru, difungsikan kembali, dismaping itu didirikan AMK.
Dalam kurun waktu ini juga mulai disosialisasikan konsep Pola dan Sistem Pendidikan Kader, sekarang dikenal dengan Kaderisasi Berbasis Dapil. Untuk melaksanakan program pemenangan pemilihan umum, dibetuk Lajnah Pemenangan Pemilu PPP ( LP4 ) yang sekarang diperbaharui menjadi LP2, bahkan untuk menjaring, menseleksi dan menetapkan calon Anggota DPRRI dan DPRD dibentuk lajnah khusus penetapan calon (LPC).
PPP merupakan partai yang memiliki akar sejarah panjang dalam pergerakan kebangsaan dan politik nasional. Hal ini tercermin dari empat parti politik Islam yang mengikuti Pemilu 1955 partai politik tersebut telah memiliki keanggotaan dan struktur partai diseluruh tanah air, dengan tradisi keislaman yang kuat dengan kategori Islam tradisional dan Islam modernis, sehingga nampak bahwa PPP merupakan gerakan sosial politik Islam yang terikat dalam wadah partai politik.
Greg Fealy membagi partai-partai bercorak Islam kedalam kelompok (1) Formalist islamics Parties ( partai islam formalis ), partai-partai ini memperjuangkan nilai-nilai islam kedalam perundang-undangan dan kebijakan – kebijakan negara. Misalnya kelompok partai ini di Indonesia; PPP, PBB, PKS. (2). Pluralis Islamic Parties ( partai islam pluralis ), partai-partai demikian berusaha memperjuangkan nilai-nilai Islam kedalam konteks negara bangsa Indonesia yang plural, seperti PKB dan PAN. Meski demikian kategori ini dapat dipersempit lagi karena yang disebut kelompok Formalis Islamic Parties terdapat perbedaan-perbedaan, misalnya PPP lebih moderat dibandingkan dengan PKS dan PBB. Maka partai islam dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok: (1).Pluralist Islamic Parties yaitu PKB dan PAN, (2).Moderat Formalist Islamic Parties seperti PPP, dan (3).Radical Formalist Islamic Parties, yakni PKS dan PBB.
PPP Pasca Reformasi
Gerakan reformasi yang ditandai runtuhnya sistem politik Orde Baru dan mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998, kebebasan politik menjadi sangat terbuka. Berbagai tokoh politik Islam seperti Abdurrahman Wahid Ketua Umum PBNU mendirikan PKB, Amin Rais Ketrua PP Muhammadiyah mendirikan PAN. Mereka telah mengambil basis konsituen tradisional PPP yakni warga NU dan Muhammadiyah. Demikian pula kalangan intelektual muslim seperti Hidayat Nur Wahid dan Nurmahmudi Ismail mendirikan Partai Keadilan yang selanjutnya menjadi PKS, Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Mardjono mendirikan PBB, dan terakhir KH.Zainuddin MZ dan Jafar Badjeber menyatakan keluar dari PPP mendirikan PBR. Apabila dihitung secara keseluruhan ada 20 partai politik baru yang didirikan oleh aktivis PPP.
Kepemimpinan PPP di era reformasi sebenarnya memberikan pencerahan dan harapan bagi eksistensi PPP ditengah sistem multi partai. Harapan besar tersebut ditunjukan dengan kerja keras elite partai untuk ikut dalam pemerintahan, yang sejak Orde Baru tidak mendapat poisis terhormat, maka di era reformasi PPP menempati jabatan publik mulai dari posisi menteri sampai menjadi Wakil Presiden, namun realitas politik tetap tidak sesuai dengan harapan masyarakat PPP, kita dapat melihat dan merasakan pada setiap Pemilu sejak reformasi PPP selalu mengalami penurunan perolehan suara.
Agar dalam Pemilu 2014 PPP bisa melampaui ambang batas parlemen 3,5 % bahkan mencapai target 12 juta kader, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut ; (1), Penguatan kelembagaan partai dengan berfungsinya strukur partai dari pusat hingga ranting, (2), Thema sentral Rumah Besar Umat Islam, harus membumi secara praksis kedalam platform politik, program dan kinerja Fraksi PPP di palemen yang bersumber dari ideologi Islam, termasuk membuka diri dengan kekuatan-kekuatan Islam – Politik, (3) Merencanakan secara sistematis startegi pemenangan Pemliu, seperti metode dan model kampanye, kemasan partai yang modern, serta jaringan media yang kuat, (4) Rekrutmen caleg Anggota DPR dan DPRD yang memilik akar dan hubungan yang kuat dengan konsituen di daerah pemilihannya, (5) Meningkatkan kualitas SDM dan penokohan figur pemimpin partai baik ditingkat nasional maupun di daerah, (5) Adanya dana yang cukup dan membangun jaringan politik dengan kekuatan-kekuatan politik baik ditnigkat nasional dan internasional.
*Penulis adalah Wakil Sekretaris Jendral DPP PPP
0 Comments
