A Yani: PPP Siap Tampung Anas

Jakarta - Majelis Tinggi Partai Demokrat mengambil alih kewenangan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Posisi Anas Urbaningrum masih sebagai Ketua Umum, namun Anas dipersilakan untuk fokus pada kasusnya yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jika Anas dilengserkan Presiden SBY, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) siap menerima Anas Urbaningrum untuk bergabung.

"PPP sebagai rumah besar siapa saja kita tampung, termasuk Anas Urbaningrum," kata Wakil Ketua Fraksi PPP Ahmad Yani saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2013).

Lebih lanjut, Yani menjelaskan, pihaknya akan melihat status Anas terlebih dulu dalam menyelesaikan permasalahan internal Demokrat.

"Kita lihat dulu posisi Anas berikutnya. Saya yakin Anas masih mampu menyelesaikan masalah internal Demokrat dan bisa keluar dari masalah saat ini," tutur Yani.

"Jadi saya rasa Anas juga masih diterima oleh DPC dan DPD Demokrat dan mayoritas masih mendukung Anas. Dan buktinya, dia setelah kewenangannya diambil alih SBY tetapi dia masih bisa melantik DPC Partai Demokrat Kabupaten Lebak," tambahnya.

Yani yang merupakan Anggota Komisi III DPR ini menilai langkah SBY yang meminta Anas menyelesaikan masalahnya terkait dugaan kasus hukum dinilai cukup bagus. Namun, Yani berharap agar SBY harus bisa lebih optimal menyelamatkan nasib bangsa dan negara ketimbang nasib partai.

"Jadi sebetulnya SBY harus lebih mementingkan kepentingan bangsa yang jauh lebih besar ketimbang mengurusi partai. Pak SBY sudah terlalu berat menyelesaikan beban bangsa. Sebaiknya SBY sebagai kepala pemerintah dan kepala negara menyelesaikan negara dan bangsa ini seperti dia menyuruh menteri-menterinya untuk bekerja secara optimal," imbuhnya.

Yani juga menegaskan maksud perkataanya ini bukan untuk mencampuri masalah internal Demokrat.

"Saya bukan mencampuri urusan Demokrat, tapi Pak SBY ini adalah presiden, dan Presiden bukan hanya milik Demokrat, tapi milik PPP dan milik rakyat Indonesia," pungkasnya.(Liputan6.com, 11 Februari 2013)

PPP Tak Akan Takut Isu Syariat Islam

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romy Romahurmuziy  mengatakan bahwa saat ini isu partai terbuka sudah tidak relevan. Bagi dirinya demokrasi di Indonesia rusak karena dominasi politik liberal yang berbasis logistik (permodalan).

"Untuk melawan politik logistik seperti itu politik pura-pura menjadi tidak efektif, pura-pura terbuka, pura-pura nasionalis dan sebagainya," ujarnya dalam seminar "Quo Vadis Parpol Islam dalam Arus Demokrasi Liberal" di Jakarta, Ahad (10/02/2013) kemarin.

Bagi Romy, demikian panggilan akrab Romy Romahurmuziy, gagasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariat akan menjadi komitmen penting PPP di Pemilu 2014. Romy mengaku tidak takut dengan isu syariat Islam PPP akan kehilangan banyak pemilu non Islamnya.

"Isu NKRI bersyariat adalah suara umat Islam," jelas Romy lagi.

"Lagipula untuk apa berpura-pura partai terbuka nyatanya tetap tidak ada orang non Muslim yang mau pilih partai Islam," tandasnya lagi.

Pendapat Romy ini dibantah pengamat politik Yudi Latif. Menurut Yudi, isu NKRI bersyariat justru tidak efektif digunakan partai Islam. Yudi menjelaskan jika NKRI bersyariat jika hanya sebuah komoditas dan wacana, maka tahun 2014 partai Islam tidak akan mendapatkan apa-apa.

Menurutnya masyarakat saat ini mencari sosok figur yang solutif, kongkrit dan bukan retorik. Ia berpendapat wacana keadilan, syariat, pemberantasan korupsi adalah percuma jika tidak bisa dilihat oleh masyarakat dalam bentuk kongkritnya.

"Sosok-sosok seperti Jokowi, ia dipilih bukan karena retorikanya tapi dari bahasa tubuhnya yang hadir di tengah-tengah masyarakat," tandasnya lagi. (Hidayatullah, 11 Februari 2013)

AS Hikam: Koalisi PPP-PKNU, Kabar Buruk Bagi PKB

 

Jakarta - Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) merapat ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah dinyatakan gagal menjadi peserta Pemilu 2014. Keputusan ini menjadi kabar buruk bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Merger antara PKNU dan PPP jelas merupakan sebuah pukulan telak bagi PKB khususnya di Jawa Timur pada Pemilu 2014 nanti," kata pengamat politik AS Hikam kepada Okezone, Senin (11/2/2013).

Kata dia, para kyai pendukung PKNU adalah mereka yang memiliki pondok pesantren (ponpes) besar dan berpengaruh seperti Langitan, Besuk (Pasuruan), Lirboyo (Kediri), Asembagus (Situbondo), Genggong (Probolinggo).

"Kembalinya Cak (Choirul) Anam ke PPP tentu sebuah dukungan luar biasa bagi PPP dan sebuah kabar buruk buat PKB," ujarnya.

Malah, dia memperkirakan, bergabungnya PKNU dan PPP tidak hanya menghancurkan suara PKB di Jawa Timur saja tapi juga di Jawa Tengah. Dua wilayah itu dikenal sebagai basis massa PPP, PKNU dan PKB.

"Bagaimanapun ponpes-ponpes tadi juga punya jejaring dan pengaruh besar di Jawa Tengah dan Jawa Barat," terangnya.

Hikam menilai, PKB sebenarnya adalah partai nasional tapi masih berwarna lokal. Maksudnya, basis massa yang paling tinggi hanya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di wilayah lain bukan tak ada yang mendukung PKB, tapi relatif lebih kecil.

"Jadi belum kuat di seluruh wilayah. Kalau di Jawa Timur habis, mau ke mana?" pungkasnya. (Okezone, 11 Februari 2013)

Terkait Koalisi PPP-PKNU, Ini Kata Gus Romi

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuzzy, biasa disapa Gus Romi, optimistis suara partainya meningkat pada Pemilu 2014. Salah satu penyumbang peningkatan elektabilitas partai berasal dari suara Partai Kebangkitan Nasional Ulama yang baru bergabung ke partai Kabah.

"Di beberapa daerah, PKNU memiliki basis massa yang solid dan loyal dalam pemilu," kata Romahurmuzzy, Senin, 11 Februari 2013.

Menurut Romy, di beberapa daerah seperti Jawa Timur, suara PKNU pada Pemilu 2009 lalu lebih besar dibanding PPP. Bila PPP meraih 700 ribu suara, PKNU mampu meraih 830 ribu suara. "Kami yakin koalisi alamiah ini akan memberi dampak elektoral signifikan."

Romy mengatakan koalisi yang terbangun antara PPP dan PKNU berjalan secara alamiah. Dasar utamanya untuk menyelamatkan suara dan hak konstituen PKNU yang tak lagi bisa mengikuti Pemilu 2014 nanti. Sedangkan untuk koalisi mengusung calon presiden, Romy mengatakan PPP akan membebaskan PKNU untuk menentukan sendiri pilihannya.

PKNU resmi bergabung dengan PPP pada Sabtu, 9 Februari 2013 lalu. Keputusan berkoalisi ini disepakati antara Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dengan Ketua Umum PKNU Chairul Anam setelah bertemu di Surabaya, Jawa Timur. Ketua Umum PKNU Chairul Anam menyatakan sebelum berkoalisi kedua partai sudah berkomunikasi cukup lama. Teknis koalisi ini akan selesai dibahas pada akhir Februari 2013, termasuk tentang penyusunan daftar caleg. (Tempo, 11 Februari 2013)

Terkait Koalisi PPP-PKNU, Ini Kata Cak Anam

Surabaya - Tak berhasil lolos menjadi peserta pemilu, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) merapat ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kesepakatan koalisi dilakukan langsung oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Ketua Umum PKNU Choirul Anam di Surabaya, Sabtu (9/2).
Ketua Umum PKNU Chairul Anam menambahkan, secara teknis, koalisi akan mengatur pula majunya tokoh-tokoh PKNU sebagai calon legislatif dari PPP. Ketentuan itu berlaku untuk pencalegan PKNU dari PPP di semua tingkatan, mulai caleg DPRD kabupaten/kota, provinsi, sampai caleg DPR.
Chairul menegaskan, pembicaraan teknis koalisi diperkirakan akan rampung akhir Februari ini. "Tapi ingat, ini bukan peleburan ya. (Koalisi) Alamiah saja," kata dia.
Sementara itu, Suryadharma menambahkan, dalam waktu dekat PPP dan PKNU akan menggelar acara syukuran bersama. Ajang itu sekaligus mendeklarasikan koalisi kedua partai.
"Agar semua konstituen mengetahui kesepakatan ini." Ujar Suryadharma.
Adapun mengenai hal-hal teknis kesepakatan koalisi, Suryadharma menegaskan, hal itu akan dibicarakan lebih lanjut oleh kedua sekjen partai. (ROL, 11 Februari 2013)

PKNU Bergabung, PPP Yakin Suara Naik

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuzzy, optimistis suara partainya meningkat pada Pemilu 2014. Salah satu penyumbang peningkatan elektabilitas partai berasal dari suara Partai Kebangkitan Nasional Ulama yang baru bergabung ke partai Kabah.

"Di beberapa daerah, PKNU memiliki basis massa yang solid dan loyal dalam pemilu," kata Romahurmuzzy, Senin, 11 Februari 2013.

Menurut Romy, di beberapa daerah seperti Jawa Timur, suara PKNU pada Pemilu 2009 lalu lebih besar dibanding PPP. Bila PPP meraih 700 ribu suara, PKNU mampu meraih 830 ribu suara. "Kami yakin koalisi alamiah ini akan memberi dampak elektoral signifikan."

Romy mengatakan koalisi yang terbangun antara PPP dan PKNU berjalan secara alamiah. Dasar utamanya untuk menyelamatkan suara dan hak konstituen PKNU yang tak lagi bisa mengikuti Pemilu 2014 nanti. Sedangkan untuk koalisi mengusung calon presiden, Romy mengatakan PPP akan membebaskan PKNU untuk menentukan sendiri pilihannya.

PKNU resmi bergabung dengan PPP pada Sabtu, 9 Februari 2013 lalu. Keputusan berkoalisi ini disepakati antara Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dengan Ketua Umum PKNU Chairul Anam setelah bertemu di Surabaya, Jawa Timur. Ketua Umum PKNU Chairul Anam menyatakan sebelum berkoalisi kedua partai sudah berkomunikasi cukup lama. Teknis koalisi ini akan selesai dibahas pada akhir Februari 2013, termasuk tentang penyusunan daftar caleg. (Tempo, 11 Februari 2013)

Setelah PKNU, PPP Jajaki Koalisi dengan Ormas dan Parpol Berbasis Islam

Jakarta - Setelah menggandeng PKNU untuk memperkuat diri menghadapi Pemilu 2014, PPP mengincar parpol dan ormas lainnya yang juga berbasis Islam. Pertemuan yang intensif dengan para petinggi parpol tersebut semakin digiatkan.

"Ini sudah empat kali pertemuan, silaturrahim antar politisi parpol berbasis Islam dan pimpinan ormas Islam akan berlangsung yang ke lima nanti 13 Februari 2013 dengan PPP sebagai tuan rumah," kata Sekretaris Jenderal PPP M. Romahurmuziy, di dalam keterangannya, Senin (11/2/2013).

Tawaran kepada parpol dan ormas Islam, sama dengan yang disampaikan kepada PKNU. Kader bahwa kader dari parpol dan ormas tersebut dapat menjadi calon anggota legislatif DPRD I, DPRD II dan DPR-RI pada Pemilu 2014 mendatang melalui PPP.

"Peleburan justru di tataran pribadi-pribadi, karena di hambatan di peleburan institusional sudah pernah dialami lansung oleh PPP di masa lalu," jelas Romahurmuziy.

Politisi muda ini tidak menjelaskan parpol dan ormas apa saja yang sedang didekati PPP. Bila sudah tercapai kesepakatan, baru akan diumumkan secara terbuka. Cara ini pula yang diterapkan kepada PPP pada Sabtu pekan lalu di Surabaya.

"Peleburan alamiah yang dideklarasikan PPP dan PKNU juga adalah peleburan kader," sambungnya.(Detiknews, 11 Februari 2013)

PPP-PKNU Resmi Koalisi

Surabaya - Dua partai politik Islam berbasiskan Nahdatul Ulama (NU), yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) akhirnya memutuskan untuk berkoalisi menghadapi pemilu 2014.

Keputusan untuk berkoalisi ini diambil setelah petinggi kedua partai yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Ketua Umum PKNU Chairul Anam mengadakan pertemuan selama satu jam di Gedung Astranawa, Kantor DPW PKNU Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (9/2).

Usai pertemuan, Suryadharma mengungkapkan, maksud kedatangan PPP adalah menyampaikan keinginan bekerja sama dengan PKNU untuk bersama-sama PPP memenangkan pemilu 2014. "Oleh karena itu, PPP menawarkan berkoalisi secara alamiah, bukan formal atau melebur. Dengan demikian, diharapkan PPP dan PKNU dapat menyatu tanpa masalah," ujarnya.

Menurut Suryadharma, alasan PPP mengajak PKNU berkoalisi adalah karena kedua partai memiliki kultur yang sama, terutama dari segi ideologis. Selain itu, juga sudah ada pembicaraan dan kecocokan antara PPP dan PKNU. "Karena itu, penyatuan kedua parpol akan lebih mudah. Apalagi, para ulama juga memberikan dukungan untuk membangun koalisi PKNU dan PPP," imbuhnya.

Dia juga menyatakan, dalam waktu dekat PPP dan PKNU akan menggelar syukuran bersama atas kesepakatan ini sekaligus mendeklarasikan agar konstituen kedua partai mengetahui kesepakatan berkoalisi. "Nantinya, hal-hal teknis akan dibahas antara Sekjen kedua partai, termasuk pencalegan," tutur Suryadharma.

Ketua Umum PKNU, Chairul Anam menambahkan, keputusan berkoalisi selain didasari oleh kesamaan ideologi, antara PPP dan PKNU juga sudah ada hubungan komunikasi yang cukup lama. "Kan kita teman lama. Nanti, secara teknis akan dibahas bersama, paling lambat selesai akhir Februari. Yang jelas prinsip dasarnya sudah ketemu," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Suryadharma Ali didampingi Sekjen PPP M Romahurmuziy, Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saefudin, Sekretris FPPP DPR RI M Arwani Thomafi, Ketua DPP PPP Iskandar Sjaichu dan Ketua Umum Angkatan Muda Kakbah (AMK) Joko Purwanto.Sedangkan dari PKNU hadir juga Ketua Dewan Syura PKNU KH Uabidillah Faqih dan Jajaran DPW PKNU Jatim. (FPPP News, 11 Februari 2013)

Terus Didesak Nyapres, Ini Jawaban SDA

 

Bandung - Suryadharma Ali yang akrab dipanggil SDA itu telah mengapresiasi keinginan sejumlah DPW yang memintanya maju dalam pencapresan. Hanya saja, dia mengaku belum mempunyai jawaban pasti.

”Tidak mudah menjawab, tapi tidak boleh diabaikan,” katanya.

Menurut dia, langkah tersebut membutuhkan keseriusan dalam tahapan menuju Pemilu 2014. Ini menyangkut komitmen kader mewujudkannya.

”Perlu pertimbangan matang karena ini bukan sekadar apa yang dikatakan tapi apa yang dikerjakan untuk merealisasikannya,” jelas SDA.

Adalah Ketua DPW PPP Jabar, Rahmat Yasin yang mendorongnya turun gelanggang. Dorongan tersebut ditegaskannya berasal pula dari banyak kader partai di provinsi ini.

SDA tak menampik kemenangan partai di Jabar bisa mengubah konstelasi politik di pusat. PPP akan sangat mungkin mencalonkan presiden dan wapres.Tapi itu harus diukur.

”Saya tidak bisa menjawab, ini perlu evaluasi nasional mengenai mungkin atau tidak mencalonkannya. Di antaranya melalui Mukernas, karena keinginan itu tak bisa ditentukan DPP atau pengurus DPW Jabar,” tandasnya.

Sebagaimana ramai diberitakan sebelumnya, akhir-akhir ini banyak desakan kepada SDA untuk maju dalam pilpres. Hampir sebagian besar DPW dan DPC Partai Persatuan Pembangunan sudah meminta ketua umum PPP yang juga menteri agama ini untuk tampil memimpin Indonesia. Terakhir, Forum Ulama/Kiai di sejumlah daerah juga mendesaknya untuk nyapres, diantaranya desakan dari ulama/kiai di Jawa Barat dan Jawa Tengah. (Suara Merdeka, 3 Februari 2013)

Survei SMRC: PPP Harus Kerja Lebih Keras

Jakarta - Dalam rilis survei terbaru yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Partai Demokrat lagi-lagi terpuruk dalam hasil survei dengan mengalami penurunan tajam persentase dukungan dari para responden. posisi Demokrat kini berada pada posisi ketiga, yaitu di bawah 10 persen.

"Ada dua partai alami penurunan tajam PD dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang terus alami kenaikan Partai Golkar (PG) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)," kata Direktur Riset SMRC, DJayadi Hanan, saat merilis hasil survei di hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu (3/1).

Menurut hasil survei SMRC, Partai Golkar (PG) menempati posisi teratas sebesar 21,3 persen, diikuti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebanyak 18,2 persen, Demokrat 8,3 persen, dan Partai Gerindra 7,2 persen.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat 5,6 persen, Partai NasDem 5,2 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4,1 persen dan PKS hanya mendapat 2,7 persen. Sementara  dua posisi bontot ditempati Partai Amanat Nasional (PAN) yang hanya meraih 1,5 persen dan Partai Hanura 1,4 persen.

Hasil tersebut didapatkan SMRC melalui pertanyaan "Partai atau calon anggota DPR partai mana yang dipilih bila pemilihan anggota DPR diadakan sekarang?"

Survei dilakukan terhadap 1220 responden berusia 17 tahun ke atas melalui wawancara tatap muka responden mulai 6-20 Desember 2012 dengan toleransi kesalahan atau margin of error tiga persen. Prosedur survei yaitu multistage random sampling.

"PD kita lihat terus menerus turun sampai delapan persen, tapi Golkar diatas dan PDIP naik," kata DJayadi lagi.

Yang juga menarik menurutnya adalah posisi Partai Gerindra yang dianggap sudah dalam posisi yang cukup memimpin di kalangan partai menengah.

"Sementara PAN dan PKS stabil di angka itu-itu saja," tutupnya.

Sebagai informasi, dengan survei yang dilakukan pada awal hingga pertengahan Desember, artinya para responden belum terpengaruh sejumlah kasus terbaru yang melibatkan kader parpol. Berbagai kasus tersebut adalah kasus narkoba artis Raffi Ahmad yang sempat menyeret kader PAN Wanda Hamidah dan kasus dugaan suap izin impor daging sapi yang diduga melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. (Rimanews, 3 Februari 2013)