Semarang - Gubernur Jateng
Bibit Waluyo kembali membantah adanya perbedaan angka atau dana siluman antara
Nota Keuangan Perubahan APBD 2012 dan KUPA-PPAS. Fraksi Persatuan Pembangunan
(PPP) menuding angka dalam Nota Keuangan diubah oleh oknum eksekutif.
Bibit menyatakan bahwa tidak ada
perbedaan angka dan pembahasan telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri No 21 Tahun 2011. "Seluruh mekanisme selalu mengedepankan
aspek normatif, transparansi dan akuntabilitas," kata Bibit dalam Sidang
Paripurna Jawaban Gubernur atas Pendapat Fraksi terhadap Nota Keuangan
Perubahan APBD 2012 di Gedung Berlian, Kamis (19/7).
Gubernur menjawab Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan (F-PPP) yang mempertanyakan penambahan pendapatan senilai
Rp 140 miliar dalam Nota Keuangan. Pada Nota Keuangan, pendapatan ditargetkan
Rp 11,423 triliun, naik sebesar 5,44 persen, atau Rp 589,52 miliar dari traget
anggaran murni. Padahal, dalam pembahasan KUPA-PPAS, pendapatan tercantum
sebesar Rp 11,283 triliun, hanya naik sebesar 4,15 persen atau Rp 449,52 miliar
dari APBD murni tahun 2012.
Anggaran Rp 140 miliar itu
sebelumnya tidak pernah ada dan belum dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar)
dalam rapat pembahasan KUPA-PPAS. Anggota Banggar hanya menyepakati penambahan
pendapatan maksimal sebesar Rp 50 miliar, sehingga dalam hal ini ada anggaran
Rp 90 miliar yang di luar kesepakatan.
Menanggapi jawaban gubernur,
Wakil Ketua Fraksi PPP Abdul Aziz menyatakan bahwa angka yang disepakati di
Banggar telah diubah oleh oknum eksekutif. Angka baru itu dicantumkan pada Nota
Keuangan yang kemudian ditandatangani gubernur dan pimpinan DPRD. "Ini
bisa terjadi karena pimpinan Dewan tidak mengecek dulu Nota yang akan ditandatangani.
Jadi seolah-olah memang tidak ada perbedaan antara Nota Keuangan dan
KUPA-PPAS," tegasnya.
Jika yang dikatakan Aziz benar, mengapa dari semua
Anggota Banggar hanya dia yang mempertanyakan? Menurut Aziz tidak semua anggota
Banggar mengetahui karena tidak semua memiliki Nota Keuangan. "Kami
(Banggar) hanya diberi tiga buah. Kasus seperti ini sudah sering terjadi dalam
pembahasan APBD. Pertanyaannya kemudian, dikemanakan uang Rp 90 miliar
itu?," katanya. (Suara Meredeka, 19 Juli 2012)
0 Comments
