Ketum PPP: Arief Mudatsir Prioritas Cagub Jateng 2013

Semarang – Bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2013 bakal bertambah seru. Ketua DPW PPP Jawa Tengah Arief Mudatsir Mandan yang sudah dipastikan bakal ikut bersaing dalam pertarungan pilgub mendapat restu dari Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali.

Restu itu diberikan Suryadharma setelah mengikuti halal bi halal dengan pengurus PW NU dan PC NU se-Jawa Tengah di kantor PW NU kemarin (8/9). Menurut Suryadharma, Arief layak menjadi pemimpin Jateng periode 2013–2018.

Apalagi selama ini Arief sudah dikenal masyarakat. ’’Dalam Pilgub 2013, DPP memang sudah menimang-nimang untuk mengusung Pak Arief. Beliau layak memimpin Jawa Tengah,’’ tuturnya.

Pada Pilgub Jateng 2013, lanjut Suryadharma, partainya memprioritaskan kader internal. Karena itu, pihaknya belum memikirkan bakal calon dari luar partai. Alasannya, hingga kini belum ada sosok di luar PPP sekuat Arief Mudatsir.

Suryadharma berharap, Arief akan menjadi calon gubernur. ”Kami masih melihat peta politik yang terus berkembang. Untuk posisi Pak Arief, prioritas menjadi cagub,’’ imbuhnya.

Disinggung koalisi dengan partai lain, Suryadharma tak menampiknya. Meski begitu, dia enggan menjelaskan lebih rinci partai mana yang akan berkoalisi dengan PPP.

’’Partai dari mana pun yang ingin berkoalisi dengan PPP, kami siap dan welcome. Yang pasti harus memiliki visi dan misi sama untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat,’’ katanya. (JPPN, 9 September 2012)

Daftar di KPU, PPP Serahkan 1.833.416 KTA

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kamis (6/9), resmi  mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Prosesi pendaftaran dimulai dengan menggelar salat dzuhur berjamaah di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Jalan Diponegoro kemudian dilanjutkan ke KPU.

Pendaftaran PPP langsung dipimpin oleh Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dan didampingi sejumlah pengurus teras seperti Wakil Ketua Umum Suharso Manoarfa, Wakil Ketua Umum Hasrul Azwar, Wakil Ketua Umum Emron Pangkappi, Sekretaris Jendral PPP M Romahurmuziy dan Sekretaris Fraksi PPP DPR M Arwani Thomafi.

Selain itu, sejumlah Ketua DPW PPP dan pimpinan underbow partai juga turut serta mendampingi seperti Wanita Persatuan Pembangunan (WPP), Angkatan Muda Ka"bah (AMK), Gerakan Pemuda Ka"bah (GPK), dan lain-lain.

"Dalam pendaftaran ke KPU, PPP menyertakan seluruh persyaratan yang disyaratkan oleh UU (Undang-undang). Di antaranya berupa Kartu Tanda Anggota (KTA) dengan total 1.833.416 buah. Seluruh Dokumen tersebut dimasukkan ke 39 kotak berwarna hijau," kata Arwani, Kamis (6/9), dalam siaran persnya.

Ia juga menyatakan, syarat 30 persen kuota perempuan dalam kepengurusan juga terpenuhi secara maksimal oleh PPP. "Di tingkat pusat melebihi 30 persen bahkan untuk tingkat kabupaten ada yang melampaui 48 persen," kata Anggota Komisi V DPR, itu.

Ia menambahkan, penyertaan dokumen itu telah melebihi syarat dan ketentuan yang diatur dalam UU. "PPP merupakan satu-satunya partai politik yang menyertakan seluruh jenis dokumen persyaratan pendaftaran dan seluruh kelengkapan," klaim Arwani.

Menurut Arwani, PPP optimistis dalam Pemilu 2014 mendatang dapat meraih suara hingga dua digit. "Sebagaimana dicanangkan dalam Muktamar 2011 di Bandung Juli lalu," kata Arwani yang juga Ketua DPP PPP Bidang Komunikasi dan Hubugan Media, itu. (JPPN, 6 September 2012)

SDA Kutuk Tindak Kekerasan di Madura

Jakarta – Ketua Umum PPP, yang juga Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA) mengutuk kerusuhan dan tindak kekerasan yang terjadi di Sampang, Madura. Pernyataan ini disampaikan menyikapi terjadinya kerusuhan dan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap sekelompok santri pengukut Syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Omben, Kabupaten Sampang Madura, Minggu (26/8).

”Tindak kekerasan atas nama apapun, termasuk atas nama agama atau perbedaan aliran keagamaan, tidak dapat dibenarkan,” tegas Menag.

Menurutnya, agama mengajarkan kedamaian, dan tidak mengajarkan kekerasan. Perbedaan pendapat dalam beragama memang ada, termasuk perbedaan pandangan antara mazhab Syiah dan Sunni. Namun, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindak kekerasan.

”Setiap persoalan yang muncul karena adanya perbedaan pandangan agar diselesaikan lewat dialog yang konstruktif dan penuh persaudaraan,” ujar Menag.

Masalah di Sampang harus diselesaikan melalui dialog. Untuk itu, Menag meminta kantor wilayah Kementerian Agama setempat dapat memfasilitasi dialog tersebut.

Lebih lanjut, Menag menghimbau agar semua pihak senantiasa mengedepankan sifat toleransi dan prinsip persaudaraan antar sesama agama (ukhuwwah Islamiyah), persaudaraan sebangsa (ukhuwwah wathaniyyah), serta persaudaraan sesama manusia (ukhuwwah basyariyah).

Terhadap oknum pelaku tindak kekerasan, Menag meminta kepada aparat keamanan untuk menindak tegas. Siapapun yang terlibat, harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.

“Prinsip dasarnya, kekerasan atas nama apa pun dan dengan dalih apa pun, tidak dapat dibenarkan,” tutup Menag. (Kemenag, 27 Agustus 2012)

FPPP DPRD Jateng Usulkan Fly Over untuk Jalan Tol Cirebon-Semarang

Semarang — Guna mengurangi penyusutan lahan pertanian produktif dan perkebunan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Jawa Tengah mengusulkan agar jalan tol Semarang- Cirebon diwujudkan dengan fly over (jalan layang).

Jika memungkinkan, pembuatan jalan layang ini juga diusulkan untuk dibangun diatas jalur utama pantai utara (pantura), di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga proyek pembangunan jalan tol sepanjang kurang lebih 250 kilometer ini tidak akan berkontribusi terhadap penyusutan lahan pertanian produktif di wilayah Jawa Tengah.

Hal ini terungkap dalam laporan hasil reses FPPP DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang disampaikan oleh anggota FPPP, Hj Indah Mustika Yuliati pada sidang paripurna DPRD Jawa Tengah, Senin (27/8). Rencana pembangunan Jalan Tol Cirebon – Semarang, jelas Indah,  diakuinya sudah menjadi program kebijakan dan kewenangan pemerintah pusat.

Realisasi pembangunan jalan tol tersebut akan memakan lahan seluas 25.000 ha, dengan asumsi jarak Cirebon – Semarang sepanjang 250 km dan lebar ruas jalan tol 100 m. Disamping hilangnya lahan pertanian produktif, perkebunan dan pemukiman, pusat-pusat perekonomian di sepanjang jalan pantura yang sekarang berkembang pesat akan berubah menjadi sepi.

Dengan begitu, pembangunan jalan tol ini bisa memberikan dampak perekonomian masyarakat, di sepanang jalur pantura Jawa Tengah. Untuk itu, FPPP DPRD Jawa Tengah mengusulkan agar pembangunan jalan Tol Cirebon – Semarang dibangun di atas ruas jalan pantura,” tuturnya.

Pemikiran ini juga sejalan dengan kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang mengajak semua pihak untuk menjaga dan melestarikan lahan pertanian produktif di Jawa Tengah. “Karena Provinsi Jawa Tengah –selama ini—menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional diantara daerah lain di tanah air,” katanya. (Republika, 27 Agustus 2012)

PPP Harus Merajut Kekuatan Politik Islam

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai politik Islam paling senior diharapkan dapat menjadi pelopor dalam merajut persatuan kekuatan politik umat Islam. Kekuatan politik Islam yang tersebar di banyak partai perlu disinergikan dalam rangka memberdayakan umat Islam Indonesia.

Faktanya, friksi-friksi agenda politik yang ada selama ini semakin memarginalkan posisi politik umat Islam. Sudah saatnya masing-masing partai politik menurunkan ego masing-masing demi meraih kepentingan yang lebih besar.

"Motto PPP ini kan rumah besar umat Islam. Semestinya, motto ini jangan cuma slogan yang bersifat retoris saja. Perlu dibumikan secara empiris di tengah-tengah umat Islam", demikian disampaikan oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Daulay, pada acara dialog kebangsaan bertema "Refleksi Perjalanan Bangsa Menatap Indonesia ke Depan" yang dilaksanakan Fraksi PPP MPR RI di Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta (rabu, 15/8).

Dalam penilaian Saleh, PPP selama ini belum maksimal menyuarakan aspirasi umat Islam. Aktivitas dan gerakan PPP masih berkutat dalam memperjuangkan kepentingan internal partai. Sementara kepentingan umat Islam cenderung belum tersentuh atau bahkan terabaikan.

"Sebagai contoh, saya belum melihat keseriusan PPP dalam melibatkan umat Islam dalam mendesain masa depan Indonesia. Pembahasan RUU di DPR, misalnya, nyaris meninggalkan partisipasi umat. Ormas-ormas dan OKP-OKP Islam tidak diajak duduk bersama dalam mendiskusikan dan merumuskan RUU-RUU tersebut".

Dalam menyongsong pemilu 2014 yang akan datang, Saleh menyarankan agar PPP lebih serius mempersiapkan diri. Pasalnya, hasil survey-survey yang dirilis belakangan ini belum menggembirakan. Kelihatannya ada semacam krisis kepercayaan kepada partai-partai politik, termasuk tentunya partai-partai politik berasas Islam.

"Sebaiknya, PPP mempelopori komunikasi intensif baik antar partai-partai politik Islam maupun dengan simpul-simpul umat Islam seperti ormas dan OKP Islam. Jika ini diabaikan, masa depan partai-partai politik Islam akan menjadi taruhannya".

Hadir sebagai pembicara, Saleh Daulay, Noer Fajriansyah (PB HMI), Addin Jauharuddin (PB PMII), Dawax Fathurrahmaan (Pemuda Muslimin Indonesia), Hilman Ismail Metareum (PP GMPI), Ahmad Syauqi (PP IPNU).

Acara dibuka oleh Irghan Chairul Mahfiz dan dipandu oleh Zainut Tauhid dari Fraksi PPP. (RMOL, 15 Agustus 2012)