Jakarta - Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan
dukunganya terhadap gagasan yang datang dari Nahdlatul Ulama (NU) terkait fatwa
haram praktek money politic. Karena usulan tersebut akan menunjang proses
demokrasi dapat berjalan dengan baik dan sehat.
"Tentu
mendukung. Jadi kalau diformalkan sangat bagus untuk bisa mengingatkan seluruh
masyarakat. Fatwa ini sangat bagus dan kita harapkan bisa diterapkan di semua
tempat," jelasnya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Kamis (13/9/2012).
Dengan
adanya usulan tersebut, menurut Suryadharma, akan mendorong lahirnya
tokoh-tokoh politik yang bersih dan tidak tergantung atau mengandalkan kekuatan
uang semata.
"Jadi
tampilnya tokoh-tokoh politik atau rekruitmen tokoh-tokoh politik di masyarakat
bukan berdasarkan uang, tetapi berdasarkan kemampuan yang bersangkutan,"
sambungnya.
Namun
Suryadharma mengakui bahwa siapa pun tidak bisa memaksa seseorang untuk
mengikuti aturan tersebut. Sebab, jika menyangkut halal atau haram merupakan
murni urusan personal yang berkaitan dengan keyakinanya masing-masing.
"Ketika
fatwa itu dikeluarkan itu menjadi pilihan. Orang boleh mengikuti fatwa itu,
boleh juga meninggalkan fatwa itu. Pada tahap seperti itu adalah pertanggung
jawaban dia kepada Tuhan, begitu," ujarnya.
Selain
itu, Suryadharma yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini
tidak dapat memastikan apakah usulan fatwa haram money politic tersebut akan
efektif diterapkan di Indonesia.
"Kita harus
berupaya. Efektif tidak efektif itu entar dulu. Yang penting money politic ini
tidak meluas. Sekarang kan sudah menjadi trend, bagaimana menjadikannya tidak
trend lagi. Yang penting usaha dulu lah," tutupnya. (Okezone, 13 September
2012)
0 Comments
