WPP Kabupaten Tegal Bersiap Selenggarakan Harlah

Ketua PC WPP Kab. Tegal, Hj Maesaroh

Slawi - Pimpinan Cabang Wanita Persatuan Pembangunan (PC WPP) Kabupaten Tegal tengah bersiap diri membuat acara peringatan hari lahir WPP tingkat kabupaten. Hj Maesaroh, ketua PC WPP Kabupaten Tegal, dalam rilisnya mengatakan, kegiatan ini akan diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 17 Februari di halaman kantor DPC PPP Kabupaten Tegal di Slawi.

"Insya Allah akan dihadiri minimal 2000 kader WPP Kabupaten Tegal. Saat ini kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya agar acara berjalan lancar dan sukses," jelasnya kepada PPP Tegal News, Ahad (3/2/2013).

Dijelaskan lebih lanjut, acara ini akan awali dengan pawai ta'aruf, start dari GOR Tri Sanja Slawi dan finish di Kantor DPC PPP. Dalam pawai ta'aruf ini, kader WPP akan menunjukkan bakat dan potensinya, diantara tampil 2 grup drum band, beragam pertunjukkan atraksi oleh Satuan Tugas Wanita Persatuan (Satgaswan), parade terbang rebana oleh ibu-ibu WPP tingkat kecamatan, dan parade pasukan wanita pembawa bendera partai maupun merah putih.

"Sampai saat ini persiapan sudah sampai 80%. Kalau melihat konfirmasi kehadiran dari tiap kecamatan dan ranting, insya Allah lebih dari 2000 kader akan memeriahkan acara ini," kata wanita yang sukses memimpin sebuah yayasan yatim piatu dan lembaga pendidikan yang mengelola pendidikan tingkat TK sampai SLTA ini.

Diharapkan olehnya, acara ini dapat menggairahkan semangat kader PPP Kabupaten Tegal dalam menghadapi pemilu 2014. Ini sekaligus sumbangsih nyata kader-kader wanita PPP ikut menaikkan perolehan suara PPP, khususunya di Kabupaten Tegal. Bahkan, PC WPP Kabupaten Tegal saai ini sedang mempersiapkan kader terbaiknya untuk ikut mencalonkan dalam pemilu legislatif 2014.

"Nanti puncak acara harlah WPP di halaman kantor DPC PPP. Insya Alloh hadir dari pengurus pusat maupun wilayah. Mohon doanya ya. Mudah-mudahan lancar dan sukses, " pungkasnya. (PPP Tegal News, 3 Februari 2013)

Okky Asokawati: Ada Konspirasi Dokter Tutupi Kasus Malapraktik

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati menilai ada upaya dari para dokter untuk menutup-tutupi kesalahan rekan mereka dalam kasus malapraktik. Akibatnya kejadian tersebut sulit dibuktikan.

“Conspiracy of Silence dari para dokter tersebut membuat masyarakat seolah-olah mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya dugaan malapraktik. Sampai saat ini ada dokter yang mendapat sanksi pidana rasanya belum pernah terjadi,” kata Okky melalui pernyataan tertulis, Kamis, (16/1).

Di sisi masyarakat sendiri masih belum menyadari secara utuh bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan ketidakpuasan atau bahkan melaporkan adanya dugaan malapraktik pada suatu pusat pelayanan kesehatan.

Menurut Okky, banyak pasien tak paham kemana harus melaporkan masalah hukum, etika kedokteran. Ini karena Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, dan IKI tak memberi sosialisasi yang baik.

Politikus PPP ini mencontohkan kasus yang dibahas pada rapat dengar pendapat 15 Januari 2013 lalu dengan keluarga para korban malapraktik, Dirjen BUK Kemenkes, IDI, KKI, pimpinan RS Elizabet, Medan, RS Medika Permata Hijau, Jakarta serta RS Dedari, NTT.

Seperti yang dialami pasien MS saat ini tidak dapat buang air kecil. Sepasang selang saat ini dipasang pada kedua ginjalnya. Hal itu terjadi karena adanya komplikasi operasi pengangkatan rahim, sehingga kandung kemihnya ikut tersayat yang dilakukan di RS Elizabet, Medan.

“Ketika dugaan malpraktik tersebut disorot oleh para anggota Komisi IX, baik IDI maupun KKI terlihat tidak transparan untuk menjelaskan posisi masing-masing RS dengan para korban,” kata Okky.

Ia pun yakin banyak kasus malapraktik yang tidak disuarakan masyarakat. Ia pun mendesak kepada pemerintah khususnya Direktorat Bina Upaya Kesehatan pada Kemenkes serta IDI agar melakukan sosialisasi advokasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pelaporan bila terjadi hal-hal yang dirasakan tidak semestinya.

“Hal ini sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Republik ini tetap terjaga baik. Apalagi BPJS Kesehatan akan segera beroperasi pada 1 Januari 2014,” tandas Okky. (MetroTV News, 18 Januari 2013)

Wardatul Asriah: PPP Serius Bidik Suara Perempuan

Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian fokus membidik suara perempuan pada pemilu legislatif 2014.  Suara kaum perempuan itu diyakini mampu mendongkrak perolehan suara partai berlambang Kakbah ini.

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPP Wardatul Asriah mengatakan, amanat UU Politik telah membuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk terlibat lebih besar pada lembaga politik. Amanat itu perlu diwujudkan sebagai langkah meningkatkan
keterlibatan kaum perempuan.
 
“PPP melihat amanat UU Politik yang memberikan porsi besar pada kaum perempuan tak boleh disia-siakan. Harus direbut melalui kerja politik,” kata Wardatul Asriah dalam dialog politik Strategi Perempuan dalam Pemenangan Pemilu 2012 di Jakarta,  Selasa (15/1).

Kuota perempuan  sebagaimana diamanatkan oleh UU Parpol menyebutkan 30 persen dari kursi yang tersedia di parlemen harus diisi oleh kaum perempuan.  Dengan amanat itu, trend kaum perempuan yang terjun pada dunia politik pun  bertambah.  “Makanya PPP pun perlu memiliki pedoman merebut suara perempuan,” ujarnya.

Wanita yang akrab disapa Bunda Indah ini melanjutkan, pertarungan merebut suara perempuan tentu tidak mudah. Pedoman strategi merebut suara perempuan mesti disusun, agar semua kader mengetahui langkah-langkah itu.

Forum diskusi inilah akan menginspirasi pedoman strategis itu disusun. “Karena ini berbentuk dialog, kita mendengarkan masukan-masukan dari ibu-ibu yang hadir, dari ibu-ibu yang sekarang ini menjadi anggota DPR RI, maupun yang akan bertarung nanti,” tukas istri dari Ketua Umum PPP  Suryadharma Ali, ini. (Jawa Pos, 16 Januari 2013)

Fernita Darwis: PPP Milik Masyarakat

Jakarta - Dalam rangka Harlah 40 Tahun Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tema yang diangkat adalah “Memperkokoh Rumah Besar Umat Islam”.

“Tema yang terkandung diharapkan kedepannya Partai berbasiskan Islam ini harus mendominasi pemenangan Pemilu 2014 mendatang,” kata Fernita Darwis, ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PPP kepada LICOM, Senin (7/1/2013).

Menurutnya, negara kita yang notabene 87 persen warganya memeluk agama Islam namun ternyata Partai berbasiskan Islam tidak jua menjadi pemenang dari Pemilu terdahulu.

“Itu menjadi fenomena dan juga menjadi sebuah pertanyaan yang besar, Maka bagi kami (PPP) dengan didukung suatu kesatuan analisis yang kuat dan dengan derap langkah kebersamaan kami berikrar bahwa partai Islam adalah miliknya masyarakat, dicintai masyarakat dan sebagai wadah penyalur aspirasi umat Islam negeri ini,” tegas Fernita.

Dalam tanda petik, lanjutnya, partai Islam telah membuktikan bahwa korupsi yang terjadi selama ini tidaklah dilakukan dan terjadi dari partai Islam.

“Soal figur kepemimpinan, kita tetap mengusung Suryadharma Ali (SDA) pada 2014 mendatang, soal posisinya nanti menjadi Capres atau Cawapres itu akan ada keputusan lagi dalam internal partai Namun yang jelas dalam soal figur kepemimpinan, wanita sangat terbuka. Sudah sejak lama sejak kepemimpinan Hamzah Haz dan Megawati yang memang satu paket pada waktu itu, PPP tidak pernah mempermasalahkan. Apalagi saat ini sekitar 31,4 persen yang duduk di jajaran pengurus PPP adalah wanita,” pungkasnya. (Lensa Indonesia, 8 Januari 2013)

Isdiyanti: Tidak ada Halangan Perempuan Berpolitik

Depok - Menurunnya suara PPP secara terus menerus di Kota Depok dari 7 kursi, 4 kusi, dan saat ini 2 kursi pada hasil pemilu 2009 kemarin, tidak membuat isdiyanti patah semangat.

“Saya akan membuktikan bekerja sama dengan kawan-kawan DPC PPP Kota Depok untuk mengembalikan suara PPP yang hilang minimal sama pada pemilu tahun 1999, sehingga harapan kami pada pemilu 2014 yang akan datang kader dari PPP tiap-tiap dapil di Kota Depok akan terwakilkan di DPRD Kota Depok.” Ujar Isdiyanti saat ditemui Media BINA Persatuan di rumah makan Mang Engking Universitas Indonesia.

Dengan banyaknya ulama besar dan tokoh masyarakat yang menyatakan kembali kerumah besar umat Islam (PPP) inilah yang membuat Isdiyanti optimis bahwa suara PPP untuk pemilu 2014 nanti bisa kami raih sesuai target, “memang PPP di Kota Depok tidak memiliki tokoh, tapi kami akan menciptakan kader dari PPP agar bisa menjadi tokoh politik. Kami juga belum mempunyai system yang kuat, tapi kami memiliki program yang bagus dan bisa mengangkat suara PPP serta mengembalikan suara PPP yang hilang.” Tambahnya.

Terbukti saat Mukercab (Musyawarah Kerja Cabang) PPP Kota Depok kemarin (21/1) di Graha Insan Cita, Cimanggis hampir ribuan kader PPP Kota Depok menghadiri saat pembukaan Mukercab, minimal ini sudah menjadi sinyal bahwa PPP sudah mulai bangkit  di Kota Depok, dan bagi pengurus partaipun baik mulai dari DPC, PAC, maupun Ranting ghirohnya sudah mulai bangkit kembali, apalagi dengan deklarasinya Dr. KH. Ahmad Damanhuri, MA. kembali bergabung di rumah besar umat islam (PPP).

Pemerintah Kota Depok saat ini sudah melakukan pemekaran dari 6 Kecamatan menjadi 11 Kecamatan, ini artinya untuk suara PPP juga kemungkinan besar akan bertambah dengan terbentuknya pengurus PAC dan Ranting di 5 kecamatan tersebut. “saya menghimbau kepada teman-teman pengurus PPP baik PAC maupun Ranting yang sudah terbentuk agar lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dengan cara sentuhan-sentuhan, karena dengan cara seperti inilah masyarakat akan merasa diperhatikan.” Himbau anggota Komisi A DPRD Kota Depok ini.

Dalam pencalegan dini PPP Kota Depok lebih menginginkan proporsional terbuka, artinya kepada siapapun yang ingin memajukan PPP di Kota Depok dipersilahkan untuk mendaftarkan dirinya sebagai caleg, kemudian cara pemilihannya tetap dipilih suara yang terbanyak.

“PPP akan lebih hancur lagi jika cara pemilihan nanti dikembalikan kepada nomor urut, karena para caleg tidak akan bekerja, tapi jika caranya sama seperti periode kemarin yaitu dipilih suara yang terbanyak maka semua caleg akan bekerja, karena memiliki peluang yang sama.” Imbuh Isdiyanti.

Dalam menjaring suara perempuan untuk PPP Kota Depok, wakil ketua DPC PPP Kota Depok bersama kawan-kawan yang lainnya ini sudah mulai turun kebawah, menurut Isdiyanti memang kalau kita telusuri dan jalankan ini mudah tapi susah karena kebanyakan dari perempuan yang sudah berumah tangga selalu yang dibicarakan adalah dapur, ataupun sibuk dalam pekerjaan. Jadi saat ini yang sedang dilakukan oleh Isdiyanti adalah pendekatan secara pribadi, terutama kepada Majelis Ta’lim, karena sasaran paling kuat dari PPP adalah Majelis Ta’lim.

“Anggota DPRD Kota Depok perempuannya  ada sekitar 17 orang, jadi bukan hal yang tabu lagi.  Saya rasa sekarang ini sudah tidak ada lagi halangan dan rintangan perempuan untuk berpolitik. Apa lagi semenjak ada kepengurusan baru yang memperioritaskan suara perempuan 30% dalam kepengurusan partai. Iis juga memaparkan  bahwa ada semangat baru disekitar PPP di Depok, pasalnya kaum  perempuan itu sangat mudah untuk diarahkan.” Jelasnya.

Nita Yudhi: Islam Menghormati Peran dan Jasa Seorang Wanita

Jakarta - Beberapa  partai politik memberi peran strategis kepada kaum perempuan dalam struktur pengurusnya. Namun tak sedikit yang memberi peran figuran untuk sebuah formalitas yang ditentukan undang-undang. Kaum perempuan hanya ditempatkan pada posisi seperti sekretaris, bendahara atau peran-peran yang terkait dengan konsumsi, dan kesenian.

Sebagian partai politik berusaha memenuhi batas minimum kuota perempuan. Karena langkanya kader perempuan yang dimiliki tidak jarang aroma nepotisme dalam rekrutmen calon anggota legislatif pun sulit dielakan. Soal kualitas calon perempuan masih menjadi tanda tanya, karena tidak sedikit partai politik yang belum sempat menempa kader-kader srikandi yang mempunyai untuk ditampilkan sebagai wakil rakyat yang cerdas, trengginas mampu menangkap aspirasi rakyat dan paham lika-likunya politik tetapi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah mengambil langkah tegas untuk peranan wanita dalam kiprahnya dengan memasukkannya maksimal 30 % Quota wanita dalam AD-ART nya.

“Ini adalah langkah strategis sebuah partai Islam yang pada ajaran Islamnya bagaimana dalam Islam menghormati peran dan jasa seorang wanita,” kata Dyah Anita Prihapsari atau yang akrab disapa Nita Yudhi

Ditambahkan oleh Nita Yudi , Hak untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak merupakan perintah UU yang harus dipatuhi. Artinya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu wajib menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak sipil dan politik. Hambatan bagi partisipasi perempuan dalam kehidupan politik tidak boleh ditolerir, karena dapat menghambat pertumbuhan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dan mempersulit perkembangan potensi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbicara tentang keikutsertaan perempuan di dunia politik saat ini dinamika perbedaan itu adalah hal yang wajar dan memperkaya khasanah intelektual dan pemahaman kita atas persoalan. tentu masing-masing pendirian perihal keikutsertaan perempuan dalam politik memiliki dasar argumentasi sendiri-sendiri.  boleh perempuan untuk serta berpartisipasi dalam kancah politik, bahkan sangat dianjurkan. Tentu saja dengan batasan dan rambu-rambu syar’i yang harus diperhatikan. mengambil argumentasi.

“Bahkan wanita memiliki kelebihan di sifat dan karakternya yang halus, lembut, berperasaan, peka hati nuraninya, yang tentu saja, dalam konteks politik kebijakan, akan bermanfaat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sensitif dan pro masyarakat.”,Ungkapnya

Saat ditanya oleh kru media Bina Persatuan tentang harapan PPP di usianya yang ke 39 tahun, Ibu cantik yang energik ini mengatakan. Bahwa PPP sudah termat matang dan dewasa dalam kiprah politiknya dan ini selaras dengan Visi PPP sendiri yaitu “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman.”

Jadi berangkat dari itu semua PPP bisa dan akan selalu mewarnai peran-peran demokrasi yang strategis di negeri ini dalam merumuskan kebjakan-kebijakan yang pro rakyat.

Dengan Meneguhkan PPP Sebagai Rumah Besar Ummat Islam ,  PPP ini bahkan lebih besar sebagai ‘rumah besar  Ummat  Islam’. Tetapi memperluasnya pula dengan upaya untuk menaungi unsur-unsur non partai dalam ummat Islam. Hal yang perlu diingat, upaya merengkuh berbagai elemen tersebut dalam satu rumah besar mungkin tidak sulit, tetapi merawat persatuan antar-elemen yang bergabung harus disadari bukan hal yang mudah. PPP bagaimana membangun mekanisme transparansi yang memungkinkan terbukanya akses terhadap informasi dan sumberdaya. Itu semua tidak bisa dicapai secara instan hanya dengan membengkakkan jumlah pengurus partai untuk mengakomodasi tokoh-tokoh dari unsur yang bergabung sebagaimana yang kini diwacanakan dalam muktamar.

Rumah Besar bisa jadi menjadi bentuk pertaruhan politik PPP dan semua ini menjadi tantangan kader dan fungsionaris PPP dalam merealisasikan program 12 juta kader. Karena sejauh ini PPP tidak memperlihatkan capaian yang kian membaik dari pemilu ke pemilu, namun malah terus-menerus terpuruk. Bila pada pemilu terakhir Orde Baru PPP mampu mendulang suara 22,4 %, di ketiga pemilu berikutnya PPP menunjukkan performa yang memburam. Pada Pemilu 1999 suaranya jeblok menjadi 10,7 %. Kemudian dalam Pemilu 2004 dan 2009 berturut-turut merosot menjadi 8,2 % dan 5,3 %. Tren turunnya perolehan suara tersebut sungguh membuat galau para kader dan fungsionaris PPP, apalagi  bila nanti besaran parliamentary threshold (PT) diputuskan sebesar 4-5% bukan mustahil pada Pemilu 2014 akan tenggelam.

Nah semua itu adalah pekerjaan rumah tangga para kader dan fungsionaris PPP dalam menyikapi kegalauan dan keresahan para konstituennya. Sebagaimana yang sering kita dengar dari Ketua Umum DPP PPP mengatakan “Untuk menyiapakan 12 juta Kader pedesaan tidaklah sulit, apalagi kader  PPP tersebar dipelosok tanah air”.

Selanjutnya Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali menekankan agar para fungsionaris dan pimpinan PPP harus bersiap-siap memenangkan Pemilu yang akan datang, karena PPP sudah mendapat dukungan dari sejumlah kyai pesantren yang kharismatik, semua persiapan sudah terealisaikan tinggal bagaimana kita dan teman-teman kader PPP yang ada di structural atau non structural mengimplementasika semuanya pada program-program yang tepat dan akurat dalam pengertian tepat sasaran.

Jika ada Fenomena, bahkan hasil survey yang mendiskreditkan PPP dalam kiprah politiknya di masa yang akan datang adalah tugas kita semua sebagai kader dan fungsionari PPP untuk memberikan kepercayaan dan motivasi kepada konstituen serta masyarakat luas. Dengan memberikan pencerahan Ghiroh yang terus kita bangkitkan di benak para kadernya. (Bina Persatuan, 5 Agustus 2012)

Reni: Perlu Figur Kuat untuk Wujudkan Koalisi Partai Islam

Jakarta - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reni Marlitawati Amin mengatakan, partainya terus berupaya agar koalisi Islam tercapai. Namun demikian, ia tidak memungkiri sulitnya koalisi tersebut.

"Soal koalisi (Islam) dari dulu pun tetap kita lakukan. Misalnya bagaimana PPP ingin PBB (Partai Bulan Bintang) bergabung kembali," kata Reni dalam diskusi bertajuk Jelang Pilpres 2014: Koalisi Islam, Mungkinkah? di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (31/7).

Ia memaparkan, dalam sejarah, partai Islam selalu mendapatkan hambatan dari internal. "Perlahan tapi pasti, partai Islam itu runtuhnya dari dalam. Ini karena tidak bisa bersatu," kata anggota komisi IX DPR RI tersebut.

Ia menambahkan, PPP terbuka untuk berkoalisi dengan partai berbasiskan Islam manapun di Indonesia. Namun, harus ada figur kuat dan baru untuk mewujudkan hal tersebut.

"Figur ini tidak harus muda. Tapi dia bisa membawa pembaruan untuk Indonesia ke depannya dan menyatukan kembali basis-basis Islam," kata Reni. (Media Indonesia, 31 Juli 2012)

Elviana: Perempuan PPP Jangan Gentar Hadapi Pemilu 2014

Jakarta - Wakil Sekjen DPP PPP Hj Elviana berharap kader PPP dari kalangan wanita untuk menetapkan target raihan suara dalam Pemilu 2014 nanti, yang diprediksi bakal berlangsung keras. Sistem pemilihan umum Indonesia yang menjadi kapitalis,  menuntut kader politik memiliki dana besar untuk meraih banyak suara.

"Saya berharap kader PPP tak gentar di Pemilu 2014. PPP akan menerjunkan kader tangguh, termasuk para wanitanya yang tahan banting," ujar Elviana di Jakarta,  Jumat (22/6).

Menurut Elviana, Perubahan sistem politik tersebut selain menjadikan sulit mencari kader militan, tapi di sisi lain, justru akan memperoleh kader mata duitan. Meski demikian Elviana meyakini, kader dengan kondisi ekonomi lemah atau dengan tampilan biasa-biasa saja, juga bisa mendulang suara maksimal. Sebaliknya, banyak calon anggota legislatif pada Pemilu 2004 dan 2009, yang stress karena tak memperoleh kursi di legislatif. Padahal mereka sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak. "Perlu disadari juga bahwa faktor taqdir dan garis kehidupan yang sudah ditetapkan oleh ALLAH SWT, jangan sampai dilupakan," katanya.

Elviana meyakini  meskipun kader atau caleg itu tidak punya banyak duit tapi  bisa mendulang suara tinggi di Pemilu 2014 nanti, karena yang bersangkutan mau bekerja keras. "Tunjukkan kepada masyarakat sejak dari sekarang bahwa kita bisa memberi peran memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi harapan-harapannya. Masyarakat Jambi masih banyak yang rasional dan akan memilih wanita-wanita tangguh dan tidak melupakan konstituentnya," ujar anggota DPD RI dari provinsi Jambi & korwil Sumbagsel DPP PPP ini.

Terkait hal tersebut, Elviana berharap kader PPP harus meneladani kiai dan ulama. Pasalnya dengan segala keterbatasannya, pewaris Nabi itu mampu mendirikan pondok pesantren dan kini melahirkan tokoh-tokoh besar."PPP juga ingin rasional untuk mendapatkan suara terbanyak,"katanya.

PPP Minta Kadernya Tingkatkan Nasionalisme

Makassar — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulsel meminta kadernya meningkatkan rasa kebangsaan.

Hal itu diungkapkan melalui dialog kebangsaan dengan tema “Peran Parpol dalam Menjaga Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kegiatan itu digelar di Losari Resto & Cafe, baru-baru ini. Tampil sebagai narasumber, akademisi Prof Aswanto, Ketua Bappilu DPP PPP Fernita Darwis, dan Ketua DPW PPP Sulsel Amir Uskara.

Ketua Bappilu DPP PPP Fernita Darwis, menjelaskan tentang upaya-upaya parpol dan kondisi negara setelah orde baru dan setelah penetapan otonomi daerah (Otoda). Pasca orde baru dan penetapan otoda, rasa kebangsaan masyarakat mulai menurun. Bahkan, muncul berbagai persoalan bangsa yang dihadapi masyarakat.

“Saya melihat realitas politik lokal setelah otoda, muncul berbagai persoalan. Diantaranya, munculnya raja-raja kecil di pemerintahan dan masyarakat, munculnya konflik-konflik di daerah, meluasnya korupsi, serta kompetensi pejabat di daerah semakin berkurang,” ucapnya.

Untuk itu, dibutuhkan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang memadai serta perlunya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas sebagai aktor lokal. Dalam hal ini, pemimpin dan pelaksana baik pemerintah dan swasta.

“Saya kira kita perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola dan mengalah demi kekuatan yang dimiliki. Manfaatkan peluang, serta atasi kelemahan dan ancaman,” jelasnya.

Selain itu, kader PPP harus mampu meningkatkan perannya di masyarakat. Khususnya, untuk terciptanya persepsi positif terhadap upaya pembangunan dan pemupukan sikap kreatif, inovatif, disiplin dan kerja keras, yang menjadi tujuan membangkitkan rasa kebangsaan tersebut.

Sementara, Ketua DPW PPP Amir Uskara, mengungkapkan, dialog digelar untuk membangkitkan kembali rasa kebangsaan kader-kader PPP terutama kepada para tokoh masyarakat.

“Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi pengetahuan tokoh-tokoh masyarakat dan pengurus partai dalam meningkatkan kembali rasa kebangsaannya,” katanya.
 

Pasalnya, saat ini rasa kebangsaan masyarakat di Indonesia, khususnya di Sulsel sudah semakin menipis. Terbukti, banyaknya konflik-konflik horizontal yang terjadi di masyarakat. 

Selain Fernita, dialog juga dihadiri Wakil Sekjen Korwil Sulawesi, Maryam Tawil, pengurus partai kabupaten/kota, tokoh masyarakat dan anggota DPRD Sulsel dan Kabupaten/Kota asal PPP.

Kader Perempuan PPP Siap Dukung Program 12 Juta Kader

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggalakkan pemberdayaan perempuan. Upaya ini untuk menyasar target 12 juta kader partai berlambang Ka’bah tersebut.

“Tahun 2012 adalah tahun kebangkitan perempuan PPP,” tegas Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPP PPP, Wardatul Asriah, di Jakarta, Ahad (30/6).

Keseriusan dukungan perempuan PPP untuk meraih target 12 juta kader ditunjukkan dengan tiga peristiwa besar yang dilakukan oleh Komunitas Perempuan PPP medio Juni ini. Diawali Musyawarah Nasional WPP, kemudian berlanjut Rapat Koordinasi Nasional ke-1 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta peluncuran program Pemberdayaan Kader Perempuan Desa.

Menurut Wardatul Asriah, program Pemberdayaan Kader Perempuan Desa yang diluncurkan pada 30 Juni diharapkan menjadi salah satu program unggulan dalam mencapai target 12 juta kader. Mereka, kata Indah, panggilan akrab Warda tul, menjadi motivator dan penggerak.

“Mereka siap menjadi vote getter di tingkat akar rumput dan menjadi penentu pada 2014 nanti,” ujar istri Ketua Umum PPP Suryadharma Ali ini.

Kepada seluruh kader perempuan PPP, Indah pun mengajak berikrar untuk memperluas jaringan dan meningkatkan peran sosial di daerah masing-masing. Salah satunya dengan meluncurkan program Pos Balita Sehat di beberapa kabupaten di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Program tersebut, katanya, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak, agar tidak semata-mata menjadi beban pemerintah.

“Harapan kami, dengan program ini kami dapat memberikan kesan yang kuat di masyarakat dan ingin menunjukkan tanda kalau di daerah ada Pos Balita maka berarti itu milik PPP,” ujar Indah.

Menurut dia, kegiatan simpatik yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat itu diharapkan akan menimbulkan efek domino untuk kemajuan PP yang mengusung slogan “Kembali ke Rumah Besar Ummat Islam”.

Terkait Hari Lahir Ikatan Istri PPP (Ikastri) yang ke-5, Indah menyatakan, organisasi yang dipimpinnya tidak boleh dipandang sebelah mata karena terbukti selama setengah dekade lebih telah begitu banyak berkiprah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang membesarkan partai.

Ikastri, katanya, tidak pernah lelah merealisasikan program-programnya, baik internal berupa peningkatan kualitas SDM anggota Ikastri maupun yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Indah yang juga anggota Komisi VII DPR itu juga optimistis, apabila seluruh elemen perempuan PPP bersatu membulatkan tekad dan menyamakan langkah untuk membesarkan partai maka perempuan PPP mampu menjadi garda terdepan untuk meraih 12 juta kader pada Pemilu 2014. (Republika, 2 Juli 2012)