PPP Jadi Rebutan di Pilgub Sumatera Selatan

Medan - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diprediksi akan menjadi primadona atau 'rebutan' pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013 mendatang. PPP dinilai akan menjadi daya tarik bagi parpol besar untuk dijadikan pasangan.

Hal itu ditegaskan Ridwan Rangkuty. Dia menuturkan, jika Ketua DPW PPP Sumut, Fadly Nurzal mampu memainkan peranannya dalam Pilgubsu 2013, maka PPP akan menjadi besar dan memiliki peran dan posisi penting di Sumut.

Menurut Ridwan, Pilgubsu 2013 mendatang memerlukan pasangan pelangi. "Pelangi dalam artian, bukan penggabungan dua calon yang berbeda keyakinan saja, akan tetapi calon yan berasal penggabungan dua parpol yang berideologi nasional dan agama," kata Ridwan, tadi malam.

Disebutkannya, tiga parpol besar, yakni Demokrat, PDI-P dan Partai Golkar, jika ingin menang dalam Pilgubsu mendatang, harus menggandeng parpol agama yakni PPP. Sebab, nuansa masyarakat di Sumut adalah nasionalis dan religius.

"Disinilah posisi yang seksi itu bagi PPP. Dimana PPP yang memiliki tujuh kursi, akan dilirik oleh setiap parpol besar untuk diusung menjadi pendamping dari calon yang diusung oleh parpol besar tersebut," ungkapnya.

Karena itu, lanjut Ridwan, PPP harus mematangkan posisinya sebagai wakil daripada harus ngotot mengambil gubernur dengan kondisi saat ini. Mengenai sosok Fadly Nurzal, menurut Ridwan, calon gubernur dari PPP tersebut merupakan sosok yang luwes untuk masuk ke dalam seluruh pergaulan elit politik. "Kalau Fadly bisa memainkan kondisi ini, saya yakin dirinya akan menjadi "rebutan" para elit politik di Sumut," ujarnya.

Disinggung siapa pasangan yang pas untuk berdampingan dengan Fadly Nurzal,menurut Ridwan, sosok Erry Nuradi sangat pas. Apalagi, kedua tokoh ini mewakil etnis melayu dan mandailing. "Kalau T Ery Nuradi diusung Partai Golkar, maka pasangan yang sangat cocok dan ideal adalah PPP, dan itu Fadly Nurzal," pungkasnya. (Waspada, 11 Agustus 2012)

Romy: Pilpres 2014 Era Terakhir Tokoh Lama

Jakarta - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy mengatakan, Pemilihan Presiden 2014 mendatang merupakan era terakhir para tokoh lama untuk berkompetisi.

"Kalau kita berbicara 2014, ini era terakhir tokoh-tokoh lama berkompetisi. Di satu sisi, dengan absennya figur SBY yang selama ini dominan dalam perpolitikan nasional, maka kompetisi yang terjadi akan relatif keras dan all out. Artinya, baik parpol maupun capres akan mengeluarkan seluruh kemampuannya," kata Romy di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu, (11/8/2012).

Menurut Romy begitu sapaannya, yang menjadi persoalan adalah dari sekian nama calon yang beredar mau tidak mau seluruh nama harus memiliki satu catatan tersendiri berkaitan dengan persoalan hukum, HAM, maupun persoalan politik lainnya. "Oleh karena itu, perlu muncul pemimpin alternatif di luar nama-nama yang sudah beredar. Karena masyarakat sekarang ini sudah mempunyai pilihan yang lebih jernih," terang Ketua Komisi IV DPR RI.

Pasalnya, figur-figur yang disuguhkan belum sepenuhnya memenuhi apa yang diinginkan oleh mayoritas pemilih. Ini peluang yang harus dibaca oleh parpol yang belum menentukan sikapnya untuk menjemput dan memunculkan tokoh alternatif.
"Untuk itu, perlu revisi total UU Pilpres yakni ketentuan Parpol untuk melakukan penjaringan terbuka dalam memunculkan capresnya, termasuk penurunan parlementary treshold diturunkan menjadi 3,5 persen," jelas Romy. (Inilah, 11 Agustus 2012)

PPP Minta Gubernur Perhatikan Nasib Guru Mengaji

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) memperhatikan nasib guru mengaji di Jakarta. Perhatian kepada guru ngaji sekaligus dimaksudkan untuk menyelamatkan budaya mengaji yang nyaris ditinggalkan.

"Gerakan masyarakat mengaji harus menjadi perhatian kita semua, PPP menitipkan masalah ini," kata Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali, Sabtu dalam sambutan peringatan Nuzulul Quran dan Pelatihan Kader Dakwah angkatan I di Aula Idham Cholid Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (11/8).

Menteri Agama ini mengungkapkan, masyarakat harus dibentengi nilai-nilai religius dan moral di tengah kompleksitas persoalan di Ibu Kota. Dia juga meminta kader Kabah berada di garda terdepan untuk membentengi umat Islam.

"Sebagai parpol Islam, sudah menjadi tugas PPP menyelamatkan generasi bangsa. Kader PPP wajib menjalankan tugas ini," ujar Suryadharma. (MetroTV News, 11 Agustus 2012)

Pilgub oleh DPRD Ancam Daulat Rakyat

Oleh: Sabam Leo Batubara*

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, atas nama Pemerintah RI, telah menyampaikan RUU Pemilihan Kepala Daerah ke DPR.Isinya,gubernur nantinya tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, tapi oleh DPRD.

Menurut Mendagri, perubahan itu akan meminimalkan korupsi dan konflik seusai pemilihan. Usul perubahan itu disambut oleh jaringan pendukungnya. Dalam pembahasan RUU Pilkada di Komisi II DPR (6 Juli 2012) usulperubahan–gubernur kembali dipilih oleh DPRD– didukung oleh Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI),Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI),Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI),

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Bahkan ADKASI mengusulkan agar seluruh jenjang mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, tapi oleh DPRD.Diperkirakan 560 anggota DPR akan menyetujui RUU Pilkada tersebut dengan segera, karena akan memperkuat kekuasaan oligarki anggota Dewan dan parpol pengusungnya.

Tolak Tirani Penguasa

Kenapa rencana Mendagri itu harus ditolak? Pertama, karena bertentangan dengan keinginan rakyat atas perubahan. Konflik tentang siapa yang berdaulat dalam penyelenggaraan negara sudah terjadi sejak lama. Kendati menurut UUD 1945 kedaulatan berada di tangan rakyat, tapi di era Orde Lama dan Orde Baru dalam pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah yang berdaulatadalahpenguasa rezim.

Rakyat hanya ditempatkan sekadar bystander,bahkan sekadar burung beo yang harus mengamini semua penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa. Hasilnya, rakyat menderita dan penguasa rezim terpuruk. Tumbangnya rezim Orde Baru mendorong kebangkitan rakyat menuntut perubahan, agar kebijakan penguasa rezim yang membodohi rakyat diakhiri.

Gerakan reformasi merespons. Amendemen konstitusi dalam berbagai pasal mereduksi kekuasaan legislatif dan eksekutif dan memperkuat kedaulatan rakyat.Undang-undang turunannya menetapkan sejak 2004 pemilu legislatif langsung oleh rakyat dan pemilihan presiden juga langsung oleh rakyat. Berdasarkan UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dan berlaku efektif sejak 1 Juni 2005.

Kenapa kedaulatan rakyat untuk dapat memilih langsung siapa gubernur di daerahnya baru berjalan tujuh tahun sudah harus dicabut? Tidakkah hal itu isyarat berahi tirani eksekutif dan tirani legislatif masih merupakan bahaya laten? Kedua, langkah mundur Mendagri tersebut jika tidak dapat dihentikan bukan tidak mungkin menjadi langkah awal kembali ke paradigma rezim Orde Baru.

Langkah berikutnya bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Karena elite bangsa kita dikenal tidak bertradisi menaati sistem dan negara terkesan diselenggarakan tanpa kepastian politik dan hukum, DPR/ MPR dapat saja mengamendemen konstitusi agar presiden kembali dipilih MPR. Ketiga, konsep gubernur dipilih DPRD akan kembali menempatkan rakyat sekadar “burung beo”.Apa yang terjadi dengan Pilkada DKI Jakarta 11 Juli 2012 menjadi pelajaran berharga.

Dibolehkannya calon independen oleh undangundang memberi kesempatan bagi Faisal Basri-Biem Benjamin— tokoh yang dikenal sebagai jujur, bersih, memiliki integritas dan outspoken—memaksa partai-partai politik untuk dapat mengalahkan calon incumbent Fauzi Bowo merekrut calonnya yang terbaik.PKS mencalonkan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini. Golkar, PPP,PDS menjagokan Alex Noerdin-Nono Sampono.

PDIP, Gerindra mencalonkan Joko Widodo-Basuki Tjahaja. Menjelang hari pemilihan 11 Juli, lima lembaga survei Indo Barometer,Sugeng Sarjadi School of Government,Lingkaran Survei Indonesia, Puskaptis dan Jaringan Suara Indonesia merilis hasil surveinya, Foke- Nara akan memenangkan suara pemilih, masing-masing sebesar 36,6%,26,6%,43,7%,47,2% dan 49,6%.Sementara Jokowi- Ahok akan meraih masingmasing 17,9%, 25,5%, 14,4%, 15,2% dan 15,8%.

Terpengaruh oleh hasil survei itu Foke-Nara yakin akan menang dalam satu putaran pemilihan. Namun,warga Jakarta berhasil mempertontonkan perubahan. Mereka terbukti telah matang dan fair.Pemilih tampil cerdas.Ketika quick count merilis hasil pemilihan: Jokowi- Ahok meraih 42,59% suara, Foke-Nara 34,32%, Hidayat- Didik 11,40%,Faisal-Benjamin 5, 07%, Alex-Nono 4,74% dan Hendardji-Riza 1,88%. Pemilihan usai dan sama sekali tidak ada sengketa.

Kendati, hasil survei lima lembaga survei terkesan pro Foke, iklan kampanye Foke dan Alex mendominasi, dan Jokowi-Ahok diberondong black-campaign ber-muatan SARA,ternyata 43% rakyat pemilih percaya bahwa performa Jokowi-Ahok sebagai “bature”rakyat akan membawa Jakarta menuju perubahan yang lebih baik. Keempat, usul perubahan pemerintah tersebut berpotensi menyentralisasikan korupsi. Pilkada tidak dapat dimungkiri berbiaya besar.

Misalnya, pemilihan Gubernur Jateng Mei 2013 bersumber APBD menganggarkan Rp900 miliar. Biaya seorang calon gubernur ditaksir antara Rp10 miliar-100 miliar.Sisi negatif dari pemilihan gubernur seperti itu selain menghabiskan triliunan rupiah juga menimbulkan ekses seperti jual beli suara, dan mendorong korupsi.

Untuk mengembalikan pinjaman calon gubernur terpilih terpaksa menenderkan jabatan dan meminta komisi dari proyek-proyek yang ada. Segi positifnya, sebagian besar dana tersebut terdistribusi merata untuk pembuatan kartu pemilih, pembelian kertas suara, kotak suara, tinta, biaya transportasi, tim sukses, sukarelawan, lembaga survei, iklan kampanye di media massa dan media luar ruang seperti baliho,spanduk,stiker, dan honor untuk peserta talkshows di media televisi dan radio, bantuan untuk lembaga agama dan sosial lainnya.

Segi positif lainnya yang tidak boleh dilupakan, dana besar itu juga bagian dari biaya politik untuk mengedukasi para politisi untuk menjadi bersih,fairdan matang berdemokrasi, dan membantu pencerdasan warga untuk semakin cerdas menggunakan hak-hak sipilnya. Apa sisi positif dan negatifnya jika gubernur dipilih DPRD? Positifnya, biaya dari triliunan rupiah dapat ditekan menjadi misalnya Rp300 miliar.

Semua puluhan kegiatan seperti dikemukakan di atas tidak diperlukan lagi. Urusan pemilihan hanya melibatkan 9 parpol dan fraksinya di DPRD. Negatifnya,dana Rp300 miliar tersebut cukup dibagikan kepada 50% anggota DPRD masing-masing sebesar Rp2 miliar dan sisanya sekitar Rp200 miliar menjadi biaya rental kepada beberapa parpol pengusung.

Sejarah pasti akan berulang kembali. Pemilihan presiden, anggota legislatif dan kepala daerah di era Orde Baru berbiaya minim, efisien dan efektif.Korupsi terkonsentrasi di pusat-pusat kekuasaan. Akhirnya penguasa rezim tumbang, setelah rakyat terlebih dulu marah, mengamuk dan membakar.Apa daur (sequence) seperti itu yang diinginkan?

Referendum

Dari uraian di atas tersimpul sebagai berikut. Jika pemerintah dan DPR ingin meminimalkan korupsi dalam penyelenggaraan pilkada dan meniadakan terjadinya sengketa usai pemilihan, apakah solusinya harus dengan mencabut kedaulatan rakyat untuk memilih langsung gubernurnya? Atau justru memberdayakan penyelenggaraan pilkada gubernur langsung dipilih rakyat dengan membantu rakyat agar semakin cerdas menggunakan hak-hak sipilnya dan mengedukasi para politisi untuk tampil matang, fair, dan bersih?

Prestasi DKI Jakarta dalam Pilkada 11 Juli 2012 yang menampilkan semua parpol dan enam pasang calon gubernur dan wakilnya bersikap matang dan fair,dan warga pemilih tampil cerdas,serta usai pemilihan sama sekali tanpa sengketa, semestinya menjadi contoh untuk diteladani, bukan untuk dinegasikan.

Namun, kalau pemerintah dan DPR masih ngotot agar gubernur dipilih DPRD dan tidak lagi langsung oleh rakyat,maka berdasarkan paradigma demokrasi semestinya pemerintah dan DPR langsung meminta kekuasaan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam suatu referendum.Tanpa itu, putusan pemerintah dan DPR bahwa gubernur kembali dipilih DPRD adalah langkah awal menuju tirani eksekutif dan tirani legislatif. (Sumber: Seputar Indonesia, 2 Agustus 2012).

*Penulis adalah wartawan senior.

Arief Mudatsir: Saya Siap, Asal Rakyat Mendukung

Semarang - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali telah merestui Ketua DPW PPP Jateng Arif Mudatsir Mandan untuk maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng 2013. Arif sendiri menyatakan siap jika mendapat dukungan kader terbawah dan rakyat banyak.

"Sebagai kader saya selalu siap, asal mendapat dukungan masyarakat dan kader," katanya usai acara Bincang Ramadan di Kantor DPW PPP Jalan Semarang Kendal KM12, Minggu (5/8).

Tapi bagaimanapun, sebagai partai yang hanya memiliki tujuh kursi di DPRD Jateng, menurutnya PPP harus berkoalisi jika ingin maju di Pilgub Jateng 2013. Maka, siapa tokoh yang diusung, di kursi gubernur atau wakil, semuanya tidak bisa ditentukan PPP sendiri. Pihaknya kini juga sudah menjalin komunikasi, baik dengan partai besar ataupun kecil meski belum mencapai kesepakatan tertentu.

Walau harus berkoalisi, Ketua Pimpinan Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) itu menegaskan pihaknya tetap mempunyai target dan pilihan tokoh yang diusung. Untuk kandidat, PPP mengutamakan kader sendiri dibanding pihak luar. Sebagai pemimpin Jateng, Arif mensyaratkan dua hal yang harus ada pada seorang tokoh. Pertama memiliki sifat amanah dan jujur serta komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan bersih dari korupsi.

Pertanyannya, apakah seorang Arif Mudatsir Mandan memenuhi dua kriteria tersebut? "Dua hal itu sebuah janji yang harus ditepati. Pembuktiannya ya nanti kalau sudah jadi," katanya seraya tertawa. (Suara Merdeka, 5 Agustus 2012)

Ketum PPP Restui Arief Mudatsir Maju Pilgub Jateng

Semarang - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dikabarkan telah merestui Ketua DPW PPP Jateng Arief Mudatsir Mandan untuk maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng 2013. Yang bersangkutan sendiri menyatakan siap jika mendapat dukungan rakyat.

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPW PPP Jateng Istajib AS menyatakan dukungan Suryadharma Ali itu telah disampaikan beberapa waktu lalu. "Bapak ketua umum secara khusus meminta Pak Arif maju dalam Pilgub Jateng baik sebagai calon gubernur atau wakil," katanya, usai acara Bincang Ramadan di Kantor DPW PPP Jalan Semarang Kendal KM12, Minggu (5/8).

Acara yang dimulai pukul 16.00 itu menghadirkan dua Siswa SMA 3 Semarang Zihramna Afdi dan Hermawan Maulana. Keduanya adalah peraih medali emas pada International Exhibition for Young Inventor 2012 di Bangkok melalui penemuan alat pengubah asap rokok menjadi oksigen.

Istajib melanjutkan, alasan pencalonan tersebut karena politisi senior PPP itu dinilai telah memiliki pengalaman yang mumpuni. Mantan anggota DPR RI itu juga didukung oleh sejumlah kyai berpengaruh. Diantaranya Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair. "Kalau Kyai Maimoen sudah bicara itu kan berarti sudah sangat kuat," tegas Istajib. (Suara Merdeka, 5 Agustus 2012)

PPP Jateng Ingin Cagub yang Bersih dari Korupsi

Semarang - DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jateng menginginkan sosok calon gubernur yang kredibel, akseptabel, dan bersih dari korupsi. Meski belum melakukan survei ke masyarakat, namun kriteria itu setidaknya menjadi syarat yang paling diinginkan partai berlambangkan kubah tersebut. Sosok yang akseptabel ini berarti dapat diterima masyarakat Jateng untuk bisa menjadi pimpinannya.

Ketua DPW PPP Jateng DR Arif Mudatsir Mandan MSi mengaku telah membicarakan soal pemilihan gubernur dengan rekan di DPW meski tidak dalam konteks resmi. "Kami memang sudah bisik-bisik dengan teman DPW tetapi belum membicarakan siapa nama-nama yang akan diusung partai. Sejauh ini, persiapan hanya memprogramkan kegiatan partai yang strategis di Jateng," katanya.

Menurut dia, pilgub masih jauh karena pelaksanaannya berlangsung tahun 2013. Sebelum mengusung calon "Jateng Satu", PPP nantinya akan melakukan kebijakan internal terlebih dulu. Yang pasti, partai akan terus memonitoring guna melihat track record tokoh Jateng yang dipandang mumpuni untuk dijadikan calon gubernur.

Arif menyatakan, PPP kini hanya memiliki tujuh kursi di DPRD Jateng sehingga partai pun bakal melakukan koalisi dalam persiapan pilgub mendatang. Namun, upaya koalisi tersebut juga saat ini belum dibicarakan. Calon yang akan diusung PPP diutamakan dari kader partai. Bila hal itu tidak bisa terealisasikan, maka PPP akan mengambil tokoh dari partai lain atau lingkungan birokrasi.

Terkait dengan nama tokoh yang diminati PPP, pihaknya masih enggan membicarakannya. "Calon gubernur (PPP-red) harus mampu bekerja amanah, tidak melakukan korupsi, dan berjanji tidak melakukan korupsi," tandasnya. Tokoh yang memiliki track record baik tentu ini bakal dipilih partai. (Suara Merdeka, 5 Agustus 2012)

Kaji Partai Islam, Pengamat Terjebak Teori Clifford Geertz

Jakarta - Prediksi yang menyebut jebloknya suara partai Islam pada pemilu  2014 karena pengamat  terjebak dengan  pola pikir sosiolog Clifford Geertz.

Pendapat tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy, Minggu (4/8). 

"Mereka  yang  menyampaikan dikotomi partai Islam dan non Islam, sepertinya terjebak perangkap pola pikir sosiologis tahun 70-an yang dikembangkan Clifford Geertz," kata  Romahurmuziy di Jakarta, Minggu (5/8).

Pola pikir seperti itu, kata dia, sudah usang dan lebih baik ditinggalkan. "Mereka perlu memperbarui pola pikirnya," kata Romahurmuziy menambahkan.

Zaman sudah berubah  begitu juga  dalam panggung politik, lanjut Romahurmuziy, kini media jadi instrumen yang efektif untuk melakukan penetrasi politik secara  massif. Media dianggap alat kampanye politik yang paling bisa diandalkan.

Jadi, meski diprediksi bakal jeblok oleh para analis survei, Romahurmuziy mengaku tak terlalu risau. Dia percaya bisa jadi analisa penggiat survei dan pengamat politik itu terjungkir balik. Dia merujuk pada fakta  Pilkada DKI 2012 di mana lembaga survei gelagapan karena salah prediksi.

"Pilkada DKI membuktikan prediksi semua lembaga survei jungkir balik dengan kenyataan," katanya.

Bahkan, menurut Romahurmuziy yang terjadi saat iniadalah hal yang sebaliknya. Ada semacam gelombang kebangkitan dari keinginan para pemimpin politik Islam untuk bersatu dalam satu barisan. "Itu yang terbaca dari para pemimpin Islam," kata Romi.

Romahurmuziy mengaku lebih santai menyikapi berbagai prediksi karena survei yang dipakai sebagai pisau analisa adalah penelitian hari sedangkan 2014 masih jauh.

Kolega Romi di PPP,  Joko Purwanto juga satu pandangan. Joko tak khawatir suara PPP bakal jeblok seperti prediksi para analis survei. Meski demikian, hasil survei tetap jadi bahan untuk evaluasi.

"Ya jadikankan saja itu sebagai pemacu  semangat," tegas Joko yang menjabat Wasekjen PPP itu. (Skalanews, 5 Agustus 2012)

Isdiyanti: Tidak ada Halangan Perempuan Berpolitik

Depok - Menurunnya suara PPP secara terus menerus di Kota Depok dari 7 kursi, 4 kusi, dan saat ini 2 kursi pada hasil pemilu 2009 kemarin, tidak membuat isdiyanti patah semangat.

“Saya akan membuktikan bekerja sama dengan kawan-kawan DPC PPP Kota Depok untuk mengembalikan suara PPP yang hilang minimal sama pada pemilu tahun 1999, sehingga harapan kami pada pemilu 2014 yang akan datang kader dari PPP tiap-tiap dapil di Kota Depok akan terwakilkan di DPRD Kota Depok.” Ujar Isdiyanti saat ditemui Media BINA Persatuan di rumah makan Mang Engking Universitas Indonesia.

Dengan banyaknya ulama besar dan tokoh masyarakat yang menyatakan kembali kerumah besar umat Islam (PPP) inilah yang membuat Isdiyanti optimis bahwa suara PPP untuk pemilu 2014 nanti bisa kami raih sesuai target, “memang PPP di Kota Depok tidak memiliki tokoh, tapi kami akan menciptakan kader dari PPP agar bisa menjadi tokoh politik. Kami juga belum mempunyai system yang kuat, tapi kami memiliki program yang bagus dan bisa mengangkat suara PPP serta mengembalikan suara PPP yang hilang.” Tambahnya.

Terbukti saat Mukercab (Musyawarah Kerja Cabang) PPP Kota Depok kemarin (21/1) di Graha Insan Cita, Cimanggis hampir ribuan kader PPP Kota Depok menghadiri saat pembukaan Mukercab, minimal ini sudah menjadi sinyal bahwa PPP sudah mulai bangkit  di Kota Depok, dan bagi pengurus partaipun baik mulai dari DPC, PAC, maupun Ranting ghirohnya sudah mulai bangkit kembali, apalagi dengan deklarasinya Dr. KH. Ahmad Damanhuri, MA. kembali bergabung di rumah besar umat islam (PPP).

Pemerintah Kota Depok saat ini sudah melakukan pemekaran dari 6 Kecamatan menjadi 11 Kecamatan, ini artinya untuk suara PPP juga kemungkinan besar akan bertambah dengan terbentuknya pengurus PAC dan Ranting di 5 kecamatan tersebut. “saya menghimbau kepada teman-teman pengurus PPP baik PAC maupun Ranting yang sudah terbentuk agar lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dengan cara sentuhan-sentuhan, karena dengan cara seperti inilah masyarakat akan merasa diperhatikan.” Himbau anggota Komisi A DPRD Kota Depok ini.

Dalam pencalegan dini PPP Kota Depok lebih menginginkan proporsional terbuka, artinya kepada siapapun yang ingin memajukan PPP di Kota Depok dipersilahkan untuk mendaftarkan dirinya sebagai caleg, kemudian cara pemilihannya tetap dipilih suara yang terbanyak.

“PPP akan lebih hancur lagi jika cara pemilihan nanti dikembalikan kepada nomor urut, karena para caleg tidak akan bekerja, tapi jika caranya sama seperti periode kemarin yaitu dipilih suara yang terbanyak maka semua caleg akan bekerja, karena memiliki peluang yang sama.” Imbuh Isdiyanti.

Dalam menjaring suara perempuan untuk PPP Kota Depok, wakil ketua DPC PPP Kota Depok bersama kawan-kawan yang lainnya ini sudah mulai turun kebawah, menurut Isdiyanti memang kalau kita telusuri dan jalankan ini mudah tapi susah karena kebanyakan dari perempuan yang sudah berumah tangga selalu yang dibicarakan adalah dapur, ataupun sibuk dalam pekerjaan. Jadi saat ini yang sedang dilakukan oleh Isdiyanti adalah pendekatan secara pribadi, terutama kepada Majelis Ta’lim, karena sasaran paling kuat dari PPP adalah Majelis Ta’lim.

“Anggota DPRD Kota Depok perempuannya  ada sekitar 17 orang, jadi bukan hal yang tabu lagi.  Saya rasa sekarang ini sudah tidak ada lagi halangan dan rintangan perempuan untuk berpolitik. Apa lagi semenjak ada kepengurusan baru yang memperioritaskan suara perempuan 30% dalam kepengurusan partai. Iis juga memaparkan  bahwa ada semangat baru disekitar PPP di Depok, pasalnya kaum  perempuan itu sangat mudah untuk diarahkan.” Jelasnya.

KH. Hasyim Muzadi: PPP Harus Menjaga Moral Politiknya

Jakarta - Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH. Hasyim Muzadi merasa heran dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Keheranan mantan Ketua PBNU ini karena PPP yang berlambangkan Ka’bah belum mendapat banyak dukungan dari penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. “Kenapa PPP yang lambangnya Kabah kok belum banyak mendapat dukungan public. Justru partai nasionalis yang memperoleh kepercayaan publik,” ucapnya di Halaqah Nasional Alim Ulama di Hotel Bukit Daun, Kediri, Jawa Timur, Rabu (22/2/2012).

Menurut Hasyim, realita ini menjadi pekerjaan rumah bagi PPP. Disarankannya agar PPP menjaga moral politik agar mendapat simpati umat Islam. Pengurus PPP harus bersih dari praktik-praktik kotor. “Pengurus PPP yang masih-masih muda, selain harus berperilaku bersih juga mengayomi para orang tua,” katanya.

KH Hasyim Muzadi menilai langkah PPP menggelar Halaqah Nasional Alim Ulama sudah tepat untuk mendekati kalangan pesantren dan mengajak kembali para ‘orang tua’. Dengan menjalin kembali hubungan kepada ulama dan kiai dapat menguatkan PPP. Dan partai berlambang Ka’bah itu ibarat mendapat harapan baru dengan bergabungnya sejumlah kiai kharismatik.

Hasyim Muzadi mengibaratkan PPP mendapat pupuk dengan bergabungnya para kiai. Oleh karena itu, tambah Hasyim, PPP harus bisa memanfaatkan “pupuk” itu dengan baik. Yakni dengan menjaga akhlak politik partai, sehingga mendapatkan simpatik dari masyarakat.

Kiai kharismatik ini juga sangat berpesan kepada kader-kader muda PPP agar tidak terlibat praktik politik kotor. Kader muda PPP harus bisa menjadi teladan sebagai partai Islam. “Kader PPP saat ini yang bisa dibilang barisan muda, harus bisa menjadi suri teladan sebagai partai berbasis Islam. Tidak boleh terlibat praktik kotor,” ucapnya.

Dipilihnya pesantren Lirboyo sebagai tempat pembukaan Mukernas PPP dinilai Hasyim merupakan langkah tepat. Karena jika para Kiai mendukung PPP, para santri pun kemungkinan besar mengikutinya.

Tokoh kelahiran Tuban Jatim ini juga berpesan kepada PPP agar terus menggalang dukungan dari umat Islam. Karena, dengan kondisi Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, dapat menjadi keuntungan tersendiri.

Sebelumnya, hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Syaifuddin pada sambutannya di pembukaan Mukernas pada Selasa (21/2). Lukman menegaskan jika PPP bertekad merebut kembali dukungan dari umat Islam serta para ulama.

Lukman mengatakan, pemilihan umum 2014 mendatang bisa dijadikan sebagai momentum kebangkitan PPP. Karena partai berlambang ka’bah itu sudah menegaskan diri untuk kembali memperkuat Jargon partai sebagai Rumah Besar Umat Islam. Salah satunya diwujudkan dengan merebut kembali dukungan dari kiai dan alim ulama.

Lebih lanjut Lukman membeberkan, PPP pun kini telah mendapat dukungan dari kaum ulama saat perhelatan acara Muktamar di Bandung beberapa waktu lalu. Dan penyelenggaraan acara Mukernas di Pondok Pesantren di Lirboyo merupakan langkah kongkret untuk menggalang dukungan di Jawa Timur yang dulu pernah menjadi salah satu basis kuat PPP.

PPP Adalah Kultur Politik Warga NU

Sementara itu Ketua DPP PPP Arwani Thomafi mengakui jika PPP ingin merebut kembali massa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jawa Timur. Indikatornya adalah dengan menempatkan Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur sebagai lokasi pembukaan Mukernas I PPP. Sebagaimana diketahui bahwa Kediri merupakan basis Nahdlatul Ulama (NU). Namun menurut Arwani, dipilihnya Ponpes Lirboyo juga merupakan aplikasi dari tekad PPP yang ingin meneguhkan sebagai rumah besar umat Islam dan sebagai partai politik yang dekat dengan ulama.

“Selaras dengan tekad kita untuk meneguhkan PPP sebagai rumah besar umat Islam. Kita ingin dekat dengan ulama, PPP bisa hadir di tengah-tengah warga NU,” kata Arwani di sela-sela mukernas di Hotel Grand Surya, Kediri, Jawa Timur, Rabu (22/2/2012).

Arwani tak menepis jika dikatakan PPP ingin mengambil keuntungan dari konflik yang mendera PKB. Dia berharap warga NU tak lagi bingung untuk berpartisipasi di politik karena secara kultur PPP merupakan rumah politik NU sejak sebelum lahirnya PKB.

“Dulunya (warga NU) adalah pendukung PPP. PPP sudah hadir lebih dulu di Lirboyo. Kita ingin kembali ke pangkuan ibu pertiwi yang melahirkan PPP,” ucap Arwani.