Lukman: Politisi Loncat Partai Harus Jelaskan Alasannya

Jakarta — Politisi yang meloncat partai harus bisa menjelaskan alasannya. Jika tidak ada penyebab prinsipiil terkait idealisme, berarti kepindahannya itu memang demi meraih keuntungan pragmatis.

"Orang berpolitik, aktif sebagai pengurus partai, atau menjadi anggota legislatif, tentu punya visi perjuangan melalui partai itu. Jika kemudian pindah ke partai lain, dia harus menjelaskan, apa yang membuatnya meninggalkan partai itu," kata Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin, di Jakarta, Jumat (27/7/2012).

Saat ini, memang ada tren politisi loncat partai. Jika banyak politisi merapat ke Partai Demokrat menjelang Pemilu 2009, kini sebagian politisi mulai hijrah ke partai yang dianggap menjanjikan, seperti Partai Nasional Demokrat (Nasdem) atau Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Lukman Hakim Saifuddin menilai, ada dua tipe politisi loncat partai. Sebagian politisi berpindah ke partai lain karena merasa partainya sudah tak lagi sesuai dengan cita-cita atau garis perjuangannya. Sementara partai baru diyakini lebih memungkinkan dia untuk mewujudkan cita-citanya.

Sebagian politisi lain meloncat dari satu partai ke partai lain semata-mata demi mengejar kekuasaan atau keuntungan yang lebih menjanjikan. Politisi semacam ini tidak menunjukkan alasan prinsipiil ketika pindah partai, tetapi hanya dilatari kepentingan pragmatis. Itu bisa mencakup jabatan, status, atau materi.

"Untuk menentukan politisi yang loncat partai itu masuk kelompok mana, serahkan pada masyarakat yang menilai. Masyarakat semakin cerdas menyoroti perilaku politisi saat ini," katanya.

Perpindahan partai demi kepentingan pragmatis semacam itu tentu berdampak buruk bagi demokrasi. Dengan berpindah-pindah partai, sulit membangun partai menjadi kuat atau melakukan kaderisasi. Itu bukan pendidikan politik yang baik. 

"Sekeras apa pun beda pendapat dalam sebuah partai, sebaiknya politisi itu bertahan dan menghadapinya. Jika menghadapi konflik sedikit saja, orang lantas keluar dari satu partai dan mendirikan partai baru lagi, itu gejala yang tidak sehat," katanya. (Kompas, 27 Juli 2012)

PPP Kutuk Pembantaian Kaum Rohingya

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai krisis kemanusiaan yang dihadapi warga Rohingya telah mencapai proporsi mengkhawatirkan. Oleh karena itu, negara tetangga perlu membuka diri untuk menampung para pengungsi kaum minoritas terus dibantai secara sistematis di Myanmar.

Demikian keterangan Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy yang disampaikan di Jakarta, Ahad (29/7), terkait nasib minoritas Rohingnya. Dia mengatakan kaum minoritas Rohingya telah diserang secara fisik dengan berbagai cara, bahkan di antaranya menggunakan senjata dan rumah mereka dibakar.

Korban yang tewas telah mencapai ribuan. Ribuan lainnya melarikan diri dari desa mereka dan mengungsi ke negara tetangga terutama Bangladesh. Terjadi pencabutan hak mendasar warga negara untuk hidup tenteram. Warga Rohingya dianggap bukan warga negara serta diperlakukan selayaknya pengungsi ilegal.

PPP mengutuk pemerintahan Myanmar yang telah melakukan penganiayaan dan pembunuhan massal secara sistematis kepada kaum Rohingya. Hal ini mengindikasikan sebuah pembantaian etnis dan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa.

PPP juga mendesak pemerintah Indonesia dan negara lainnya untuk membantu menyelamatkan kaum minoritas muslim Rohingya dengan berbagai cara diplomatik maupun non-diplomatik dan berusaha untuk membawa pelaku pembantaian tersebut ke pengadilan internasional. "Kami mendesak kepada Persatuan Bangsa Bangsa segera membuka akses bantuan kemanusiaan dari negara-negara tetangga di ASEAN agar dapat masuk memberikan bantuan ke Myanmar," katanya.

PPP juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan bantuan baik materil maupun moral sehingga kaum minoritas Rohingya terlepas dari kezaliman pemerintahan Myanmar. "Kami mendesak agar negara tetangga membuka diri untuk menampung para pengungsi kaum minoritas Rohingya yang terus dibantai secara sistematis oleh pemerintahan Myanmar," katanya. (Liputan6, 29 Juli 2012)

Pemilih PPP Mayoritas di Desa

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap optimis akan mendapat peningkatan suara pemilih pada Pemilu 2014. Optimisme menyikapi hasil survei harian Kompas yang menempatkan partai ini diurutan ketujuh dengan angka elektabilitas 1 persen.

Sekjen PPP, M Romahurmuziy, menilai hasil survei harian nasional itu makin menegaskan, partainya adalah partai desa. Sebab, kebanyakan responden survei itu adalah masyarakat kota. Sementara, pemilih PPP ada di desa.

"Saya tidak resah dengan hasil surveu itu. Kalau kita baca, pertanyaan yang dimuat grafis di sebelahnya, disebutkan partai apa yang Anda pilih di 2009, dan PPP hanya (mendapat) 1,2 persen. Padahal, realitasnya saat itu 5,5 persen, Demokrat juga (memperoleh) 12,8 persen dan realitasnya 21 persen," ujar Romahurmuziy di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/7/2012).

"Jadi memang, survei di Kompas itu meneguhkan jika PPP partai desa. Survei itu dilakukan menggunakan nomor telepon di 33 ibukota propinsi, menunjukkan rendahnya elektabilitas di basis perkotaan," ujarnya lagi.

Hasil survei harian Kompas pada Selasa (24/7/2012) kemarin, menempatkan Partai Demokrat berada di urutan pertama dengan angka elektabilitas sebesar 12,8 persen. Di urutan kedua ada PDI-P dengan elektabilitas 9,1 persen dan Partai Golkar di urutan ketiga dengan 6,9 persen.

Di bawah Partai Golkar secara berturut-turut, yakni Partai Gerindra dengan 6,4 persen, Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan 4,5 persen, PKS dengan 2,5 persen, PPP dan Hanura dengan 1 persen.

Dari survei itu, sebanyak 30,8 persen responden belum menentukan pilihan, 15,3 persen tidak memilih, dan 7,3 persen tidak menjawab. Disebutkan, parpol yang tidak memiliki perolehan suara di atas 3,5 persen tidak dapat lolos ke DPR lantaran ambang batas parlemen yang ditetapkan dalam Undang-undang Pemilu sebesar 3,5 persen.

Menurut Romy, sapaan Romahurmuziy, hasil survei menjadi penegasan, bahwa partainya harus fokus mencari dan meraih suara pemilih di desa. dan pemilih di desa.

"Dan pada kontes, Indonesia mayoritas adalah petani sehingga kami tidak kaget dengan survei kemarin, karena respondennya ada di perkotaan," ujar Romy yang juga Ketua Komisi IV DPR RI itu. (Tribun News, 26 Juli 2012)

Parpol Peserta Pemilu 2014 akan Ditetapkan Akhir 2012

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum, Kamis, menyatakan akan menetapkan parpol peserta Pemilu 2014 pada 11 - 15 Desember 2012.

Sebelumnya, pada 9 Agustus - 7 September tahun yang sama, KPU membuka pendaftaran parpol-parpol peserta Pemilu 2014.

Setelah itu KPU akan memverifikasi parpol-parpol ini melalui  dua tahap, yaitu verifikasi administratif pada 11 Agustus - 14 September 2012 dan verifikasi faktual pada 4 - 10 Oktober 2012.

Sebelum sampai ke tahap itu, Kamis ini, KPU menggelar acara penyuluhan peraturan tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu Legislatif 2014 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). 73 partai mengirimkan perwakilan untuk mengikuti ini.

"Penyuluhan ini dilakukan untuk mengkomunikasikan tahapan penyelenggaraan pendaftaran dan verifikasi parpol peserta Pemilu legislatif 2014 kepada partai-partai yang ada," kata Komisoner KPU Ida Budhiati di Jakarta, Rabu.

Ida menyebutkan pada rancangan penyelenggaraan Pemilu legislatif 2014 ada beberapa perbedaan dengan Pemilu sebelumnya. (Antara, 19 Juli 2012)

PPP Dukung Kades Menolak Pengadaan Mobil Dinas

Wonogiri – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Wonogiri, Anding Sukiman meminta dua anggotanya di DPRD Wonogiri menolak penganggaran pembelian mobil dinas (mobdin). Menurut PPP penganggaran motor bagi kepala desa lebih tepat dibanding mobil dinas.

Sikap PPP itu mendukung sikap Paguyuban Kades se-Kecamatan Wuryantoro. PPP juga telah menyiapkan sanksi bagi dua anggota Dewannya jika tak melaksanakan instruksi tersebut. “PPP mendukung sepenuhnya sikap Paguyuban Kades se-kecamatan Wuryantoro yang menolak anggaran mobnas senilai Rp3 mliar. Kami juga mendukung usulan pengadaan motor untuk menunjang operasional tugas kepala desa dalam pelayanan masyarakat,” tegas Anding kepada Solopos.com.

Ditambahkannya, di era keterbukaan tidaklah pantas jika ada yang mengabaikan aspirasi rakyat. Menurutna, medan tugas pada kades di Wonogiri sangat berat dan bekerja tidak terbatas pada jam kerja. “Jadi aspirasi para kades ini harus ditindaklanjuti kader PPP di DPRD Wonogiri. Anggota Dewan asal PPP meski mengindahkan instruksi itu jika tidak sanksi sudah siap menunggu.”

Dijelaskan oleh Anding, anggota DPRD adalah alat partai untuk mencapai sikap politik.

“Dua anggota Dewan asal PPP harus berani bersuara di setiap tingkatan rapat. Baik di komisi anggaran, badan anggaran maupun paripurna. Apalagi Bupati sudah memberikan isyarat bahwa pembelian mobnas bisa ditunda.”

Lebih lanjut dikatakannya, daerah lain sudah menerapkan peminjaman mobil untuk operasional dinas. “Salah satu pertimbangan jika rental adalah ngirit dana. Daerah lain sudah menerapkan tetapi kenapa Wonogiri justru akan membeli lagi. Pembelian motor bagi kades akan pas karena realitasnya kondisi motor para kades sudah parah.”

Sementara itu, satu dari dua anggota DPRD Wonogiri asal PPP, Dangi Darmanto menegaskan, secara pribadi dirinya menolak penganggaran pembelian mobil dinas. Dia juga bersedia walk out jika aspirasi rakyat yang memilihnya ditolak. Wakil rakyat asal Kismantoro ini mengaku heran karena selalu diserang anggota Dewan yang lain jika mengusulkan penolakan pembelian Mobdin. “Mobdin sekarang masih layak pakai. Apalagi penganggaran belum final sehingga bisa di-drop. Secara pribadi tak setuju . Justru motor kades yang layak diganti.”

Seperti diberitakan sebelumnya, Paguyuban Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Wuryantoro menolak pengadaan mobnas yang kini masih dibahas anggota DPRD Wonogiri. Paguyuban menilai jika anggota Dewan dan eksekutif menyetujui pembelian mobnas maka lebih mementingkan diri sendiri dibanding derita masyarakat.

Paguyuban kades mendukung pengadaan kendaraan dinas apabila menyentuh kepentingan rakyat. Seperti mobil ambulans untuk PMI, SAR, motor kades ataupun lembaga sosial yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Pernyataan itu disampaikan Kepala Desa Mojopuro, Kecamatan Wuryantoro, Parmin dan diiyakan oleh para kepala desa dan kepala kelurahan yang berkumpul di Mapolsek Wuryantoro.

“Umur motor kades sudah 10 tahun. Kondisinya sudah cukup parah karena geografis desa/kelurahan di Wonogiri lebih banyak pegunungan. Semua kades malu jika diminta berkoodinasi ke kabupaten karena ada yang mogok di tengah perjalanan,” ujarnya. (Solo Pos, 24 Juli 2012)

PPP Serius Usung JK di 2014

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan, masuknya nama Jusuf Kalla (JK) sebagai kandidat calon presiden (capres) PPP bukan sekadar pencitraan semata. Namun nama JK diperoleh dari aspirasi kader-kader PPP di daerah.

"Penyebutan nama-nama calon presiden dari PPP bukanlah main-main apalagi ditujukan untuk kepentingan pencitraan. Itu jauh dari pikiran kami," ujar Ketua Bidang Komunikasi DPP PPP, Arwani Thomafi, Selasa (24/7/2012).

Arwani mengatakan, munculnya nama-nama seperti JK, Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Anis Baswedan, dan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sebagai kandidat Capres 2014 merupakan aspirasi yang muncul dari bawah dan internal PPP dalam Mukernas I PPP Februari 2012 di Kediri, Jawa Timur.

"Partai kami sangat menghargai aspirasi dari kader dan kontituen. Itulah kerja partai. Bukan sebaliknya, partai hanya menjadi ajang kepentingan elitenya di Jakarta," tutur dia.

Sekretaris Fraksi PPP ini menambahkan, sesuai dengan amanat Mukernas I PPP, maka nama-nama yang menjadi aspirasi kader PPP tersebut akan didalami lebih lanjut dan dikerucutkan dalam Mukernas II PPP pada 2013.

"Proses ini harus berjalan secara sistematis, tidak boleh loncat. Ada tahapan yang sudah diatur dalam AD ART PPP," tandasnya saat menjawab tantangan kader Partai Golkar agar PPP mendeklarasikan JK capres dari PPP.

Sebelumnya, banyak pihak yang meragukan keseriusan PPP memunculkan beberapa tokoh seperti JK, Mahfud MD dan Khofifah sebagai Capres 2014. Bahkan penyebutan nama-nama tersebut disinyalir sebagai upaya pencitraan PPP untuk menghadapi Pemilu 2014. (Fajar, 24 Juli 2012)

PPP Bentuk 3 Desk Pemilu

Jakarta - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi, mengatakan kemajuan kerja partainya dalam menyusun calon legislatif (caleg) 2014 kian menggembirakan. Sebab, caleg di semua level baik DPRD kabupaten/ kota, DPRD provinsi maupun DPR pusat telah dipilih dari figur-figur yang punya kapasitas mumpuni.

"Mereka juga bisa langsung bekerja lebih dini di dapil masing-masing," katanya, kepada wartawan, Senin (23/7), di Jakarta.

Arwani mengatakan pihaknya sudah menyusun daftar akhir celag dari kalangan internal pada Juli 2012."Kita sudah menyusun caleg dari kalangan internal yang kita harapkan akan tuntas pada akhir Juli nanti," katanya.

Sedangkan pada Agustus mendatang, menurut dia, PPP akan membuka tahap penjaringan caleg dari kalangan eksternal. "Menyusun caleg merupakan bagian dari kerja atau ikhtiar PPP," bebernya.

Lebih jauh dia mengatakan, PPP juga telah membuat manajemen pembagian tugas dengan baik. PPP sudah membentuk Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) yang dipimpin Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa. LPP menaungi tiga desk, yakni Desk Pemenangan Pileg, Desk Pemenangan Pilkada, dan Desk Pemenangan Pilpres. Desk pemenangan pileg dipegang oleh Hasrul Azwar. Desk Pememangan Pilkada dipimpin Emron Pangkapi, serta Desk Pilpres ditangani Lukman Hakim Saefuddin. (JPPN, 24 Juli 2012)

SDA: Jangan Anggap Pendidikan Agama "Kelas Dua"

Jakarta - Menteri Agama Suryadharma Ali meminta umat Hindu agar tidak menganggap pasraman dan juga pendidikan agama sebagai pelaksana pendidikan "kelas dua" setelah bidang lainnya.

Pendidikan agama justru harus menjadi fondasi penyelenggaraan pendidikan pada umumnya, pinta Suryadharma Ali ketika membuka Jambore Nasional II Pasraman 2012 di Jakarta, Selasa malam.

Meski acara itu dibuka sudah larut malam, para peserta dan anak didik dari berbagai provinsi di Indonesia tetap antusias mengikutinya. Mereka nampak gembira menyambut kedatangan Menag di sebuah hotel. Nampak hadir Irjen Kemenag H.M. Suparta, Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil dan Dirjen Bimas Hindu IB Yudha Triguna.

Ia mengakui memposisikan pendidikan agama setara dengan bidang lainnya bukanlah hal mudah. Sarat dengan tantangan teknologi. Karena itu peran pasraman diharapkan mampu menjalankan misinya, yaitu mencerdaskan generasi muda. Sebab, esensi pendidikan membangun manusia bertaqwa yang tercermin dalam kehidupan kesehariannya, bermoral baik.

Dengan moral atau karakter insan yang baik itulah, menurut Menag Suryadharma Ali, selanjutnya dapat dibangun masyarakat yang cerdas, terampil, punya nilai estetika. Dan berikutnya dapat mewujudkan masyarakat yang taat beragama, maju, mndiri, berakhlak mulia, toleran, rukun dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tanpa bermaksud mempertentangkan pendidikan agama dinomorduakan dengan pendidikan lain, semestinya semua pihak herus berani melakukan oto kritik dengan keadaan sekitar, sehingga bisa bersikap proporsional, kata Suryadharma Ali.

Secara formal, lanjut dia, pemerintah telah mengisyaratkan bahwa nilai enam bidan studi agama mengakibatkan anak didik terancam tak naik kelas. Hal itu merupakan pelajaran agama mesti dianggap sebagai fondasi moralitas dari anak didik yang hendak dikembangkan. Anak didik ke depan diharapkan menjadi insan yang cerdas sekaligus relegius/bermoral.

Berbagi pengalaman

Di tempat terpisah, Dirjen Bimas Hindu Tri Guna mengatakan, acara ini merupakan media bagi umat siwa-siswi dari kalangan umat Hindu untuk meningkatkan persahabatan, saling tukar menukar pengalaman dan pengetahuan yang berasal dari berbagai daerah.

Pasraman berasal dari kata "asrama" (sering ditulis dan dibaca ashram) yang artinya tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau pendidikan. Pendidikan pasraman menekankan pada disiplin diri, mengembangkan akhlak mulia dan sifat-sifat yang rajin, suka bekerja keras, pengekangan hawa nafsu dan gemar untuk menolong orang lain.

Dalam konteks ini kegiatan pasraman dimaknai sebagai ajang kompetisi untuk meningkatkan pengetahuan, persaudaraan dan toleransi.

Tujuan dari kegiatan itu sebagai sarana untuk saling tukar menukar pengalaman para pelajar, mengingat umat Hindu yang tersebar di berbagai daerah memiliki latar belakang budaya dan pengalaman berbeda pula, katanya.

Untuk itulah, kata Triguna, pihaknya ingin merekatkan para pelajar dalam satu keluarga melalui kegiatan itu. Harapannya ke depan, mereka memiliki toleransi dan memiliki pengetahuan luas. Sekaligus pula dapat meningkatkan kreativitas. Tentu, ke depannya mereka akan menjadi insan beretika, bermoral dan berbudi luhur.

Selama kegiatan itu berlangsung akan dilakukan lomba mantram tri sandhya, kramaning sembah, yoga asanas. Termasuk cipta lagu kreasi keagamaan, pantun dan outbound, katanya. (Antara, 11 Juli 2012)

PPP Siap Munculkan Obama Baru di 2014

Jakarta - Fenomena lemahnya dukungan terhadap capres yang sudah mendeklarasikan diri menunjukkan masyarakat masih mencari alternatif lain. Masyarakat merasa sudah jenuh dengan figur yang disodorkan partai politik saat ini.

Maka itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan memunculkan figur alternatif dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Figur ini dipercaya mampu menarik simpati masyaraKat Indonesia, layaknya Barrack Obama ketika maju sebagai Calon Presiden (Capres) Amerika Serikat.

"Pokoknya nanti akan ada Obama dari Indonesia. Dalam mengusung capres alternatif, PPP mengedepankan aspek integritas, penerimaan dan keterpilihan dari masyarakat dalam memilih capres yang akan diusung," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Romahurmuziy di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/7/2012).

Pria yang biasa disapa Romy ini mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pemantauan terhadap beberapa nama sesuai dengan amanat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Pesantren Lirboyo beberapa waktu lalu.

"Pemantauan dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap gagasan seorang calon, melacak rekam jejaknya serta dengan melakukan penelusuran media soal penerimaan masyarakat terhadap tokoh ini," ucapnya. (Sindonews, 20 Juli 2012)

PPP: Tak Masalah Ketum Parpol Jadi Menteri

Jakarta – Peringatan Presiden SBY kepada menteri yang sibuk ngurus partai menuai pro kontra. Kalangan internal Partai Demokrat (PD) mendesak menteri dari pimpinan parpol mundur dan fokus mempersiapkan parpolnya di Pemilu 2014.

Namun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak sependapat. PPP menilai peringatan SBY hanyalah imbauan agar para menteri fokus dengan pekerjaannya. Imbauan itu berlaku untuk semua menteri baik dari kalangan partai ataupun non partisan.

“Poin penting pernyataan Presiden ini yang harus digarisbawahi yakni seluruh anggota kabinet harus bekerja secara maksimal. Baik menteri dari kalangan partai politik maupun non partai politik. Pemilu 2014 yang akan berlangsung dua tahun lagi memang akan meningkatkan aktivitas para aktivis partai politik,”kata Ketua DPP PPP Arwani Thomafi, Jumat (20/7/2012).

Ketua Umum PPP Suryadharma Alie memang saat ini duduk di kursi Menag. Bersama Suryadharma, Menteri Perumahan Rakyat Djan Farid juga kader PPP. Namun PPP menegaskan tugas para menteri tidak terganggu meskipun keduanya petinggi PPP.

“Meski demikian, di internal PPP, sistem telah berjalan dengan baik. Ketua Umum DPP PPP yang juga menjabat telah terlibat di kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan II selama tujuh tahun di kabinet, dalam kenyataannya tidak menganggu kerja di kementerian. Semua berjalan dengan baik,”kata Arwani.

Menurut dia rangkap jabatan Ketua Umum PPP menjadi Menang juga tak masalah. Karena memang UU memungkinkan hal tersebut.

“Rangkap jabatan posisi ketua umum partai politik dan menteri di kabinet dalam kenyataannya juga tidak ada larangan dalam sistem perundang-undangan. Uji materi pasal 23 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara oleh Ibu Lily Wahid nyatanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, tidak ada persoalan kader partai politik atau ketua umum partai politik menjadi menteri,”jelas Arwani.

Meskipun pada akhirnya Presiden yang paling berhak melakukan evaluasi kabinet. “Kalau menurut Presiden, kinerja menteri kurang maksimal, Presiden mempunyai kewenangan penuh untuk mengevaluasi kinerja menteri,”pungkasnya. (Solo Pos, 20 Juli 2012)