Tommy: PPP Ada untuk Membela Kepentingan Ummat

Di abad modern ini, olahraga bukan hanya sekadar game, sportainment atau prestasi semata, tapi juga sudah merambah ke dunia politik. Kemelut berkepanjangan yang melanda PSSI disinyalir karena sarat dengan kepentingan politik yang bermain dibelakang layar. Karena pengaruhnya yang besar itu, maka banyak olahragawan yang mencoba peruntungannya di dunia politik dan para politisipun tidak mau kalah memanfaatkan olahraga untuk memperkuat posisinya.

Sekadar menyebut contoh, Utut Adianto ( Grand Master catur) adalah contoh sukses olahragawan yang menjadi politisi, demikian pula dengan Manny Paqiaou petinju asal Philipina yang juga sukses di dunia politik. Kalau Golkar punya Utut, maka PPP punya Icuk Soegiarto dan Joko Supriyanto yang diknal sebagai atlit Bulutangkis.

Selain dua nama di atas, PPP juga memiliki atlet nasional yang pernah mengharumkan nama bangsa di dunia internasional melalui cabang olahraga yang tak kalah populer, yaitu Karate. Dia adalah Tommy A. Firman, yang kini menjabat Ketua Departemen Olahraga DPP PPP.

Melalui aktifitasnya di dunia olahraga telah membawa Tommy ke dunia politik sebagai Anggota Komisi VII DPR RI, mewakili PPP.

Ditemui disela-sela kesibukannya, Tommy menyempatkan diri menerima kedatangan Media Bina Persatuan di ruang kerjanya. Berikut ini kami turunkan hasil wawancara tersebut untuk pembaca.

Apa motivasi Anda masuk ke dunia politik, khususnya di PPP?

Saya melihat PPP sebagai partai politik yang konsisten dengan perjuangannya. PPP selalu berada dibarisan depan untuk membela kepentingan ummat dan mereka yang termarjinalkan secara social ekonomi. Jadi saya merasa sreg untuk berada di dalamnya.

Bagaimana langkah strategis untuk mencapai target 12 juta kader, apa usaha yang harus dilakukan?

Tentukan dapil dari sekarang dan berikan kepercayaan penuh kepada caleg di dapil mereka masing-masing untuk memperjuangkannya. Ini penting agar mereka fokus dan banyak waktu untuk melakukan sosialisasi. Jangan lagi seperti dulu, ada yang berpindah dapil bahkan ada pula yang namanya tercantum sebagai caleg di partai lain.

Bagaimana membangun imej PPP di masyarakat?

Sebenarnya imej sudah cukup bagus, tinggal bagaimana kita memolesnya supaya lebih menarik lagi karena bagaimanapun masyarakat kita masih suka dengan politik pencitraan dan mengabaikan substansi. Menurut saya, PPP harus lebih banyak hadir ditengah-tengah masyarakat, terutama dikalangan pondok pesantren, majelis ta’lim dan mereka yang terpinggirkan secara sosial ekonomi.

Komentar tentang rencana kenaikan Parliamentary Threshold?

Kalaupun dinaikkan sampai 5% kita tidak perlu takut. Kedudukan Pak Suryadharma Ali sebagai Menteri Agama cukup strategis. Beliau rajin mengunjungi kiyai dan pondok pesantren. Dan sekarang ini berkat pendekatan beliau, banyak ulama yang dulu mendukung partai lain, kini kembali ke PPP, sebagai rumah besar ummat Islam.

Sebagai anggota Komis VII, apa yang sudah anda lakukan?

Saya ini kan baru masuk lewat pintu PAW, jadi saya akan lihat-lihat dulu dan lebih banyak mendengar. Tapi pada saatnya nanti saya akan rajin membuat statemen agar kita disegani dan tidak diatur oleh orang lain.

Apa beda atau persamaannya kerja politisi dengan olahragawan?

Kalau olahragawan bertanding di awasi pelatih tapi kalau politisi diawasi rakyat. Tapi sebenarnya menurut saya, apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita selalu diawasi Allah SWT, itu pengawasan melekat namanya, karena Allah tidak pernah tidur dan tidak bisa dibohongi. Kalau persamaannya ya sama-sama mengejar prestasi dan popularitas, hahaha.

Tampaknya partai politik lebih suka merekrut artis/actor daripada atlet, komentar Anda?

Ya mungkin ka-rena fans mereka lebih banyak. Tapi kalau olahraga kita berprestasi tentu fans-nya juga akan meningkat. Yang jadi persoalan bagi kita (PPP) adalah masalah moralitas sebagai konsekuensi PPP berasas Islam. Seperti artis dangdut misalnya, mereka umumnya berpakaian minim dan bergoyang nakal, apa kita mau merekrut mereka?

Mengakhiri percakapannya dengan Bina Persatuan, Tommy Firman mengatakan bahwa PPP jangan hanya banyak kerja di meja (rapat) saja, tapi harus lebih banyak turun ke lapangan dan menyapa konstituen. Tommy juga berjanji akan mencari sponsor untuk mewarnai dan mensinergikan kegiatan olahraga dengan nilai-nilai perjuangan PPP. Semoga.

Hakikat Sekularisme dan Bahayanya

Sekularisme yang dalam bahasa Arabnya dikenal “al-’Ilmaniyyah”, diambil dari kata ilmu. Konon, secara mafhum, ia bermaksud mengangkat martabat ilmu. Dalam hal ini tentu tidak bertentangan dengan paham Islam yang juga menjadikan ilmu sebagai satu perkara penting manusia.

Bahkan, sejak awal, Islam menganjurkan untuk memuliakan ilmu. Tetapi sebenarnya, penerjemahan kata sekular kepada “al-’Ilmaniyyah” hanyalah tipu daya yang berlindung di balik slogan ilmu.

Sebenarnya makna tersirat bagi sekular adalah “al-Ladiniyah” yakni tanpa agama atau “al-Laaqidah” yakni tanpa aqidah.

Menurut seorang tokoh pemikir Islam Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawi, dalam tulisannya tentang sekularisme, pernah menyebutkan bahwa Istilah “al-’Ilmaniyyah” dipilih untuk mengelabui mata umat Islam agar menerimanya kerana jika digunakan istilah “al-Ladiniyyah” atau “al-La’aqidah“, sudah pasti umat Islam akan menolaknya. Sebab itulah kita merasakan betapa jahatnya penterjemahan sekular kepada istilah “al-’Ilmaniyyah” dengan tujuan mengelabui mata dan betapa jahatnya golongan ini yang ingin menutup perbuatan mereka tanpa diketahui oleh kebanyakan orang.

Bagi anak didik sistem sekular, mereka tidak malu-malu menerima dan mati-matian mendukungnya kerana mereka memang telah diprogramkan untuk menyebarkan paham sekularisme. Namun bagi ulama-ulama Islam yang faham hakikat kebenaran Islam, mereka mati-matian pula menentang penyebaran fahaman ini yang jelas bertentangan dengan hakikat Islam. Jadi sudah tentu berlaku satu pertempuran antara pendukung sekularisme dan ulama-ulama Islam dalam mempertahankan “hakikat” masing-masing.

Sekularisme antara Timur dan Barat

Tidak mengherankan jika Paham sekularisme mendapat tempat di Barat. Ini bermula dari pengekangan gereja dan tindakannya menyekat pintu pemikiran dan penemuan sains. Ia bertindak ganas dengan menguasai akal dan hati manusia, dengan arti kata lain segala keputusan adalah di tangan pihak gereja dengan mengambil kesempatan mengeruk keuntungan dari pengikutnya dengan cara yang salah.

Eropa pernah tenggelam dengan darah mangsa-mangsa pihak gereja ketika ratusan bahkan ribuan orang mati di dalam penjara dan di tali gantung. Dengan sebab ini berlakulah pertempuran antara gereja dan sains yang akhirnya tegaklah paham sekularisme yang berarti “memisahkan agama (Kristen) dari negara”. Suasana kacau balau dalam agama Kristen hasil penyelewengan yang terjadi didalamnya (ia hasil dari perencanaan yahudi) memungkinkan tegaknya faham sekularisme di samping agama Kristen yang sudah ada.

Sekularisme disebarkan untuk keluar dari kungkungan gereja yang begitu mengekang pengikutnya. Masyarakat Eropa tertekan dan dizalimi di bawah pemerintahan gereja. Bagi pejuang sekular, mereka menganggap dengan berada di bawah kuasa gereja mereka tidak akan mencapai kemajuan. Sebab itulah mereka memutuskan tali ikatan diri mereka dengan gereja dan menjadi orang yang beragama Kristen hanya pada nama tidak pada pengamalan agama.

Sekularisme adalah suatu kepercayaan atau fahaman yang menganggap bahwa urusan keagamaan atau ketuhanan atau gereja tidak boleh dicampurkan dengan urusan negara, politik dan pemerintahan. Ringkasnya sekularisme adalah satu paham yang memisahkan antara urusan agama dan kehidupan dunia seperti politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Yang jelas menurut paham sekular, soal bernegara, berpolitik, berekonomi dan sebagainya tidak ada kaitan dengan soal agama atau gereja.

Apabila paham sekularisme ingin dipindakan dari Barat ke Timur, golongan ini tidak menyadari (secara sengaja atau tidak) suasana di Timur yang berpegang kuat dengan agama Islam. Sudah pasti ia tidak sekali-kali merelakan pemisahan agama (Islam) dari negara. Keadaan dalam Islam tidak sama dengan apa yang terjadi dalam Kristen di mana sepanjang sejarah Islam tidak ada penzaliman terhadap penganutnya. Begitu juga Islam tidak membenarkan pemisahan agama (Islam) dari negara karena negara dengan fiqh Islam adalah bukan dua perkara yang berasingan. Dalam Islam, agama tidak mungkin tegak dengan sempurna tanpa negara yang akan menguatkan undang-undang agama. Dan tidak mungkin negara tegak dengan baik jika tidak ada agama yang memandunya.

Hasan Al Banna dalam “Majmu’ah Rasa’il” menegaskan bahwa Islam merupakan sistem sempurna yang merangkum urusan kehidupan manusia semuanya. Ia merangkum negara, kerajaan, rakyat, akidah, syariat, akhlak, ekonomi, keadilan, undang-undang, ilmu, jihad, dakwah, kemiliteran dan lain-lain. Pendek kata tidak ada perkara yang dibiarkan melainkan Islam merangkumnya. Al-Quran sendiri telah menggariskan beberapa dasar umum untuk umat Islam dalam memandu kehidupan mereka. Sebagai contoh dalam bidang akidah (lihat surah Ali Imran ayat 19), bidang ibadat (lihat surah Al Baqarah ayat 43), bidang sosial (lihat surah Al-Baqarah ayat 188), bidang politik (lihat surah Saba’ ayat 15), bidang undang-undang pepemerintahan (lihat surah Al-Nisa’ ayat 59) dan juga bidang-bidang yang lain.

Islam sama sekali tidak bisa membenarkan penyebaran paham sekularisme disampingnya dengan berbagi tugas antara keduanya yaitu, Islam hanya berfungsi di dalam urusan akidah dan sekularisme pula berfungsi di dalam urusan syariat.

Perkara ini tidak mungkin terjadi kerana Islam merupakan satu agama yang terkandung di dalamnya akidah dan syariat sekaligus dan ia tidak membenarkan pemisahan ini sebagaimana Islam tidak membenarkan tuhan-tuhan lain ditaati dalam bidang syariah seperti ditaatinya Allah dalam bidang akidah. Allah telah menegaskan dalam Al Quran bahwa agama yang diridhai-Nya hanyalah Islam. Firman-Nya yang artinya, “Sesung-guhnya al-Din (agama) yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam”, (QS. Ali Imran: 19).

Jadi untuk menyamakan Islam dengan agama Kristen dan usaha memasukkan pa-ham sekular ke dalam Islam adalah satu kesalahan dan musibah yang besar. Islam tidak seperti kristen, karena Islam datang dari Pencipta manusia yaitu Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Dia selamat dari cacat dan cela. Sedangkan kristen, pada asalnya, agama tauhid tetapi telah diselewengkan oleh para tokoh agamanya untuk kepentingan mereka.

Sekularisme bukan berasal dari Islam dan Islam berlepas tangan dari paham kufur ini dan tidak ada hubungan dengannya. Siapa saja dari umat Islam yang mengagungkan sekularisme untuk memperoleh kemajuan dengan tidak perlu beramal dengan Islam maka sangat membahayakan akidahnya.

Sekularisme bukan hanya sekadar berpandangan “politik satu suku dan agama suku lain” tetapi dengan menyempitkan ruang lingkup agama, itu juga termasuk dalam sekularisme seperti beramal dengan Islam secara separuh. Apa yang memberi keuntungan dan kemudahan diterima. Namun, manakala mendatangkan kesusahan ditolak. Sebab itulah perbuatan ini dicela oleh Allah melalui firman-Nya yang artinya, “adakah kamu percaya (beriman) kepada sebahagian kandungan Kitab (al-Quran) dan ingkar akan sebahagiannya?” (QS. Al-Baqarah: 85)

Sebaliknya Allah memerintahkan agar menerima Islam secara keseluruhannya melalui firmanNya yang arti-nya, “wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam keseluruhannya”. (QS. Al-Baqarah: 208)

Politik Itu Persepsi, Bung!

Oleh: H. Ison Basyuni*

Apa yang saya maksud dengan “Politik itu Persepsi” di sini  adalah bahwa berbagai pandangan, pendapat, serta sepak terjang para tokoh PPP selama ini akan membentuk persepsi politik seseorang tehadap apa – siapa – dan bagaimana PPP. Persepsi adalah proses seseorang dalam menyerap dan mengetahui sejumlah hal menegenai PPP melalui apa yang selama ini didengar, dilihat, dan diamati. Karena itu, bagaimana seseorang mempersepsikan tentang PPP, tentu saja  akan sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak dan berkualitas  informasi yang didapatkan mengenai PPP. Keterbatasan atau bahkan ketiadaan informasi yang diterima  akan membuat seseorang tidak mampu mempersepsikan tentang PPP secara benar dan lengkap.Di sinilah letak soalnya: Bahwa kelengkapan bangunan informasi mengenai PPP itu  –  tentu saja –  sangatlah ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas para elit  partai dalam mengomunikasikan dan menyebarserapkan gagasan-gagasan serta nilai-nilai partai ke tengah masyarakat luas, dalam menyuarakan dan mendesakkan kepentingan masyarakat, dan termasuk dalam bersikap dan perilaku di tengah pergaulan hidup  bermasyarakat.

Untuk itu, maka tidaklah berlebihan jika para elit partai dituntut untuk mampu  memahami dan menghayati benar berbagai seluk-beluk partai, visi – misi dan program perjuangan partai,  karena merekalah sesungguhnya sosok orang-orang  yang telah teruji dalam mengalami proses tempaan pergaulan berpartai;  dan bukan orang-orang baru yang sekonyong-konyong dimunculkan dari tempat lain dengan harapan dapat berperan banyak  seperti  “dukun tiban”. Elit partai adalah”etalase”partai yang menjadi cerminan partai di mana masyarakat dapat memberikan penilaian dan mempersepsikan tentang apa dan bagaimana  sesungguhnya partai itu. Mereka adalah para penggiat,  pengurus, serta anggota legislatif atau eksekutif dari partai bersangkutan baik di level daerah maupun pusat yang sangat berperan dalam  memberikan corak dan guidance ke a rah mana partai akan dibawa dan menjadi penentu atas  maju-mundurnya partai.

Analisis SWOT

Persepsi masyarakat terhadap partai ini penting kita  tangkap dan fahami agar selanjutnya kita mampu melakukan berbagai upaya  penataan dan pengembangan untuk merubah atau memperluas persepsi masyarakat  serta meningkatkan kinerja partai.  Karena itulah, saya kira, kenapa Ketua Umum DPP PPP —  Pak Suryadharma Ali dalam Pidato Pengarahannya pada Pleno I DPP PPP di sebuah hotel di Ancol, Jakarta,  21 Oktober lalu menegaskan mengenai pentingnya kita  dapat membuat  Analisis SWOT terhadap PPP. SWOT  adalah  suatu metodologi analisa yang dilakukan melalui cara memotret  dan mengupas  sisi-sisi S – Strengths (Kekuatan2 yang dimiliki), W – Weaknesses (Kelemahan2 yang ada), O – Opportunities (Peluang2yang dimungkinkan), dan T  -  Threats (Ancaman2 yang dihadapi) Partai Persatuan Pembangunan.

Pelaksanaan analisis SWOT tentu saja tidak cukup hanya melibatkan para elit partai baik di tingkat pusat maupun wilayah/cabang, akan tetapi justru penting melibatkan berbagai kalangan secara berkelompok: pemilih pemula, kalangan pemuda, petani, ibu-ibu anggota majlis ta’lim, para ustadz, pedagang pasar, dan sebagainya. Pelibatan  berbagai unsur secara berkelompok ini penting agar pandangan-pandangan  atau persepsi masyarakat terhadap PPP yang kita jaring melalui pendekatan SWOT ini dapat kita peroleh secara lebih komprehensif. Dan, dari hasil SWOT inilah selanjutnya  diharapkan bisa  diolah menjadi  masukan untuk bahan perumusan program dan kegiatan pengembangan partai.

Kaderisasi

Akan halnya kaderisasi, menurut hemat saya, pasti semua fihak sepakat bahwa kaderisasi merupakan program penting  yang tak bisa diabaikan oleh partai politik. Rumusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1985 menyebutkan bahwa kader adalah orang yang diharapkan akan memegang peran yang penting di partai. Sementara dalam Agendan dan Strategi Perjuangan PPP (Muktamar VII) ditegaskan bahwa “Kaderisasi dalam partai adalah salah satu aktivitas utama yang menandakan kelanjutan kehidupan partai”. …… “Tanpa kaderisasi, partai bagaikan organisme yang sulit untuk bernafas apalagi untuk berproduksi”.

Demikian strategisnya peran kader dalam partai, maka Pak Suryadharma Ali memberi “judul” Pidato Pengarahannya pada Pleno I  DPP PPP seperti tersebut di atas  adalah “Konsolidasi Menuju 12 Juta Kader 2014”. Bahwa salah satu langkah Pemenangan PPP dalam Pemilu 2014 adalah dengan menyiapkan Kader Pemberdayaan Desa sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) kali lipat dari jumlah TPS.  Tentu, ini merupakan tugas partai yang sangat menantang, yang  — tidak saja membutuhkan kejelasan peran dan koordinasi masing-masing pihak dari tingkat ranting sampai pusat  –  akan tetapi juga pengerahan sumberdaya yang sangat  besar !

Meskipun kita tengah menyiapkan kader dalam jumlah yang sangat besar,  hal penting lain yang tak bisa diabaikan adalah bagaimana pengembangan persepsi masyarakat terhadap PPP oleh para elit partai sebagaimana diuraikan di atas juga terus dilakukan. Termasuk dalam kaitan ini adalah bagaimana kita dapat merawat para kader dan tokoh PPP yang telah kita miliki, sehingga di satu sisi kita tidak hanya larut dalam kegiatan-kegiatan penyiapan kader baru, tapi di sisi lain luput dalam memberikan perhatian terhadap kader-kader yang lama yang barangkali persepsi mereka terhadap partai pun sudah berubah.

*Ketua Lembaga Pendidikan dan Latihan (Diklat) DPP PPP (2011 – 2015)

Nita Yudhi: Islam Menghormati Peran dan Jasa Seorang Wanita

Jakarta - Beberapa  partai politik memberi peran strategis kepada kaum perempuan dalam struktur pengurusnya. Namun tak sedikit yang memberi peran figuran untuk sebuah formalitas yang ditentukan undang-undang. Kaum perempuan hanya ditempatkan pada posisi seperti sekretaris, bendahara atau peran-peran yang terkait dengan konsumsi, dan kesenian.

Sebagian partai politik berusaha memenuhi batas minimum kuota perempuan. Karena langkanya kader perempuan yang dimiliki tidak jarang aroma nepotisme dalam rekrutmen calon anggota legislatif pun sulit dielakan. Soal kualitas calon perempuan masih menjadi tanda tanya, karena tidak sedikit partai politik yang belum sempat menempa kader-kader srikandi yang mempunyai untuk ditampilkan sebagai wakil rakyat yang cerdas, trengginas mampu menangkap aspirasi rakyat dan paham lika-likunya politik tetapi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah mengambil langkah tegas untuk peranan wanita dalam kiprahnya dengan memasukkannya maksimal 30 % Quota wanita dalam AD-ART nya.

“Ini adalah langkah strategis sebuah partai Islam yang pada ajaran Islamnya bagaimana dalam Islam menghormati peran dan jasa seorang wanita,” kata Dyah Anita Prihapsari atau yang akrab disapa Nita Yudhi

Ditambahkan oleh Nita Yudi , Hak untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak merupakan perintah UU yang harus dipatuhi. Artinya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu wajib menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak sipil dan politik. Hambatan bagi partisipasi perempuan dalam kehidupan politik tidak boleh ditolerir, karena dapat menghambat pertumbuhan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dan mempersulit perkembangan potensi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbicara tentang keikutsertaan perempuan di dunia politik saat ini dinamika perbedaan itu adalah hal yang wajar dan memperkaya khasanah intelektual dan pemahaman kita atas persoalan. tentu masing-masing pendirian perihal keikutsertaan perempuan dalam politik memiliki dasar argumentasi sendiri-sendiri.  boleh perempuan untuk serta berpartisipasi dalam kancah politik, bahkan sangat dianjurkan. Tentu saja dengan batasan dan rambu-rambu syar’i yang harus diperhatikan. mengambil argumentasi.

“Bahkan wanita memiliki kelebihan di sifat dan karakternya yang halus, lembut, berperasaan, peka hati nuraninya, yang tentu saja, dalam konteks politik kebijakan, akan bermanfaat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sensitif dan pro masyarakat.”,Ungkapnya

Saat ditanya oleh kru media Bina Persatuan tentang harapan PPP di usianya yang ke 39 tahun, Ibu cantik yang energik ini mengatakan. Bahwa PPP sudah termat matang dan dewasa dalam kiprah politiknya dan ini selaras dengan Visi PPP sendiri yaitu “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman.”

Jadi berangkat dari itu semua PPP bisa dan akan selalu mewarnai peran-peran demokrasi yang strategis di negeri ini dalam merumuskan kebjakan-kebijakan yang pro rakyat.

Dengan Meneguhkan PPP Sebagai Rumah Besar Ummat Islam ,  PPP ini bahkan lebih besar sebagai ‘rumah besar  Ummat  Islam’. Tetapi memperluasnya pula dengan upaya untuk menaungi unsur-unsur non partai dalam ummat Islam. Hal yang perlu diingat, upaya merengkuh berbagai elemen tersebut dalam satu rumah besar mungkin tidak sulit, tetapi merawat persatuan antar-elemen yang bergabung harus disadari bukan hal yang mudah. PPP bagaimana membangun mekanisme transparansi yang memungkinkan terbukanya akses terhadap informasi dan sumberdaya. Itu semua tidak bisa dicapai secara instan hanya dengan membengkakkan jumlah pengurus partai untuk mengakomodasi tokoh-tokoh dari unsur yang bergabung sebagaimana yang kini diwacanakan dalam muktamar.

Rumah Besar bisa jadi menjadi bentuk pertaruhan politik PPP dan semua ini menjadi tantangan kader dan fungsionaris PPP dalam merealisasikan program 12 juta kader. Karena sejauh ini PPP tidak memperlihatkan capaian yang kian membaik dari pemilu ke pemilu, namun malah terus-menerus terpuruk. Bila pada pemilu terakhir Orde Baru PPP mampu mendulang suara 22,4 %, di ketiga pemilu berikutnya PPP menunjukkan performa yang memburam. Pada Pemilu 1999 suaranya jeblok menjadi 10,7 %. Kemudian dalam Pemilu 2004 dan 2009 berturut-turut merosot menjadi 8,2 % dan 5,3 %. Tren turunnya perolehan suara tersebut sungguh membuat galau para kader dan fungsionaris PPP, apalagi  bila nanti besaran parliamentary threshold (PT) diputuskan sebesar 4-5% bukan mustahil pada Pemilu 2014 akan tenggelam.

Nah semua itu adalah pekerjaan rumah tangga para kader dan fungsionaris PPP dalam menyikapi kegalauan dan keresahan para konstituennya. Sebagaimana yang sering kita dengar dari Ketua Umum DPP PPP mengatakan “Untuk menyiapakan 12 juta Kader pedesaan tidaklah sulit, apalagi kader  PPP tersebar dipelosok tanah air”.

Selanjutnya Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali menekankan agar para fungsionaris dan pimpinan PPP harus bersiap-siap memenangkan Pemilu yang akan datang, karena PPP sudah mendapat dukungan dari sejumlah kyai pesantren yang kharismatik, semua persiapan sudah terealisaikan tinggal bagaimana kita dan teman-teman kader PPP yang ada di structural atau non structural mengimplementasika semuanya pada program-program yang tepat dan akurat dalam pengertian tepat sasaran.

Jika ada Fenomena, bahkan hasil survey yang mendiskreditkan PPP dalam kiprah politiknya di masa yang akan datang adalah tugas kita semua sebagai kader dan fungsionari PPP untuk memberikan kepercayaan dan motivasi kepada konstituen serta masyarakat luas. Dengan memberikan pencerahan Ghiroh yang terus kita bangkitkan di benak para kadernya. (Bina Persatuan, 5 Agustus 2012)

LAKSNU: Transformasi di Tubuh PPP Ancam PKB dan PKS

Jakarta - Transformasi yang dilakukan PPP menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Survei Nusantara (LAKSNU) Gugus Joko Waskito akan menaikkan perolehan suaranya di Pemilihan Umum 2014, bahkan berpotensi mengancam perolehan suara PKB dan PKS. Ditambahkan Gugus, adanya kesadaran dalam diri PPP untuk mengubah pola pencitraan dari partai tradisional menjadi parpol modern namun tetap konsisten sebagai partai Islam bisa memengaruhi perolehan suara di pemilu nanti.

“Kesadaran PPP untuk mengubah pola pencitraan dari partai yang terkesan tradisional, kuno, menjadi parpol yang sadar media sebagai transformasi ide dan gagasan dengan masih mempertahankan konsistensinya sebagai partai Islam, akan berpengaruh pada perolehan suara partai lain pada Pemilu 2014,” katanya di sela-sela Mukernas PPP (Partai Persatuan Pembangunan) di Kediri, Jatim, Rabu (22/2).

Dengan tampil sebagai partai Islam modern, Gugus mengatakan PPP berpotensi menarik pemilih dari kalangan Islam modernis yang sebelumnya memilih PKS. Sementara keseriusan PPP mendekati kembali kalangan NU dan pesantren akan menjadikan PPP sebagai alternatif bagi pemilih dari kalangan Islam tradisional yang sebelumnya memilih PKB.

“Pemilih Islam tradisional yang tadinya memilih PKB akan melihat PPP sebagai alternatif pilihan saat PKB masih didera dengan konflik internal berkepanjangan, dan pengaruh para kiai NU yang memiliki jaringan luas serta berpengaruh di akar rumput sekarang ‘bedol desa’ ke PPP,” ucapnya.

Gugus mengatakan, meski belum terlalu signfikan, namun dari tren hasil survei beberapa lembaga survei dalam tiga pekan terakhir, tampak tanda-tanda kenaikan suara PPP.

Jika PPP terus menjaga konsistensinya, cerdas dalam memilih media komunikasi yang kreatif, dan tepat dalam memilih figur capres-cawapres pada Pemilu 2014, Gugus yakin suara PKS dan PKB akan tergerus oleh PPP.

Gugus juga memperkirakan perolehan suara PPP yang pada Pemilu 2009 mencapai 5,4% bisa naik 3%-5% menjadi 8%-10% di Pemilu 2014. (Bina Persatuan, 5 Agustus 2012)

Operasionalisasi Ideologi Islam

Oleh: Arief Mudatsir Mandan*

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan sadar meyakini bahwa kemerdekaan dan terbentuknya Negara Republik Indonesia adalah atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. PPP berpendirian bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam memiliki jiwa dan semangat religious, yang terpancar dari nilai-nilai ajaran agama yang menjadi dasar keyakinan dan menjiwai perikehidupan masyarakat Indonesia.

Berdasarkana pemikiran tersebut, PPP berkeyakinan bahwa dengan nilai-nilai Islam sebagai landasan perjuangan, partai tetap dan terus memiliki semangat religious. Untuk itu PPP bertekad untuk memelihara, mempertahankan dan melestarikan jiwa dan semangat religious Islami sebagai nilai dasar, sikap mental, dan tekad rakyat untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, mandiri dan maju. Sebagaimana partai yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah rakyat, PPP dalam seluruh program dan kegiatannya menitik beratkan kepada pembangunan manusia seutuhnya secara rohaniah dan jasmaniyah yang dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Oleh karena itu, PPP berpendirian bahwa nilai-nilai Islam harus menjadi sumber moral dan etik, sumber inspirasi dan sumber motivasi dalam perjuangan pembangnan nasional.

Namun begitu, rumusan garis perjuangan PPP yang berazas Islam itu masih sangat abstrak dan harus dituangkan dalam bentuk ideology yang siap dioperasionalkan dalam segala gerak dan program partai.

Sebuah ideology partai sesungguhnya harus mampu beroperasi dalam ranah kehidupan sehari-hari, bahkan harus terlihat dominan dalam suatu tatanan social tertentu. Karena ideology sebagai praktek kebudayaan relative memiliki otonominya sendiri, dan dalam kondisi tertentu bahkan sangat sulit direduksi begitu saja oleh kekuatan kelompok social politik maupun kelompok ekonomi manapun. Di sini aspek doktrin dalam kepartaian PPP sangat diperlukan dan harus terus dicari relevansinya dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Ideology PPP harus dapat dilihat secara nyata dalam praktek kebudayaan sehari-hari, melalui berbagai variasi kehidupan nyata dalam masyarakat, misalnya dalam bidang seni budaya kontemporer seperti sastra, puisi, seni lukis maupun perfileman dan teater, serta musik kontemporer. Juga bias berbentuk seni pertunjukkan rakyat seperti ketoprak, seni ludruk jawa timuran, jatilan, wayang, maupun jenis kesenian rakyat lainnya yang begitu banyak tersebar di seluruh wilayah nusantara. Bias juga dalam bentuk kegiatan budaya keolahragaan dan sebagainya.

Dalam kalangan Islam, ritual-ritual tertentu seperti istighosah, bahkan pengajian rutin, kelompok yasinan, majelis taklim, juga bias bersifat ideologis, atau dimasuki berbagai kepentingan ideologi. Ideologi juga dapat diimplementasikan dalam bidang-bidang ekonomi dan kewirausahaan serta bidang perdagangan dan industry. Ideologi dalam hal ini menjadi tidak lagi terpusat dan semata-mata menjadi doktrin politik kekuasaan, melainkan juga tersebar dalam ranah kehidupan keseharian, sebagaimana layaknya kekuasaan juga tersebar dalam seluruh tatanan social masyarakat.

Jadi dalam kesimpulan yang konkrit, partai seperti PPP ini harus bias hadir dan terlibat ke dalam seluruh aspek kehidupan nyata di masyarakat dalam kerangka ideologi yang islami. Seluruh proses kebudayaan yang berdimensi sangat luas itu harus mampu dijangkau oleh PPP, masuk ke dalam wilayah ideologi, dan kemudian menjadi kebudayaan yang Islami, untuk kemudian dipertahankan keberlangsungannya.

Untuk bias operasional, ideologi harus dimaterialkan, dalam arti harus diwujudkan bentuknya yang konkrit dan nyata. Istilah material di sini jangan disalahpahami, lalu dituduh sebagai konsep materialismenya kaum materialis. Kita kaum muslimin juga punya konsep “serba wujud”, dalam arti sesuatu yang konkrit, kasat mata, bias dilihat dengan mata kepala, sebagai padanan dari konsep yang immaterial, abstrak, tidak terjangkau oleh mata kepala. Dalam dunia yang fana ini selalu ada dua konsep yang berbeda satu sama lain, atau bahkan berhadapan seperti konsep spiritual dan material, jiwa dan raga, fana dan baqa, lahir dan batin, dan seterusnya.

Permasalahannya adalah kita harus bisa mematerialkan konsep ideologi yang abstrak itu tetap dalam kerangka yang Islami. Itulah tugas utama para pemimpin PPP dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar.

*Penulis adalah Ketua DPW PPP Jawa Tengah.

PPP Minta ASEAN Kaji Ulang Keanggotaan Myanmar

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta ASEAN melalui Pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang keanggotaan Myanmar dalam organisasi kerja sama regional tersebut. Tuntutan itu menjadi salah satu dari tiga sikap PPP terkait isu pembantaian kaum minoritas muslim Rohingya di Myanmar.

"Kami PPP, mengecam keras tindakan pemerintah Myanmar yang telah melanggar HAM dan deklarasi PBB," kata Wakil Sekjen DPP PPP, Husnan Bey Fananie, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (3/8/2012).

Selain tuntutan itu, sikap PPP terkait isu pembantaian kaum minoritas muslim Rohingya di Myanmar adalah meminta Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara Islam agar ikut memikirkan dan bertindak untuk setidaknya memberikan bantuan kepada para pengungsi Rohingya.

PPP juga meminta Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri segera memberikan kawat khusus kepada Duta Besar RI untuk Myanmar, agar mengecam dan meminta Pemerintah Myanmar secepatnya menghentikan tindakan mereka dalam menghantam minoritas Rohingnya dan memberikan ke lapangan hidup.

Husnan, yang saat ini menjabat anggota Komisi XI DPR RI, menyarankan pemerintah dalam hal ini Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri Agama untuk segera mengadakan rapat koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan agenda khusus permasalahan Rohingya.

"Segerakan rapat koordinasi untuk memberikan bantuan dan tekanan atau peringatan kepada pemerintah Myanmar melalui ASEAN ataupun PBB," ujarnya.

Husnan menegaskan, sikap PPP yang mengecam tindakan pemerintah Myanmar perlu digarisbawahi tidak ada sangkut pautnya dengan asas ideologi partai berlambang Kabah itu. Menurutnya, sikap PPP semata-mata mengecam tindakan pelanggaran HAM berat yang dilakukan pemerintah Myanmar dan bukan berdasarkan etnis ataupun ras apa yang menjadi korban.

Hal tersebut sejalan dengan UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan setiap bangsa dan menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. (Centro One, 3 Agustus 2012)

Ray Rangkuti: Partai Islam Butuh Solusi Agar Bertahan di 2014

Jakarta - Nasib dan masa depan partai-partai Islam, untuk sebagian, bagai telur di ujung tanduk. Partai-partai Islam diprediksi belum bisa berbuat banyak dalam pemilu 2014. Bahkan, diyakini tidak akan mampu lolos Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas parlemen 3,5% seperti yang sudah ditetapkan. Adakah alternatif solusinya?

Pandangan pesimistis atas partai-partai Islam itu tidak terlepas dari performance partai lslam sendiri yang memudar akhir-akhir ini. Parpol berbasis massa Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB) memang menghadapi paceklik dukungan publik.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, pada 2014 partai Islam masih akan terus berada di bawah partai nasionalis. "Electoral threshold 3,5% saya yakin partai islam tidak akan lebih dari 3%. Tidak ada partai islam yang muncul. Lebih banyak muncul sebagai partai bayang-bayang. Tidak terlihat sebagai partai solusi terhadap persoalan bangsa. Bahkan terindikasi sebagai partai yang kurang Islami," jelas Ray.

Sejauh ini partai Islam hanya terlihat waktu acara-acara kegiatan agama seperti Maulid Nabi maupun Lebaran atau ketika ada isu-isu seperti persoalan Palestina. Dalam kancah politik nasional, partai Islam juga dinilainya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, partai Islam justru dikendalikan oleh Partai Demokrat. Sebut saja PKB, PPP maupun PKS.

Partai Islam seluruhnya masuk dalam koalisi kebangsaan di bawah Demokrat. Kalau sukses maka terbaca sebagai kesuksesan Demokrat. Maka menjadi musibah besar kalau partai Islam masuk dalam koalisi kebangsaan sementara dari hari ke hari, legitimasi dan aseptabilitas parpol Islam itu terus menurun.

Kini, jelang Pemilihan Umum Partai Politik dan Presiden 2014, partai-partai islam terancam tinggal sejarah karena elektabilitas yang menurun tajam jdibandingkan hasil yang diraih pada pemilu 1999, 2004 dan 2009.

Ada beberapa alternatif untuk mencegah lenyapnya parpol Islam dari politik nasional. Pertama, koalisi antar partai politik Islam adalah langkah strategis yang wajib ditempuh apabila partai-partai Islam ingin tetap bertahan. Sejak era pemilu reformasi 1999 hingga sekarang, sudah sekitar 30 partai politik (parpol) berlandaskan Islam yang tinggal sejarah.

Kedua, semua parpol Islam dalam Setgab Koalisi SBY mundur ramai-ramai untuk memperlihatkan jati diri mereka sebagai kekuatan kritis yang mandiri, tidak numpang hidup pada koalisi Demokrat yang berkuasa.

Langkah ini agak beriesiko politik yakni kehilangan jabatan dalam kabinet, dan BUMN, namun akan memicu respon masyarakat yang kecewa kepada pemerintah koalisi Demokrat. Hal itu juga untuk membangkitkan spirit ke-Islaman dan revitalisasi Islam politik itu sendiri sebagai kekuatan oposisi atau minimal kekuatan kritis.

Ketiga, Parpol Islam membangun platform, visi-misi dan agenda yang kredibel ditunjang dengan figur pimpinan atau capres yang kredibel meski dari luar parpol Islam itu sendiri sekalipun. Jika ada capres kredibel yang akseptabel di mata rakyat, parpol Islam bisa percaya diri dan bermartabat. “Memang tidak sepenuhnya partai politik berlandaskan Islam itu seketika langsung tinggal nama, tapi pelan-pelan menghilang lalu benar-benar tinggal nama,” ujar Ray Rangkuti.

Publik mencatat pada medio 1999, tidak semua partai berideologi Pancasila. Pada saat itu, masih ada parpol yang menyebutkan asas Al-quran dan Hadits sebagai ideologi. Kemudian, partai politik tersebut lebih dikenal sebagai Partai Islam. Pada pemilu 2004, jenis partai Islam yang berideologikan Al Quran dan Hadist semakin menyusut, lebih jauh lagi pada pemilu 2009 tidak terlihat tajinya.

Pada akhirnya, parpol Islam harus segera berbenah dengan kader mumpuni dan sosok kredibel, dengan visi-misi dan agenda yang membumi, visioner dan menyentuh jiwa kaum Muslim, abangan dan priyayi maupun Non-Muslim. Kalau demikian, maka parpol Islam akan mampu menegakkan ‘Islam rahmatan Lil alamin’. (Inilah, 3 Agustus 2012)

SDA: Capres 2014 Nanti Dulu, Belanda Masih Jauh

Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali (SDA) mengaku belum mau membicarakan soal calon presiden (capres) untuk pemilihan presiden (pilpres) 2014.

"Capres 2014 nanti, nanti dulu. Belanda masih jauh," kata Suryadharma di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (2/8/2012). Di samping itu, lanjut pria yang disapa SDA itu, dirinya juga tidak mau berandai-andai terkait suara PPP untuk mengusung Jusuf Kalla sebagai capres mendatang.

"Jangan mengandai-andai, saya kan belum mengatakan sebagai capres. Masa sudah bilang rela atau tidak," jelas menteri agama ini.

Kepada SDA wartawan menanyakan seputar capres 2014. Karena sejumlah kader PPP, sebelumnya menyatakan akan mengusung JK sebagai capres dari partai berlambang Kabah tersebut. JK dinilai mereka sebagai negarawan sejati dan memiliki popularitas yang tinggi dibandingkan tokoh-tokoh nasional lainnya.

Selain PPP, kader partai yang melirik JK untuk capres mendatang adalah berasal dari PKS, Partai Demokrat, dan juga Partai NasDem.

Nama JK cenderung muncul ke publik sebagai pemberitaan capres lantaran kinerja mantan wapres tersebut terus membaik. JK kian dekat dengan rakyat melalui aktivitasnya dalam kegiatan sosial di Palang Merang Indonesia (PMI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Selain itu, wartawan juga menanyakan kepada SDA terkait wacana koalisi partai berbasis massa Islam PPP, PAN, PKB dan PKS agar mengusung capres sendiri di 2014. Sebab, sebelumnya sejumlah kalangan menilai partai-partai berbasis Islam sulit disatukan karena Indonesia telah menjadi negara demokrasi ketiga di dunia. (Inilah, 3 Agustus 2012)

Hasan Asyari, Sekretaris DPW PPP Jatim Wafat

Surabaya - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jatim berduka. Salah satu kader terbaiknya, Hasan Asyari yang juga Sekretaris DPW PPP Jatim meninggal dalam perawatan di Graha Amerta Surabaya, Jumat (3/8/2012) dinihari.

Jenanazah Almarhum telah dipulangkan ke rumah duka dan kini sedang dalam prosesi pemakaman di komplek Pondok Pesantren Abu Rasyad milik keluarganya di Sampang.  "Beliau terserang kanker liver. Sebenarnya sudah agak lama, tapi beliau cukup kuat bertahan," jelas Mujahid Anshori, Wakil Ketua DPW PPP Jatim, Jumat (3/8/2012).

Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Hasan menjalani perawatan di RS Graha Amerta sekitar satu bulan.

Mujahid Anshori mengungkapkan, Asyari merupakan kader yang sangat matang. Ini karena pengalamannya merintis karir politik mulai dari bawah hingga puncaknya menjadi Sekretaris DPW PPP Jatim. Jabatan ini dijalaninya bersamaan dengan tugasnya sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014.

Sebelum berkarir di level provinsi, Hasan sempat menjadi wakil Ketua DPRD Sampang, dan Ketua DPRD Sampang dua periode. "Beliau  ini kader partai yang istiqomah,  pekerja keras, dan perjuangan partai yang tidak kenal capek," tutur Mujahid. (Surya Online, 3 Agustus 2012)